Xcloud.id

Tag: Aburizal Bakrie

  • Bahlil Pamer Golkar Dapat 8 Menteri, Lebih Banyak dari Era JK dan Ical

    Bahlil Pamer Golkar Dapat 8 Menteri, Lebih Banyak dari Era JK dan Ical

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membanggakan delapan kader partainya menjadi menteri di kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto.

    Menurutnya, jumlah kader Golkar di kabinet saat ini paling banyak pasca reformasi.

    “Dalam momentum pemerintahan ini diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden dan Wapres untuk menjadi anggota kabinet kurang lebih sekitar 8 orang menterinya,” kata Bahlil saat membuka Bimtek Anggota DPR dan DPRD Golkar di Jakarta Barat, Rabu (11/12).

    Ia mengatakan ada juga Kader Golkar menjabat menko, satu menjabat Gubernur Lemhannas dan tiga lainnya menjadi wakil menteri.

    Bahlil mengaku sempat mempertanyakan jumlah menteri Golkar saat dipimpin oleh Aburizal Bakrie.

    “Saya tadi tanya kepada para senior, terutama Bang Ical karena yang hadir di sini Bang Ical. ‘Bang waktu abang jadi ketum berapa menterinya, 5 lil’,” kata Bahlil menirukan percakapan dengan Aburizal Bakrie.

    Bahlil juga menyinggung jumlah menteri Golkar saat Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden.

    “Saya tanya di zamannya Pak JK waktu jadi wapres berapa menteri Golkar, datanya belum lengkap tapi yang saya dapat informasi adalah sejak pasca reformasi kali ini menterinya Golkar yang paling banyak, dalam periode Pak Prabowo, Pak Gibran,” katanya.

    Ia mengatakan perolehan menteri itu harus disyukuri. Bahlil meminta kader untuk bekerja demi kepentingan negara.

    “Kita harus gunakan jabatan ini dengan baik, harus kedepankan kepentingan umum, kepentingan negara, kesejahteraan rakyat. Jadi urusan elektoral biarlah kerja-kerja partai dan urusan menteri jangan bicara elektoral,” ujarnya.

    Prabowo saat ini memiliki 48 menteri di kabinetnya. 23 menteri di antaranya berasal dari partai politik.

    Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak dalam kabinet Prabowo. Sementara Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Prabowo justru hanya mendapat jatah lima menteri.

    Berikut daftar menteri kabinet Prabowo yang berasal dari Golkar

    Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya MineralAgus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian.Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan DigitalWihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan KeluargaMaman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata RuangDito Ariotedjo: Menteri Pemuda dan Olahraga (yoa/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Profil Agung Laksono, Politikus Senior Golkar yang Berebut Kursi Ketua Umum PMI dengan Jusuf Kalla

    Profil Agung Laksono, Politikus Senior Golkar yang Berebut Kursi Ketua Umum PMI dengan Jusuf Kalla

    loading…

    Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono berseteru dengan Jusuf Kalla memperebutkan kursi Ketua Umum PMI. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Profil dan biodata Agung Laksono dapat diketahui dari artikel berikut ini. Nama Agung Laksono sedang ramai dibicarakan masyarakat setelah mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) melalui Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Sultan Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Deklarasi itu menimbulkan kontroversi karena Munas ke-22 PMI di Hotel Sahid Jakarta secara aklamasi menunjuk Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Atas tindakannya tersebut, Agung Laksono dilaporkan ke polisi oleh JK.

    “Upaya (deklarasi) Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum. PMI harus ada satu dalam satu negara tidak boleh ada dua,” kata JK usai terpilih kembali menjadi Ketua PMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI di Hotel Sahid Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, Agung Laksono tak masalah dilaporkan oleh JK ke polisi. Ia menilai kisruh pemilihan ketua umum PMI bukan masalah kriminal atau pidana.

    “Iya, itu boleh-boleh aja. Iya kan semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh aja. Karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasilah, organisatoris. Ya silakan aja enggak apa-apa,” kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

    Profil Agung LaksonoAgung Laksono merupakan politikus senior Partai Golkar yang memiliki banyak pengalaman di berbagai lini pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (1998-1999), Ketua DPR periode 2004-2009, Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009-2014). Pada periode kedua Presiden Jokowi, Agung menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024.

    Agung sudah aktif di organisasi sejak muda. Lulus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada 1972 ini mulai kiprahnya menjadi Ketua Umum BPP HIPMI pada 1983 hingga 1986. Selanjutnya ia menjabat Ketua Umum DPP AMPI (1984–1989), Sekjen PPK Kosgoro (1990-1995), dan Ketua Umum Kosgoro 1957 pada 2000. Di Partai Golkar, Agung Laksono pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP (2004-2009 dan 2009-2014). Agung Laksono juga pernah berselisih dengan Aburizal Bakrie karena perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas IX Tahun 2014 di Jakarta.

    Biodata Agung LaksonoNama : H.R. Agung Laksono
    Tempat Lahir : Semarang, Jawa Tengah
    Tanggal Lahir : 23 Maret 1949
    Usia : 75 Tahun
    Agama : Islam
    Almamater : Universitas Kristen Indonesia
    Pekerjaan : Politikus
    Partai Politik : Golkar
    Istri : Sylvia Amelia Wenas
    Anak : Shelly Kencanasari Laksono-Silalahi, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Alia Noorayu Laksono

    MG/ Tiara Fitrianti Siregar

    (abd)

  • Dilaporkan ke Polisi, Agung Laksono Dicap JK Berkhianat Buntut Kisruh PMI: Bahaya bagi Kemanusiaan

    Dilaporkan ke Polisi, Agung Laksono Dicap JK Berkhianat Buntut Kisruh PMI: Bahaya bagi Kemanusiaan

    GELORA.CO  – Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla (JK) melaporkan politisi senior Golkar, Agung Laksono, ke kepolisian. 

    Agung Laksono dilaporkan karena dianggap telah membuat kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) tandingan. 

    Jusuf Kalla mengatakan, PMI tandingan yang dipimpin Agung Laksono adalah ilegal dan melanggar hukum.

    “Itu ilegal dan pengkhianatan,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Ia menganggap apa yang dilakukan Agung merupakan tindakan pengkhianatan dan berbahaya untuk PMI dan kemanusiaan. 

    JK menilai, Agung Laksono memang terbiasa membentuk organisasi tandingan. 

    Ia mencotohkan saat Agung Laksono membentuk pengurus Golkar tandingan di era Aburizal Bakrie.

    “Itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia pecah Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu harus kita lawan, karena ini bahaya untuk kemanusiaan,” kata JK. 

    Ia menekankan bahwa PMI harus ada satu dalam suatu negara. 

    Jusuf Kalla pun kini mengaku telah melaporkan Agung ke polisi. 

    “PMI harus ada satu dalam suatu negara tidak boleh dua, jadi kita harus lapor ke polisi bahwa ada yang melakukan ilegal,” tandasnya. 

    Agung Laksono Lawan 

    Di sisi lain, Agung Laksono menekankan bahwa kasus ini bukan soal tindak pidana atau kriminal. 

    Ia mengatakan bahwa perkara ini soal organisatoris.

    Meski demikian, ia mempersilakan JK untuk melaporkan dirinya. 

    “Iya, itu boleh-boleh saja, iya kan. Semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh saja,” kata Agung Laksono di Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    “Ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasi lah, organisatoris. Ya silahkan saja enggak apa-apa,” lanjutnya. 

    Menanggapi laporan itu, Agung memilih melawannya dengan melaporkan hasil Munas PMI tandingan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham). 

    Hasil Munas PMI tandingan tersebut mengukuhkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI.

    Agung Laksono menyerahkan kepada Pemerintah penilaian mengenai hasil Munas PMI yang digelar pihaknya.

    “Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya dan terserah bagaimana penilaian dari pemerintah, dari instansi yang terkait untuk melakukan penilaian,” ujar Agung Laksono di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Agung mengklaim, Munas PMI yang digelarnya sesuai dengan AD/ART PMI.

    Munas ini, kata Agung Laksono, adalah forum tertinggi dari organisasi.

    “Bisa menentukan siapa ketua umumnya, bisa melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar-anggaran rumah tangga yang memang sudah mulai banyak disuarakan pada kesempakatan tersebut, ingin ada perubahan, ingin ada pembatasan masa bakti,” jelasnya.

    Menurutnya, perlu ada pembatasan masa jabatan pada sebuah organisasi.

    Dirinya menilai ada semangat perubahan dan pembaharuan di PMI.

    “Tapi sayangnya suasana ini tidak diperoleh, tertutup begitu, berbagai cara, sehingga lahirlah suasana seperti yang tadi digambarkan sebelumnya,” tuturnya

  • Anindya Ketum, Arsjad Wantim, Budi Arie Jadi Pengurus

    Anindya Ketum, Arsjad Wantim, Budi Arie Jadi Pengurus

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah Anindya Bakrie menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024 hari ini. Dalam rapat kali ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie Abdul Latif mengukuhkan pengurus Kadin Periode 2024-2029.

    Dia mengatakan pengukuhan ini dilakukan lebih awal agar pengurus Kadin 2024-2029 telah sah dan dapat meneruskan tugas-tugasnya. Dia pun berharap para pengurus ke depannya dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan sesuai fakta integritas.

    “Kami memohon segala macam kinerja yang dilakukan dilakukan dengan cara jujur dan sesuai dengan fakta integritas Apakah Bapak dan Ibu siap untuk melaksanakannya?” kata Anindya dalam acara Rapimnas 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Siap!” sahut pengurus Kadin secara serentak.

    Kemudian Anindya membacakan naskah pengukuhan:

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2024, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saudara-saudara,” ujar Anindya.

    Berikut susunan pengurus Kadin 2024-2029:

    Dewan Kehormatan

    1. Ketua : Rosan P. Roeslani
    2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

    Dewan

    1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
    2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo, Eddy Baskoro, Budi Arie Setiadi, Wisnu Wardhana
    3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
    4. Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Al-Qadri, Fuad Hasan, Rachmad Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan Djokosoetono, Maruarar Sirait
    5. Ketua Dewan Pertimbangan: Bapak M. Arsjad Rasjid
    6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan: Agus Silaban, Agus Gumiwang Kartasasmita, Raden Pardede, Ary Ginanjar Agustian

    Dewan Pengurus

    1. Ketua Umum Kadin Indonesia
    Anindya Novyan Bakrie

    WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN KOMUNIKASI: Erwin Aksa

    1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

    2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

    3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

    4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

    1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

    2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

    3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

    4. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

    B. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: Franky O. WIjaya

    1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

    2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

    3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya

    4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

    5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

    6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

    C. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN LINGKUNGAN HIDUP: Bobby Gafur Umar

    1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

    4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

    5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria

    6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

    7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

    D. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN: Bambang Soesatyo

    1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

    E. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG LUAR NEGERI: James T. Riady

    1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

    (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani

    2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

    F. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR

    1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

    2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

    3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

    G. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG SOSIAL: Dyah Anita Prihapsari

    1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

    2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

    3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

    H. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG HUKUM DAN HAM (LEGISLASI, SARANA DAN PRASARANA): Azis Syamsuddin

    1. WKU Bidang Hukum: Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM

    2. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath, SH,MH

    3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

    (kil/kil)

  • Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengukuhkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Pada hari ini, Minggu, 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan pengurus Kamar Dagang Indonesia masa bakti 2024-2029 dan demikian sah mengemban tugas yang diembankan kepada saudara-saudara,” ucap Anindya.

    Berdasarkan surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024 Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini. 

    Adapun, tokoh itu seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan P Roeslani yang ditunjuk sebagai ketua dewan kehormatan Kadin dan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo selaku ketua dewan penasehat Kadin.

    Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029: 

    Dewan Kehormatan

    Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir. 

    Dewan Penasehat

    Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi. 

    Dewan Pertimbangan 

    Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

    Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

    Dewan Usaha

    Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

    Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah: Erwin Aksa

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Nugroho 

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa: Benny Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital: Clarissa Tanoesoedibjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Kukrit Wicaksono

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara: Ria Yusnita

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis: Arnes Lukman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I: Ivan Iskandar Batubara 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II: Yohanes Kennedy Arizona

    Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II: Irwan Ardi Hasman 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

    Wakil Ketua Umum Sulawesi: Zulkarnain Arif

    Wakil Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Papua: Syahril Hasan Latif 

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja

    Wakil Ketua Bidang Perdagangan: Timothy Savitri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rahman 

    Wakil Ketua Umum BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi: Aviliani  

    Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional: Bayu Priawan 

    Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang: Sani Iskandar

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan: Thomas AM Djiwandono 

    Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter: Kamrussamad

    Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan: Melchias Marcus Mekeng

    Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional: Tigor Siahaan

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan: Yugi Prayanto

    Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian: Devi Erna Rachmawati

    Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan: Cecep Muhammad Wahyudin.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T Riady

    Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury 

    Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri: Bernardino M Vega

    Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri: Emmanuel Lestarto 

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

    Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budiarsa Sastrawinata

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

    Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum: Tri Wijayanto

    Wakil Ketua Umum Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan KEK dan Industri, dan PSN: Akhmad Maruf Maulana

    Wakil Ketua Umum pengembangan Infrastruktur Strategi dan Pembangunan Pedesaan: Thomas Jusman

    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan: Adrianto Andre Djokosoetono

    Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar 

    Wakil Ketua Umum Investasi: Eka Satria

    Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

    Wakil Ketua Umum Industri Hijau: Halim Kalla

    Wakil Ketua Umum Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Umum Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

    Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

    Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono 

    Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Pangan: Handoyo S Mulyadi

    Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani S Motik

    Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Tatyana Sentani 

    Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga: Pieter Tanuri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Wiraswasta: Ratih 

  • Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati;
    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
    Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
    Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
    Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
    Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
    Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
    Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

    Sekretaris
    Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
    Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
    Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
    Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
    Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
    Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
    Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
    Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
    Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
    Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
    Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
    Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
    Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
    Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
    Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
    Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
    Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
    Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
    Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
    Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
    Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
    Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
    Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
    Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
    Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
    Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
    Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

    Dewan Etik: Muhammad Hatta;

    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

    Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

    Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nama Jokowi Tak Ada di Kepengurusan Golkar, Ini Penjelasan Bahlil Nasional 7 November 2024

    Nama Jokowi Tak Ada di Kepengurusan Golkar, Ini Penjelasan Bahlil Nasional 7 November 2024

    Nama Jokowi Tak Ada di Kepengurusan Golkar, Ini Penjelasan Bahlil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai
    Golkar

    Bahlil Lahadalia
    mengumumkan struktur kepengurusan partainya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.
    Dari ratusan nama yang dibacakan, tidak ada nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) ataupun putra sulungnya, yakni Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.
    Bahlil
    membacakan bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Golkar adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar adalah Ir., H. Aburizal Bakrie.
    Ditanya soal tidak adanya nama Jokowi dan Gibran dalam kepengurusan Partai Golkar, Bahlil mengatakan bahwa rumor tersebut justru didengarnya dari awak media yang menanyakan kepadanya.
    Dia juga menyebut bahwa rumor Jokowi dan Gibran bakal bergabung dengan Partai Golkar sudah santer sejak bulan Agustus 2024. 
    Bahlil lantas mengatakan bahwa Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh bangsa dan memang mengharapkan semuanya mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa, dan negara melalui Golkar.
    Namun, dia menyebut bahwa nama Jokowi maupun Gibran memang tidak ada dalam kepengurusan Partai Golkar.
    “Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik dewan kehormatan, dewan pembina maupun dalam struktur. Termasuk, Mas Wapres (Gibran),” kata Bahlil, Kamis.
    “Tapi, kalau doa teman-teman terus, ya
    wallahu a’lam
    ,” ujarnya melanjutkan.
    Diketahui, Jokowi dan Gibran memang kerap dirumorkan bergabung dengan Partai Golkar setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak lagi menganggap keduanya menjadi bagian partai.
    Nama Jokowi dan Gibran bahkan sempat diisukan bakal menjadi kandidat Ketua Umum Golkar setelah Airlangga Hartarto secara mendadak memutuskan mundur pada 10 Agustus 2024.
    Namun, rumor tersebut terbantahkan dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar 20-21 Agustus 2024.
    Setelah itu, Jokowi kembali dirumorkan bakal menjadi Dewan Pembina Partai Golkar.
    Namun, Bahlil membantah rumor yang berkembang tersebut. Dia bahkan menegaskan bahwa Jokowi tidak mau menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
    “Jadi, enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi ketua dewan pembina itu, sampai dengan hari ini enggak ada. Saya berdiskusi kok, engga ada. Jadi, enggak benar itu pikiran itu,” kata Bahlil dalam konferensi pers di JCC, Jakarta pada 21 Agustus 2024.
    Di sisi lain, Bahlil juga tidak menolak jika memang asumsi soal isu Jokowi menjadi ketua dewan pembina di Golkar nantinya benar terjadi.
    “Mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh Allah, jangan nyalahin saya loh,” ujar Bahlil.
    “Bukan kita nggak mau, kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah kalau terjadi, ah, paten barang itu kan. Jadi, enggak ada itu ya,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang hingga Luhut Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Kaesang hingga Luhut Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    GSN sendiri merupakan gerakan relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang terbentuk pada masa Pemilihan Presiden 2024.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, dalam acara deklarasi ini terdapat beberapa nama yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih yang tampak hadir di Indonesia Arena.

    Presiden Prabowo datang ke Indonesia Arena didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum GSN Rosan Roeslani, dan sang adik Hashim Djojohadikusumo.

    Ketiganya nampak kompak memakai kemeja berwara biru muda dengan celana berwarna hitam. Tampak kedatangan Prabowo mendapat sambutan dari pendukungnya yang memadati Indonesia Arena.

    Dalam agenda ini tampak juga mantan istri Prabowo, Titiek Soeharto dan sang anak Didiet yang datang sebelum Prabowo memasuki Indonesia Arena.

    Berikut tokoh-tokoh yang hadir dalam Deklarasi GSN di Indonesia Arena:

    – Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie
    – Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 Anindya Bakrie
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan
    – Penasihat khusus Presiden, Wiranto
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Ketua Umum GSN Rosan Perkasa Roeslani
    – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
    – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan
    – Menteri Kebudayaan Fadli Zon
    – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman.
    – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
    – Menteri BUMN Erick Thohir
    – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya
    – Ketua MPR Ahmad Muzani
    – Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil
    – Ketum PSI Kaesang Pangerap
    – Habib Lutfi