Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Karawang Ditarik Imbas Efisiensi, Komisioner Pakai Kendaraan Pribadi
Tim Redaksi
KARAWANG, KOMPAS.com
– Mobil dinas operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang ditarik akibat efisiensi anggaran.
Menurut Sekretaris KPU Karawang, Fauzi Purwendi, kendaraan tersebut merupakan mobil sewaan yang kontraknya habis dan tidak diperpanjang oleh KPU RI melalui KPU Provinsi.
“Mobil kan sewa dari KPU RI melalui KPU provinsi, kebetulan kontraknya habis dan tidak diperpanjang,” ujar Fauzi, Sabtu (1/3/2025).
Fauzi mengatakan bahwa pada Jumat (28/2/2025) pagi, total enam mobil dinas operasional KPU Karawang ditarik kembali oleh vendor rental.
“Enam kendaraan ditarik karena sewa semua. Infonya enggak diperpanjang lagi, karena dari pusat ya kita penerima doang, pemakai saja,” jelasnya.
Kini, Ketua dan Komisioner KPU Karawang menggunakan mobil dinas milik Pemkab Karawang, meskipun kondisinya sudah lama.
“Yang termuda mobil tahun 2019, sisanya tahun 2014 ke sana,” tambah Fauzi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Karawang, Engkus Kusnadi, juga mengonfirmasi bahwa enam mobil dinas Bawaslu Karawang ditarik karena kontraknya tidak diperpanjang akibat efisiensi anggaran.
“Ada enam, komisioner lima dan satu kasek. Tidak diperpanjang sewanya karena enggak ada anggaran, kena efisiensi,” ujar Kusnadi.
Setelah penarikan mobil dinas, para komisioner dan staf Bawaslu Karawang kini menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat ke kantor.
“Ke kantor pakai kendaraan masing-masing, ada yang pakai motor,” kata Kusnadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abhan
-
/data/photo/2009/12/23/1107303780x390.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Karawang Ditarik Imbas Efisiensi, Komisioner Pakai Kendaraan Pribadi
Regional
1 Maret 2025")
Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Karawang Ditarik Imbas Efisiensi, Komisioner Pakai Kendaraan Pribadi Regional 1 Maret 2025
-
Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik
Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
“Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI).
Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan.
(Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik.
Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda
Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh.
Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya.
Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
“Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI).Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan.
(Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik.
Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda
Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh.
Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(TIN)
-
PSU 4 TPS Magetan, KPU dan Bawaslu Kompak Beri Jawaban Soal Pelaksanaan
Magetan (beritajatim.com) – Suhu politik di Magetan kembali meningkat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2024. Putusan ini mengharuskan PSU dilakukan di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di tiga kecamatan, yakni dua TPS di Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, satu TPS di Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, dan satu TPS di Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan.
Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat pleno serta berkonsultasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur terkait jadwal pelaksanaan PSU. “Kami masih koordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Magetan, M Kilat Adinugroho, juga menyampaikan bahwa Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU setempat untuk membahas aspek teknis PSU. Saat ini, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI. “Bawaslu Magetan siap menjalankan pengawasan agar proses demokrasi berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas,” tegasnya.
Dalam hasil perolehan suara sebelumnya, pasangan calon (paslon) Sujatno-Ida Yuhana Ulfa memperoleh 136.083 suara, bersaing ketat dengan paslon nomor urut satu, Nanik Sumantri-Suyatni Priasmoro, yang mendapatkan 137.347 suara. Paslon nomor urut dua, Hergunadi-Basuki Babussalam, meraih 131.264 suara. Dari total pemilih sebanyak 415.874 suara, terdapat 404.694 suara sah dan 11.180 suara tidak sah. Dengan selisih suara yang sangat tipis, PSU di empat TPS ini berpotensi menentukan hasil akhir Pilkada Magetan 2024.
Dalam amar putusannya, Ketua Hakim MK, Suhartoyo, menolak seluruh eksepsi dari termohon dan pihak terkait. MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon serta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan.
Selain itu, MK memerintahkan PSU dilakukan dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama seperti pemungutan suara tanggal 27 November 2024. PSU harus dilaksanakan dalam waktu maksimal 30 hari setelah putusan dikeluarkan. Hasilnya nanti akan digabungkan dengan suara yang tidak dibatalkan MK untuk kemudian ditetapkan sebagai hasil akhir pemilihan.
MK juga meminta KPU RI melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Jawa Timur serta KPU Kabupaten Magetan guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar. Bawaslu RI juga diminta untuk mengawasi secara ketat melalui koordinasi dengan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten. [fiq/beq]
-
Politik Uang dan Hoaks Musuh Utama Demokrasi Pemilu
JAKARTA – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa politik uang dan hoaks adalah musuh utama demokrasi pemilu.
Pasalnya, politik uang dapat merusak demokrasi dan pemilu di Indonesia. Untuk itu, dia meminta kepada anak muda agar bersama-sama menjaga pemilu di Indonesia dari politik uang.
“Saya yakin teman-teman memiliki mimpi besar agar pemilu di Indonesia tidak ada politik uang. Namanya perubahan, tidak hanya dari atas, melainkan dimulai dari berbagai elemen masyarakat,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, berita bohong atau hoaks dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.
“Hal kedua yang menjadi musuh demokrasi hoaks, fitnah dan kawan-kawannya,” ujarnya.
Dia juga menyebut hal yang menjadi musuh demokrasi, yakni tidak netralnya netralitas ASN, TNI, Polri. “ASN, TNI, Polri merupakan pihak-pihak yang harus netral,” jelas Bagja.
Bagja berharap anak muda untuk terus menjaga demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam demokrasi adanya hak dan kewajiban yang diikuti penegakan hukum melalui proses pengadilan yang terbuka.
“Tidak ada kekuasaan yang tidak diawasi dalam demokrasi,” pungkasnya.
-
Bagja dorong generasi muda HMI pahami dinamika politik
Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mendorong generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memahami dinamika politik nasional serta berperan aktif dalam memperbaiki sistem politik di Indonesia.
Hal itu disampaikan Bagja dalam Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI di Cilegon, Banten, Jumat (21/2).
“Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, kalau kita ingin memperbaiki sistem maka kita harus masuk ke dalamnya. Ketika telah mencapai kekuasaan, tetaplah idealis,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dia juga menjelaskan sejarah kepemiluan di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga transisi besar pasca reformasi 1998. Hal ini membawa perubahan mendasar dalam sistem politik dan kepemiluan, yang telah memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Diskusi semakin menarik ketika peserta antusias mengajukan pertanyaan, termasuk soal pengaruh platform digital seperti TikTok dalam politik.
Menanggapi hal tersebut, Bagja menilai bahwa media sosial telah mengubah pola kampanye dan komunikasi politik secara signifikan.
“Platform digital memberikan ruang bagi politisi untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Namun di sisi lain, tantangan utama yang muncul adalah penyebaran hoaks dan disinformasi yang bisa mempengaruhi opini publik,” ujarnya.
Di akhir sesi, dia berharap forum ini bisa memperkuat pemahaman mahasiswa tentang tantangan demokrasi pasca-pemilu serentak.
Ia juga mengajak kader HMI untuk turut serta dalam pengawasan pemilu guna menjaga integritas demokrasi Indonesia.
aca juga: Ketua Bawaslu RI sebut beberapa dugaan “serangan fajar” dapat dicegah
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025 -
Ketua Bawaslu: Politik uang dan hoaks musuh utama demokrasi pemilu
Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa politik uang dan hoaks adalah musuh utama demokrasi pemilu.
Pasalnya, politik uang dapat merusak demokrasi dan pemilu di Indonesia. Untuk itu, dia meminta kepada anak muda agar bersama-sama menjaga pemilu di Indonesia dari politik uang.
“Saya yakin teman-teman memiliki mimpi besar agar pemilu di Indonesia tidak ada politik uang. Namanya perubahan, tidak hanya dari atas, melainkan dimulai dari berbagai elemen masyarakat,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, berita bohong atau hoaks dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.
“Hal kedua yang menjadi musuh demokrasi hoaks, fitnah dan kawan-kawannya,” ujarnya.
Dia juga menyebut hal yang menjadi musuh demokrasi, yakni tidak netralnya netralitas ASN, TNI, Polri. “ASN, TNI, Polri merupakan pihak-pihak yang harus netral,” jelas Bagja.
Bagja berharap anak muda untuk terus menjaga demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam demokrasi adanya hak dan kewajiban yang diikuti penegakan hukum melalui proses pengadilan yang terbuka.
“Tidak ada kekuasaan yang tidak diawasi dalam demokrasi,” pungkasnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025 -
Bawaslu RI minta jajaran bangun komunikasi dengan kepala daerah baru
Setelah ini, para ketua Bawaslu daerah wajib menyusun laporan komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilihan 2024 di wilayah masing-masing. Laporan tersebut harus mencakup seluruh divisi yang ada dan diserahkan langsung ke Bawaslu
Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk membangun komunikasi dengan kepala daerah yang baru dilantik di wilayah masing-masing.
Dia menekankan pentingnya kerja sama antara Bawaslu daerah dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) guna memperkuat sinergi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pengawasan.
“Teman-teman telah menyaksikan seluruh proses pelantikan kepala daerah secara dalam jaringan (daring). Tugas selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan kepala daerah masing-masing serta forkopimda untuk membuka kerja sama dalam berbagai hal,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Bagja mencontohkan setelah menghadiri pelantikan kepala daerah secara langsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Gubernur Kepulauan Riau terpilih menyatakan komitmennya untuk membangun kantor Bawaslu di wilayahnya.
“Sebagai contoh, Gubernur Kepulauan Riau berencana membangun kantor Bawaslu dengan memanfaatkan sisa anggaran hibah,” jelasnya.
Selain itu, Bagja mengingatkan para ketua Bawaslu daerah untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dari seluruh divisi yang ada.
“Setelah ini, para ketua Bawaslu daerah wajib menyusun laporan komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilihan 2024 di wilayah masing-masing. Laporan tersebut harus mencakup seluruh divisi yang ada dan diserahkan langsung ke Bawaslu,” ujar Bagja.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu daerah yang telah mengawal Pemilu 2024 hingga tahap pelantikan, meskipun masih ada beberapa daerah yang sedang menunggu pembacaan putusan atau ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saat ini, masih terdapat 40 perkara PHPKada di MK yang akan diumumkan pada 24 Februari 2025. Kami (Bawaslu) berharap tidak ada pemungutan suara ulang (PSU). Namun, jika ada, rekan-rekan harus siap menghadapinya,” pungkasnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Pengawas Pilkada Jepara 2024 yang Meninggal Saat Bertugas, Mendapatkan Santunan Kematian
TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama BPJS Ketenagakerjaan KCP Jepara memberikan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada keluarga pengawas adhoc yang meninggal saat menjalankan tugas pengawasan Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko mengatakan santunan tersebut sebagai bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi para petugas yang telah berjuang dalam menjaga integritas Pilkada.
Terdapat dua pengawas yang meninggal pada saat bertugas, yaitu Nur Rohim, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Guyangan, Kecamatan Bangsri dan Fatkhul Qorib, Panwaslu Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan.
“Pengawasan pemilu memiliki risiko pada saat bekerja di lapangan sehingga ada resikonya tersendiri. Semoga dengan adanya bantuan dari jaminan kesehatan bisa memberikan manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan,” kata Sujiantoko kepada Tribunjateng, Kamis, (20/2/2025).
Dia menjelaskan santunan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris sebesar Rp42 juta diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga. Terutama bagi anak-anak almarhum.
“Kami turut mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Semua ada hikmahnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jepara, Galuh Yuda Purnama menuampaikan BPJS Ketenagakerjaan merupakan perlindungan bagi pekerja, termasuk pengawas pemilu.
Pada saat meninggal, dua pengawas tersebut juga masih aktif dalam menjalankan tugas.
Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja, termasuk pengawas pemilu.
Setiap pekerja memiliki risiko kecelakaan dalam menjalankan tugas.
“Ini menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa setiap pekerja memiliki risiko kecelakaan. Disini kamu berperan untuk memberikan jaminan bagi ahli waris jika terjadi hal yang tidak diinginka,” ucap Galuh. (Ito)
-
Pasca Pilkada 2024, Bawaslu KBB Akui Penanganan Pelanggar Belum Maksimal
JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku banyak menerima masukan dari berbagai pihak tentang kinerja pengawasannya selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Salah satu yang menjadi sorotan di Pilkada Bandung Barat yakni, munculnya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati KBB.
Karena itu, Bawaslu Kabupaten Bandung berjanji bakal melakukan evaluasi kinerja pengawasan agar pesta demokrasi yang digelar lima tahunan itu berjalan lancar dikemudian hari.
“Kita evaluasi semua tahapan mulai dari perencanaan sampai masuk penyelenggaraan. Bandung Barat ini sangat unik, karena pesertanya ada lima calon,” ujar Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi, Senin (17/2/2025).
Dikatakan Riza, mitigasi pengawasan secara komprehensif bakal dilakukan sebelum tahapan pesta demokrasi dilakukan. Hal itu untuk meminimalisir adanya perselisihan.
Selain itu, lanjut dia, menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya laporan dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum bakal dilakukan. Akan tetapi hal itu perlu dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai.
“Beberapa waktu lalu kami sudah lakukan rapat bersama dengan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, TNI dan Polri. Evaluasi ini selain fokus pada pencegahan perselisihan, juga fokus pada bagaimana masyarakat ke depan bisa lebih berani untuk lapor ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran,” paparnya.
BACA JUGA: Dilanda Darurat Sampah, Pemkab Bandung Barat Gelontorkan Rp2,5 Miliar untuk TPS Sementara
“Maka itu perlunya dilakukan mitigasi secara komprehensif,” sambungnya.
Ia menambahkan, daftar pemilih tetap (DPT) Bandung Barat sebanyak 1.309.568 pemilih, tersebar di 165 desa, 16 kecamatan. Pada pemilihan umum mendatang, Bawaslu KBB berjanji bakal meningkatkan literasi politik.
Terutama mengenai regulasi laporan dugaan pelanggaran. Hal itu perlu ditingkatkan agar pengawas pemilu bisa dengan mudah menanganinya.
“Literasi politik dan regulasi laporan dugaan pelanggaran sebagai mitigasi penting ditingkatkan. Terlebih untuk Pemilu 2029-2030 ke depan,” tegasnya.
“Karena seperti kemarin ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Intinya kita harus membuat mitigasi secara komprehensif. Variabel-variabel nya sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita rencanakan ini menjadi memperkuat pondasi demokrasi di KBB,” tambahnya.
-
Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Lamongan Ditarik, Imbas Efisiensi
Lamongan (beritajatim com) – Semua mobil dinas untuk operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan ditarik. Hal ini terjadi sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.
Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali, mengatakan ada 6 mobil operasional yang dikembalikan ke KPU Jatim. Keenam mobil tersebut sebelumnya digunakan oleh lima komisioner dan Sekretaris KPU Lamongan.
“Sudah kita serahkan Selasa kemarin. Terhitung sudah tiga hari ini,” kata Mahrus Ali, saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).
Menurut Mahrus, pihaknya bersama anggota komisiner lainnya harus mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.
Penarikan kendaraan dinas KPU yang tidak hanya berlaku untuk Lamongan saja. Seluruh mobil dinas seluruh KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi Jawa Timur juga ditarik akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Itu merupakan aktualisasi efisiensi dari pemerintah melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” kata Mahrus.
Inpres tersebut berisi tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan, hingga infrastruktur.
Meski mobil operasional ditarik, Mahrus menegaskan tidak akan mengganggu kerja KPU Lamongan.
“Intinya tidak ada problem yang berarti dengan kebijakan ditariknya mobi dinas operasional KPU,” katanya.
Selain KPU Lamongan, Bawaslukab Lamongan juga akan menyerahkan mobil dinas yang sebelumnya dipakai oleh komisioner Bawaslukan dan kepala sekretariat Bawaslukab.
“Sesuai dengan surat dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Lamongan akan menyerahkan semua mobil dinas pada 19 Februari,” kata Ketua Bawaslu Lamongan, Toni Wijaya. [fak/beq]