Xcloud.id

Tag: Abraham Samad

  • Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    GELORA.CO – Dinasti politik Joko Widodo alias Jokowi disebut sebagai salah satu sebab Indonesia akan bubar di masa yang akan datang. Demikian pendapat pengamat militer dan politik, Selamat Ginting.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadiri halalbihalal bersama purnawirawan TNI AD dan keluarga besar Polri. Prabowo semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Balai Kartini Jakarta Selatan pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

    Prabowo dalam kesempatan itu menyalami tokoh-tokoh yang telah menanti di ruangan. Dia kemudian duduk semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.

    Hadir pula dalam acara tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala BIN Herindra, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran Prabowo dalam acara itu untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan.

    “Dan yang menarik, selesai acara Titik Soeharto menuntun Try Sutrisno hingga memasuki ke dalam mobilnya. Mba Titik Suharto nampak menghormati Try Sutrisno,” kata Abraham Samad dalam podcast bersama pengamat Militer dan Politik Selamat Ginting di channel YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis (8/5/2025).

    Pun Abraham Samad meminta Selamat Ginting untuk menanggapi yang menurutnya semua orang menghormati Try Sutrisno. Penghormatan itu bukan karena Try Sutrisno mantan Panglima TNI, mantan Wapres tetapi karena sosok yang memiliki integritas.

    Selamat Ginting yang hadir penuhi undangan sebagai KBT Keluar Besar Tentara mengungkap harapan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Try Sutrisno yang kini menjadi sorotan dari kritiknya di Forum Purnawirawan TNI dengan 8 butir tuntutan. Diantara 8 butir  itu menuntut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.

    “Prabowo ditunggu publik kapan bisa bertemu antara Prabowo dengan Try Sutrisno tentunya terkait dengan Forum Purnawirawan TNI dengan petisi 8 point tuntutan. Salah satu poin tuntutan tersebut di antara minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wapres. Karena posisi Wapres ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional,” kata Selamat Ginting.

    “Pak Try Sutrisno bukan kali ini saja menjadi pusat perhatian terkait kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi pada tahun 2018, mendatangi MPR meminta MPR kembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” tambah dia.

    Lantas Ginting berkaca pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, saat itu Jendral Purn TNI Try Sutrisno melakukan kritik.

    “Di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono Pak Try juga pernah kritik program jangka menengah dan jangka panjang dan Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Ini perlu dicontoh oleh Presiden Prabowo karena kan sama-sama dari militer. Untuk itu Pak SBY mengirim Panglima TNI Pak Joko Suyanto atau mengutus pimpinan TNI lainnya misalnya Kapuspen TNI dll,”  tuturnya.

    Try Sutrisno pernah melakukan kritik dengan gerakan cabut mandat di era Presiden SBY. Dan SBY menanggapi dengan tenang bersama Wapres Jusuf Kalla. “Jadi di kepimpinan SBY tidak menyikapi tidak dengan reaktif, tidak melakukan tuduhan atas kritik Try Sutrisno,” ungkap Ginting.

    Ginting mengutip ucapan Mantan Presiden Soekarno “Berikan pemuda untuk merubah dunia. Berkaca dari era Soekarno, sekarang keadaan berbeda ” Berikan satu orang tua Try Sutrisno untuk mengubah kezaliman.

    Ginting menilai dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030.

    “Nah ini yang harus kita lawan 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan baru saja satu pekan Gibran dilantik jadi wapres sudah ada spanduk Gibran untuk 2029 tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua yang jadi Pangdam itu, Jokowi yang menentukan,” jelasnya.

    Ginting kembali menegaskan orang seperti jendral Purnawirawan TNI Try Sutrisno melakukan kritik untuk mengubah kezaliman. “Tapi di era kini 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan mimpi menjadi komisaris BUMN. Jadi beda sekali,” pungkasnya.

  • Disangka Semakin Dekat dengan Jokowi, Abraham Samad: Saya Tetap Oposisi Pengkritik – Halaman all

    Disangka Semakin Dekat dengan Jokowi, Abraham Samad: Saya Tetap Oposisi Pengkritik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meluruskan dugaan publik yang menyangka dirinya kini dekat dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Adapun Abraham menyebut kabar dirinya dekat dengan Jokowi lantaran dalam sebuah wawancara doorstop atau doorstop interview, dirinya menyebut Jokowi dengan istilah ‘teman saya.’

    Sebutan itu terlontar saat Abraham Samad meminta Jokowi untuk tidak melanjutkan laporan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu terhadapnya.

    “Saya mengimbau teman saya Pak Jokowi, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya,” kata Abraham Samad saat diwawancara wartawan KompasTV.

    “Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya,” lanjutnya.

    Klarifikasi Abraham Samad

    Abraham Samad pun mengatakan, dirinya mendapat pertanyaan dari warganet setelah potongan wawancara doorstop tersebut beredar.

    Warganet mengira bahwa kini Abraham Samad berubah dan malah semakin dekat dengan Jokowi.

    Terkait dugaan publik tersebut, menurutnya, tayangan wawancara doorstop itu tidak utuh.

    Hal ini disampaikan pengacara kelahiran Makassar, 27 November 1966 tersebut dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Selasa (6/5/2025).

    “Saya ingin mengklarifikasi tayangan lewat Kompas TV, karena ini banyak pertanyaan dari netizen dan banyak pertanyaan dari para buzzer,” kata Abraham Samad.

    JOKOWI LAPOR – Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai memberikan pelaporan terkait tudingan ijazah palsu di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/2025). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    “Jadi, seolah-olah dari tayangan itu banyak netizen mempertanyakan, ‘Saya sepertinya katanya ya sudah agak berubah, sudah agak kendor, sudah agak bersahabat dengan Pak Jokowi,’” tambahnya.

    “Sekali lagi saya ingin jelaskan, saya klarifikasi bahwa tayangan wawancara doorstop di Kompas TV itu adalah tayangan yang tidak utuh,” papar Abraham Samad.

    Ia menegaskan, sebelum wawancara, dia sudah menyampaikan pidato di Gedung Juang, di mana dirinya mengkritik tindakan Jokowi melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dkk terkait tudingan ijazah palsu.

    “Karena sebenarnya kalau Anda lihat tayangan aslinya sebelum doorstop itu, ada tayangan pidato saya dalam acara kemarin di Gedung Juang. Anda bisa lihat di situ bahwa di pernyataan saya itu jelas sekali, saya tetap kritik apa yang dilakukan Pak Jokowi yaitu melaporkan Rismon dan kawan-kawan,” tegasnya.

    Ia menegaskan, bahwa Jokowi tidak perlu melanjutkan laporan soal ijazah palsu, lantaran tudingan itu hanyalah kerikil kecil yang tak perlu ditakuti.

    Abraham Samad lantas menjelaskan, maksud dari istilah teman yang ia pakai untuk mengimbau Jokowi agar tidak melanjutkan laporan.

    Menurutnya, sebutan teman itu adalah gurauan.

    “Ketika saya menggunakan terminologi teman atau sahabat dalam pernyataan itu, saya mengimbau Jokowi untuk menarik laporan polisi yang dialamatkan kepada Roy Suryo, Rismon dkk,” paparnya.

    “Sebenarnya pernyataan itu mengandung sedikit bergurau. Saya menggunakan terminologi teman, karena tidak mungkin dalam pernyataan itu saya bilang sebagai lawan saya, saya minta untuk mencabut laporan itu. Karena kalau lawan sudah pasti meminta laporan itu dicabut,” jelas Abraham Samad.

    “Oleh karena itu, sambil menunjukkan gurau saya bilang, ‘Saya meminta untuk mencabut laporan polisi yang Anda alamatkan kepada Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawan,’” katanya.

    Abraham Samad pun menegaskan. dirinya tidak pernah berubah, dan akan selalu jadi pihak yang aktif mengkritik rezim Jokowi di masa lalu.

    Bahkan, ia menjamin dirinya bukanlah tipe orang penjilat.

    “Saya tetap jadi orang yang mengkritik secara konstruktif, jadi oposisi yang konstruktif terhadap pemerintahan dan rezim Jokowi di masa lalu. Dan saya tidak pernah berubah,” jelas Abraham Samad.

    “Dan sebagai lelaki Bugis Makassar, saya bukanlah orang yang tipe penakut atau penjilat. Terima kasih atas klarifikasi saya,” tandasnya.

    (Tribunnews.com/Rizki A.)

  • Soal Ijazah Palsu, Eks Ketua KPK: Jokowi Memang Harus Dihadapi dengan Berbagai Macam Kekuatan – Halaman all

    Soal Ijazah Palsu, Eks Ketua KPK: Jokowi Memang Harus Dihadapi dengan Berbagai Macam Kekuatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, turut menanggapi soal pelaporan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya.

    Diketahui, Jokowi resmi melaporkan lima orang soal dugaan pencemaran nama baik dan fitnah buntut tudingan ijazah palsu pada pada Rabu (30/4/2025).

    Mereka adalah Roy Suryo dan empat orang lainnya, Rismon Sianipar, Tifauziah Tyassuma, Rizal Fadilah, dan satu orang lainnya berinisial K.

    Terkait hal itu, Abraham menjelaskan Jokowi memang harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan.

    Abraham pun turut menyemangati para terlapor yang harus menghadapi berbagai macam lika-liku pembuktian.

    Laporan Jokowi ke polisi itu, kata Abraham, merupakan kerikil kecil.

    “Pesan saya kepada Bung Rismon, Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini.”

    “Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja,” kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). 

    Menurutnya, laporan Jokowi itu tidak perlu dianggap hebat.

    “Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita, kita tendang saja,” ujar Abraham.

    Karena memang, lawan mereka adalah orang yang pernah menjadi orang nomor satu di negeri ini.

    “Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga.”

    “Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja,” tandas Abraham.

    Roy Suryo Siap Adu Data

    Terpisah, mengetahui soal laporan itu, Roy Suryo justru menanggapinya santai.

    Ia mengatakan siap beradu data dengan kubu Jokowi terkait keyakinannya bahwa ijazah Presiden ke-7 RI itu memang palsu.

    “Jadi menurut saya bagus dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan (Roy Suryo Cs dilaporkan) pasalnya adalah 160 kita dianggap untuk menghasut.”

    “Nah kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Gak apa-apa, kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa,” kata Roy kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, dikutip dari Tribun Jakarta.

    Menurut Roy Suryo, tuduhan pencemaran nama baik itu tidak akan pernah ada, jika memang ijazah Jokowi tak palsu.

    Hal itu juga berlaku untuk skripsi Jokowi.

    “Tapi sekali lagi semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu.”

    “Termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin, yang jelas-jelas itu skripsinya palsu atau tidak memenuhi syarat untuk sebuah kampus besar seperti Universitas Gadjah Mada,” jelas Roy Suryo.

    Meski demikian, Roy Suryo tetap menghormati pelaporan yang dilakukan Jokowi kepadanya dan empat orang lainnya tersebut.

    “Jadi teruskan saja dan kami menyatakan ya kita taat pada hukum. Kita nanti akan lihat,” ujar Roy Suryo.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dilaporkan Jokowi Terkait Pencemaran Nama Baik, Roy Suryo: Jelas-Jelas Itu Skripsinya Palsu

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rahmat Fajar Nugraha)(TribunJakarta.com/Elga Hakim)

  • Perkuat Dugaan Palsu hingga Ingin Eksis Terus

    Perkuat Dugaan Palsu hingga Ingin Eksis Terus

    Persoalan ijazah mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi seharusnya tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Namun di lain sisi, Jokowi yang bukan lagi orang nomor satu di RI ini diduga ingin namanya terus menjadi perbincangan alias eksis terus.

    “Saya menduga persoalan ijazah Jokowi menjadi polemik yang berkepanjangan karena memang Jokowi menginginkannya agar menjadi perbincangan yang berkepanjangan, apalagi setelah tidak menjadi presiden. Jokowi tentu ingin namanya tetap eksis dalam perbincangan nasional pasca tidak lagi menjadi Presiden,” kata pengamat kebijakan publik, Fernando Emas saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Sabtu (26/4/2025).

    Kalau memang Jokowi tidak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan, ungkapnya, seharusnya sejak awal sudah menunjukkan kepada pihak yang meragukan terkait dengan keaslian ijazahnya. 

    Termasuk pada saat menunjukkan kepada wartawan, sepertinya ada upaya agar persoalan ijazah terus menjadi perbincangan dengan tidak mengizinkan didokumentasikan. 

    “Roy Suryo dan lainnya meragukan keaslian ijazah Jokowi tentu karena memiliki bukti yang dianggap mereka valid. Sebaiknya segera dituntaskan persoalan ijazah Jokowi dengan berbagai pihak yang berkompeten dan tidak berpihak,” tuturnya.

    Selain itu, menurut Fernando, jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu maka kosekuesnsinya penjara. Tidak menutup kemungkinan penyelenggara pemilu kala Jokowi mencalonkan diri Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI 2 periode dapat terjerat juga.

    “Jokowi dapat dijerat pemalsuan dokumen, sementara KPUD Solo, KPU DKI Jakarta, hingga KPU RI turut serta. Hanya saja semua itu dapat dibuktikan di meja hijau pengadilan setempat,” jelasnya.

    Pernyataan Fernando tersebut juga sekaligus merespons keinginan mediasi oleh kubu Jokowi dalam gugatan di Pengadilan Surakarta. “Ada apa nih mereka mau mediasi, kuat dugaan ijazah SMA nya bermasalah? Nah ini juga jadi soal. Mengapa dan ada apa di balik itu,” jelasnya.

    Diketahui bahwa Jokowi tidak hadir pribadi dalam sidang perdana gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (24/4/2025) lalu.

    Pihak penggugat yakni Muhammad Taufiq meminta Jokowi hadir saat mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya kepada pengadilan dan publik. 

    “Kita tahu Pak Jokowi sibuk dan lain sebagainya, tapi tetap kita harapkan Pak Jokowi hadir dan membawa ijazah aslinya,” kata Muhammad Taufiq di jumpai di Pengadilan Negeri Surakarta.

    Muhammad Taufiq mengatakan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17, dalam mediasi persidangan seharusnya prinsipal dihadirkan.

    Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, belum bisa memastikan apakah Jokowi bisa hadir dalam proses mediasi pekan depan. Ia menjelaskan, secara aturan tidak masalah jika Jokowi tidak hadir secara pribadi dalam proses mediasi. Sebab, Jokowi telah menunjuk kuasa hukum.

    “Untuk sementara saya tidak bisa memastikan. Akan tetapi setidaknya, beliau selain memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum di dalam pokok perkara, saya menerima surat kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Sehingga saya belum bisa memastikan akhirnya bisa hadir atau tidak,” jelas Irpan di PN Surakarta.

    Adapun gugatan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt itu terkait perbuatan melawan hukum soal ijazah Jokowi ini dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq. 

    Dalam gugatannya, penggugat melakukan gugatan kepada Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMAN 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat 4. Sementara itu sidang gugatan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi. 

    Bagaimana babak terbaru polemik ijazah Jokowi UGM?

    Setidaknya sudah empat orang yang vokal menggugat keaslian ijazahJokowi dilaporkan polisi. Adalah mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma.

    Relawan Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang itu ke Polres Metro Jakarta Pusat buntut tudingan ijazah palsu Jokowi pada Rabu (24/4/2025).

    Laporan tersebut dilayangkan Andi Kurniawan selaku Ketua Relawan Pemuda Patriot Nusantara dan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda.

    Dalam laporannya, keempat orang itu diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP terkait tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi.

    Terkait laporan itu, Roy mengaku tak gentar. Bahkan, ia mempersilakan aparat penegak hukum untuk memproses laporan tersebut.

    “Silakan saja diproses kalau kami berempat yang justru menggunakan teknologi canggih untuk menegakkan kejujuran dan kebenaran mau diproses dengan pasal menghasut itu,” kata Roy saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

    Namun, Roy tak berkomentar lebih jauh ihwal laporan itu. Ia hanya menyampaikan masyarakat bisa memberikan penilaian sendiri atas peristiwa yang terjadi. “Masyarakat bisa menilai bagaimana sebenarnya yang terjadi, Gusti Allah SWT tidak sare (tidur),” tandas dia.

    Selai itu, Roy Suryo juga akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dia akan dipolisikan bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya.  

    Hal itu akan dilakukan Peradi Bersatu setelah laporannya ditolak oleh Bareskrim Polri pada Kamis (24/4/2025). “Terlalu cepat tanggapan daripada Mabes Polri yang akhirnya setelah melalui serangkaian konsul, bahwa laporan ini perlu diajukan di Polda Metro Jaya,” kata Wakil Ketua Peradi Bersatu Lechumanan, Jumat (25/4/2025).

    Menurutnya, Mabes Polri beralasan bila tempat kejadian atau lokasi peristiwa (lokus) perkara berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Lechuman mengaku bakal segera membuat laporan ke Polda Metro Jaya.

    “Karena lokusnya itu ada dua, pertama lokus di Jakarta Pusat yang peristiwa tanggal 22, kalau tidak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu, kemudian yang kemarin lokus di Jakarta Selatan,” ungkap Lechumanan.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan menjelaskan alasan membawa kasus ini ke meja hijau karena Roy Suryo dkk dinilai telah membuat gaduh atas tudingan ijazah palsu. 

    Bahkan terkesan seperti menjalani demokrasi yang kebablasan. “Harus ada demokrasi hukum juga yang berjalan. Jadi kalau atas nama demokrasi, tetapi kebablasan dan membuat gaduh,” tutur Ade.

    Apa bukti Roy Suryo?

    Roy Suryo menegaskan bahwa ijazah yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) bukanlah milik Jokowi. Roy Suryo mengklaim mempunyai bukti, dan mengetahui siapa sosok yang ada di ijazah Jokowi.

    Roy Suryo berani mengatakan hal ini berdasarkan artificial intelegence (AI) dan Error Level Analysis (ELA). Dia menjelaskan, ketika potret dalam ijazah disandingkan dengan potret sepupu kandung Jokowi, Dumatno Budi Utomo, hasilnya mengejutkan.

    Pakar telematika itu meyakini sosok dalam ijazah adalah Dumatno Budi Utomo. “Mohon maaf akhirnya saya harus bilang apa adanya, begitu dengan program itu, ketika itu gambar Pak Jokowi saya saandingkan dengan foto Mr X ini, jawabannya apa? Mismatched, atau tidak match. Saya pastikan itu bukan Jokowi, 99,9 persen,” kata Roy Suryo.

    “Saya berani pastikan foto diijazah itu adalah miliknya Dumanto Budi Utomo, Dumatno Budi Utomo,” jelas Roy Suryo dalam YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang kini viral di media sosial.

    “Sepupunya Jokowi?” tanya Abraham Samad. “Sepupunya Jokowi,” tegas Roy Suryo. “Kok bisa dia? kemudian dicari juga, ketemu juga, akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumatno itu,” kata Roy Suryo membandingkan foto keduanya.

    Dirinya tetap membandingan foto tersebut, meski diketahui Dumatno dengan Jokowi sangat berbeda usia. “Kok beda usianya? Memang ternyata beda,” tegas Roy Suryo. “Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun,” ungkapnya.

    Lantas Abraham Samad menanyakan rentang usia antara Jokowi dengan Dumanto. “Siapa yang lebih tua?” tanya Abraham Samad.

    “Ya Jokowi lebih tua. Jokowi tahun 1961, Dumatno ini lahir tahun 1977,” jelas Roy Suryo. “Oh masih muda ya?” tanya Abraham Samad lagi. “8 Juli 77,” jawab Roy Suryo.

    “Dan bentuknya sekarang, wajahnya sekarang pun, kalau dilihat akhirnya orang juga bisa tahu akhirnya, bibirnya tebal, telinganya daplang, hidungnya juga sedikit mancung, pakai kacamata,” kata Roy Suryo. 

    “Yang namanya pakai kacamata itu kan nggak bisa hilang, Pak Samad, ya kan?” tanya Roy Suryo. “Jadi ini memang membuat saya, wah ini memang sebuah proses yang luar biasa. Saya ini kaget saya, terus terang Pak Samad. Kesimpulannya lebih dari 80 persen ini match dengan foto di Ijazah,” jelas Roy Suryo.

    Sosok Dumanto sendiri diketahui adalah alumni STIES Surakarta. Dumatno adalah mantan Caleg DPR RI Hanura di Pemilu 2019-2024 dari Dapil IX Jawa Tengah. Adapun riwayat pendidikan Dumatno Budi Utomo tersebut diungkap akun IG @dpp_hanura, pada 26 Februari 2019.

    Apaka akan bernasib sama dengan Zaenah Mustofa?

    Proses hukum telah dialami Zaenal Mustofa, salah satu pengacara yang menggugat keaslian ijazah Jokowi. Kasus yang menjerat Zaenal ini tak terkait dengan polemik ijazah Jokowi.

    Zaenal dilaporkan ke pihak berwajib terkait dugaan pemalsuan surat sejak 2023 dan baru-baru ini, polisi akhirnya menetapkan Zaenal sebagai tersangka.

    Laporan terhadap Zaenal dilayangkan Asri Purwanti yang teregister dengan nomor LP/B/86/X/2023/SPKT/RES. SKH/POLDA JATENG, tanggal 16 Oktober 2023. 

    “Perbuatan pemalsuan surat dilakukan terlapor H. Zaenal Mustofa dengan cara membuat surat palsu seolah-olah mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan memakai NIM : C100010099 dengan atas nama terlapor Zaenal Mustofa,” kata Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo saat dikonfirmasi, Kamis lalu.

    Surat itu kemudian ditelusuri oleh pelapor dengan cara bersurat ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah Jawa Tengah. Dari penelusuran itu diketahui bahwa Zaenal merupakan lulusan dari Universitas Surakarta (UNSA) pindahan dari UMS.

    “Di dalam jawaban tersebut juga dilampiri klarifikasi ijazah Universitas Surakarta (UNSA) yang menjelaskan bahwa terlapor Zaenal Mustofa merupakan pindahan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS),” jelas Anggaito.

    “Atas hal tersebut kemudian pelapor menelusuri dan membuat surat ke UMS bagian Biro Administrasi Akademik dan mendapatkan jawaban tertanggal 13 Mei 2020 bahwa NIM dengan nomor C100010099 bukan milik terlapor Zaenal Mustofa tetapi atas nama Anton Widjanarko,” imbuhnya.

    Berdasarkan gelar perkara, Zaenal pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat.

    Di sisi lain, Jokowi juga tengah menghadapi gugatan soal keaslian ijazah tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt, dan terkait mobil Esemka terdaftar dengan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN Skt.

    Dalam perkara ini Jokowi duduk sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo tergugat 2, SMAN 6 Solo tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada tergugat 4. 

  • Connie Bakrie Akhirnya Serahkan Dokumen & Video Rahasia: Nomor 16 dan 7 Paling Mengerikan – Halaman all

    Connie Bakrie Akhirnya Serahkan Dokumen & Video Rahasia: Nomor 16 dan 7 Paling Mengerikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie akhirnya menyerahkan dokumen rahasia yang dititipkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dulu.

    Connie mengaku telah menyimpan dokumen rahasia tersebut sejak lama di Rusia.

    Ia menerangkan dokumen rahasia tersebut harus diserahkan kembali pada Hasto Kristiyanto.

    “Jadi begini saya terangkan, notaris pertama tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris,” ucap Connie, dikutip dari Instagram @connierahakundinibakrie pada Rabu (23/4/2025).

    “Ini notaris Rusia ya mbak?” jawab Wasekjen DPP PDIP, Aryo Adhi Dharmo yang menerima dokumen tersebut.

    “Rusia. Terus notaris kedua dokumen tambahan. Jadi total dokumen di saya itu ada 37,” terang Connie.

    Connie menyebutkan beberapa poin dokumen yang menurutnya mengerikan bagi Indonesia.

    “Yang paling mengerikan menurut saya itu nomor 16, nah itu hubungannya dengan Kapolri,” ujar Connie.

    “Dan nomor tujuh, bagaimana PDIP mau dibubarkan dan dihancurkan,” tambahnya.

    “Nah itu saja, kalo saya dititipkan saya deg deg an dengan dokumen-dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi-korupsi,” jelas Connie.

    Selain dokumen, Connie juga memberikan dokumen berbentuk video yang berada di dalam flashdisk.

    “Nah kemudian, selain dokumen itu saya diberikan video. Dan video ini harus saya serahkan ke Mas Adi, soalnya orang nanya ‘bentuknya apa’ ‘bentuknya apa’, bentuknya ini, flashdisk.”

    “Tidak ada saya copy ini semua, saya ada perjanjian dengan Mas Hasto tidak boleh saya edarkan dan lain-lain apalagi meng-copy.”

    Connie pun mengungkapkan alasan menyerahkan dokumen rahasia tersebut.

    Ia mengaku mendapatkan gelar di Rusia yang setara dengan Perdana Menteri.

    Artinya Connie akan menetap lebih lama di Rusia.

    “Kalau ditanya kenapa saya serahkan ke Pak Adi. Saya tidak punya akses. Kedua Ibu (Megawati) bilang ke saya untuk tidak boleh bicara sama sekali, lalu untuk apa saya pegang dokumen?”

    Terakhir, Connie mengaku telah naik pangkat dari pihak kampus di Rusia yang mengharuskan dirinya menetap setidaknya hingga 2026.

    “Jadi akhirnya saya harus menetap di Rusia mungkin mau jadi warga negara,” terang Connie sambil tertawa.

    Sebelumnya diketahui, Connie sempat menghebohkan publik Indonesia dengan muncul mengaku memiliki dokumen rahasia yang berhubungan dengan nasib Indonesia.

    Ia muncul setelah Sekjen Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka KPK.

    Bahkan disebutkan dokumen rahasia tersebut dapat membongkar keburukan keluarga Jokowi. 

    Namun, usai Hasto Kristiyanto resmi ditangkap, Connie Bakrie belum juga membongkar dokumen rahasia tersebut. 

    Di sisi lain, pengamat militer itu mendesak KPK untuk segera menandatangani surat pemanggilan dan penersangkaan seseorang. 

    Connie Bakrie tidak menyebut siapa sosok orang tersebut.

    Sebelumnya, Connie Bakrie bahkan blak-blakan dokumen tersebut juga menyeret Iriana Joko Widodo.

    “Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang Buk. Babak Ibu belum keluar,” ujar Connie dalam YouTube Abraham Samad yang tayang Senin (31/12/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Connie meminta Jokowi sadar di atas langit masih ada langit.

    Pasalnya dokumen yang ia bawa tentu menyangkut namanya.

    Bahkan tak hanya Hasto, Andi Wijayanto juga disebut memiliki kartu AS keluarga Jokowi.

    “Boleh nggak dibocorkan satu saja yang paling urgent dalam dokumen itu. Ada gak keterlibatan ‘Mulyono’ dalam dokumen tersebut?” tanya Abraham Samad dalam laman YouTube-nya, Senin (31/12/2024).

    “Saya jawab dengan tegas dan jelas. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya,” tegas Connie Bakrie.

    Selanjutnya, Connie memastikan dokumen tersebut menyangkut ‘Mulyono’ alias nama yang kerap disematkan untuk Joko Widodo.

    “Bahwa menyangkut ‘Mulyono’ sedikit banyak pasti. Apakah ‘Mulyono’ saja? Belum tentu.”

    “Masih banyak yang lainnya?” tanya Abraham lagi.

    “Iya dong,” sahut Connie.

    (Tribunnews.com/ Siti N)

  • Jokowi Harus Tanggung Utang 10 Tahun Pemerintah Jika Kalah di Pengadilan? Nilainya Capai Rp7.000 Triliun

    Jokowi Harus Tanggung Utang 10 Tahun Pemerintah Jika Kalah di Pengadilan? Nilainya Capai Rp7.000 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah kelompok pengacara yang menamakan diri TIPU UGM (Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu) secara resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo pada Senin, 14 April 2025.

    Gugatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Tergugat I, tetapi juga melibatkan tiga pihak lainnya, yakni KPU Kota Surakarta (Tergugat II), SMA Negeri 6 Surakarta (Tergugat III), dan Universitas Gadjah Mada (Tergugat IV). Perkara ini teregistrasi dengan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, dan sidang perdana dijadwalkan digelar pada 24 April 2025.

    Dasar Gugatan dan Tuduhan Ijazah Palsu

    Penggugat utama, Muhammad Taufiq, seorang pengacara asal Solo, menyatakan bahwa gugatan ini dilatarbelakangi oleh keresahan terhadap integritas sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Dia menilai, keabsahan dokumen pendidikan seorang pejabat publik seperti Jokowi adalah hal yang fundamental untuk dijelaskan secara hukum.

    “Saya menggugat karena tim kami menemukan satu fakta bahwa Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 Kota Surakarta. Itu pasti tidak,” ucapnya kepada wartawan di PN Kota Solo.

    Taufiq menjelaskan, berdasarkan ingatannya pada tahun 1980-an, SMA Negeri 6 Surakarta belum berdiri.

    “Kebetulan tahun 1980 saya masih SMP dan saya ingat SMA 6 itu berdirinya tahun 1986. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 1986 itu pasti ijazahnya adalah SMPP, tidak mungkin SMA 6,” ujarnya.

    Klaim Konsekuensi Rp7.000 Triliun

    Salah satu klaim paling kontroversial dalam gugatan ini adalah bahwa jika terbukti ijazah Presiden Jokowi palsu, maka segala kebijakan dan tanggung jawab keuangan negara selama masa jabatannya menjadi tidak sah secara hukum.

    Taufiq menyatakan, jika pengadilan memutuskan bahwa Jokowi memang tidak sah sebagai pejabat publik, maka utang negara yang saat ini mencapai sekitar Rp7.000 triliun secara logika hukum akan menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi.

    “Kalau terbukti palsu, utang negara jadi tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya,” katanya pada Selasa, 15 April 2025.

    Tanggapan Jokowi dan Tim Kuasa Hukum

    Menanggapi kembali mencuatnya isu ini, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terus menyebarkan tuduhan terkait keaslian ijazahnya.

    “Ya dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara (kuasa hukum) karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, kan sudah jelas semuanya,” tuturnya di rumah pribadinya di Kelurahan Sumber, Solo, Jumat, 11 April 2025.

    Anggota tim kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, juga menyatakan bahwa pihaknya sudah menang dalam tiga gugatan serupa sebelumnya, dua di PN Jakarta Pusat dan satu di PTUN.

    “Sekarang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum. Karena makin ke sini ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum. Itu sudah sifatnya mungkin berita bohong, lebih ke arah fitnah,” tuturnya.

    Roy Suryo Gunakan Teknologi untuk Uji Keaslian

    Pakar telematika Roy Suryo turut meramaikan polemik ini dengan menyatakan bahwa ia telah melakukan analisis terhadap salinan ijazah Jokowi menggunakan software Error Level Analysis (ELA). Hasilnya, menurut Roy, ditemukan anomali dalam cap ijazah dan pas foto yang terlihat seperti telah dimanipulasi.

    “Saya scanner kemudian saya besarkan, nampak banget foto itu dengan capnya enggak konsisten. Gambar yang disebut-sebut ijazah itu dimasukkan… bentuknya kayak bercak-bercak kotoran burung, kotor,” ujarnya dalam podcast Abraham Samad.

    Roy membandingkannya dengan ijazah miliknya dari UGM yang dikeluarkan hanya beberapa tahun setelah Jokowi. Dia menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi tampak tidak orisinal jika dilihat dari hasil uji digital tersebut.

    PN Solo Siap Gelar Sidang

    Juru Bicara PN Kota Solo, Bambang Ariyanto, mengonfirmasi bahwa gugatan tersebut telah diterima dan siap disidangkan. Majelis hakim yang ditunjuk terdiri dari Putu Gede Hariadi sebagai Ketua, serta Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih sebagai hakim anggota.

    “Sidang perdana dijadwalkan 24 April 2025,” ucapnya.

    Beban Pembuktian dan Arah Hukum

    Dalam sistem perdata Indonesia, mengacu pada Pasal 163 HIR/1865 KUH Perdata, beban pembuktian tidak hanya berada di tangan penggugat, tetapi juga tergugat, jika ingin membantah tuduhan yang diajukan. Artinya, kedua pihak harus mampu menunjukkan bukti otentik di hadapan majelis hakim.

    Gugatan ini akan menjadi ujian hukum yang besar—baik dari sisi substansi, tata kelola negara, hingga dampaknya terhadap legitimasi kepemimpinan nasional.

    Sejauh ini belum ada putusan, dan semua tuduhan masih harus dibuktikan di pengadilan. Namun, kasus ini dipastikan menjadi sorotan publik dan media dalam beberapa pekan ke depan, mengingat bobot politik, hukum, dan ekonomi yang mengitarinya.

    “Pengadilan ini bukan mencari siapa yang kalah dan menang. Namun sebagai tempat mencari keadilan. Siapa yang benar, dan siapa yang salah. Itu dasar dari Pengadilan,” kata M. Taufiq.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perampokan kekayaan negara ancam demokrasi dan kedaulatan RI

    Perampokan kekayaan negara ancam demokrasi dan kedaulatan RI

    Foto Istimewa

    Perampokan kekayaan negara ancam demokrasi dan kedaulatan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 23:50 WIB

    Elshinta.com – Isu perampokan kekayaan negara mencuat dalam diskusi bertajuk “Merampok Indonesia, Merobek Merah Putih Kita”, yang digelar Barikade 98 di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (20/3). Acara ini menjadi ajang bagi para aktivis, pakar hukum, dan tokoh nasional, untuk membedah praktik mafia yang diduga menggerogoti sumber daya negara.

    Budayawan Erros Djarot menilai, hukum di Indonesia semakin kehilangan taring, saat berhadapan dengan mafia ekonomi. Sebab itu, kata dia, rakyat tak boleh tinggal diam dan harus bersatu melawan kejahatan sistematis ini.

     

    “Kalau hukum tidak bisa menyentuh mereka, kita yang harus bertindak! Jangan biarkan negara dikuasai oleh segelintir orang rakus. Ini bukan lagi sekadar persoalan korupsi, tapi sudah menjadi perampokan sistematis yang mengancam masa depan bangsa!” seru Erros dengan penuh semangat.

    Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan, praktik penguasaan sumber daya oleh segelintir elit bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, konstitusi mengamanatkan, kekayaan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

     

    “Tapi, apa yang terjadi sekarang? Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin terpinggirkan. Jika ini terus dibiarkan, kita akan kehilangan identitas sebagai bangsa yang berdaulat,” tegasnya.

    Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tak kalah geram. Menurut dia, pemberantasan korupsi saat ini semakin dilemahkan, dan para mafia ekonomi semakin leluasa menguasai aset negara.

     

    “KPK harus kembali ke jalurnya! Mafia-mafia ini harus ditindak, bukan diberi perlindungan. Kita tidak bisa hanya berharap pada aparat hukum yang makin tumpul, rakyat harus bersuara dan ikut mengawal,” cetusnya.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Imanuel Ebenazer, mengapresiasi semangat para aktivis dalam menjaga demokrasi tetap hidup. Menurut dia, para aktivis harus tetap bersuara, karena negara ini dibangun dengan pajak rakyat.

     

    “Saya senang bisa hadir di sini. Suasana demokrasi kita masih sehat, karena kritik terus hidup. Jangan pernah takut untuk mengkritik, karena kritik adalah bagian dari demokrasi dan Brigade 98 adalah aset,” ujarnya.

     

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Barikade 98, Agus Salahudin mengapresiasi kehadiran para pendekar demokrasi dalam diskusi yang diinisiasi pihaknya. Dia juga menyoroti pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang dilakukan Pemetintah dan DPR.

     

    Menurut Agus, pengesahan UU tersebut langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Terlebih, langkah itu dilakukan di tengah situasi global dan kawasan, yang berada dalam ancaman perang.

     

    “TNI dan Komisi 1 DPR gagal membaca perubahan Geostrategi dan Geopolitik, khususnya ancawan perang antar kawasan. Dalam situasi saat ini, harusnya TNI fokus pada tugas pertahanan negara,” tegasnya. (LUT)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Advokat Ini Sebut Nusron Wahid Lindungi Kepentingan Aguan, Tantang Gunting Satu Per Satu Sertifikat Laut Tangerang

    Advokat Ini Sebut Nusron Wahid Lindungi Kepentingan Aguan, Tantang Gunting Satu Per Satu Sertifikat Laut Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Advokat Akhmad Khozinuddin mengaku tak percaya jika sertifikat tanah yang berada di atas laut Tangerang telah dibatalkan. Ia menyebut pemerintah telah bohong.

    “DPR juga dibihongi oleh menteri,” kata Akhmad dalam YouTube Abraham Samad Speak Up, dikutip Sabtu (8/3/2025).

    Akhmad merupakan pengacara yang terlibat dalam sertifikat dan pagar laut di Tangerang. Ia menyoroti kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPB).

    “Saya melihat menteri itu mengambil posisi dua kepentingan. Satu sisi ia ingin mengambil benefit politik dukungan masyarakat dengan seolah-olah menindaklanjuti dengan berbagai tindakan,” jelasnya.

    Namun di satu sisi, ia menilai menteri tersebut juga ingin menyelamatkan kepentingan oligarki. Dalam hal ini Aguan atau Agung Sedayu Group

    “Sisi lain, ia juga sebenarnya berupaya menyelamatkan kepentingan oligarki. Dimana terbacanya penyelamatannya,” terangnya.

    Menurutnya, ada dua pernyataan menteri yang sama. Pertama Sakti Wahyu Trenggono Menteri KKP, yang kedua Nusron Wahid Menteri ATR/BPN.

    “Apa yang sama dari mereka? Dua-duanya kompak mengklasifikasi bahwa tanah yang ada di laut itu adalah tanah musnah.Padahal kalau itu dikatakan tanah musnah, itu membenarkan bahwa dulunya itu tanah daratan. Terkena abrasi kemudian tanah musnah,” imbuhnya.

    “Padahal kalau kita setuju nomenklatur tanah musnah. Berarti pemegang hak dalam hal ini anak usaha PT Agung Sedayu Grup itu,” tambahnya.

    Dalam penyelesaian sertifikat laut. Ia mengatakan ada upaya menyelematkan sertifikat tersebut.

  • Connie Bakrie Ciut Ogah Bongkar Dokumen Skandal Rahasia Pejabat, Netizen: Pecundang

    Connie Bakrie Ciut Ogah Bongkar Dokumen Skandal Rahasia Pejabat, Netizen: Pecundang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat militer, Connie Bakrie tidak akan membongkar skandal kejahatan pejabat tinggi negara tanpa restu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang saat ini mendekam di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Connie mengaku tidak berhak melakukan pemindahtanganan, membuka, mengumumkan tanpa ada izin tertulis dari pemiliknya yaitu Hasto.

    Menanggapi Connie, pemilik akun X @PartaiSocmed melontarkan sindiran telak.

    “Pemenang menemukan jalan, pecundang menemukan alasan,” celotehnya dilansir pada Rabu (26/2/2025).

    Sebelumnya Connie mengungkap keberadaan dokumen penting yang telah diamankan dan disahkan melalui notaris di Rusia. Dokumen yang dimaksud Connie memuat bukti berupa audio, video, dan teks terkait skandal pejabat negara Indonesia.

    Isu ini mencuat setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam wawancara bersama mantan Ketua KPK, Abraham Samad, Connie menegaskan bahwa dokumen itu menyangkut hal-hal krusial yang berhubungan dengan negara.

    “Saya jawab dengan tegas dan jelas. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya,” kata Connie.

    “Bahwa menyangkut ‘Mulyono’ sedikit banyak pasti. Apakah ‘Mulyono’ saja? Belum tentu,” bebernya lagi. (Pram/fajar)

  • Partai Buruh Beberkan Nama-nama di Bursa Capres 2029, Ada Abraham Samad sampai Reza Rahadian

    Partai Buruh Beberkan Nama-nama di Bursa Capres 2029, Ada Abraham Samad sampai Reza Rahadian

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah tokoh masuk dalam radar Partai Buruh untuk dijadikan sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Partai Buruh akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II partai yang digelar di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 17-19 Februari 2025.

    Dalam Rakernas tersebut salah satunya akan membahas mengenai nama kandidat yang akan dipilih menjadi bakal capres. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa partainya akan mengusung di Pilpres 2029 tanpa koalisi partai.

    Said mengatakan terdapat 100 nama yang muncul dalam bursa awal calon kandidat bakal capres. Mereka berasal dari struktur internal partai, politisi, mantan anggota polri, tokoh agama, maupun public figure yang memiliki tingkat kepopuleran tinggi.

    Said menjelaskan 100 nama tersebut akan disaring kemudian dan akan dipilih satu nama untuk disodorkan dalam Kongres partai pada Januari 2026.

    Said sempat membocorkan nama-nama yang muncul pada bursa capres berasal dari kalangan masyarakat umum yang populer. Dikatakan Said, mereka adalah misalnya jurnalis Najwa Shihab, aktor Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo. Kemudian, lanjut Said, mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Usman Hamid, Adhi Hidayat.

    Kemudian juga ada politisi Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Gubernur Jatim terpilih, Dedi Mulyadi yang juga Gubernur Jabar terpilih. Nama Presiden Prabowo Subianto, dikatakan Said, juga masuk dalam bursa.

    “Saya ulangi 100 nama, diperas jadi 45 nama kemudian jadi 17 nama, terakhir 6 nama dan diusung tanpa koalisi partai dengan mekanisme poling, survei internal melibatkan kampus, kuesioner ke jutaan puluhan juta simpatisan dan anggota masyarakat dan anggota Partai Buruh dan juga melalui mekanisme tim seleksi oleh guru besar independen,” kata Said kepada wartawan.

    Said mengatakan penentuan capres partainya dipilih bukan oleh Partai Buruh. Sementara untuk posisi calon wakil presiden baru partai yang akan menentukan.

    “Jadi partai tidak memilih siapa calonnya (capres) rakyat yang memilih. Sedangkan calon presiden baru partai yang akan memilih. mekanisme sistemnya nanti diputuskan dalam kongres partai buru tahun 2026 bulan Januari,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News