Xcloud.id

Tag: Aboe Bakar Al-Habsyi

  • Majelis Syura Full Mendukung Koalisi Prabowo

    Majelis Syura Full Mendukung Koalisi Prabowo

    GELORA.CO – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2025-2030, Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa partainya berkomitmen penuh mendukung koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo juga menjadi komitmen dari Majelis Syura PKS yang saat ini dipimpin Mohamad Sohibul Iman.

    “Majelis Syura full mendukung koalisi. Sehingga tidak ada perdebatan tentang koalisi di Majelis Syura,” ujar Almuzzammil dalam jumpa pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    PKS, kata Almuzzammil, menginginkan pemerintahan Prabowo berhasil selama memimpin Indonesia pada periode 2024-2029.

    Jika pemerintahan Prabowo berhasil, maka akan menjadi kebahagiaan bagi 280 juta masyarakat Indonesia.

    “Tentu kami ikut berbahagia karena kami berada di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai mitra koalisi, kami akan berupaya bagaimana Pak Presiden Prabowo berhasil dengan seluruh berbagai programnya,” ujar Almuzzammil.

    PKS sendiri dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

    Namun pada Pilpres 2024, PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Setelah Pilpres 2024, PKS menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Yasierli masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Penyegaran Kepengurusan

    Di samping itu, PKS memiliki tekad untuk menjadi partai yang responsif terhadap aspirasi rakyat, serta berkontribusi secara strategis dalam membangun Indonesia yang adil, inklusif, dan bermartabat.

    “PKS akan terus berinovasi dan memperkuat peranannya sebagai pelayan rakyat. Dengan semangat baru dalam kepemimpinan, kami optimistis dapat menghadirkan politik yang lebih solutif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ujar Almuzzammil.

    PKS juga melakukan regenerasi terhadap kepengurusannya. Salah satunya dengan menunjuk Muhammad Kholid sebagai Sekretaris Jenderal periode 2025-2030, menggantikan Aboe Bakar Al-Habsyi.

    Penunjukkan Kholid disebut sebagai bagian dari penyegaran struktur di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.

    “Muhammad Kholid adalah sosok muda, cerdas, dan memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan politik di PKS,” ujar Almuzzammil.

    “Dengan pengalamannya sebagai juru bicara PKS dan anggota DPR RI, kami yakin beliau mampu menjalankan amanah sebagai Sekretaris Jenderal dengan baik dan penuh tanggung jawab,” sambungnya.

  • Sepertinya Ganti yang Lebih Muda

    Sepertinya Ganti yang Lebih Muda

    Jakarta –

    PKS mengungkap peluang bergantinya Sekretaris Jenderal (Sekjen) usai Ketua Majelis Syuro PKS hingga Presiden PKS berganti. PKS menyebut hal itu bisa terjadi di kepengurusan partai.

    “Itu yang menentukan Presiden PKS bersama Ketua Majlis Syura. Tapi kemungkinan besar akan ada perubahan Sekjen juga. Tunggu saja pengumuman dari DPP PKS,” kata Politikus PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).

    Juru Bicara PKS yang juga Ketua DPP PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan jika posisi Sekjen dan Bendum akan dipilih oleh Presiden PKS. Ia menyebut biasanya daftar kepengurusan akan rampung dalam dua pekan.

    “Nanti Presiden akan membentuk kepengurusan lengkap. Biasanya 2 pekan sudah beres ketua bidang, sekjen dan para wasekjen,” kata dia.

    Mabruri menyebut pemilihan struktur tak dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar pada Agustus mendatang. Adapun Munas PKS akan difokuskan pada pemaparan program 5 tahunan ketua umum yang baru.

    “Munas nanti lebih kepada sosialisasi program 5 tahun PKS yang disusun oleh kabinet Presiden Almuzzammil Yusuf,” ucapnya.

    “Sepertinya akan ganti yang lebih muda. Kita lihat saja nanti pilihan Bang Muzzammil, yang jelas mesti satu kemistri sama Presiden,” ungkapnya.

    Diketahui posisi Ketua Majelis Syuro PKS kini diemban oleh Sohibul Iman sedangkan Presiden PKS periode 2025-2030 adalah Al Muzzamil Yusuf. Untuk diketahui posisi Sekjen PKS saat ini masih diemban oleh Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sekjen PKS Sebut Program Pemprov Kaltim Sejalan dengan Pembangunan IKN  – Halaman all

    Sekjen PKS Sebut Program Pemprov Kaltim Sejalan dengan Pembangunan IKN  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboebakar Alhabsyi menyoroti upaya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang menyuarakan kebutuhan infrastruktur dalam rapat bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

    Habib Aboe menyebut, Kaltim memang seyogianya bukan cuma menjadi penonton dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tapi juga harus berkontribusi sejajar. 

    “Ini menunjukkan komitmen beliau bahwa Kaltim bukan sekadar penonton dalam pembangunan Ibu Kota Negara, tapi harus menjadi tuan rumah yang sejajar dan berdaulat,” kata Habib Aboe di sela agenda internal PKS, di Kalimantan Timur, Sabtu (3/5/2025).

    Anggota Komisi III DPR ini berkesempatan melawat ke Kaltim untuk bertemu dan berbincang dengan Rudy Mas’ud soal peluang dan tantangan Kalimantan di masa mendatang.

    Satu dari beberapa hal yang dibahas adalah pemulihan ekonomi lokal, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 

    Habib Aboe mengapresiasi adanya kebijakan pembebasan denda dan pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2025. Menurutnya hal ini selain dapat meringankan beban masyarakat, juga menjadi angin segar dalam upaya pemulihan ekonomi lokal.

    Sementara di bidang pendidikan, Habib Aboe menyoroti inisiasi program dari Pemprov Kaltim, Program Gratis Pol yang membebaskan biaya pendidikan bagi SMA dan SMK baik sekolah negeri maupun swasta, hingga jenjang universitas.  

    Sekjen PKS ini berharap program tersebut berjalan sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kaltim. 

    “Seorang Gubernur yang punya perhatian luar biasa terhadap dunia pendidikan. Kami mencatat, bahkan sebelum genap 100 hari kerja, Bapak Gubernur sudah meluncurkan Program Gratispoll—program revolusioner yang sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa di Kaltim,” ujarnya. 

     

     

  • Sekjen PKS Sebut Program Pemprov Kaltim Sejalan dengan Pembangunan IKN  – Halaman all

    Sekjen PKS Sebut Program Pemprov Kaltim Sejalan dengan Pembangunan IKN  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboebakar Alhabsyi menyoroti upaya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang menyuarakan kebutuhan infrastruktur dalam rapat bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

    Habib Aboe menyebut, Kaltim memang seyogianya bukan cuma menjadi penonton dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tapi juga harus berkontribusi sejajar. 

    “Ini menunjukkan komitmen beliau bahwa Kaltim bukan sekadar penonton dalam pembangunan Ibu Kota Negara, tapi harus menjadi tuan rumah yang sejajar dan berdaulat,” kata Habib Aboe di sela agenda internal PKS, di Kalimantan Timur, Sabtu (3/5/2025).

    Anggota Komisi III DPR ini berkesempatan melawat ke Kaltim untuk bertemu dan berbincang dengan Rudy Mas’ud soal peluang dan tantangan Kalimantan di masa mendatang.

    Satu dari beberapa hal yang dibahas adalah pemulihan ekonomi lokal, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 

    Habib Aboe mengapresiasi adanya kebijakan pembebasan denda dan pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2025. Menurutnya hal ini selain dapat meringankan beban masyarakat, juga menjadi angin segar dalam upaya pemulihan ekonomi lokal.

    Sementara di bidang pendidikan, Habib Aboe menyoroti inisiasi program dari Pemprov Kaltim, Program Gratis Pol yang membebaskan biaya pendidikan bagi SMA dan SMK baik sekolah negeri maupun swasta, hingga jenjang universitas.  

    Sekjen PKS ini berharap program tersebut berjalan sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kaltim. 

    “Seorang Gubernur yang punya perhatian luar biasa terhadap dunia pendidikan. Kami mencatat, bahkan sebelum genap 100 hari kerja, Bapak Gubernur sudah meluncurkan Program Gratispoll—program revolusioner yang sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa di Kaltim,” ujarnya. 

     

     

  • PKS pastikan ikut koalisi permanen dukung pemerintah sampai 2029

    PKS pastikan ikut koalisi permanen dukung pemerintah sampai 2029

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan memastikan partainya ikut bergabung dalam koalisi permanen untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sampai akhir masa jabatannya pada 2029.

    Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, saat acara silaturahmi di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, meminta partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk membentuk koalisi permanen sampai 2029.

    “Oh iya pasti. Koalisi kan terikat dengan komitmen bersama sebagai koalisi. Ya tentu akan berkoalisi sampai akhir,” kata Ahmad Heryawan saat ditemui selepas acara di depan gerbang kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa.

    Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, melanjutkan PKS bersama partai-partai yang saat ini mendukung pemerintah berkomitmen untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029.

    “Kalau pemerintahan pasti kami komitmen bersama, untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan untuk PKS menjadi bagian dari koalisi pemerintahan tersebut. Terus akan bersama-sama menyukseskan pemerintahan Prabowo sampai 2029,” kata Aher.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Al-Habsyi juga menyatakan komitmen partainya bergabung dalam koalisi permanen.

    “Kami akan jadi koalisi, koalisi Pak Prabowo yang terbaik, dan kami akan bantu, dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya,” kata Aboe menjawab pertanyaan wartawan.

    Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas salat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

    Partai-partai itu mencakup di antaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat menghadiri silaturahmi di Hambalang antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legistaror dorong Presiden titahkan Kejagung dan BPK sita uang judol Rp187,2 triliun

    Legistaror dorong Presiden titahkan Kejagung dan BPK sita uang judol Rp187,2 triliun

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legistaror dorong Presiden titahkan Kejagung dan BPK sita uang judol Rp187,2 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 14:48 WIB

    Elshinta.com – Komisi hukum dari Fraksi PKS DPR mendukung usulan penyitaan uang judi online (judol) senilai Rp187,2 triliun yang diduga dinikmati perbankan, e-wallet dan operator seluler untuk dikembalikan ke negara. 

    Fraksi PKS pun mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bertindak cepat dan tegas terkait aliran dana judol di lembaga keuangan tersebut.

    Anggota Komisi III DPR bidang hukum, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menilai, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus menjadi pelajaran penting agar penanganan aliran dana judol di lembaga keuangan tersebut dapat dilakukan lebih akuntabel.
     
    Sekjen PKS ini juga mendorong Presiden Prabowo memerintahkan Kejagung dan BPK menyita duit judol yang dinikmati perbankan, e-wallet serta operator seluler. 

    “Penyitaan duit judol di perbankan, e-wallet dan operator seluler oleh Kejagung bekerja sama dengan BPK di luar pengadilan adalah solusi yang cepat dan tepat,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (24/12). 

    Politisi PKS ini mengatakan, penyitaan uang judol bakal memberikan efek jera kepada lembaga penyelenggara sistem pembayaran baik perbankan, e-wallet dan operator seluler yang terkoneksi dengan merchant judol.
     
    Pelakunya, katanya, terancam pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar berdasarkan UU ITE Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2).  Selain itu, Pasal 303 KUHP juga mengatur hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda Rp25 juta bagi pelaku perjudian. 

    Dijelaskan, bank, e-wallet dan operator seluler dapat kehilangan dana hasil judol yang dianggap sebagai hak pemerintah dan pendapatan dari aktivitas ilegal ini akan disita. Reputasi dan operasional perusahaan bakal terancam. 

    “Jadi judol  merupakan wabah yang sangat serius yang telah menyebabkan risiko sistemik di sistem pembayaran kita. Di sisi lain, ada yang menikmati dari tiap rupiah transaksi judol. Yakni perbankan, e-wallet, operator seluler dan lembaga non bank lainnya,” katanya
     
    Sementara, Presiden Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menyayangkan melempemnya pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Akibatnya, judol dimanfaatkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank mengeruk cuan. Padahal, praktik judol dilarang negara. 
     
    Meluasnya sistem pembayaran judol lewat bank, e-wallet dan operator seluler, bukti lemahnya pengawasan perbankan melalui OJK dan pengawasan sistem pembayaran oleh BI.
     
    Mudahnya koneksi pembayaran melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), kata Deni, API (Application Programming Interface) dari perbankan, e-wallet ke PJP (penyedia system pembayaran), berdampak kepada melemahnya E-KYC (Elecronic Know Your Costumer) dan E-KYB (Electronic Know Your Business). 

    Dalam hal ini, perbankan dan e-wallet pura-pura tidak tahu adanya koneksi dalam sistem pembayaran merchant judol. 
     
    Di mana, PJP yang mendapat izin operasi dari BI (Bank Indonesia) sesuai dengan PBI No.22/23/PBI/2020 dan juga PJP yang mendapat izin PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) lewat PP No 71/2019 dari Menkodigi akhirnya berevolusi menjadi media transaksi pembayaran dan merchant judol. 

    “Inilah yang menyebabkan maraknya judol semakin berkembang pesat,” paparnya.
     
    Dia bilang, baik perbankan, e-wallet maupun operator seluler adalah media yang digunakan untuk melakukan pembayaran judol secara digital. 

    Ketiga lembaga itu meraup keuntungan atau cuan berupa Fee based income (pendapatan) yang cukup jumbo. 
     
    Berdasarkan catatan CBC, sejak 2017 hingga 2024, terjadi transaksi judol lewat perbankan, e-wallet dan operator seluler sebesar Rp1.416 triliun. 

    Kemudian sistem pembayaran yang membantu judol , di mana, perbankan mendapat Rp3.000 per transaksi, e-wallet Rp1.500 per transaksi dan operator seluler di kisaran Rp2.500-Rp5.000 per top up. 

    Sehingga, pendapatan perbankan, e-wallet dan operator seluler dari praktik judol  selama 8 tahun (2017-2024) sebesar fee based income perbankan Rp70,5 triliun, e-wallet Rp11,5 triliun, operator seluler Rp4,2 triliun. Sedangkan nilai transaksi yang diblokir PPATK sebesar Rp101 triliun. 
     
    “Jumlah pendapatan bank, e-wallet dan operator seluler dari judol dalam 8 tahun, sebesar Rp86,2 triliun dan yang diblokir Rp101 triliun dapat diambil oleh BPK bekerja sama dengan Kejagung dengan cara dicicil selama setahun,” ungkapnya. 

    Jika besarnya pengembalian tidak sesuai dengan angka sebenarnya, kata dia, BPK dapat melakukan investigasi audit, IT audit, di mana biaya audit ditanggung lembaga yang bersangkutan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • DPR: Polri di bawah Kemendagri adalah kemunduran

    DPR: Polri di bawah Kemendagri adalah kemunduran

    Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menolak wacana mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menyebut bahwa gagasan tersebut merupakan kemunduran besar dalam reformasi Polri.

    “Langkah tersebut merupakan bentuk merupakan bentuk kemunduran besar dan tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri yang telah diperjuangkan,” kata Aboe Bakar dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Aboe Bakar mengatakan bahwa Polri dipisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 2000 dan dari Kemendagri pada tahun 1946 dengan tujuan untuk menjadikan institusi penegak hukum tersebut menjadi lembaga yang mandiri dan profesional.

    “Sudah pernah di bawah Kemendagri, pernah juga bareng TNI. Jadi, tak perlu mengulang masa lalu yang kurang baik,” ucapnya.

    Menurut dia, apabila memang terdapat oknum Polri yang tidak menjaga netralitas dengan terlibat dalam pilkada, seharusnya yang dilakukan adalah evaluasi dan pembenahan.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo bertemu ketum dan sekjen partai koalisi di Istana Merdeka

    Prabowo bertemu ketum dan sekjen partai koalisi di Istana Merdeka

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo bertemu ketum dan sekjen partai koalisi di Istana Merdeka
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 14:21 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik koalisi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11) siang.

    Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjadi salah satu ketua parpol yang terlihat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 12.45 WIB.

    “Rencananya mau ada makan siang bersama Presiden,” kata Zulkifli saat ditanya maksud kedatangannya menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta.

    Selain dirinya dan Sekjen DPP PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, kata Zulkifli, Presiden Prabowo juga mengundang Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu bersama Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi.

    Selain itu, juga hadir Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang tiba sekitar pukul 12.50 WIB, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Muhaimin dalam pernyataannya mengatakan ada keinginan dari para ketua umum partai koalisi untuk menggelar pertemuan rutin dengan Presiden Prabowo.

    “Kita ada keinginan juga untuk pertemuan rutin antarketua umum partai dan ini pertemuan pertama,” katanya.

    Mengenai apakah pertemuan hari ini juga dihadiri perwakilan dari PDI Perjuangan, Muhaimin mengaku belum mengetahui soal itu.

    Sumber : Antara

  • Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi

    Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 14:36 WIB

    Elshinta.com – Para ketua umum partai koalisi menyampaikan harapannya menggelar pertemuan secara rutin dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka ruang konsultasi.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, sekitar pukul 12.45 WIB.

    “Agendanya belum tahu, tapi kita berkeinginan juga untuk ada pertemuan rutin antarketua umum parpol,” katanya.

    Muhaimin menyebut kedatangannya ke Istana Kepresidenan Jakarta siang ini merupakan pertemuan perdana para ketum Koalisi Indonesia Maju Plus di lingkungan Istana Kepresidenan.

    Saat ditanya terkait interval pertemuan rutin tersebut, Muhaimin masih menanti petunjuk dari Presiden Prabowo.

    “Belum, nanti kita lihat,” katanya saat ditanya apakah pertemuan rutin itu akan digelar setiap bulan.

    Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.53 WIB mengatakan pertemuan Prabowo dengan para Ketum dan Sekjen partai koalisi dimulai dengan santap siang.

    “Makan siang pasti,” katanya.

    Surya Paloh mengaku memperoleh pemberitahuan pertemuan itu pada hari ini dan memperkirakan pertemuan Presiden dengan para pimpinan parpol koalisi membahas seputar konsultasi.

    “Belum tahu, mungkin barangkali konsultasi biasa,” katanya.

    Selain Muhaimin dan Surya Paloh, juga hadir Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu juga hadir sejumlah sekjen dan perwakilan parpol di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta di antaranya, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo alis Eko Patrio, dan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Viktor Laiskodat.

    Sumber : Antara