Xcloud.id

Tag: Acuviarta Kartabi

  • Pertamina dinilai berkontribusi besar pada upaya swasembada energi

    Pertamina dinilai berkontribusi besar pada upaya swasembada energi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pertamina dinilai berkontribusi besar pada upaya swasembada energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Kinerja Pertamina pada semester I-2025 dinilai sejalan dengan semangat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Capaian tersebut dinilai sangat mendukung upaya pencapaian ketahanan dan swasembada energi nasional.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan keberhasilan Pertamina menjaga produksi minyak dan gas (migas) hingga 1,04 juta barel setara minyak per hari menjadi modal penting menuju kemandirian energi.

    “Ya, tentu. Jadi, ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan ketahanan energi dalam rangka menciptakan kemandirian dan swasembada energi ke depan,” ujar Eddy kepada media, Selasa (12/8).

    Eddy meyakini, kemampuan Pertamina menemukan cadangan migas baru akan berkontribusi pada peningkatan produksi dan lifting minyak nasional. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai lifting 1 juta barel minyak per hari pada 2030.

    “Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan hulu Pertamina di bidang eksplorasi dan pengeboran menghasilkan cadangan baru. Hal ini akan menambah peluang bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan lifting minyak sesuai target,” ucapnya.

    Ia menambahkan, capaian ini menjadi tonggak penting ketahanan energi, khususnya di sektor migas, mengingat konsumsi minyak mentah nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksinya masih di bawah 600 ribu barel per hari.

    Senada, Direktur Eksekutif Economic Society Network Institute, Acuviarta Kartabi, menilai capaian Pertamina sejalan dengan semangat HUT ke-80 RI yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

    “Ya, me-remind tema Pak Presiden Prabowo yaitu pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan seperti tertuang dalam RPJM. Jadi ada inklusivitas, tidak hanya pertumbuhan tetapi juga pemerataan,” ujarnya.

    Menurutnya, kontribusi Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Saya kira akan lebih sehat, akan membantu mengurangi beban defisit APBN. Salah satu hal yang paling penting adalah kita mampu memperbaiki manajemen energi kita. Ini kontribusi Pertamina yang sangat baik,” katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Selasa (12/8).

    Acuviarta menambahkan, capaian tersebut dalam jangka menengah diyakini mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah, sehingga menghemat anggaran negara. Sementara dalam jangka pendek, hal ini memperkuat ketahanan stok BBM nasional.

    Selain itu, Pertamina juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dividen. “Kontribusi itu akan terjaga, bahkan bisa semakin meningkat,” tutupnya.

    Sebelumnya, Pertamina mencatat produksi migas sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) hingga semester I-2025. Produksi tersebut terdiri atas 557 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan 2.798 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

    Di sektor eksplorasi, Pertamina juga agresif mencari cadangan migas baru dengan melakukan survei seismik 3D sepanjang 539 kilometer persegi pada periode yang sama.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi Regional 10 Juli 2025

    Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi Regional 10 Juli 2025

    Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung,
    Acuviarta Kartabi
    mengomentari pendapatan da
    belanja

    Jawa Barat
    yang lebih rendah dari
    Yogyakarta
    .  
    Seperti diketahui, persentase realisasi pendapatan Yogyakarta mencapai 57,43 persen; berada di atas NTB sebesar 47,1 persen dan Jawa Barat sebesar 44,72 persen.
    Sedangkan
    realisasi belanja
    daerah Jawa Barat mencapai 37,8 persen. Persentase ini di bawah Yogyakarta yang mencapai 41,92 persen dan NTB sebesar 38,99 persen.
    Menurutnya, pelaksanaan belanja dan penerimaan pendapatan di Jabar masih berjalan sesuai rencana, meskipun tetap memerlukan pengawasan dan perhatian lebih lanjut.
    Acuviarta menjelaskan, meskipun persentase realisasi belanja dan pendapatan saat ini berada di bawah angka normal, tren yang ada masih menunjukkan perkembangan positif.
    “Karena soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga saya memaknainya kondisi saat ini lebih kepada bagian tatakelola anggaran yang lebih hati-hati, tidak semata-mata soal persentase belanja yang tinggi saja,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (10/7/2025).
    Ia menambahkan, saat ini terdapat kesempatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk mempercepat realisasi belanja dan pendapatan, mengingat adanya perubahan mendasar pada kebijakan fiskal di semester pertama.
    ”
    Belanja
    infrastruktur pada semester ini meningkat cukup signifikan, sehingga memerlukan waktu dan perhatian lebih khusus,” jelas Acuviarta.
    Meskipun demikian, percepatan yang lebih agresif masih dibutuhkan, terutama dalam proses lelang atau pengadaan barang dan jasa.
    Dari sisi pendapatan, Acuviarta menyarankan kepada pemerintahan yang dipimpin
    Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi
    , agar percepatan difokuskan pada sektor di luar pajak kendaraan bermotor (PKB), seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak.
    “PKB sedang dalam masa pemberian insentif pembebasan tunggakan. Di luar PKB, seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak, dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasinya,” katanya.
    Selain itu, Acuviarta juga menyoroti Perpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan efisiensi dan realokasi belanja daerah.
    Ia menilai, kebijakan tersebut perlu disikapi secara positif meskipun masih memerlukan waktu untuk diimplementasikan.
    “Pak Gubernur sudah melakukan pembaruan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran, perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi,” tuturnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Juni 2025 mencapai 38,79 persen.
    Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 31,8 persen.
    Ia juga menekankan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar mencapai 44,72 persen, melampaui target yang ditetapkan dalam APBD 2025 yang sebesar 31,8 persen.
    “Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Roadmap bioetanol mendesak, pengamat ingatkan dampak terburuk

    Roadmap bioetanol mendesak, pengamat ingatkan dampak terburuk

    Sumber foto: https:/linkcuts.org/w3xbhnji/elshinta.com.

    Roadmap bioetanol mendesak, pengamat ingatkan dampak terburuk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 14:12 WIB

    Elshinta.com – Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur. Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Demikian disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran. 

    Tumiran sependapat, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri. “Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran kepada media hari ini, Senin (17/2). 

    Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur. Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya. ”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya. 

    Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. “Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya,  harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran. 

    Tidak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras. “Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran. 

    Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, juga sependapat. “Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti proyek strategis nasional (PSN). Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta.

    Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya. “Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” lanjutnya.

    Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur. Selain itu, ada timeline yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi. 

    Tanpa roadmap yang terstruktur, imbuh Acuviarta, akan membuat para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri. “Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujarnya. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk – Halaman all

    Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur.

    Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Demikian disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran.

    Tumiran sependapat, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri.

    “Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran kepada media hari ini.

    Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur.

    Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya. ”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya.

    Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. “Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya,  harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran.

    Tidak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras.

    “Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran.

    Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, juga sependapat.

    “Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti proyek strategis nasional (PSN). Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta.

    Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya. “Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” lanjutnya.

    Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur.

    Selain itu, ada timeline yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi.

    Tanpa roadmap yang terstruktur, imbuh Acuviarta, akan membuat para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri. “Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujarnya. 

  • Pertumbuhan Ekonomi Jabar Bisa Sentuh 5,5 Persen di Tahun 2025

    Pertumbuhan Ekonomi Jabar Bisa Sentuh 5,5 Persen di Tahun 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Jabar 2025 akan lebih baik dari 2024. Diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,7 hingga 5,5%.

    Tahun lalu, capaian pertumbuhan ekonomi Jabar seperti rilis BPS mencapai 4,95%. Besaran ini, masih dalam rentang target pemerintah antara 4,7 hingga 5,5%.

    “Tahun ini pun masih optimistis ada dalam target tersebut,” ujar Deputy Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat Muslimin Anwar, pekan lalu.

    Dia menegaskan kebijakan pemerintah terkait efisiensi pada APBN/APBD tentunya akan memberikan dampak perlambatan pertumbuhan pada beberapa sektor. Namun, sektor lainnya justru akan tumbuh sehingga mampu mendorong PDRB.

    Efisiensi tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi mungkin akan ada koreksi atau perlambatan tapi sisi lain akan terdorong tumbuh.

    “Kami yakin pemerintah sudah menghitung itu untuk mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2028 atau 2029,” katanya.

    BI sendiri akan memberikan penguatan pada nilai tukar rupiah untuk memaksimalkan devisa. Permintaan ekspor dan impor juga masih akan tinggi.

    Ekspor impor merupakan salah satu komponen pendukung pertumbuhan selain investasi dan konsumsi.

    “Konsumsi pemerintah akan terjadi normalisasi pascapemilu. Kami yakin akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Terlebih jika kepala daerah resmi dilantik dan mulai bekerja. Selanjutnya koordinasi dan sinergi pusat, provinsi dan kabupaten-kota harus semakin baik,” ujar Muslimin.

    Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi mengutarakan, prediksi tersebut bisa tercapai dengan syarat penghematan APBD Jabar dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.

    “Dari sisi fiskal ada dampak penghematan anggaran terhadap berbagai aktivitas sektor usaha, sehingga kita harus memastikan shifting anggaran atau efisiensi betul-betul memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Menurutnya, perlu ada diversifikasi sektoral agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Antarra lain dengan mendorong sektor industri, sektor pertanian dan sektor perdagangan sebagai tiga sektor terbesar.

    Tentunya, perlu juga langkah-langkah mendorong sektor-sektor potensial, seperti sektor jasa akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor properti.

    “Saya kira dari sisi sektoral itu langkah makronya. Langkah mikronya perlu diupayakan agar sektor-sektor potensial bisa didorong lebih kuat untuk mengimbangai peran tiga sektor terbesar itu,” katanya.

    Secara regional, peran pemerintah kabupaten-kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga diperkuat berbasis tematik, sehingga sektor-sektor utama di daerah harus didorong dengan kebijakan lokal yang lebih kuat.

    Dari sisi pengeluaran diharapkan inflasi bisa stabil sehingga konsumsi rumah tangga bisa optimal mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu juga investasi.

    Dua komponen itu, kata Acuviarta, harus terus didorong sebagai lokomotif. Meski kinerja perdagangan luar negeri Jabar terlihat berjalan lamban meski tumbuh positif, tetapi minim diversifikasi komoditas dan jangkauan wilayah pasar nontradisional.

    “Akan ada lompatan besar kalau kita dapat mengembangkan hilirisasi industri komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan serta kehutanan,” tuturnya.

    Dia juga melihat potensi investasi Jabar sangat besar. Hanya saja masih perlu didorong antara sinergi pusat dan daerah, banyak investasi terkendala izin, ketersediaan air, lahan, bahan bakar gas, dan tenaga kerja yang cocok untuk kebutuhan investasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina tak hanya mampu wujudkan swasembada energi  

    Pertamina tak hanya mampu wujudkan swasembada energi  

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pengamat: Pertamina tak hanya mampu wujudkan swasembada energi  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Pengamat ekonomi bisnis Acuviarta Kartabi menilai, memasuki usia ke-67 Pertamina sudah memiliki landasan yang kokoh dan berkinerja baik. Untuk itu dia optimistis, BUMN energi tersebut tidak hanya mampu mewujudkan swasembada energi, namun juga memberi kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. Termasuk dukungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8%, sesuai target Presiden Prabowo Subianto. 

    ”Dari laporan keuangan, kinerja perusahaan selalu meningkat cukup signifikan. Untuk itu, saya optimis dan berharap Pertamina sanggup mewujudkan swasembada energi. Karena itu, Pertamina juga harus terus meningkatkan kinerja, mulai dari hulu migas sampai hilir, distribusi,” kata Acuviarta kepada media, Selasa (24/12). 

    Tetapi memang inilah tantangannya. Untuk itu Acuviarta juga berharap, pada usia ke-67, Pertamina terus meningkatkan peran dalam transisi energi, seperti pengembangan biofuel. ”Karena semakin terbatasnya energi fosil, Pertamina harus terus melakukan inovasi di bidang energi, termasuk EBTK seperti biofuel. Selain mendukung pencapaian target Net Zero Emission, juga dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan energi hijau,” urainya.

    Pertamina, lanjut Acuciarta, juga haru semakin memperkuat sisi distribusi dan efisiensi dalam proses pengadaan migas. ”Karena value-nya ada di situ,” kata dia.

    Terkait ekspansi ke luar negeri, Acuviarta menyebut sebagai upaya bisnis yang positif. Acuviarta sependapat, upaya tersebut dapat menopang terwujudnya swasembada energi. ”Kalau melihat rencana bisnis perusahaan Pertamina, kan akan ada rencana pengelolaan lapangan migas di luar negeri. Itu perlu dilakukan untuk mendukung produk domestik, dalam rangka Pertamina go global dan dalam mewujudkan swasembada energi,” jelasnya. 

    Karena itulah Acuviarta juga yakin, Pertamina tidak hanya mampu mewujudkan kemandirian energi. Selain itu, Pertamina juga disebut bisa meningkatkan kontribusi perekonomian nasional. 

    ”Saya berkeyakinan kontribusinya akan lebih meningkat karena pondasi seperti restrukturisasi bisnis sudah dilakukan. Termasuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% seperti diharapkan Pak Prabowo, karena salah satunya adalah dari sektor energi. Energi ini juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan transportasi, industri dan sebagainya. Jadi memang punya dampak multidimensi,” pungkas Acuviarta. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pengamat: Pertamina Harus Perkuat Distribusi dan Efisiensi dalam Proses Pengadaan Migas – Halaman all

    Pengamat: Pertamina Harus Perkuat Distribusi dan Efisiensi dalam Proses Pengadaan Migas – Halaman all

    Pengamat: Pertamina Harus Perkuat Distribusi dan Efisiensi dalam Proses Pengadaan Migas
     
     
    Malvyandie Malvyandie/Tribunnews.com
      
     
     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat ekonomi bisnis, Acuviarta Kartabi menilai, Pertamina sudah memiliki landasan yang kokoh dan berkinerja baik. 

    Ia mengaku optimistis, BUMN energi tersebut tidak hanya mampu mewujudkan swasembada energi, namun juga memberi kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. 

    Termasuk, katanya dukungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen, sesuai target Presiden Prabowo Subianto. 

     
    ”Dari laporan keuangan, kinerja perusahaan selalu meningkat cukup signifikan. Untuk itu, saya optimis dan berharap Pertamina sanggup mewujudkan swasembada energi. Karena itu, Pertamina juga harus terus meningkatkan kinerja, mulai dari hulu migas sampai hilir, distribusi,” kata Acuviarta kepada media hari ini (13/12/2024).

    Tetapi memang inilah tantangannya. Untuk itu Acuviarta juga berharap, pada usia ke-67, Pertamina terus meningkatkan peran dalam transisi energi, seperti pengembangan biofuel. ”

    Karena semakin terbatasnya energi fosil, Pertamina harus terus melakukan inovasi di bidang energi, termasuk EBTK seperti biofuel. 

    Selain mendukung pencapaian target Net Zero Emission, juga dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan energi hijau,” urainya.

    Pertamina, lanjut Acuciarta, juga harus semakin memperkuat sisi distribusi dan efisiensi dalam proses pengadaan migas.

    ”Karena value-nya ada di situ,” kata dia.

    Terkait ekspansi ke luar negeri, Acuviarta menyebut sebagai upaya bisnis yang positif. 

    Acuviarta sependapat, upaya tersebut dapat menopang terwujudnya swasembada energi.

    “Kalau melihat rencana bisnis perusahaan Pertamina, kan akan ada rencana pengelolaan lapangan migas di luar negeri. Itu perlu dilakukan untuk mendukung produk domestik, dalam rangka Pertamina go global dan dalam mewujudkan swasembada energi,” jelasnya. 

    Karena itulah Acuviarta juga yakin, Pertamina tidak hanya mampu mewujudkan kemandirian energi. Selain itu, Pertamina juga disebut bisa meningkatkan kontribusi perekonomian nasional. 

    ”Saya berkeyakinan kontribusinya akan lebih meningkat karena pondasi seperti restrukturisasi bisnis sudah dilakukan. Termasuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% seperti diharapkan Pak Prabowo, karena salah satunya adalah dari sektor energi. Energi ini juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan transportasi, industri dan sebagainya. Jadi memang punya dampak multidimensi,” pungkas Acuviarta.

  • Utang Warga Jabar Capai Rp18,6 Triliun Akibat Pinjol dan Judol, Pengamat Soroti Langkah Pemerintah

    Utang Warga Jabar Capai Rp18,6 Triliun Akibat Pinjol dan Judol, Pengamat Soroti Langkah Pemerintah

    JABAR EKSPRES – Utang warga Jawa Barat (Jabar), saat ini dilaporkan mencapai Rp18,6 Triliun akibat peminjaman online (Pinjol) dan judi online (Judol) dengan jumlah rekening penerima pinjaman aktif lebih dari 5 juta orang.

    Menanggapi hal ini, Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menyoroti langkah pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut.

    Acu sapaan akrabnya mengungkapkan, jika hal ini dibiarkan secara terus menerus, maka kedepannya perekonomian khusunya di Jabar akan terganggu akibat banyaknya masyarakat yang melakukan Pinjol dan Judol.

    BACA JUGA: PLT Kadis Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Benarkan Adanya Penggeledahan yang Dilakukan Kejari

    “Terutama perekonomian rumah tangga karena yang harusnya produktif akan menjadi tidak produktif. Selain itu, ini juga bisa memicu banyak masalah lain seperti penjualan aset, termasuk juga masalah sosial karena perceraian juga banyak yang  disebabkan oleh Judol dan Pinjol,” ucapnya saat dihubungi Jabar Ekspres, Sabtu (16/11).

    Maka dari itu, agar hal ini dapat segera diatasi, Acu meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret dan serius.

    “Saya kira dari sisi penanganan secara digital, itu harus dilakukan secar serius karena pasti celahnya disitu,” ucapnya .

    BACA JUGA: Dugaan Pemberian Hadiah Janji atau Pemaksaan oleh ASN Penyebab Kejari Cimahi Geledah Satpol PP

    Selain itu, pemerintah juga kata Acu harus mampu berkolaborasi khusunya dengan masyarakat dalam melakukan pengawasannya.

    ” Pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat karena kontrol terbesar itu sebenarnya dalam lingkungan. Jadi pemerintah ini harus ada keterlibatan dengan masyarakat,” ungkapnya

    Maka dengan adanya hal ini, Acu berharap pemerintah kedepannya dapat mengantisipasi penguna Pinjol dan Judol khususnya di Jawa Barat.

    BACA JUGA: Benarkah Aplikasi BLOCKMS Penghasil Uang? ini Faktanya

    “Jadi dalam hal ini pemerintah harus tegas dalam melakukan tindakannya. Selain itu, pemerintah juga harus membuat unit pengaduan agar masyarakat bisa melaporkan Jika memang ada keluarganya yang terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan Judol dan Pinjol,” pungkasnya

    Sementara itu, melalui keterangan resminya, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengaku dalam menuntaskan masalah ini, pemerintah resmi telah mendeklarasikan gerakan menolak Judol dan Pinjol ilegal.