Tag: Ade Yasin

  • Viral Kades di Bogor Minta THR Rp165 Juta ke Pengusaha, Ade Endang: Bersifat Imbauan Boleh Diabaikan – Halaman all

    Viral Kades di Bogor Minta THR Rp165 Juta ke Pengusaha, Ade Endang: Bersifat Imbauan Boleh Diabaikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah proposal anggaran dana yang diedarkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp165 juta ke pengusaha menjadi viral di media sosial.

    Dalam surat edaran bernomor 100/111/2025 itu tertulis kop Pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Klapanunggal, Desa Klapanunggal.

    Meski tanpa stempel, surat edaran berisi tiga lembar tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin pada 12 Maret 2025.

    Di halaman lain, nama susunan panitia terpampang untuk menggelar acara halal bihalal di Kantor Desa Klapanunggal yang digelar pada 21 Maret 2025. 

    Sementara itu, yang menjadi sorotan dalam surat edaran tersebut yakni nominal yang diajukan terbilang besar.

    Nominal itu rencananya akan berwujud bingkisan, THR, kain sarung, dan konsumsi dengan jumlah 200 paket sebesar Rp155 juta.

    Lalu, sisanya untuk membayar jasa penceramah, pembaca Alquran, menyewa pengeras suara, dan biaya tak terduga.

    Surat edaran ini kemudian menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram @jabodetabek24info pada Sabtu (29/3/2025).

    Kades minta maaf

    Setelah surat edarannya viral, Ade Endang Saripudin langsung membuat video klarifikasi.

    Dia meminta maaf atas kegaduhan yang dia perbuat menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    “Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang kurang berkenan,” ujar Ade.

    Ade Endang Saripudin menjelaskan jika surat edaran tersebut tidak bersifat memaksa.

    Kendati demikian ia pun mengaku akan menarik kembali surat edaran tersebut.

    “Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik surat himbauan tersebut,” ungkapnya.

    Pemkab tindak tegas

    Menanggapi kegaduhan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jantika angkat bicara.

    Ajat mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah dalam menindaklanjuti surat edaran yang mencoreng nama Pemkab Bogor tersebut.

    “Saya memerintahkan kepada Inspektorat Kabupaten Bogor untuk menangani permasalahan ini, sehingga dapat diperoleh satu informasi yang lebih tegas dan langkah-langkah yang bisa meningkatkan kewibawaan pemerintah Kabupaten Bogor ke depan,” ujarnya, Minggu (30/3/2025).

    Padahal, Ajat pun menegaskan, Pemkab Bogor telah mengeluarkan edaran terkait pelarangan permintaan THR.

    Surat edaran tersebut ditandatangi oleh Bupati Bogor pada 24 Maret 2025.

    Namun, rupanya kasus serupa masih terulang di Desa Klapanunggal.

    “Secara eksplisit di dalamnya bagi ASN, atau perangkat desa dan yang memang melayani masyarakat untuk tidak melakukan permintaan THR,” pungkas Ajat.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Kades Klapanuggal Bogor Minta THR Rp165 Juta ke Pengusaha, Sekda Minta Inspektorat Turun Tangan. 

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

  • Dedi Mulyadi Tegur Komandan Koramil Gara-gara Pakai Rompi Eiger: Bapak di Sini Jaga atau Apa? – Halaman all

    Dedi Mulyadi Tegur Komandan Koramil Gara-gara Pakai Rompi Eiger: Bapak di Sini Jaga atau Apa? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek Eiger Camp yang berlokasi di kaki Tangkuban Perahu, saat melakukan kunjungan ke lokasi tersebut.

    Dalam kunjungan itu, perhatian Dedi Mulyadi tertuju pada rompi yang dikenakan oleh Danramil setempat, yang membuatnya mengira bahwa proyek tersebut dijaga oleh prajurit TNI.

    Dedi Mulyadi datang ke proyek Eiger Camp yang terletak di lahan kebun teh milik PTPN dan menemukan bahwa proyek ini sudah memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

    “Kita sudah menuju lokasi, pembangunan sudah berjalan, dan saya lihat ada izinnya tuh. Izin yang dikeluarkan wilayah Bandung Barat,” katanya.

    Namun, Dedi Mulyadi menyoroti masalah yang lebih mendalam terkait kemudahan pemerintah dalam memberikan izin bagi pengusaha untuk menggarap lahan alam.

     

    “Yang jadi masalah adalah soal mudahnya pemerintah mengeluarkan izin pada area yang memiliki tingkat risiko longsor dan perubahan kontur tanah. Ini adalah kelemahan birokrasi saat ini,” tegasnya.

    Ia menambahkan, wilayah tersebut seharusnya tidak diubah menjadi bangunan dan tetap dibiarkan sebagai kebun teh.

    Sesampainya di Eiger Camp, Dedi Mulyadi disambut oleh Danramil yang mengenakan rompi hitam merek Eiger. “Iya pak, itu Eiger,” kata Dedi sambil menunjuk rompi yang dikenakan Danramil.

    Dalam suasana yang sedikit mencengangkan, Dedi bertanya, “Jadi gimana ini pak? Bapak di sini jaga?”

    Danramil kemudian menjelaskan bahwa ia hanya memantau proyek tersebut karena viral di media sosial.

    Dedi Mulyadi sempat bingung dan menjawab, “Oh kirain saya jaga. Tapi izinnya sudah ada yah kelihatannya.”

    “Kurang paham juga,” jawab Danramil ke Dedi Mulyadi.

    Melansir Tribun Jabar, izin proyek Eiger Camp telah diurus sejak tahun 2021, dengan total delapan dokumen izin yang diperlukan, termasuk dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

    Jemy Septendi, penyusun dokumen AMDAL dari PT Mitra Reka Buana, menegaskan bahwa perizinan Eiger Camp sudah diproses sesuai prosedur yang ditetapkan.

    “Dokumen dan perizinan lengkap, termasuk dokumen AMDAL dan Analisis Dampak Lingkungan. Koefisien dasar bangunan juga hanya 2,” ungkapnya.

    Kunjungan Dedi Mulyadi ini tidak hanya menyoroti isu perizinan, tetapi juga menggugah kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan alam di tengah maraknya pembangunan.

    Dalam suasana yang penuh ketegangan, Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa keputusan yang diambil hari ini akan berdampak pada generasi mendatang.

    “Kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil hari ini, demi masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

    Polemik tempat wisata Eiger Adventure Land Puncak Bogor

    Eiger Adventure Land berlokasi di Desa Sukagalih, Megamendung, Kabupaten Bogor.

    Tempat rekreasi berkedok ekowisata ini dibangun di lahan seluas 326 hektare tepat di kaki Gunung Gede Pangrango.

    Ridwan Kamil ikut dalam acara pelatakan batu pertama atau ground breaking Eiger Adventure Land tahun 2021 lalu, tepatnya 23 Oktober.

    ia sangat membanggakan proyek itu karena dinilai bakal mengundang banyak wisatawan dan menjadi contoh bagi pengusaha lain untuk membuat tempat usaha tanpa merusak alam.

    Secara bangga Ridwan Kamil mengklaim jembatan gantung di Eiger Adventure Land akan menjadi yang terpanjang sedunia yakni 530 meter.

    Kini proyek Ronny yang diizinkan Ade Yasin, diresmikan Ridwan Kamil dan didukung Sandiaga Uno itu justru membuat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menangis.

    Demul tak kuasa menahan air mata ketika melihat hutan lindung dibabat sampai gundul.

    Tanah serta pohon yang mestinya asri menjadi daerah resapan air kini diganti bangunan.

    Bahkan saat Dedi Mulyadi bersama rombongan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, masih ada kegiatan konstruksi.

    “Perizinannya bisa dicabut tidak ? Itu kan hutan lindung, kenapa gundul dan banyak bangunan ?” kata Dedi Mulyadi.

    Ditjen Gakkum LH, Rasio Ridlo Sani mengatakan akan meninjau ulang izin dari Eiger Adventure Land.

    Lalu siapa pemilik Eiger Adventur Land Puncak ?

    Dia adalah Ronny Lukito.

    Ronny menjabat sebagai Chairman PT Eigerindo Multi Produk Industri (MPI).

    Ia merupakan pendiri brand Eiger.

    Ronny Lukito kelahiran Bandung pada 15 Januari 1962, dia anak ketiga dari enam bersaudara.

    Ayah ibunya bernama Lukito dan Kumiasih.

    Dia keturunan Buton, Sumatera dan Jakarta.

    Sumber: Tribun Bogor

  • Pemkab dan Polres Bogor Lepas 32 Bus Mudik Gratis, Ini Tujuannya!

    Pemkab dan Polres Bogor Lepas 32 Bus Mudik Gratis, Ini Tujuannya!

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten bersama Polres Bogor resmi melepas keberangkatan bus mudik gratis di Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat (28/3).

    Bus yang diberangkatkan sebanyak 32 dengan rincian 16.000 warga yang akan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman tanpa biaya.

    Sekadar informasi, Pemkab Bogor menyediakan 20 bus dan Polres Bogor sebanyak 12 bus dengan tujuan berbeda.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, pemudik dengan tujuan terbanyak ke wilayah Solo, lalu Purwokerto dan Semarang.

    BACA JUGA:Volume Kendaraan Meningkat di H-3 Lebaran, 1 Juta Pemudik Lintasi Jalur Nagreg Arah Garut-Tasikmalaya

    Berdasarkan data yang dihimpun, tujuan Solo berangkat dengan 11 bus berisikan 512 penumpang.

    Kemudian, tujuan ke Purwokerto 5 bus dengan penumpang 220 orang. Lalu Semarang 4 bus 163 pemudik.

    “Dan 12 bus lainnya ada ke Cilacap, Purwokerto dan beberapa kabupaten kota di wilyah Jawa Tengah,” ujarnya.

    Sebelum melepas mudik gratis, Politisi Partai Gerindra itu berinteraksi dalam bus dengan para pemudik.

    Rudy berpesan, kepada para pemudik untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu berhati-hati dalam perjalanan pulang.

    BACA JUGA:Dedi Mulyadi Liburkan Sopir Angkot Cisarua Bogor Selama Mudik Lebaran, Apa Tujuannya?

    “Untuk seluruh pemudik tentunya agar berhati- hati, karena cuaca beberapa hari terakhir selalu hujan, terutama masyarakat yang mudik pake motor hati-hati, kalau capek jangan dipaksakan, kalo capek istirahat,” pungkasnya.

    Salah satu pemudik asal Semarang, Sumarni mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis ini.

    Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Polres Bogor yang sudah memfasilitasi mereka.

    “Alhamdulilah ada program ini, ya tentunya ini sangat membantu, sama sekali tidak ada biaya (ongkos) yang dikeluarkan,” pungkasnya.

  • 157.953 Napi Dapat Remisi Khusus Hari Raya Nyepi dan Idulfitri

    157.953 Napi Dapat Remisi Khusus Hari Raya Nyepi dan Idulfitri

    loading…

    Menteri Imipas Agus Andrianto memberikan remisi khusus Lebaran dan Nyepi kepada 157.953 narapidana. Foto/SindoNews

    BOGOR – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberikan remisi khusus dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 157.953 narapidana (napi). Pemberian remisi itu bertepatan dengan momen Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 948 napi dinyatakan langsung bebas pada momen Nyepi dan Idulfitri. Pantauan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, pemberian SK remisi khusus dan PMP dilakukan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto dan Dirjen PAS, Mashudi. Warga binaan turut memberikan suguhan tampilan berupa marawis hingga pramuka.

    Dirjen PAS, Mashudi mengatakan pemberian remisi khusus dapat menghemat anggaran makan narapidana hingga puluhan miliar.

    “Pemberian remisi khusus Nyepi dan Idulfitri berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara dengan total penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan hingga Rp81.264.930.000,” ujar Mashudi, Jumat (28/3/2025).

    Mashudi merinci jumlah napi yang mendapatkan remisi khusus Nyepi dan Idulfitri yakni 1.641 beragama Hindu serta 156.312 beragama Islam. “Sebanyak 928 di antaranya dinyatakan bebas,” jelasnya.

    Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Asep Kurnia; Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Mashudi; Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam; Bupati Bogor Rudy Susmanto; dan pejabat lainnya.

    Acara juga diikuti Kakanwil, Kalapas dan Karutan secara virtual sekaligus memberikan remisi kepada warga binaan di wilayah lapas dan rutan masing-masing.

    (cip)

  • Angkot di Jalur Puncak Bogor Dilarang Beroperasi Selama Libur Lebaran, Para Sopir Dapat Rp 1,5 Juta – Halaman all

    Angkot di Jalur Puncak Bogor Dilarang Beroperasi Selama Libur Lebaran, Para Sopir Dapat Rp 1,5 Juta – Halaman all

    Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

    TRIBUNNEWS.COM, CIBINONG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara operasional angkutan kota (angkot) di jalur Puncak Bogor selama libur lebaran 2025.

    Kebijakan ini untuk mengantisipasi kemacetan di jalur Puncak pada hari H lebaran hingga H+7 dengan mengurangi volume kendaraan.

    Diketahui, Puncak Bogor merupakan kawasan wisata yang selalu dipadati oleh kendaraan saat musim liburan.

    Pemerintah tetap memperhatikan nasib dari para sopir angkot tersebut dengan memberikan kompensasi.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, para sopir akan diberikan kompensasi nilai kompensasi sebesar Rp 1,5 jita.

    Anggaran kompensasi tersebut bersumber dari Badan Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

    “Besaran nilainya Rp 1,5 juta per sopir angkot plus satu paket sembako. Rp 1,5 juta untuk satu minggu,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/3/2025).

    Selain untuk mengantisipasi kemacetan, penghentian sementara operasional angkot juga memberikan ruang bagi para sopirnya untuk berkumpul bersama keluarga di momen lebaran ini.

    Di samping itu, selama diliburkan para sopir angkot bebannya menjadi lebih ringan karena tak risau memikirkan setoran.

    “Sehingga di wilayah Puncak Cisarua, lalu di wilayah Cipanas Cianjur, angkot yang biasanya jumlahnya cukup banyak, ngetem di pinggir jalan, bisa merayakan hari raya Idul Fitri, berkumpul bersama keluarga masing-masing,” katanya.

  • Pantau Arus Mudik Pakai Helikopter, Bupati Bogor Sebut Lalu Lintas Masih Lancar

    Pantau Arus Mudik Pakai Helikopter, Bupati Bogor Sebut Lalu Lintas Masih Lancar

    JABAR EKSPRES –  Bupati Bogor Rudy Susmanto memantau arus mudik lebaran menggunakan helikopter milik Lanud Atang Sendjaya, Kamis (27/3).

    Ada tiga titik wilayah di Kabupaten Bogor yang menjadi pemantauan melalui jalur udara itu, diantaranya Bogor Timur, Bogor Selatan dan Bogor Barat.

    Rudy Susmanto mengatakan, hasil dari pantauan tiga wilayah tersebut masih terpantau aman dan tidak terjadi kemacetan yang siginifikan.

    BACA JUGA: Arus Mudik Lebaran 2025 di Jalur Arteri Padalarang Mulai Terlihat, Didominasi Kendaraan Pribadi

    “Kita melihat hari ini dibeberapa ruas jalan di Bogor wilayah Barat, wilayah Timur, wilayah Selatan, terpantau semuanya masih lancar belum terlalu ramai,” katanya.

    Disisi lain, politisi Partai Gerindra itu juga memantau secara spesifik arus mudik di Kawasan Selatan Puncak.

    Pemantauan mulai dari Tol Jagorawi hingga Cisarua Puncak, lokasi ini kerap menjadi langganan macet.

    “Kita melihat arus lalu lintasnya masih cukup lenggang masih lancar. Alhamdulillah di beberapa titik untuk akses jalur mudik semua dalam kondisi baik,”tuturnya.

    BACA JUGA: Anggota Pramuka Bandung Barat Diterjunkan Bantu Pengamanan Arus Mudik Lebaran 2025

    Politisi Partai Gerindra itu memprediksi puncak arus mudik sendiri akan terjadi pada Jumat 28 Maret 2025.

    “Tetapi kita melihat jalur selatan jalur puncak yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Sukabumi dan Cianjur dan jalur alternatif menuju Bandung melalui jalur alternatif situasi masih cukup lengang,”pungkasnya.

  • 3000 Kendaraan SKPD Kabupaten Bogor Nunggak Pajak, Bupati Bakal Beri Sanksi

    3000 Kendaraan SKPD Kabupaten Bogor Nunggak Pajak, Bupati Bakal Beri Sanksi

    JABAR EKSPRES – Sebanyak 3000 kendaraan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Kecamatan Kabupaten Bogor masih nunggak pajak.

    Bahkan, saat Bupati Bogor Rudy Susmanto mengecek kendaraan milik SKPD ditemukan plat nomor sudah kelewat tahun.

    Rudy menegaskan, akan memberikan sanksi tegas kepada dinas terkait jika masih menunggak pajak kendaraannya.

    “Apabila ada beberapa yang memang menunggak pajak berkali kali, sudah ditegur dan tidak mau tertib administrasi kita minta BPKAD dan pemerintah daerah memberikan sanksi,” ujarnya, Selasa (25/3).

    BACA JUGA:Animo Tinggi Masyarakat Jawa Barat Bayar Pajak di Program Pemutihan

    Menurut Rudy, fasilitas kendaraan dinas diperuntukan untuk melayani masyarakat sehingga perlu memberikan contoh yang baik mengenai perpajakan.

    “Itu ada di masing masing SKPD, jadi setiap SKPD ada kendaraan dinasnya sendiri, pasti kalo ada kendaraan pasti ada pajak,” tutupnya.

    Plt Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Eko Suharnanto merespons laporan, perihal 3000 kendaraan milik SKPD kecamatan tidak membayar pajak.

    Maka dari itu, kata dia, pemeriksaan kendaraan itu sebagai tindak lanjut agar pihak SKPD kecamatan membayar pajak.

    BACA JUGA:Empat Hari Pemutihan, Pendapatan Pajak Kendaraan Tembus Rp 76,3 Miliar

    “Ini kita kumpulkan ini karena ada laporan kendaraan pemerintah daerah itu ada sekitar 3.000-an lebih yang tidak bayar pajak,” kata Eko, pada Selasa (25/3/2025).

    “Makanya kita kumpulkan dalam rangka taat bayar supaya mereka membayar. Itu sepeda motor kebanyakan tidak membayar pajak,” lanjutnya.

    Ia mengungkapkan, instruksi dari Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk menarik kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Dia menuturkan, tidak akan memberikan fasilitas kendaraan kepada pihak SKPD yang masih mengabaikan pembayaran pajak kendaraan.

    “Jadi tidak diberikan lagi fasilitas, jadi dari skpd mana yang datang nanti kita tarik kalo mereka tidak membayar pajak. Sanksinya seperti itu dari arah pimpinan bahwa yang tidak bayar pajak semua kendaraan ditarik,” pungkasnya.

  • Pemkab Bogor Upayakan Penghijauan di Kawasan Puncak, Sekda: Ini Ide Pak Bupati

    Pemkab Bogor Upayakan Penghijauan di Kawasan Puncak, Sekda: Ini Ide Pak Bupati

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto menginisiasi upaya penghijauan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

    “Penghijauan berawal dari ide Pak Bupati membuat surat minggu lalu ke PTPN, untuk penyediaan lahan penanaman. Pak Bupati ingin ada aksi nyata,” ujar Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, Sabtu (22/3).

    Pada 11 Maret 2025, Rudy Susmanto mengirimkan surat permohonan penyediaan lahan untuk penghijauan kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 dan PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP).

    BACA JUGA:50.000 Bibit Pohon Ditanam untuk Hijaukan Kawasan Puncak Bogor

    Inisiatif tersebut kemudian direspons positif oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov) untuk bersama-sama menanami vegetasi tanaman tegak yang dapat menahan limpasan air permukaan dan erosi.

    Penghijauan di kawasan hulu DAS Ciliwung ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa bencana alam hindrometeorologi yang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek pada awal Maret 2025.

    Ajat menambahkan, aksi penanaman pohon di lahan sekitar 3 hektare ini sebagai langkah awal untuk menahan air limpasan dan erosi pada area Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Tugu Selatan dan Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua, dan Desa Megamendung Kecamatan Megamendung.

    Selain hulu DAS Ciliwung, aksi penghijauan juga akan berlanjut di hulu DAS Cileungsi untuk memitigasi bencana banjir di daerah Bekasi dan di sebagian wilayah timur Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA:Penyegelan di Kawasan Puncak, Zulhas: Lindungi Lingkungan untuk Swasembada Pangan

    “Untuk DAS Cileungsi, area-area yang di pilih misalnya wilayah Sentul juga beberapa titik di bantaran,” kata Ajat.

    Pemerintah Kabupaten Bogor mengedepankan dua konsep pendekatan dalam melakukan upaya reboisasi ini. Pertama di kawasan hulu DAS Ciliwung dan DAS Cileungsi, kedua menyebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor dengan melibatkan ASN Pemkab Bogor.

    “Jadi memang penghijauan itu sebenarnya lebih kepada respons dari bencana alam yang kita rasakan. Ada run off (limpasan permukaan) yang terlalu besar seharusnya bisa kita treatment,” pungkasnya.

  • Pokwan DPRD dan PFI Bogor Gelar Buka Bersama Santri Tunanetra Yayasan Nurul Qolbi

    Pokwan DPRD dan PFI Bogor Gelar Buka Bersama Santri Tunanetra Yayasan Nurul Qolbi

    JABAR EKSPRES – Kelompok Wartawan (Pokwan) DPRD Kabupaten Bogor bersama Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor, menggelar buka puasa bersama santri tunanetra penghafal Al-Qur’an dari Yayasan Nurul Qolbi.

    Acara yang berlangsung di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/3) itu dihadiri oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto, Ketua DPRD Sastra Winara, dan Sekertaris Dewan Yunita Mustika Putri serta tamu undangan lainnya.

    Buka puasa bersama ini diawali dengan rangkaian acara pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh para santi tunanetra, dilanjutkan dengan simbolis pemberian bantuan.

    Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor, Saeful Ramadhan mengatakan, buka puasa ini dilakukan untuk berbagi kebahagian di bulan suci Ramadan kepada sesama.

    BACA JUGA:Pokwan DPRD Kabupaten Bogor Gelar Raker, Bahas Soal Peran Pers Hingga Program Kerja

    “Kita sama-sama mengingatkan, semoga acara bersama santri tunanetra penghafal Al-Qur’an ini menjadi salah satu wasilah mendapatkan keberkahan dari Allah,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi langkah yang dilakukan Pokwan DPRD Kabupaten Bogor dan PFI Bogor dalam mengisi Ramadan.

    “Semoga setelah diduduki ibu-ibu dan bapak-bapak, ruangan ini menjadi lebih berkah. Ketulusan dan keikhlasan mereka yang memiliki mata batin seringkali lebih besar maknanya daripada hanya penglihatan fisik semata,” ucapnya.

    Ia juga memohon doa dan dukungan santri tunanetra penghafal Al-Qur’an untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor Istimewa.

    “Mohon doa agar kami di jajaran eksekutif dan legislatif selalu dimudahkan dalam menjalankan amanah untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” harapnya.

    BACA JUGA:Bupati Bogor Resmikan Jembatan Rawayan, Hubungkan Megamendung-Cisarua

    Sementara itu, Pendamping Yayasan Sahabat Tunanetra Nurul Qolbi, Rido Duata mengatakan santri tunanetra yang hadir berasal dari wilayah Kecamatan Ciawi, Caringin, Cigombong, dan Cibinong.

    Rido menjelaskan, satri tunanetra ini rutin mengadakan pengajian mingguan dan menghapal Al-Qur’an.

    Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini, pemerintah daerah dan jurnalis bisa terus bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Bogor.

    “Semoga kami dapat terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan sahabat tunanetra di Kabupaten Bogor,” tutupnya.

  • Bupati Bogor Bakal Bikin Kompetisi Cegah Balap Motor Liar

    Bupati Bogor Bakal Bikin Kompetisi Cegah Balap Motor Liar

    Jakarta

    Bupati Bogor Rudy Susmanto akan menggelar kompetisi balap lari dan balap motor. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah balapam tersebut digelar secara liar di masyarakat.

    “Di bulan suci Ramadan ini Kabupaten Bogor anak muda yang tiap malam banyak yang beraktivitas di sekitar Stadion Pakansari. Supaya kegiatannya menjadi positif kita bersama sama kita wadahi mengadakan kompetisi lari,” kata Rudy, Sabtu (22/3/2025) dini hari.

    Kompetisi juga sekaligus untuk mewadahi kegiatan anak muda agar mengarah ke hal positif. Dia mengatakan kompetisi tersebut menjadi legal dan terkoordinir dengan baik.

    “Kita Pemkab Bogor bersama Forkompimda akan mewadahi balapan liar supaya menjadi sesuatu hal yang positif yaitu kita akan wadahi menjadi beberapa pertandingan-pertandingan yang legal tidak di jalan lagi,” ujarnya.

    Namun apabila masih ada yang menggelar balapan secara liar, maka pihak kepolisian akan bertindak. Dia berbicara mengenai potensi anak muda di Kabupaten Bogor.

    “Konsekuensinya adalah kalau masih kita menemukan ada yang balapan liar maka Polres Bogor akan menindak tegas. Setelah kita wadahi ke depan kita berharap bakat anak-anak muda yang mempunyai potensi dapat tersalurkan dan menjadi prestasi yang positif untuk Kabupaten Bogor ke depan,” ungkapnya.

    “Contoh yang suka balap motor di jalan. Kita akan siapkan tempatnya menggunakan perlengkapan menggunakan helm untuk keselamatan mereka, karena mereka adalah masa depan aset Pemkab Bogor aset bangsa Indonesia,” pungkasnya.

    (rdh/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini