Xcloud.id

Tag: Achmad Fauzi

  • Sumenep Tanam 1.300 Pohon di TPA Torbang, Siap Jadi Paru-Paru Baru Kota

    Sumenep Tanam 1.300 Pohon di TPA Torbang, Siap Jadi Paru-Paru Baru Kota

    Sumenep (beritajatim.com) – Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Torbang, Kecamatan Bantuan, Kabupaten Sumenep mendapat perhatian khusus untuk persoalan kelestarian lingkungan.

    Pemkab Sumenep melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Medco Energi Madura, melakukan penanaman 1.300 bibit pohon di lokasi tersebut. Penanaman ribuan bibit pohon tersebut secara simbolis dilakukan Bupati bersama jajaran Forkopimda Sumenep.

    “Penanaman pohon ini untuk memperluas ruang terbuka hijau, serta mendukung strategi mitigasi perubahan iklim,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Selasa (02/12/2025).

    Ia menjelaskan, pembangunan lingkungan berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, penanaman bibit pohon ini merupakan langkah konkret dalam menjaga kualitas lingkungan.

    “Ini sebagai upaya penyangga ekosistem dan ruang publik hijau. Bibit pohon yang terus tumbuh bukan sekadar memberikan dampak ekologis sesaat, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi generasi mendatang,” ujarnya.

    Menurut Bupati, setiap bibit adalah harapan bagi lingkungan yang lebih sehat di masa depan. Pohon-pohon itu nantinya berperan dalam menyerap emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem.

    “Kegiatannya bukan semata seremonial. Menanam pohon ini justru untuk masa depan daerah, sebagai hutan kota yang menjadi paru-paru menjaga kualitas udara,” terangnya.

    Pohon-pohon tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan dari ancaman perubahan iklim. “Semoga ini tidak hanya berhenti pada penanaman, tetapi dilanjutkan dengan perawatan yang baik, supaya pohonnya bisa tumbuh optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.

    Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk memperluas gerakan penghijauan ke wilayah lain yang membutuhkan penanganan lingkungan, khususnya di area rawan kekeringan dan minim tutupan hijau.

    “Kami mengupayakan kegiatan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang, dalam menciptakan lingkungan yang lebih asri, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” imbuhnya.

    Sementara Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni mengatakan, penanaman bibit pohon merupakan CSR Medco Energi Madura sebesar seratus juta untuk 1.300 bibit pohon.

    Ribuan bibit pohon tersebut terdiri dari akasia sebanyak 175 pohon, sukun 250 pohon, gayam 250 pohon, mahoni 250 pohon dan matoa sebanyak 275 pohon. “Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan luas cakupan ruang hijau, serta memperbaiki kualitas lingkungan di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan,” ujarnya. (tem/kun)

  • 295 PPPK Paruh Waktu Pemkab Sumenep Ikuti Prosesi Terima SK Secara Daring

    295 PPPK Paruh Waktu Pemkab Sumenep Ikuti Prosesi Terima SK Secara Daring

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 295 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Sumenep mengikuti prosesi penyerahan surat keputusan (SK) Bupati secara ‘daring’. Sedangkan 4.929 lainnya mengikuti secara ‘luring’ di GOR A. Yani Sumenep.

    Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Arif Firmanto menjelaskan, ratusan PPPK paruh waktu yang mengikuti penerimaan SK secara daring tersebut karena mereka berada di wilayah kepulauan.

    “Mereka bertugas di kepulauan sebagai tenaga kesehatan. Jadi karena mempertimbangkan prioritas pelayanan kesehatan pada masyarakat, maka mereka diminta mengikuti secara daring,” katanya.

    Pada Senin (01/12/2025), sebanyak 5.224 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Sumenep menerima surat keputusan (SK) Bupati. Berdasarkan keputusan Menteri PANRB, formasi kebutuhan PPPK paruh waktu di Sumenep sebanyak 5.252.

    Namun berdasarkan hasil verifikasi, angka tersebut berkurang hingga menjadi 5.224, karena ada PPPK paruh waktu yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, kemudian ada yang mengundurkan diri, dan ada yang meninggal dunia.

    “Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paruh waktu berlaku satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 hingga 1 September 2026. Perjanjian kerja tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja,” terang Arif.

    Ia menambahkan, PPPK paruh waktu wajib melaksanakan tugas sesuai surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) terhitung 31 Desember 2025. Mereka akan menerima gaji sebagai PPPK paruh waktu pada 1 Januari 2026.

    Sementara Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan bahwa hadirnya PPPK paruh waktu merupakan transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan responsif.

    “Pemerintah saat ini mendorong penggunaan model kerja yang lebih fleksibel, sehingga dapat menjangkau kebutuhan pelayanan hingga tingkat paling dasar,” ujarnya.

    Ia menambahkan, salah satu tantangan besar pemerintah daerah adalah kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah kepulauan dan daratan.

    “Karena kondisi geografis seperti itu, maka tantangan pelayanan publiknya lebih besar. Butuh aparatur yang fleksibel, tangguh, dan siap melayani kapanpun,” tegasnya.

    Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan. 9 kecamatan diantaranya merupakan kecamatan kepulauan yakni Kecamatan Masalembu, Sapeken, Arjasa, Kangayan, Raas, Nonggunong, Gayam, Giligenting, dan Kecamatan Talango. (tem/ted)

  • Tolak Tambang Migas, Nelayan Pulau Kangean Demo Kapal Siesmik

    Tolak Tambang Migas, Nelayan Pulau Kangean Demo Kapal Siesmik

    Liputan6.com, Jakarta Masyarakat dan nelayan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di laut yang dijadikan objek kegiatan siesmik perusahan Kangean Energi Indonesia (KEI), Rabu 12 November 2025. Mereka meminta agar Perusahaan itu menghentikan aktivitasnya lantaran mengganggu kegiatan nelayan menangkap ikan serta akan berdampak buruk terhadap lingkungan.

    Masyarakat nelayan dengan menggunakan puluhan perahu mendatangi kapal milik PT KEI yang sedang melaksanakan kegiatan siesmik merupakan aksi ke enam kalinya, demonstrasi laut besar-besaran untuk menolak rencana tambang migas di multizona Pulau Kangean barat yang merupakan laut dangkal. Daerah itu selama in memang menjadi tumpuan nelayan menangkap ikan sebagai mata pencaharanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

    “Dari rangkaian aksi menolak aktivitas seismik di perairan dangkal pulau kangean merupakan bentuk protes terhadap dampak sosial yang telah menimbulkan keresahan dan kekacauan yang baru-baru ini terus terjadi dan mengganggu ruang hidup masyarakat nelayan di kepulauan Kangean,” kata Ahmad Yani, Koordinator aksi Aliansi Nelayan Pulau Kangean kepada Liputan6.com.

    Yani menyatakan, masyarakat kepulauan Kangean juga tahu bahwa tambang Migas dapat merusak ekologis dari kegiatan tersebut, sehingga masyarakat yang pada umumnya nelayan tidak menghendaki adanya kegiatan tambang migas di daerahnya. Sebab jika terus dilanjutkan nantinya masyarakat yang akan dirugikan.

    “Kami minta hentikan rencana tambang Migas di laut dan didarat Kepulauan Kangean. lindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat yang telah diratifikasi dalam perubahan undang-undang nomer 32 tahun 2019,” ucapnya.

    Selain itu, Masyarakat menuntut pihak Syahbandar Kangean untuk tidak memberikan izin pada kapal-kapal yang terindikasi kapal survei seismik 3D berlabuh di perairan setempat. Bahkan ia juga meminta pihak Perusahaan agar bertanggungjawab terhadap kekisruhan sosial masyarakat Kangean agar dikembalikan dalam keadaan damai dan tenteram.

    “Kami menuntut Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudi agar mengintruksikan segera hentikkan dan angkat kaki kapal-kapal survei seismik 3D yang berlabuh di perairan Kangean. Dan juga kami mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bertindak, mengawasi, dan mengaudit PT KEI yang berniat memproduksi pertambangan Migas di pulau ini yang tergolong dalam pulau kecil,” kata Yani.

    Bahkan ia juga menuntut Menteri ESDM untuk segera memanggil SKK Migas dan memerintahkan segala aktivitas yang sekarang berlangsung di perairan kangean Dangkal untuk segera dihentikan.

    Aksi nelayan masih terus berlangsung sembari menunggu kesepakatan nelayan dengan nahkoda kapal, karena kapal seismik hari ini pukul 15.00 Wib akan keluar dari kepulauan Kangean. Jika tidak keluar dari pulau tersebut, nelayan yang masih berada di pesisir pantai akan kembali mendatangi kapal seismik.

    Sementara Manajer Public and Government Affairs (PGA) KEI, Kampoi Naibaho, mengaku bahwa pihaknya menghormati perbedaan pendapat dengan beberapa masyarakat Kangean yang menolak survei seismik. Dan selama ini ia terus berusaha melakukan sosialisasi dan pemahaman serta pendekatan kepada mereka.

    “Kami terbuka untuk ruang dialog yang berimbang, karena kami menaati hukum dan kegiatan survei seismik (bukan eksploitasi) yang kami jalankan sesuai aturan yang berlaku. Kami menjalankan kegiatan sesuai dengan komitmen kami dengan pemerintah dalam mencari potensi Migas guna mendukung program ketahanan energi. Kami mematuhi keputusan pemerintah,” katanya kepada Liputan6.com.

  • ASN Sumenep Wajib Kenakan Baju Adat Keraton Selama Dua Hari, Rayakan Hari Jadi ke-756

    ASN Sumenep Wajib Kenakan Baju Adat Keraton Selama Dua Hari, Rayakan Hari Jadi ke-756

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan baju adat Keraton Sumenep selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat, 30–31 Oktober 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemakaian Baju Adat Keraton Sumenep dan Pemasangan Penjor dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-756 Kabupaten Sumenep.

    SE tersebut ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Raden Achmad Syahwan Effendy, atas nama Bupati Sumenep pada 29 September 2025. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN, Non-ASN, dan pegawai BUMD di lingkungan Pemkab Sumenep diwajibkan mengenakan baju adat Keraton Sumenep secara lengkap, serta setiap instansi memasang dua penjor sejak 1–31 Oktober setiap tahun.

    Baju adat Keraton Sumenep terdiri atas beskap dan kain panjang (jarik) bermotif batik Madura, dilengkapi dengan blangkon batik Madura serta selop tertutup. Sementara contoh bentuk penjor dicantumkan dalam lampiran surat edaran tersebut.

    Kewajiban mengenakan pakaian adat juga berlaku bagi pegawai instansi vertikal, BUMN, serta tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan swasta. Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN atau Non-ASN yang bertugas dengan seragam khusus, seperti tenaga medis yang sedang melakukan tindakan operasi atau petugas keamanan seperti Satpol PP dan Damkar yang bertugas di lapangan.

    Untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, Pemkab Sumenep mengimbau agar mengenakan Batik Sumenep pada tanggal 30–31 Oktober 2025, serta ikut memasang dua penjor di lingkungan masing-masing.

    “Pemerintah daerah membuat kebijakan mengenakan baju adat Keraton Sumenep sebagai langkah melestarikan adat dan budaya leluhur yang kental dengan sejarah kerajaannya,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Rabu (29/10/2025).

    Bupati menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi sarana memperkuat identitas daerah dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. “Peringatan Hari Jadi ini bukan sekadar mengenang sejarah panjang Kabupaten Sumenep, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen dalam melestarikan budaya dan tradisi daerah,” ujarnya. [tem/beq]

  • Bupati Sumenep Minta Santri Jadi Pelopor Kemajuan di Era Globalisasi

    Bupati Sumenep Minta Santri Jadi Pelopor Kemajuan di Era Globalisasi

    Sumenep (beritajatim.com) – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo meminta para santri di Sumenep mampu menjadi pelopor kemajuan di era globalisasi.

    “Dengan ilmu, akhlak, serta semangat kebangsaan, saya optimis, Insya Allah santri akan mampu menorehkan sejarah baru dalam peradaban,” katanya saat peringatan Hari Santri Nasional (HSN), Rabu (22/10/2025).

    Bupati juga berharap agar santri Sumenep mampu menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjadi duta perdamaian. “Santri juga diharapkan bisa menjadi pembawa nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat modernisasi beragama, dan memperkokoh toleransi,” tandasnya.

    Karena itu, lanjutnya, Pemkab Sumenep terus berupaya memberikan dukungan terhadap pengembangan dunia pesantren. Diantaranya melalui program bantuan operasional dan pemberdayaan pesantren, beasiswa pendidikan bagi santri berprestasi, serta kewirausahaan dan digitalisasi pesantren.

    “Termasuk juga kami mengupayakan kolaborasi pesantren dengan dunia usaha dan industri. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pesantren sebagai pilar penting pembangunan sumber daya manusia di Sumenep,” terangnya.

    Sambil mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional, Bupati berharap agar dengan momen ini bisa membangun suasana yang aman, damai, dan sejahtera di Kabupaten Sumenep. [tem/suf]

  • Pemkab Sumenep Rehab Rumah Warga Terdampak Gempa di Pulau Sepudi

    Pemkab Sumenep Rehab Rumah Warga Terdampak Gempa di Pulau Sepudi

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai merehabilitasi rumah-rumah warga di Pulau Sepudi yang terdampak gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan data yang dihimpun, total terdapat 519 bangunan rusak. Rinciannya, rumah rusak ringan 192 unit, rusak sedang 165 unit, rusak berat 107 unit, dan rusak sangat berat 10 unit.

    Selain itu, fasilitas umum yang mengalami kerusakan meliputi 18 tempat ibadah rusak ringan, 11 rusak sedang, dan 4 rusak berat. Sedangkan untuk sarana pendidikan, tercatat 5 rusak ringan, 2 rusak sedang, dan 2 rusak berat. Kemudian 2 fasilitas kesehatan dilaporkan mengalami kerusakan ringan.

    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi ujian ini. Ia menyampaikan bahwa perbaikan rumah dengan kategori rusak ringan hingga sedang sudah mulai dikerjakan.

    “Mulai kemarin, perbaikan rumah yang rusak sedang maupun ringan sudah berjalan. Kami ingin masyarakat bisa segera menempati rumahnya kembali dengan layak dan aman,” katanya, Rabu (08/10/2025).

    Meski fokus awal rehab dilakukan untuk rumah yang rusak ringan dan sedang, namun bukan berarti rumah dengan kerusakan berat maupun sangat berat diabaikan. Hanya saja perlu waktu karena membutuhkan anggaran yang lebih besar.

    “Saat ini kami fokus dulu pada yang rusak ringan. Untuk yang rusak berat, perbaikan rumah kami lakukan tahap berikutnya,” terang Bupati.

    Menurutnya, rehabilitasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat terdampak cepat bangkit.

    Untuk menjamin hasilnya tepat sasaran, tim teknis turun langsung melakukan pendataan dan pendampingan di lapangan.

    Gempa bumi magnitudo 6,5 terjadi di Sumenep pada Selasa (30/09/2025) jam 23.49 WIB. Berdasarkan rilis Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 7.25 lintang selatan,114.22 bujur timur, dengan episenter gempa berada di laut 50 kilometer tenggara Sumenep dan Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep di kedalaman 11 kilometer.

    Jenis gempa bumi yang terjadi di Sumenep adalah gempa tektonik, yakni gempa dangkal yang disebabkan adanya aktivitas sesar aktif bawah laut. Gempa tersebut tidak berpotensi Tsunami. (tem/ian)

  • Dorong Ekonomi Kepulauan, Bandara Akan Dibangun di Masalembu Surabaya 3 Oktober 2025

    Dorong Ekonomi Kepulauan, Bandara Akan Dibangun di Masalembu Surabaya 3 Oktober 2025

    Dorong Ekonomi Kepulauan, Bandara Akan Dibangun di Masalembu
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjalin kerja sama dengan PT Elnusa Tbk untuk mendukung transportasi dan logistik masyarakat kepulauan, khususnya di Kecamatan Masalembu, Jawa Timur.
    Kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan lahan milik Elnusa di Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu.
    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, berharap kerja sama ini mempercepat pembangunan sarana pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan, terutama Masalembu.
    “Kami merencanakan pemanfaatan lahan Elnusa di kepulauan ini, menjadi peluang penting bagi pembangunan air strip untuk penerbangan perintis,” kata Fauzi, Jumat (3/10/2025).
    Dia menjelaskan, Sumenep memiliki 126 pulau dan 48 di antaranya berpenghuni. Karena itu, fasilitas transportasi udara sangat penting untuk menunjang mobilitas dan kebutuhan logistik masyarakat.
    Anggota DPRD asal Masalembu, Darul Hasyim Fath, menyebut rencana pembangunan bandara ini sebagai langkah pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan.
    “Masalembu sebagai pulau terjauh di gugusan depan perbatasan antar wilayah Kabupaten Sumenep akan tumbuh seiring pertumbuhan kawasan di gugusan pulau hingga Kalimantan Selatan,” katanya.
    Menurut Darul, transportasi udara mendesak diwujudkan untuk membuka isolasi saat musim gelombang pasang tiba.
    “Pembangunan bandara udara wujud dari pengejawantahan komitmen negara mengurai keterjangkauan jarak antarwilayah,” ujarnya.
    “Pada tingkat yang lebih universal, inilah manifestasi keadilan negara kepada seluruh rakyat tanpa kecuali masyarakat kepulauan yang jauh dari mainstream atau arus utama kota yang identik locus pembangunan,” lanjutnya.
    Darul juga menambahkan, pembangunan bandara juga sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan wisata bahari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Doa Bersama Sopir Ojol, Bupati: Sumenep Rumah Kita

    Doa Bersama Sopir Ojol, Bupati: Sumenep Rumah Kita

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemkab Sumenep menggelar ‘Doa Bersama untuk Keselamatan Negeri’ di Pendopo Agung Sumenep. Doa bersama tersebut diikuti puluhan pengemudi ojek online (ojol), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat.

    “Dengan doa bersama ini, semoga Bangsa Indonesia diberi ketentraman dan keamanan. Mari jaga bersama-sama, Sumenep rumah kita,” kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, Selasa (02/09/2025).

    Menurutnya, doa bersama ini menjadi momentum memperkuat nilai-nilai persatuan, solidaritas, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, juga untuk menjaga dan mempererat kerukunan antar umat beragama.

    Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo (berbaju hitam) saat mengikuti doa bersama.

    Bupati berharap agar kondisi semakin aman dan kondusif, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. “Kami titip keamanan Sumenep. Bertahun-tahun Sumenep ini aman dan kondusif. Jangan sampai suasana itu berubah,” ujarnya.

    Bupati menambahkan, Pemerintah Daerah juga menyampaikan terima kasih kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta elemen organisasi yang ikut berdoa bersama demi keselamatan negeri.

    “Kebersamaan kita ini membuktikan cinta kita pada negara. Sekali lagi, terima kasih telah menjaga kondusifitas Sumenep,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Bupati Sumenep juga memberikan bingkisan kepada 50 pengemudi ojol sebagai bentuk kepedulian Pemkab. (tem/but)

  • Cegah Korupsi di Dunia Pendidikan, KPK Edukasi Guru dan Kepala Sekolah di Sumenep Regional 27 Juni 2025

    Cegah Korupsi di Dunia Pendidikan, KPK Edukasi Guru dan Kepala Sekolah di Sumenep Regional 27 Juni 2025

    Cegah Korupsi di Dunia Pendidikan, KPK Edukasi Guru dan Kepala Sekolah di Sumenep
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com –
    Untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Sumenep
    , Jawa Timur, menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Kerja sama tersebut berupa program sosialisasi dan advokasi pendidikan antikorupsi yang melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan
    guru
    tingkat Sekolah Dasar (SD).
    “Kerja samanya berupa sosialisasi dan advokasi pendidikan antikorupsi,” kata Badrul, Penyuluh Antikorupsi Utama Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi KPK RI, Jumat (27/6/2025).
    Kegiatan ini, menurut Badrul, menjadi langkah awal untuk membekali para pelaku pendidikan dalam memahami potensi risiko korupsi dan cara menghindarinya.
    Badrul menambahkan, pemberantasan korupsi di lembaga pendidikan harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh.
    Di antaranya dengan membangun nilai melalui pendidikan, pencegahan lewat perbaikan sistem, penindakan hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
    “Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan output yang nyata KPK dengan insan pendidikan dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.
    Badrul meyakini, kasus korupsi di sektor pendidikan terjadi karena kurangnya pemahaman hukum oleh pelakunya.
    Sehingga dirasa penting pemahaman regulasi antikorupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021.
    “Dari pengalaman sebelumnya, tindakan oknum yang pada akhirnya terjerat kasus hukum terjadi karena tidak paham. Maka pemahaman kepada mereka menjadi penting,” jelasnya.
    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyebut bahwa kerja sama dengan KPK merupakan bentuk pencegahan korupsi sejak dini.
    “Seperti prinsip di dunia kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati, saya kira harus diterapkan juga di dunia pendidikan, sehingga pendidikan kita benar-benar bebas dari praktik korupsi,” ujar Fauzi.
    Kerja sama ini, rencana Fauzi, tidak akan berhenti di sektor pendidikan saja, melainkan akan diperluas ke lembaga-lembaga lain di lingkungan Pemkab Sumenep.
    “Untuk tahap awal memang dengan lembaga pendidikan dulu, baru setelah itu pada lembaga lainnya yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kedatangan Jemaah Haji Kloter 23-25 Padati Jalan Urip Sumoharjo Sumenep

    Kedatangan Jemaah Haji Kloter 23-25 Padati Jalan Urip Sumoharjo Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Jalan Urip Sumoharjo di sekitar GOR A. Yani Sumenep berubah menjadi lautan manusia sejak Rabu (18/6/2025) malam hingga Kamis (19/6/2025) pagi. Ribuan warga memadati ruas jalan tersebut untuk menyambut kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dari kloter 23, 24, dan 25.

    Masyarakat tampak antusias berjalan kaki menuju area kedatangan di dalam kompleks GOR A. Yani. Meski kendaraan penjemput diparkir rapi di pinggir jalan, hanya satu mobil berstiker khusus yang diizinkan masuk ke dalam GOR.

    “Aturan penjemputan ini kami berlakukan untuk mencegah penumpukan orang di dalam GOR. Yang lain silakan menunggu di luar,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setkab Sumenep, Kamiluddin, Kamis (19/6/2025).

    Ia juga menyampaikan bahwa sekitar 80 jemaah memilih dijemput langsung oleh keluarga di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan tidak ikut dalam rombongan bus. “Memang boleh. Diperbolehkan jika jemaah haji ingin langsung dijemput keluarganya di Surabaya. Silakan disampaikan langsung ke petugas Kemenag Sumenep,” jelasnya.

    Sementara jemaah yang ikut rombongan menggunakan armada bus yang telah disediakan oleh Pemkab Sumenep. Setibanya di GOR A. Yani, seluruh bus diarahkan masuk ke lapangan parkir, namun pintu bus belum dibuka hingga prosesi penyambutan resmi selesai dilakukan.

    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, hadir langsung menyambut kedatangan jemaah haji. Ia menyampaikan rasa syukur atas keselamatan dan kesehatan seluruh jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

    “Kami mengucapkan selamat datang para tamu Allah. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Kami tahu, para jemaah sudah rindu keluarganya. Keluarga di rumah juga pasti merindukan yang baru pulang dari Tanah Suci,” ujar Bupati.

    Ia berharap seluruh ibadah yang dijalani selama di Makkah dan Madinah diterima oleh Allah SWT. “Semoga seluruh ibadahnya diterima Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur. Semoga setelah berhaji ini, mampu meningkatkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.

    Menurut Bupati, Pemkab Sumenep terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, baik saat keberangkatan maupun pemulangan, serta dalam hal pembinaan pra dan pasca haji.

    “Alhamdulillah, tahun ini berjalan lancar, mulai pemberangkatan hingga pemulangan. Semua ini berkat kekompakan jemaah haji dan panitia. Kalau tidak kompak, pasti ada kendala. Tapi tahun ini semua saling mendukung,” pungkasnya. [tem/beq]