Xcloud.id

Tag: Ade Yasin

  • Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mematangkan kerja sama dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

    Tak hanya terkait pengelolaan pembuangan sampah saja, tetapi juga mematangkan rencana pemerintah pusat dalam menerapkan pola Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

    Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, melakukan pematangan pembahasan tersebut bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor.

    “Kita bahas tentang perpanjangan MoU antara kota dan kabupaten. Karena selama ini Kota Bogor membuang sampah di Galuga, Kabupaten Bogor. Demi terciptanya kerja sama yang baik dan meminimalisir dampak yang terjadi, maka hari ini kita bahas perpanjangan itu,” kata Jenal Mutaqin, Senin 24 November.

    Selain pembahasan kerja sama, turut diperkuat juga intervensi anggaran ke depan, dengan harapan menghasilkan keputusan terbaik bagi Kota maupun Kabupaten Bogor.

    Pun dengan rencana PSEL di TPAS Galuga yang ditargetkan dapat diterapkan dalam dua tahun mendatang. Jenal Mutaqin juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak mengelola sampah secara mandiri.

    “Warga tetap pilah sampah, tangani sampah di tingkat rumah tangga,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Kota dan Kabupaten Bogor memiliki semangat yang sama dalam pengelolaan sampah.

    “Pada prinsipnya, kami Pemerintah Kabupaten Bogor tetap ingin bersinergi melanjutkan pengelolaan sampah bersama-sama, termasuk dampak dan kompensasi kepada warga,” jelas Rudy Susmanto.

    Terkait rencana PSEL, Rudy Susmanto menyebut hal itu juga memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitar TPAS Galuga. Sehingga seluruh komitmen yang disepakati harus benar-benar direalisasikan baik oleh Pemkab maupun Pemkot Bogor.

    “Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Lahan TPAS Galuga kita kelola bersama dengan regulasi dan aturan undang-undang yang kita tempuh dan selesaikan bersama,” tegas Rudy Susmanto.

  • Indonesia Rugi Rp 22 Triliun Setiap Tahun Akibat Bencana Alam

    Indonesia Rugi Rp 22 Triliun Setiap Tahun Akibat Bencana Alam

    Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, suatu kehormatan bagi wilayah Kabupaten Bogor menjadi salah satu venue atau tuan rumah pelaksanaan Hari Pohon Sedunia bersama Menko PMK dan beberapa stake holder terkait.

    “Pelaksanaan penanaman bukan hanya di Eiger Adventure Land, tetapi kami melakukan penanaman pohon di 9 lokasi, lalu di eks Giri Pangrango, eks Pancawati, sampai dengan Sukaraja, Gunung Putri terkait penanganan banjir,” katanya.

    Menurutnya, di Kabupaten Bogor, bencana banjir, tanah longsor, bukan hanya terjadi di tahun 2025-2024 bahkan 5-10 tahun yang lalu sudah terjadi.

    “Selain itu, penanaman pohon yang diinisiasi oleh BNPB, kita lakukan penghijauan di seluruh daerah aliran sungai Cikeas, Ciliwung dan beberapa daerah aliran sungai lainnya,” katanya.

    Kegiatan penghijauan ini, kata dia, menjadi sebuah semangat buat Pemerintah Kabupaten Bogor untuk tidak berjalan sendiri, beberapa kementerian membantu, BNPB turut serta di paling depan, dan tentunya pihak-pihak swasta, para pelaku usaha turut serta membangun bersama-sama untuk bangsa Indonesia.

    Sementara itu, Direktur Utama Eiger Adventure Land, Imanuel Wirajaya berharap, destinasi ini dapat menghadirkan ekowisata yang tidak hanya menawarkan pengalaman wisata alam, tetapi juga membuka jalan bagi upaya restorasi melalui pengembalian fungsi ekologis.

    “Melalui kolaborasi pentaheliks antara swasta, pemerintah, akademisi, komunitas, dan media, kami ingin menjadikan kawasan ini sebagai contoh nyata bahwa ekowisata yang selaras dengan pelestarian alam dapat memberikan kontribusi nyata bagi mitigasi bencana sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

  • Pedagang dan Ojek Rasakan Manfaat Flyover Soebianto Tenjo: Lebih Lancar dan Rapi… Bandung 23 Oktober 2025

    Pedagang dan Ojek Rasakan Manfaat Flyover Soebianto Tenjo: Lebih Lancar dan Rapi… Bandung 23 Oktober 2025

    Pedagang dan Ojek Rasakan Manfaat Flyover Soebianto Tenjo: Lebih Lancar dan Rapi…
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Mobilitas warga di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, semakin lancar setelah Flyover Soebianto resmi dibuka dan kondisi itu juga mulai dirasakan oleh pedagang serta pengemudi ojek
    online
    .
    Akses yang tidak lagi terhambat kereta membuat arus warga lebih stabil menuju pusat aktivitas.
    Edi, pedagang di sekitar stasiun, mengaku bahwa pembeli tertib dan tertata setelah flyover beroperasi pada Selasa kemarin.
    “Sekarang alurnya lebih lancar saja, tertata rapi, baik pengendara maupun orang lewat (pejalan kaki),” ujarnya saat ditemui Kompas.com di lokasi, Kamis (23/10/2025).
    Nurdin, ojek pangkalan, mengatakan dirinya kini dapat lebih cepat menyelesaikan atau mengantar penumpangnya.
    “Dulu kelamaan kejebak palang. Sekarang bisa kejar lebih cepat. Kan kalau dulu macet bisa berjam-jam, apalagi kalau jam sibuk kerja,” ujarnya.
    Akses yang lebih lancar membuat ritme ekonomi warga berjalan lebih efisien.
    Baik pedagang maupun pelaku transportasi merasa mobilitas meningkat sejak ada
    flyover
    sehingga turut memengaruhi kinerja.
    Diberitakan sebelumnya, akses dan mobilitas warga di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, kini semakin aman dan lancar setelah Flyover Soebianto dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) resmi beroperasi.
    Infrastruktur baru ini diresmikan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajaran Forkopimda pada Selasa (21/10/2025).
    Kedua infrastruktur tersebut dibangun melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Agung Podomoro Group.
    Rudy mengatakan, pembangunan itu bertujuan mengurai kemacetan serta meningkatkan keselamatan di kawasan padat lalu lintas yang berdekatan dengan Stasiun Tenjo.
    “Flyover ini sudah melalui proses uji kelaikan dan dinyatakan siap digunakan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah Tenjo dan sekitarnya,” kata Rudy melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Sebut CFD di Jalan Tegar Beriman Bisa Bantu UMKM Megapolitan 22 Oktober 2025

    Warga Sebut CFD di Jalan Tegar Beriman Bisa Bantu UMKM Megapolitan 22 Oktober 2025

    Warga Sebut CFD di Jalan Tegar Beriman Bisa Bantu UMKM
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Car Free Day (CFD) di Jalan Tegar Beriman, Cibinong disambut positif warga.
    Selain sebagai ajang olahraga, kegiatan ini dinilai bisa membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Cibinong.
    Endang (55), warga Cibinong, mengaku antusias dengan adanya CFD yang akan digelar setiap Minggu.
    Ia menilai kegiatan tersebut bukan hanya menyehatkan, tetapi juga bisa membantu warga yang berjualan makanan atau produk rumahan.
    “Ya, kalau kita tuh emang yang jalan-jalan paling apa air minum, pasti ada jajan yang entah apa gitu. Jadi bisa bantu UMKM juga ya sebenarnya, kan katanya kan bisa kan yang orang-orang pada dagang katanya bisa,” kata Endang saat ditemui Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
    Menurut dia, CFD memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi sekaligus menghidupkan perekonomian lokal.
    Hal senada disampaikan Rina (29), warga lainnya. Ia menilai CFD di Tegar Beriman akan menciptakan efek positif bagi pelaku UMKM.
    Dengan pengunjung yang datang setiap pekan, kawasan tersebut bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat.
    “Menurut saya, CFD tuh manfaatnya banyak banget. Bisa bikin warga lebih aktif, sehat, dan jadi ajang ketemu orang baru,” kata Rina.
    “Buat pelaku UMKM lokal juga bagus, karena mereka bisa jualan di situ tanpa harus bayar sewa tempat mahal. Jadi semua lapisan masyarakat bisa dapat manfaat,” imbuhnya.
    Alvin (24), warga Cibinong lainnya, juga melihat potensi besar dari sisi ekonomi.
    Menurut dia, kegiatan seperti CFD bisa menjadi wadah promosi bagi produk lokal yang selama ini kurang terekspos.
    “Manfaat CFD itu besar lah buat masyarakat selain bisa olahraga bareng temen, keluarga, CFD juga jadi tempat-tempat kumpul kan asal tetap positif aja. Banyak juga yang jualan makanan atau produk lokal, jadi ekonomi kecil ikut bergerak,” ujar Alvin.
    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan menggelar kegiatan car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan pada akhir pekan ini.
    Agenda tersebut rencananya berlangsung di Jalan Tegar Beriman yang terhubung hingga kawasan Stadion Pakansari, Cibinong.
    “Kita mau buat car free day di Kabupaten Bogor, bukan hanya di Stadion Pakansari, tetapi di Jalan Tegar Beriman,” kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025) sore.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel Bandung

    6 Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel Bandung

    Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Akses dan mobilitas warga di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, kini semakin aman dan lancar setelah Flyover Soebianto dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) resmi beroperasi. Infrastruktur baru ini diresmikan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajaran Forkopimda pada Selasa (21/10/2025).
    Kedua infrastruktur tersebut dibangun melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Agung Podomoro Group.
    Rudy mengatakan, pembangunan itu bertujuan mengurai kemacetan serta meningkatkan keselamatan di kawasan padat lalu lintas yang berdekatan dengan Stasiun Tenjo.
    “Flyover tersebut telah melalui proses uji kelaikan dan dinyatakan siap digunakan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah Tenjo dan sekitarnya,” kata Rudy melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
    Ia menegaskan, keberadaan Flyover Soebianto dan JPO Tenjo menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperlancar aksesibilitas, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
    Menurut Rudy, sejak awal Pemkab Bogor berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa hanya bergantung pada APBD.
    Ia yakin, keberadaan
    flyover
    tersebut akan memperlancar pergerakan warga sekaligus mengurangi potensi kecelakaan di perlintasan rel yang selama ini kerap padat.
    “Ini merupakan sejarah baru dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada PT KAI dan Agung Podomoro Group atas dukungannya dalam penataan kawasan Stasiun Tenjo serta pembangunan Flyover Soebianto secara non-APBD,” ujar Rudy.
    “Semoga dapat terus meningkatkan aksesibilitas, mendukung mobilitas, dan menjaga keselamatan masyarakat,” tambahnya.
    Executive Vice President (EVP) PT KAI, Yuskal Setiawan, menegaskan bahwa
    flyover
    tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi.
    Ia mencatat, terdapat 57 perlintasan sebidang aktif di Kabupaten Bogor yang membutuhkan penanganan secara bertahap.
    “Pembangunan
    flyover
    ini merupakan titik awal peningkatan keselamatan. Dengan infrastruktur seperti ini, kami berharap risiko bahaya di perlintasan dapat diminimalkan,” kata Yuskal.
    Selain
    flyover
    , Agung Podomoro Group menghibahkan lahan kepada PDAM Tirta Kahuripan untuk memperkuat layanan air bersih di wilayah Tenjo. Sementara itu, kerja sama Pemkab Bogor dan PT KAI akan difokuskan pada penataan lahan di sembilan stasiun aktif, termasuk Stasiun Tenjo.
    Saat ini terdapat sembilan stasiun aktif di wilayah Kabupaten Bogor yang melayani kebutuhan mobilitas masyarakat serta angkutan logistik. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan PT KAI, pengelolaan aset transportasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sebut Jabar Akan Punya 4 PLTSa: Sampah Hilang, Listrik Terang Bandung 11 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi Sebut Jabar Akan Punya 4 PLTSa: Sampah Hilang, Listrik Terang Bandung 11 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi Sebut Jabar Akan Punya 4 PLTSa: Sampah Hilang, Listrik Terang
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, empat kawasan aglomerasi di wilayah Jabar akan menjadi lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
    Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    Empat kawasan yang dimaksud meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Bogor–Depok, Bekasi Raya, serta Purwakarta–Karawang–Subang–Kota Bandung–Cimahi–Cianjur–Sukabumi–Kabupaten Bandung.
    “Seluruh wilayah-wilayah itu diharapkan bisa selesai seluruh persiapannya. Hari ini sedang dipersiapkan untuk Sarimukti,” ujar Dedi dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu (11/10/2025).
    Menurut Dedi, proyek pembangunan empat PLTSa tersebut ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2027.
    “Itu paling lama, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu 1,5 tahun atau 1,6 tahun,” katanya.
    Dedi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berperan dalam penyediaan lahan, pengelolaan sampah, serta percepatan proses perizinan agar proyek PLTSa bisa segera terealisasi.
    Ia menegaskan, daerah tidak akan dibebankan anggaran untuk pembangunan maupun pembebasan lahan karena seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh Danantara.
    “Semuanya oleh Danantara,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, Dedi telah melakukan pertemuan dengan CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
    Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas teknis kerja sama dan target penyelesaian proyek dalam dua tahun ke depan.
    “Sampahnya Hilang, Listriknya Terang”
    Dedi menilai, proyek ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Jawa Barat karena mampu menjawab dua persoalan sekaligus: tumpukan sampah dan kebutuhan energi terbarukan.
    “Buat warga Jawa Barat, urusan sampah nggak usah pusing lagi. Danantara akan segera membangun pembangkit listrik tenaga sampah hampir di seluruh wilayah Jawa Barat,” ucap Dedi.
    “Dua tahun ke depan, Insya Allah, sampahnya hilang, listriknya terang,” tambahnya.
    Menurutnya, pembangunan PLTSa menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang selama ini membebani banyak daerah.
    “Pembangunan PLTSa ini bukan hanya soal mengelola sampah, tetapi juga menciptakan energi baru yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
    Pertemuan pembahasan PLTSa turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, serta sejumlah kepala daerah di Jawa Barat.
    Mereka di antaranya Bupati Cianjur, Bupati Purwakarta, Bupati Bogor, Bupati Bandung Barat, Wali Kota Bogor, Bupati Bekasi, dan Bupati Sukabumi, serta Kepala DPMPTSP Jabar.
    Kehadiran para kepala daerah tersebut menjadi sinyal kuat dukungan terhadap percepatan realisasi PLTSa yang diharapkan menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Gembira: Jabar Akan Punya 4 PLTSa Raksasa, Sampah Beres dalam 2 Tahun
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Bogor Siapkan Kenaikan Bantuan Desa dari Rp 1 Miliar Jadi Rp 1,5 Miliar Per Desa Bandung 4 Oktober 2025

    Bupati Bogor Siapkan Kenaikan Bantuan Desa dari Rp 1 Miliar Jadi Rp 1,5 Miliar Per Desa Bandung 4 Oktober 2025

    Bupati Bogor Siapkan Kenaikan Bantuan Desa dari Rp 1 Miliar Jadi Rp 1,5 Miliar Per Desa
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menaikkan plafon bantuan keuangan desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 1,5 miliar per desa per tahun.
    Rencana ini merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi.
    Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa penyusunan regulasi tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari 40 DPK Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Kabupaten Bogor.
    “Kita ingin Perbup ini benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan. Karena itu, masukan dari kepala desa dan jajaran Apdesi sangat penting. Jangan sampai ada aturan yang justru melampaui kewenangan atau bertentangan dengan regulasi di atasnya,” ujar Rudy di Cibinong, Jumat (3/10/2025).
    Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa bantuan keuangan desa tidak hanya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan memberikan ruang bagi program non-infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

    Program non-infrastruktur tersebut meliputi minimal satu desa satu sarjana setiap tahun, pengelolaan sampah, pemberdayaan UMKM, serta dukungan untuk kegiatan sosial-keagamaan di tingkat desa.
    Rudy menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan kunci percepatan pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan.
    Ia menilai dukungan dari pemerintah desa, mulai dari RT, RW, hingga kepala desa, sangat penting untuk mewujudkan target pembangunan daerah.
    “Kalau kita ingin percepatan pembangunan, maka kuncinya ada pada pemerintah desa. Dukungan dari mereka sangat penting agar pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia bisa berjalan optimal,” kata Rudy.
    Ketua Apdesi Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar, mengapresiasi langkah Bupati Rudy yang melibatkan langsung para kepala desa dalam perumusan arah anggaran tahun 2026.
    Menurutnya, hal ini merupakan terobosan penting dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan desa.
    “Saya sudah dua periode jadi kepala desa, baru kali ini anggaran desa benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa,” ucap Abdul Azis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Titik terang penyelesaian konflik angkutan tambang di Parungpanjang

    Titik terang penyelesaian konflik angkutan tambang di Parungpanjang

    Konflik yang biasanya hanya ditangani secara parsial, kini mulai dijawab dengan koordinasi lintas daerah dan rencana teknis yang lebih matang

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Sejak dekade 1970-an, jalur tambang Parungpanjang menjadi saksi bisu tarik ulur kepentingan antara sopir truk, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

    Di jalur tambang itu, setiap aturan baru selalu memunculkan protes, setiap pembangunan jalan selalu menghadirkan kemacetan, dan setiap solusi sementara selalu menyisakan persoalan baru.

    Pertengahan September 2025, konflik lama itu kembali mencuat ketika sopir truk menutup akses jalan, memaksa semua pihak meninjau ulang strategi penyelesaian konflik untuk mencari jalan keluar bersama.

    Pada Selasa (16/9), petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mendapat teguran dari masyarakat Tangerang. Dua hari berselang, Kamis (18/9) malam, sopir truk melakukan aksi blokade Jembatan Malang Nengah yang berada di perbatasan Legok-Parungpanjang.

    Jalan utama Parungpanjang lumpuh berjam-jam, kendaraan mengular tanpa henti, warga tak bisa beraktivitas, dan distribusi barang pun terganggu. Aksi itu bukan sekadar protes teknis, melainkan simbol dari ketegangan panjang antara kebutuhan ekonomi tambang dengan tuntutan kenyamanan warga.

    Sumber konflik berawal dari penyesuaian aturan operasional kendaraan tambang. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023 itu sejatinya sudah menetapkan operasional angkutan tambang hanya pada pukul 22.00–05.00 WIB.

    Namun, realitas lapangan menuntut penyesuaian. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor tengah melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan vital di wilayah Parungpanjang. Pembangunan jalan yang menyempitkan jalur membuat pergerakan kendaraan harus diatur ulang.

    Maka lahirlah kebijakan relaksasi: truk kosong masih diperbolehkan melintas pada pukul 09.00–11.00 dan 13.00–16.00. Skema ini diterapkan agar lalu lintas tidak benar-benar terhenti saat pembangunan berlangsung.

    Namun, perbedaan penerapan aturan dengan Kabupaten Tangerang yang tidak mengenal relaksasi menimbulkan kebingungan sopir. Sopir merasa ruang gerak mereka dibatasi, sementara warga di lintasan tetap menghadapi beban kendaraan di siang hari.

    Kondisi semakin pelik dengan penutupan Jembatan Leuwiranji, salah satu jalur alternatif penting. Jembatan yang sudah dinyatakan tidak layak harus ditutup demi keselamatan, sehingga arus kendaraan besar menumpuk ke Parungpanjang. Akibatnya, kemacetan makin parah, keresahan warga makin besar, dan sopir memilih melakukan blokade jalan sebagai bentuk tekanan.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Sopir Truk Tambang Blokade Jalan Parung Panjang, Ini Kata Pemkab Bogor

    Viral Sopir Truk Tambang Blokade Jalan Parung Panjang, Ini Kata Pemkab Bogor

    Jakarta –

    Viral di media sosial video memperlihatkan sopir truk tambang memblokade jalan umum di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Aksi sopir diduga buntut protes warga terkait operasional truk di pagi hari di perbatasan Tangerang selama masa penyesuaian atau relaksasi.

    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto mengatakan, saat ini sedang diberlakukan relaksasi atau penyesuaian operasional truk tambang karena ada proses perbaikan jalan rusak di Jl Raya Parung Panjang.

    Selama masa relaksasi, truk tambang tanpa muatan diperbolehkan melintas mulai pukul 09.00 WIB-11.00 WIB dan 13.00 WIB-16.00 WIB, sedangkan truk bermuatan tambang hanya dibolehkan melintas pukul 22.00 WIB-05.00 WIB.

    “Kenapa ada relaksasi, kalau misalnya dibuka semua baik yang kosongan (truk tanpa muatan) ataupun yang isian dalam waktu yang sama, itu pasti terjadi stuck (macet) di jalan. Tidak hanya stuck untuk truk, tapi pasti juga akan berdampak bagi masyarakat gitu, apalagi itu pagi gitu,” kata Bayu kepada wartawan di Cibinong, Jumat (19/9/2025).

    Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 23 tahun 2023, ditetapkan operasional truk tambang hanya boleh beroperasi pada pukul 13.00 WIB-16.00 WIB dan 22.00 WIB-05.00 WIB. Aturan serupa juga diterapkan oleh Pemkab Tangerang.

    Relaksasi jam operasional truk tambang bertujuan menghindari penumpukan kendaraan, karena sebagian Jl Parung Panjang hanya bisa dilintasi satu lajur imbas proyek perbaikan. Proyek perbaikan jalan rusak sepanjang 23 Kilometer rencananya dilaksanakan hingga Desember.

    Truk yang beroperasi di jam relaksasi kemudian diprotes warga ketika masuk wilayah Tangerang, karena Pemkab Tangerang tidak menerapkan aturan relaksasi. Protes tersebut kemudian memicu aksi sopir truk dan berujung blokade jalan pada Rabu (18/9) malam.

    “Makanya tadi dibahas bahwa Perbup (Peraturan Bupati), antara Perbup Tangerang dan Perbup Kabupaten Bogor itu terkait waktu (jam operasional truk)-nya sama, hanya saja untuk Tangerang tidak memberlakukan jam relaksasi itu,” kata Bayu.

    Bayu menyebut, pertemuan lanjutan antara Pemkab Bogor dan Tangerang akan rencananya digelar pada Minggu (21/9). Pertemuan dilakukan untuk mencari titik temu operasional truk Bogor-Tangerang selama masa relaksasi.

    “Nanti pada saat Hari Minggu Pak Bupati (Rudi Susmanto) akan bertemu dengan Bupati Tangerang untuk membahas masalah itu, termasuk juga mengenai jam operasional, khususnya relaksasi (jam operasional) yang sampai Desember,” imbuhnya.

    Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilesanto mengatakan, aksi blokade jalan nyaris memicu keributan antara warga dengan sopir truk. Namun keributan berhasil dicegah dan arus lalulintas kembali normal.

    “Hampir saja terjadi keributan antara masyarakat dengan para supir tambang di Parung Panjang. Tadi malam sudah ada indikasi mau menutup jalan seperti yang terjadi Desember 2023. Alhamdulilah, tadi malam personel bisa bergerak cepat ke sana, sehingga tidak terjadi penutupan jalan. Lalu lintas pun sudah lancar sampai hari ini,” kata Wikha kepada wartawan di Cibinong, Jumat (19/9/2025).

    Wikha menyebutkan, Pemkab Bogor dan Tangerang akan bertemu untuk mencari solusi terkait relaksasi operasional truk tambang. Pihaknya juga akan membuat pos gabungan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

    “Untuk Kabupaten Bogor, kita sudah menyiapkan beberapa titik pos gabungan dari Dishub, PolPP, Polri dan TNI. Kita akan bersama-sama menjaga situasi sehingga apa yang dibicarakan Bupati Bogor dan Bupati Tangerang dalam dua hari kedepan bisa menjadi solusi bersama,” kata Wikha.

    (sol/azh)

  • Surat Edaran Bupati Bogor ke ASN: Jauhi "Flexing", Fokus Layani Publik Bandung 12 September 2025

    Surat Edaran Bupati Bogor ke ASN: Jauhi "Flexing", Fokus Layani Publik Bandung 12 September 2025

    Surat Edaran Bupati Bogor ke ASN: Jauhi “Flexing”, Fokus Layani Publik
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk hidup sederhana dan menjauhi perilaku
    flexing
    atau pamer gaya hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari.
    Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/490-BKPSDM yang mengatur peran serta ASN dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Bogor.
    Rudy menegaskan, ASN harus menjadi teladan dengan sikap bersahaja dan mengutamakan pelayanan publik yang ramah dan humanis.
    “Dengan keteladanan ASN, diharapkan tercipta suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy dalam keterangannya, Jumat (12/9/2025).
    Surat edaran tersebut mencakup 10 pedoman sikap yang harus dijalankan oleh ASN dan keluarganya.
    Beberapa pedoman tersebut antara lain adalah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, menjaga persatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
    ASN juga diharapkan untuk melaporkan potensi gangguan keamanan, menolak segala bentuk provokasi, serta ujaran kebencian yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
    Dalam konteks pelayanan publik, Rudy meminta agar ASN menunjukkan sikap ramah, sopan, santun, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
    Selain itu, ASN diharapkan menunda perjalanan ke luar negeri sebagai bentuk empati sosial dan untuk menumbuhkan gaya hidup sederhana di tengah masyarakat.
    Rudy juga mengajak ASN untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan melalui doa, ibadah, serta kegiatan keagamaan yang dapat menumbuhkan kedamaian.
    “ASN harus menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat, dengan menjunjung integritas dan profesionalisme,” tambah mantan Ketua DPRD ini.
    Sebelumnya, terungkap bahwa
    take home pay
    pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor mencapai puluhan juta rupiah per bulan, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2023 yang diteken Bupati Iwan Setiawan pada September 2023.
    Perbup tersebut merinci komponen penerimaan DPRD, termasuk uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi intensif, dan dana operasional pimpinan.
    Berdasarkan perhitungan Kompas.com pada Selasa (9/9/2025), Ketua DPRD Kabupaten Bogor menerima total Rp 94.555.000 per bulan.
    Rincian tersebut mencakup Rp 2,1 juta uang representasi, Rp 210.000 uang paket, Rp 3,045 juta tunjangan jabatan, Rp 44,5 juta tunjangan perumahan, Rp 17,4 juta tunjangan transportasi, Rp 14,7 juta tunjangan komunikasi intensif, dan Rp 12,6 juta dana operasional.
    Wakil Ketua DPRD memperoleh total Rp 86.604.000 per bulan, sementara anggota DPRD Kabupaten Bogor menerima total Rp 74.616.250 per bulan.
    Selain komponen rutin bulanan, anggota dan pimpinan DPRD juga mendapatkan tunjangan reses tiga kali setahun, jaminan kesehatan, tunjangan beras, serta biaya perjalanan dinas yang dapat menambah penerimaan mereka setiap bulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.