Xcloud.id

Tag: Achmad Fauzi

  • Jika Ada, Masyarakat Bisa Lapor

    Jika Ada, Masyarakat Bisa Lapor

    Liputan6.com, Jawa Timur Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melarang pejabat menggunakan kendaraan dinas saat berlibur atau ke luar kota di perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Semua kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi digunakan saat bepergian ke luar daerah dalam rangka libur Tahun Baru,” kata dia di Sumenep, Sabtu (27/12/2025).

    Adapun ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel.

    “Saya menerbitkan kebijakan ini untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” jelas Achmad seperti dilansir dari Antara.

    Dia tak melarang pejabat Pemkab Sumenep untuk berpergian atau berlibur. Namun, tak menggunakan kendaraan dinas, melainkan kendaraan pribadi.

    Achmad pun tak segan memberikan sanksi jika ada yang melanggar. Karena itu dia meminta Inspektorat Daerah dan BKPSDM untuk melakukan pengawasan.

    “Kami membuka ruang pengawasan publik. Jika masyarakat melihat kendaraan dinas digunakan tidak semestinya, silakan laporkan,” ungkap dia.

     

  • Ini Daftar 38 Ketua DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur, Siapa Saja?

    Ini Daftar 38 Ketua DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur, Siapa Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah mengatakan, sebanyak 52 persen pengurus, baik di DPD dan DPC se-Jatim berusia muda atau di rentang usia 25-40 tahun.

    “Yang pertama konferda-konfercab sudah selesai. Kalau melihat komposisi dari personalia DPD-DPC, saya bersyukur, karena apa? Karena ternyata dari seluruh kepengurusan itu hampir 52 persen usianya rentang 25-40. Artinya, regenerasi di PDIP perjuangan sudah saya nyatakan untuk Jawa Timur relatif berhasil. Walaupun awalnya saya menginginkan sampai 60 persen usia rentang 25 sampai 40,” kata Said kepada wartawan di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12/2025).

    Ini daftar Ketua DPC PDI Perjuangan di 38 kabupaten/kota se-Jatim:

    1. Bangkalan – Ketua: Lukman Hakim; Personalia: Nur Hakim, Farida Tri Astutik
    2. Banyuwangi – Ketua: Ana Aniati; Personalia: Fiki Sevtarinda, Yusi Teguh
    3. Kota Batu – Ketua: Syaifudin Zuhri; Personalia: Ganisha Pratiwi Rumpoko, Amin Tohari
    4. Blitar Kabupaten – Ketua: Guntur Wahono; Personalia: Supriadi, Basori
    5. Blitar Kota – Ketua: Yudi Meira; Personalia: Sugeng Praptono, Sudarwati
    6. Bojonegoro – Ketua: Bambang Sutriyono; Personalia: Donny Bayu, Natasha Devianti
    7. Bondowoso – Ketua: Sinung Sudrajad; Personalia: Andi Hermanto, Evi Sulistiani
    8. Gresik – Ketua: Gus Yani; Personalia: H. Thoriqi Fajrin, H. Nadril
    9. Jember – Ketua: Widarto; Personalia: Edi Cahyo P., Candra Ary F.
    10. Jombang – Ketua: Sumrambah; Personalia: Donny Anggun, Adi Artama Putra

    11. Kediri Kabupaten – Ketua: Hanindito Himawan Pramana; Personalia: Dodi Purwanto, Danang Saputro
    12. Kediri Kota – Ketua: Yoga Pratama Putra; Personalia: Dimas Rangga Satria Ilham, Sunarsiwi Kurnia Ganik Praman
    13. Lamongan – Ketua: Husain; Personalia: Erna Sujarwati, Irham Akbar Aksara
    14. Lumajang – Ketua: Widarto; Personalia: Edi Cahyo Purnomo, Candra Ary Fianto
    15. Madiun Kabupaten – Ketua: Fery Sudarsono; Personalia: Lussy Endang, Suprapto
    16. Madiun Kota – Ketua: Sutardi; Personalia: Indah Raya, Hanura Kelana
    17. Magetan – Ketua: Diana AV; Personalia: Suyono, Sofyan
    18. Malang Kabupaten – Ketua: Didik Gatot Subroto; Personalia: Abdul Korid, Tantri Baroroh
    19. Malang Kota – Ketua: Amitia Ratmagani; Personalia: Abhad Wanedi, Ahmad Zakaria
    20. Mojokerto Kabupaten – Ketua: Ida Bagus Nugroho; Personalia: Nurida Lukitasari, Setia Pudji Lestari

    21. Mojokerto Kota – Ketua: Santoso Bekti Wibowo; Personalia: Rahman Sidarta A., Silvia Elya R.
    22. Nganjuk – Ketua: Marhaen Djumadi; Personalia: Marianto, Bambang
    23. Ngawi – Ketua: Dwi Rianto Jatmiko; Personalia: Feligia Agit Hendiadi, Agung Rezkina Pramesti
    24. Pacitan – Ketua: Heru Setyanto; Personalia: Heriyanto, Lilik Hidayat
    25. Pamekasan – Ketua: Taufadi; Personalia: Nady Mulyadi, Muhammad Sofwan Efendi
    26. Pasuruan Kabupaten – Ketua: Arifin; Personalia: Muhammad Zaini, Sugianto
    27. Pasuruan Kota – Ketua: Mahfud Husairi; Personalia: Tatit Panji Suryo Putro, Andri Setyani
    28. Ponorogo – Ketua: Siswandi; Personalia: Johan Bakhtiar, Evi Dwitasari
    29. Probolinggo Kabupaten – Ketua: Khairul Anam; Personalia: Abdul Basyit, Arif Hidayat
    30. Probolinggo Kota – Ketua: Tommy Wahyu Prakoso; Personalia: Sukardi Mitho, Sahri Trigiantoro

    31. Sampang – Ketua: Iwan Efendi; Personalia: Suhufil Mukarromah, Hakam
    32. Sidoarjo – Ketua: Hari Yulianto; Personalia: Reimond Tara Wahyudi, Kasipah
    33. Situbondo – Ketua: Andi Handoko; Personalia: Fathor Rahman, Ningsih
    34. Sumenep – Ketua: Achmad Fauzi Wongsojudo; Personalia: Abrari, Indriyani Yulia Mariska
    35. Surabaya – Ketua: Armuji; Personalia: Syaifuddin Zuhri, Agata Retno Sari
    36. Trenggalek – Ketua: Mochamad Nur Arifin; Personalia: Doding Rahmadi, Didit Sasongko
    37. Tuban – Ketua: Ony Setiawan; Personalia: Kusmen, Mustain
    38. Tulungagung – Ketua: Erma Susanti; Personalia: Samsul Huda, Binti Luklukah

    (tok/but)

  • Achmad Fauzi Wongsojudo Kembali Terpilih Pimpin DPC PDIP Sumenep

    Achmad Fauzi Wongsojudo Kembali Terpilih Pimpin DPC PDIP Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Achmad Fauzi Wongsojudo kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut dilakukan dalam forum Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan yang digelar di Surabaya.

    Achmad Fauzi yang kini menjabat sebagai Bupati Sumenep tersebut dinilai berhasil menjaga soliditas partai sekaligus meningkatkan capaian elektoral PDI Perjuangan dalam pemilu terakhir.

    Usai ditetapkan, Achmad Fauzi pun menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran partai, khususnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk menahkodai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep.

    “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPP PDI Perjuangan, atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada kami,” kata Achmad Fauzi Wongsojudo, Minggu (21/12/2025).

    Ia menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan organisasi. Ia
    juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus demisioner DPC PDI Perjuangan Sumenep atas dedikasi dan kebersamaan selama ini.

    “Yang terpenting tentu saja menjaga kekompakan dan soliditas internal partai. Beberapa kader yang sebelumnya berada di posisi berbeda kini kembali masuk dalam jajaran pengurus harian, termasuk Haji Zainal dan rekan-rekan lainnya. Ini menjadi bagian dari penguatan struktur partai,” tandasnya.

    Ia mengatakan, PDI Perjuangan Sumenep menargetkan perolehan 13 kursi DPRD pada Pemilu mendatang, setelah sebelumnya sempat dipatok 15 kursi. Namun target tersebut dinilai kurang realistis, sehingga diputuskam untuk target perolehan kursi adalah 13.

    “Kami sempat menargetkan 13 kursi di Pemilu kemarin. Tetapi yang berhasil diraih 11 kursi. Untuk itu kami mohon maaf karena target belum tercapai secara maksimal. Kami akan evaluasi agar di Pemilu berikutnya bisa mencapai target kursi,” ujarnya. [tem/aje]

  • Jelang Tahun Baru, Bupati Sumenep Peringatkan Warga Waspada Cuaca Ekstrem dan Bencana

    Jelang Tahun Baru, Bupati Sumenep Peringatkan Warga Waspada Cuaca Ekstrem dan Bencana

    Sumenep (beritajatim.com) – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menginstruksikan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan penuh terhadap potensi bencana alam yang dipicu oleh cuaca ekstrem menjelang momentum pergantian tahun baru 2026.

    Peringatan ini disampaikan Bupati merespons data meteorologi terkini yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas cuaca yang signifikan di wilayah kepulauan maupun daratan Sumenep.

    “Menjelang pergantian tahun, prediksi BMKG akan terjadi cuaca ekstrem. Karena itu, kita semua harus waspada sejak dini. Semoga saja tidak ada bencana di Kabupaten Sumenep,” katanya, Kamis (11/12/2025).

    Achmad Fauzi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendirian dalam upaya mitigasi risiko. Keterlibatan aktif warga sangat krusial untuk meminimalisir dampak yang mungkin timbul akibat bencana hidrometeorologi.

    “Seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam meningkatkan kewaspadaan bencana alam. Misalnya dengan langkah sederhana seperti membersihkan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, memangkas pohon yang rawan tumbang, serta memantau kondisi sekitar saat hujan deras,” papar Bupati.

    Khusus bagi masyarakat yang merencanakan mobilitas tinggi atau perjalanan mudik selama libur akhir tahun, Bupati memberikan atensi khusus. Warga diminta rutin memantau pembaruan informasi cuaca sebelum bepergian.

    “Kalau perlu, tidak memaksakan diri bepergian jika kondisi cuaca dinilai membahayakan,” ucapnya.

    Meskipun potensi cuaca buruk mengintai, Achmad Fauzi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik berlebihan, namun tetap disiplin menjaga keselamatan diri dan keluarga.

    “Masyarakat hendaknya mengutamakan keselamatan. Jadi kalau kondisi tidak memungkinkan, sebaiknya tunda perjalanan demi keselamatan bersama,” pintanya.

    Berdasarkan data di laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena ‘Monsoon Asia’ diperkirakan mulai aktif pada periode minggu kedua Desember hingga awal Januari. Aktivitas ini diprediksi meningkatkan intensitas curah hujan secara signifikan di wilayah Indonesia.

    Masyarakat diimbau mewaspadai serangkaian fenomena cuaca pada periode tersebut, mulai dari hujan ekstrem, angin kencang, petir yang merusak, puting beliung, hingga hujan es. Kondisi ini juga berpotensi membatasi jarak pandang yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan maupun pelayaran. [tem/beq]

  • Pemkab Sumenep Gelar Festival Dalang Topeng Remaja

    Pemkab Sumenep Gelar Festival Dalang Topeng Remaja

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) menggelar Festival Dalang Topeng Remaja 2025, di Pendopo Agung Keraton Sumenep.

    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, seni dalang topeng merupakan warisan budaya bernilai tinggi yang harus terus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, perlu untuk melibatkan generasi muda sehingga menjadi kunci agar kesenian ini tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang menyesuaikan zaman.

    “Festival ini bukan sekadar perlombaan, tetapi ruang belajar, ruang tumbuh, dan ruang regenerasi dalam rangka menjaga tradisi daerah tetap hidup sepanjang masa,” katanya, Rabu (10/12/2025).

    Festival Dalang Topeng Tingkat Remaja diselenggarakan sebagai wadah pembinaan, dalam rangka menjaga dan melestarikan bagi regenerasi seniman muda di Kabupaten Sumenep.

    “Apabila pemerintah daerah tidak memberikan panggung bagi seni tradisi, tentu saja lambat laun ia tenggelam, jadi salah satu upayanya ya melalui festival ini. Untuk memastikan seni topeng tetap relevan,” ujar Bupati.

    Menurutnya, era digital seni tradisional saat ini menghadapi tantangan besar dengan derasnya arus budaya global, yang membuat minat generasi muda terhadap kesenian lokal cenderung menurun.

    “Karena itu, festival seperti malam ini sangat penting untuk menghidupkan kembali rasa bangga terhadap budaya sendiri,” tuturnya.

    Bupati berharap agar sanggar seni, sekolah, dan komunitas budaya terus memperkuat kolaborasi dalam pembinaan remaja, yang memiliki minat dan bakat di bidang pedalangan topeng.

    “Kami ingin mereka tidak berhenti hanya pada festival, tetapi harus mendapat ruang untuk tampil, berlatih, dan mengembangkan bakatnya,” tandas Bupati.

    Festival tahun ini, diikuti Zaffrikal Agwiansyah (Sanggar Putra Sumekar), Zainul Ahkam (Sanggar Putra Rahayu), Ayu Kartika Sari (Sanggar Budi Sasmito), Moh. Zakil Ulum (Sanggar Sinar Kemala) dan Naraswira Syahgama (Sanggar Pewaras).

    “Festival ini adalah pijakan awal untuk memastikan identitas daerah agar tetap kuat, sekaligus generasi muda meneruskannya, demi melestarikan budaya sebagai bagian membangun jati diri,” pungkasnya. (tem)

  • Menteri hingga Gubernur Hadiri Beritasatu Regional Forum 2025

    Menteri hingga Gubernur Hadiri Beritasatu Regional Forum 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Media grup B-Universe yang menaungi BTV, Beritasatu TV, Beritasatu.com, Investor Daily, dan Jakarta Globe, menggelar Beritasatu Regional Forum 2025 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/12/2025). Forum berskala nasional ini menghadirkan para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk membahas isu-isu strategis terkait masa depan pembangunan daerah.

    Dengan mengusung tema “Empowering Regions, From Local to Global”, acara ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah kolaborasi lintas sektor. Forum dirancang untuk menyatukan arah pembangunan, memperkuat sinergi pusat-daerah, dan membuka peluang investasi yang lebih luas bagi wilayah-wilayah di seluruh Indonesia.

    Sejumlah menteri direncanakan hadir sebagai pembicara utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memaparkan strategi pertumbuhan daerah melalui inovasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid akan menyampaikan pembahasan mengenai moratorium alih fungsi lahan sawah sebagai salah satu langkah menjaga ketahanan pangan dan stabilitas investasi nasional.

    Forum ini juga dihadiri jajaran kepala daerah dari berbagai provinsi, di antaranya yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Banten Andra Soni, serta Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

    Selain itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi turut hadir untuk menyampaikan perspektif dan tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.

    Pada sesi berikutnya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna akan memberikan pemaparan terkait peran kejaksaan dalam mendukung pembangunan dan kepastian hukum. Acara ditutup oleh Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, yang akan menjelaskan strategi penguatan investasi dan pembiayaan demi menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru.

    Beritasatu Regional Forum 2025 diposisikan sebagai platform kolaborasi tingkat tinggi yang mempertemukan pemerintah pusat, pemimpin daerah, para CEO perusahaan nasional, serta investor global. Tujuannya adalah membangun pemahaman strategis yang dapat memperkuat daya saing ekonomi regional.

    Momentum ini dinilai penting karena Indonesia tengah memasuki fase pertumbuhan baru, di mana daerah tidak lagi hanya menjadi pendukung, tetapi telah berkembang menjadi episentrum ekonomi nasional.

    Beritasatu Regional Forum 2025 diharapkan mampu merumuskan peta jalan investasi yang lebih progresif, mendorong terobosan kebijakan, serta mempercepat lahirnya kesepakatan konkret demi kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Sumenep Tanam 1.300 Pohon di TPA Torbang, Siap Jadi Paru-Paru Baru Kota

    Sumenep Tanam 1.300 Pohon di TPA Torbang, Siap Jadi Paru-Paru Baru Kota

    Sumenep (beritajatim.com) – Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Torbang, Kecamatan Bantuan, Kabupaten Sumenep mendapat perhatian khusus untuk persoalan kelestarian lingkungan.

    Pemkab Sumenep melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Medco Energi Madura, melakukan penanaman 1.300 bibit pohon di lokasi tersebut. Penanaman ribuan bibit pohon tersebut secara simbolis dilakukan Bupati bersama jajaran Forkopimda Sumenep.

    “Penanaman pohon ini untuk memperluas ruang terbuka hijau, serta mendukung strategi mitigasi perubahan iklim,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Selasa (02/12/2025).

    Ia menjelaskan, pembangunan lingkungan berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, penanaman bibit pohon ini merupakan langkah konkret dalam menjaga kualitas lingkungan.

    “Ini sebagai upaya penyangga ekosistem dan ruang publik hijau. Bibit pohon yang terus tumbuh bukan sekadar memberikan dampak ekologis sesaat, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi generasi mendatang,” ujarnya.

    Menurut Bupati, setiap bibit adalah harapan bagi lingkungan yang lebih sehat di masa depan. Pohon-pohon itu nantinya berperan dalam menyerap emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem.

    “Kegiatannya bukan semata seremonial. Menanam pohon ini justru untuk masa depan daerah, sebagai hutan kota yang menjadi paru-paru menjaga kualitas udara,” terangnya.

    Pohon-pohon tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan dari ancaman perubahan iklim. “Semoga ini tidak hanya berhenti pada penanaman, tetapi dilanjutkan dengan perawatan yang baik, supaya pohonnya bisa tumbuh optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.

    Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk memperluas gerakan penghijauan ke wilayah lain yang membutuhkan penanganan lingkungan, khususnya di area rawan kekeringan dan minim tutupan hijau.

    “Kami mengupayakan kegiatan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang, dalam menciptakan lingkungan yang lebih asri, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” imbuhnya.

    Sementara Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni mengatakan, penanaman bibit pohon merupakan CSR Medco Energi Madura sebesar seratus juta untuk 1.300 bibit pohon.

    Ribuan bibit pohon tersebut terdiri dari akasia sebanyak 175 pohon, sukun 250 pohon, gayam 250 pohon, mahoni 250 pohon dan matoa sebanyak 275 pohon. “Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan luas cakupan ruang hijau, serta memperbaiki kualitas lingkungan di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan,” ujarnya. (tem/kun)

  • 295 PPPK Paruh Waktu Pemkab Sumenep Ikuti Prosesi Terima SK Secara Daring

    295 PPPK Paruh Waktu Pemkab Sumenep Ikuti Prosesi Terima SK Secara Daring

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 295 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Sumenep mengikuti prosesi penyerahan surat keputusan (SK) Bupati secara ‘daring’. Sedangkan 4.929 lainnya mengikuti secara ‘luring’ di GOR A. Yani Sumenep.

    Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Arif Firmanto menjelaskan, ratusan PPPK paruh waktu yang mengikuti penerimaan SK secara daring tersebut karena mereka berada di wilayah kepulauan.

    “Mereka bertugas di kepulauan sebagai tenaga kesehatan. Jadi karena mempertimbangkan prioritas pelayanan kesehatan pada masyarakat, maka mereka diminta mengikuti secara daring,” katanya.

    Pada Senin (01/12/2025), sebanyak 5.224 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Sumenep menerima surat keputusan (SK) Bupati. Berdasarkan keputusan Menteri PANRB, formasi kebutuhan PPPK paruh waktu di Sumenep sebanyak 5.252.

    Namun berdasarkan hasil verifikasi, angka tersebut berkurang hingga menjadi 5.224, karena ada PPPK paruh waktu yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, kemudian ada yang mengundurkan diri, dan ada yang meninggal dunia.

    “Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paruh waktu berlaku satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 hingga 1 September 2026. Perjanjian kerja tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja,” terang Arif.

    Ia menambahkan, PPPK paruh waktu wajib melaksanakan tugas sesuai surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) terhitung 31 Desember 2025. Mereka akan menerima gaji sebagai PPPK paruh waktu pada 1 Januari 2026.

    Sementara Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan bahwa hadirnya PPPK paruh waktu merupakan transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan responsif.

    “Pemerintah saat ini mendorong penggunaan model kerja yang lebih fleksibel, sehingga dapat menjangkau kebutuhan pelayanan hingga tingkat paling dasar,” ujarnya.

    Ia menambahkan, salah satu tantangan besar pemerintah daerah adalah kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah kepulauan dan daratan.

    “Karena kondisi geografis seperti itu, maka tantangan pelayanan publiknya lebih besar. Butuh aparatur yang fleksibel, tangguh, dan siap melayani kapanpun,” tegasnya.

    Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan. 9 kecamatan diantaranya merupakan kecamatan kepulauan yakni Kecamatan Masalembu, Sapeken, Arjasa, Kangayan, Raas, Nonggunong, Gayam, Giligenting, dan Kecamatan Talango. (tem/ted)

  • Tolak Tambang Migas, Nelayan Pulau Kangean Demo Kapal Siesmik

    Tolak Tambang Migas, Nelayan Pulau Kangean Demo Kapal Siesmik

    Liputan6.com, Jakarta Masyarakat dan nelayan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di laut yang dijadikan objek kegiatan siesmik perusahan Kangean Energi Indonesia (KEI), Rabu 12 November 2025. Mereka meminta agar Perusahaan itu menghentikan aktivitasnya lantaran mengganggu kegiatan nelayan menangkap ikan serta akan berdampak buruk terhadap lingkungan.

    Masyarakat nelayan dengan menggunakan puluhan perahu mendatangi kapal milik PT KEI yang sedang melaksanakan kegiatan siesmik merupakan aksi ke enam kalinya, demonstrasi laut besar-besaran untuk menolak rencana tambang migas di multizona Pulau Kangean barat yang merupakan laut dangkal. Daerah itu selama in memang menjadi tumpuan nelayan menangkap ikan sebagai mata pencaharanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

    “Dari rangkaian aksi menolak aktivitas seismik di perairan dangkal pulau kangean merupakan bentuk protes terhadap dampak sosial yang telah menimbulkan keresahan dan kekacauan yang baru-baru ini terus terjadi dan mengganggu ruang hidup masyarakat nelayan di kepulauan Kangean,” kata Ahmad Yani, Koordinator aksi Aliansi Nelayan Pulau Kangean kepada Liputan6.com.

    Yani menyatakan, masyarakat kepulauan Kangean juga tahu bahwa tambang Migas dapat merusak ekologis dari kegiatan tersebut, sehingga masyarakat yang pada umumnya nelayan tidak menghendaki adanya kegiatan tambang migas di daerahnya. Sebab jika terus dilanjutkan nantinya masyarakat yang akan dirugikan.

    “Kami minta hentikan rencana tambang Migas di laut dan didarat Kepulauan Kangean. lindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat yang telah diratifikasi dalam perubahan undang-undang nomer 32 tahun 2019,” ucapnya.

    Selain itu, Masyarakat menuntut pihak Syahbandar Kangean untuk tidak memberikan izin pada kapal-kapal yang terindikasi kapal survei seismik 3D berlabuh di perairan setempat. Bahkan ia juga meminta pihak Perusahaan agar bertanggungjawab terhadap kekisruhan sosial masyarakat Kangean agar dikembalikan dalam keadaan damai dan tenteram.

    “Kami menuntut Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudi agar mengintruksikan segera hentikkan dan angkat kaki kapal-kapal survei seismik 3D yang berlabuh di perairan Kangean. Dan juga kami mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bertindak, mengawasi, dan mengaudit PT KEI yang berniat memproduksi pertambangan Migas di pulau ini yang tergolong dalam pulau kecil,” kata Yani.

    Bahkan ia juga menuntut Menteri ESDM untuk segera memanggil SKK Migas dan memerintahkan segala aktivitas yang sekarang berlangsung di perairan kangean Dangkal untuk segera dihentikan.

    Aksi nelayan masih terus berlangsung sembari menunggu kesepakatan nelayan dengan nahkoda kapal, karena kapal seismik hari ini pukul 15.00 Wib akan keluar dari kepulauan Kangean. Jika tidak keluar dari pulau tersebut, nelayan yang masih berada di pesisir pantai akan kembali mendatangi kapal seismik.

    Sementara Manajer Public and Government Affairs (PGA) KEI, Kampoi Naibaho, mengaku bahwa pihaknya menghormati perbedaan pendapat dengan beberapa masyarakat Kangean yang menolak survei seismik. Dan selama ini ia terus berusaha melakukan sosialisasi dan pemahaman serta pendekatan kepada mereka.

    “Kami terbuka untuk ruang dialog yang berimbang, karena kami menaati hukum dan kegiatan survei seismik (bukan eksploitasi) yang kami jalankan sesuai aturan yang berlaku. Kami menjalankan kegiatan sesuai dengan komitmen kami dengan pemerintah dalam mencari potensi Migas guna mendukung program ketahanan energi. Kami mematuhi keputusan pemerintah,” katanya kepada Liputan6.com.

  • ASN Sumenep Wajib Kenakan Baju Adat Keraton Selama Dua Hari, Rayakan Hari Jadi ke-756

    ASN Sumenep Wajib Kenakan Baju Adat Keraton Selama Dua Hari, Rayakan Hari Jadi ke-756

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan baju adat Keraton Sumenep selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat, 30–31 Oktober 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemakaian Baju Adat Keraton Sumenep dan Pemasangan Penjor dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-756 Kabupaten Sumenep.

    SE tersebut ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Raden Achmad Syahwan Effendy, atas nama Bupati Sumenep pada 29 September 2025. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN, Non-ASN, dan pegawai BUMD di lingkungan Pemkab Sumenep diwajibkan mengenakan baju adat Keraton Sumenep secara lengkap, serta setiap instansi memasang dua penjor sejak 1–31 Oktober setiap tahun.

    Baju adat Keraton Sumenep terdiri atas beskap dan kain panjang (jarik) bermotif batik Madura, dilengkapi dengan blangkon batik Madura serta selop tertutup. Sementara contoh bentuk penjor dicantumkan dalam lampiran surat edaran tersebut.

    Kewajiban mengenakan pakaian adat juga berlaku bagi pegawai instansi vertikal, BUMN, serta tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan swasta. Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN atau Non-ASN yang bertugas dengan seragam khusus, seperti tenaga medis yang sedang melakukan tindakan operasi atau petugas keamanan seperti Satpol PP dan Damkar yang bertugas di lapangan.

    Untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, Pemkab Sumenep mengimbau agar mengenakan Batik Sumenep pada tanggal 30–31 Oktober 2025, serta ikut memasang dua penjor di lingkungan masing-masing.

    “Pemerintah daerah membuat kebijakan mengenakan baju adat Keraton Sumenep sebagai langkah melestarikan adat dan budaya leluhur yang kental dengan sejarah kerajaannya,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Rabu (29/10/2025).

    Bupati menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi sarana memperkuat identitas daerah dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. “Peringatan Hari Jadi ini bukan sekadar mengenang sejarah panjang Kabupaten Sumenep, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen dalam melestarikan budaya dan tradisi daerah,” ujarnya. [tem/beq]