Xcloud.id

Tag: Abhan

  • Bawaslu RI instruksikan patroli masif jelang pencoblosan PSU Polopo

    Bawaslu RI instruksikan patroli masif jelang pencoblosan PSU Polopo

    Makassar (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menginstruksikan seluruh jajaran pengawas beserta Sentra Gakkumdu melakukan patroli secara masif menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 24 Mei 2025.

    “Kita telah memasuki tahapan yang krusial. Malam ini, Bawaslu bersama jajaran Panwascam se-Kota Palopo dan Sentra Gakkumdu harus melakukan patroli pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada PSU yang akan dilaksanakan besok,” ujarnya saat rapat konsolidasi di Palopo, Jumat.

    Ia menekankan, dalam konsolidasi Sentra Gakkumdu terkait penanganan temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilihan PSU Pilkada Palopo 2024 bahwa pentingnya dilaksanakan aktivitas pencegahan di masa krusial menjelang pencoblosan di PSU Palopo.

    Rahmat juga berpesan agar jajaran penyelenggara di Kota Palopo dapat mengambil pelajaran dari kejadian pada Pemilihan Kabupaten Barito Utara yang kembali melaksanakan PSU karena terbukti terjadi pelanggaran praktik politik uang.

    “Saya berharap kejadian di Barito Utara tidak terjadi di Kota Palopo. Oleh karena itu, malam ini hingga penghitungan suara besok kita melakukan patroli pengawasan,” paparnya.

    Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel Mardiana Rusli pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi terhadap Ketua Bawaslu RI yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan konsolidasi tersebut.

    Ia menuturkan, kegiatan ini guna memperkuat komitmen dan sinergisitas jajarannya dalam hal pengawasan serta penindakan menghadapi hari pencoblosan PSU Pilkada Kota Palopo dilaksanakan pada setiap TPS.

    “Semoga pemungutan suara ulang yang dilaksanakan besok 24 Mei 2025 di Kota Palopo dapat berjalan dengan baik, dan jangan tidak sampai terjadi PSU lagi” ujarnya menekankan.

    Rapat konsolidasi tersebut dihadiri jajaran Bawaslu Kota Palopo, Panwascan Kecamatan, anggota sentra Gakkumdu Sulsel dan anggota sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Palopo.

    Sebelumnya, KPU Sulsel bersama KPU Palopo telah menetapkan empat pasangan calon (paslon) dan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali Kota untuk PSU Pilkada Kota Palopo pada 24 Mei 2025.

    Penetapan nomor urut paslon wali Kota Palopo untuk PSU tersebut ditetapkan pada rapat pleno terbuka dipimpin Ketua KPU Sulsel Hasbullah di Kantor KPU Kota Palopo, Sulsel beberapa Waktu lalu.

    Paslon nomor urut 1 yakni Putri Dakka-Haidir Basir, paslon nomor urut 2 Farid Kasim-Nurhaenih, paslon nomor urut 3 Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta dan paslon nomor urut 4 Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawaslu Maluku: MK tolak permohonan PHPU oleh Amus-Hamsah

    Bawaslu Maluku: MK tolak permohonan PHPU oleh Amus-Hamsah

    Ambon (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan, Amus Besan-Hamsah Buton.

    “Putusan nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 itu dibacakan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidangnya, hari ini (5/5). Intinya, MK menolak permohonan pemohon. Dengan demikian, Surat Keputusan (SK) KPU Buru Selatan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Suara Ulang (PSSU) dinyatakan sah itu tetap berlaku,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Senin.

    Penolakan ini sekaligus menegaskan bahwa hasil pemilu di Kabupaten Buru Selatan telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, meskipun sebelumnya sempat diwarnai sengketa dan pelaksanaan PSU serta PSSU di sejumlah TPS.

    Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, permohonan pemohon dinilai tidak memenuhi syarat formal karena ketidakjelasan dalilnya.

    Permohonan yang diajukan meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025, khususnya terkait hasil perolehan suara di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Namun, Mahkamah menilai permohonan tersebut tidak disertai dengan petitum yang lengkap.

    Pemohon hanya meminta pembatalan hasil perolehan suara tanpa mengajukan langkah lanjutan seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS).

    Menurut Mahkamah, hal ini berpotensi menghilangkan hak pilih warga di TPS yang bersangkutan. Lebih lanjut, Mahkamah juga menemukan adanya pengulangan permohonan (redundansi) dalam petitum angka 5, Pemohon mencantumkan hasil PSU TPS 02 Desa Debowae dua kali.

    Redundansi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai maksud sebenarnya dari Pemohon, serta berpotensi menyebabkan suara dihitung dua kali.

    Sementara Ketua KPU Buru Walid Aziz mengatakan, dengan ditolaknya permohonan hasil PSU oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian, KPU Kabupaten Buru akan segera menetapkan Ikram Umasugi-Sudarmo sebagai Bupati dan Wakil terpilih.

    “Sesuai ketentuan, penetapan tersebut akan dilakukan paling lambat tiga hari setelah KPU menerima salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi,” ucap Walid.

    Sebelumnya, perkara ini diajukan oleh pasangan calon Amus Besan dan Hamza Buton melalui gugatan Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025.

    Mereka menduga adanya pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024 yang berdampak pada perolehan suara mereka.

    Dalam gugatannya, pemohon menuding terjadi penggelembungan suara sebanyak enam suara dalam Formulir C.Hasil-Salinan. Selain itu, Ketua KPU Buru diketahui mencoblos di TPS 21, meski namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK).

    Pewarta: Winda Herman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ridwan Raharja Resmi Jabat Plh Bawaslu Bandung Barat Gantikan Riza Nasrul Falah

    Ridwan Raharja Resmi Jabat Plh Bawaslu Bandung Barat Gantikan Riza Nasrul Falah

    JABAR EKSPRES – Ridwan Raharja resmi ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Penggantian ini terjadi setelah mantan Ketua Bawaslu KBB Riza Nasrul Falah Sopandi dicopot dari jabatannya karena tersandung kasus penyalahgunaan narkoba.

    Sekedar diketahui, Riza Nasrul Falah, ditangkap polisi lantaran ketahuan mengonsumsi narkotika jenis sabu pada awal Maret 2025.

    Riza diciduk bersama dua orang rekannya di Cililin, Bandung Barat saat sedang mengonsumsi sabu. Riza selaku pemakai narkoba diketahui sudah menjalani rehabilitasi.

    “Iya benar saya ditunjuk sebagai Plh Ketua Bawaslu Bandung Barat,” kata Plh Ketua Bawaslu KBB, Ridwan Raharja saat dikonfirmasi, Kamis 24 April 2025.

    BACA JUGA: Polisi Hanya Diam saat Ormas Lakukan Kekerasan, Warga Sukahaji Tuntut Tindakan Tegas!

    Menariknya, posisi Ridwan Raharja yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Bandung Barat, kini ditempati oleh Riza Nasrul Falah Sopandi.

    “Benar, untuk Kordiv P2HM ditempati oleh Riza,” katanya.

    Dikatakan Ridwan, keputusan tersebut telah disepakati melalui rapat pleno Bawaslu Bandung Barat.

    “Saat pleno Bawaslu, Riza pun turut hadir, dan keputusan ini sudah melalui rapat pleno,”tambahnya.

    Kendati begitu, Ridwan menegaskan, terkait jabatan baru Riza masih bersifat sementara sebab masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan.

    “Dia (Riza Nasrul Falah Sopandi) hanya dinonaktifkan sebagai ketua, tidak sebagai anggota,” jelas Ridwan.

    BACA JUGA: Pengamat Pendidikan Tanggapi Polemik Sengeketa Lahan SMANSA Bandung : Lihat dari Dua Aspek!

    Disinggung terkait resiko polemik yang akan muncul akibat keputusan tersebut, Ridwan tidak menampik bahwa Bawaslu KBB mendapat banyak sorotan negatif dari masyarakat. Bahkan akun media sosial resmi Bawaslu KBB pun dipenuhi komentar dan hujatan dari warganet.

    “Kalau tercoreng, jelas iya. Media sosial kita juga banyak menerima hujatan dari masyarakat, tapi itu sudah risiko,” katanya.

    Penunjukan Riza sebagai kordiv di tengah status hukumnya yang belum tuntas dikhawatirkan menimbulkan polemik lanjutan. Meski demikian, Ridwan menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku.

  • Ketua Bawaslu Kecelakaan Tunggal Usai Awasi PSU Pilkada Gorontalo Utara

    Ketua Bawaslu Kecelakaan Tunggal Usai Awasi PSU Pilkada Gorontalo Utara

    Liputan6.com, Gorontalo – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, mengalami kecelakaan tunggal saat dalam perjalanan dinas di wilayah Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Sabtu (19/4/2025).

    Peristiwa tersebut terjadi usai Idris menyelesaikan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara.

    Ia bersama sopirnya diketahui sedang menuju Bandara Djalaluddin Gorontalo untuk menjemput Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Hariyono.

    Dalam perjalanan menuju bandara, mobil dinas berpelat nomor DM 1088 P yang ditumpangi Idris dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal.

    Dugaan awal menyebutkan kendaraan hilang kendali saat melintasi jembatan dan menabrak pembatas hingga menyebabkan kerusakan parah pada bodi mobil, termasuk bagian depan yang ringsek dan roda depan terlepas.

    Meski kendaraan mengalami kerusakan cukup serius, baik Idris maupun sopirnya dilaporkan selamat dan hanya mengalami luka ringan.

    Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan pertama dan membawa keduanya ke Kantor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Anggrek untuk mendapatkan perawatan awal.

    Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Lismawy Ibrahim, saat dikonfirmasi, membenarkan kejadian tersebut.

    “Pak Ketua baru saja menyelesaikan pengawasan di Tolinggula dan dalam perjalanan menjemput Pak Totok di bandara. Kecelakaan terjadi di perbatasan masuk Kecamatan Anggrek,” ujar Lismawy.

    Ia menegaskan bahwa kondisi Ketua Bawaslu saat ini stabil dan dalam pemantauan tim medis. “Alhamdulillah, beliau dalam keadaan baik. Namun tetap akan menjalani observasi lanjutan untuk memastikan tidak ada cedera internal,” ujarnya.

    Pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa kegiatan pengawasan Pilkada tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

     

    Kantor KPUD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Utara mengalami kebakaran hebat. Akibat kebakaran ini dilaporkan sebagian besar ruangan serta dokumen di dalam kantor KPUD ludes terbakar.

  • Ketua Bawaslu: Dugaan Politik Uang di PSU Kabupaten Serang, 12 Orang Diperiksa – Page 3

    Ketua Bawaslu: Dugaan Politik Uang di PSU Kabupaten Serang, 12 Orang Diperiksa – Page 3

    Sebelumnya, Tim Gakkumdu menangkap lima orang terkait dugaan politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serang, Jumat (18/4).

    Mereka diciduk di berbagai tempat di Kabupaten Serang, salah satunya di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikeusal, dengan inisial ND dan MH.

    “Tim Gakkumdu telah mengamankan dua orang pelaku sedang membawa uang sebesar Rp9,5 juta yang diduga akan disebarkan kepada para pemilih sesuai dengan data nominatif dengan nilai nominal masing-masing calon penerima Rp50 ribu,” kata Koordinator Penyidik Gakkumdu Banten, Kompol Endang Sugiharto, dalam keterangan resminya.

    Saat dimintai keterangan oleh penyidik, kedua terduga pelaku itu mengaku mendapatkan uang untuk ‘serangan fajar’ dari anggota DPRD Kabupaten Serang.

     

  • Wakapolda memantau secara menyeluruh PSU Kabupaten Serang

    Wakapolda memantau secara menyeluruh PSU Kabupaten Serang

    Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah meninjau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Serang, Sabtu (19/4/2025). ANTARA/HO-Polda Banten.

    Wakapolda memantau secara menyeluruh PSU Kabupaten Serang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 19 April 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah memantau secara menyeluruh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang 2024.

    Hengki dalam keterangannya di Serang, Sabtu mengatakan, pemantauan dilakukan secara menyeluruh hingga ke wilayah kepulauan untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan dengan aman dan tertib.

    “Kami melakukan pemantauan secara menyeluruh, termasuk hingga wilayah kepulauan seperti Pulau Tunda dan Pulau Panjang,” ujar Hengki.

    Dalam kegiatan tersebut turut didampingi oleh Kasiops Korem 064/Maulana Yusuf Kolonel Inf Harry Prabowo dan Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal.

    Hengki menambahkan bahwa situasi secara umum berlangsung kondusif.

    “Situasi masih berjalan aman dan terkendali. Kami berharap seluruh masyarakat dapat melaksanakan hak pilihnya dengan baik serta bersama-sama menjaga suasana yang damai dan kondusif,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengakui bahwa partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam PSU kali ini tidak semeriah pelaksanaan Pilkada serentak sebelumnya.

    Namun demikian, ia tetap optimistis pelaksanaan berjalan lancar.

    “Meski kami melihat partisipasi dan antusiasme masyarakat tidak semeriah pilkada serentak sebelumnya, namun secara umum berjalan lancar. Insyaallah partisipasi tetap berjalan dengan baik dan target keikutsertaan masyarakat dapat tercapai,” kata Dimyati.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu RI awasi ketat delapan daerah PSU

    Bawaslu RI awasi ketat delapan daerah PSU

    …Delapan daerah, ada satu yang tadi saya sebutkan, Serang, itu masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam penelusuran

    Pasaman (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di delapan daerah yang berlangsung hari ini, Sabtu (19/4).

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut sejumlah daerah seperti Serang dan Pasaman menjadi sorotan utama karena terindikasi memiliki potensi pelanggaran.

    “Delapan daerah, ada satu yang tadi saya sebutkan, Serang, itu masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam penelusuran,” kata Bagja saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu.

    Beberapa daerah lain yang juga menjadi sorotan Bawaslu antara lain Banjarbaru, Tasikmalaya, dan Parigi Moutong.

    Dia menilai masing-masing daerah tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dalam pelaksanaan PSU, mulai dari pelanggaran administrasi hingga keberatan warga terhadap waktu pelaksanaan pemilu.

    Bagja menambahkan PSU di daerah Parigi Moutong dilakukan lebih awal lantaran permintaan masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada hari Sabtu dengan alasan keyakinan.

    “Karena ada teman-teman yang berkeyakinan terhadap hari Sabtu tidak digunakan. Akhirnya pindah ke hari Rabu,” jelasnya.

    Meski sebagian besar proses PSU berjalan lancar, Bagja tidak menutup kemungkinan hasilnya dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi apabila ditemukan pelanggaran serius seperti pemilih ganda atau pemilih tidak terdaftar yang tetap mencoblos.

    “Semoga tidak. Tapi kemungkinan itu ada, apalagi kalau terbukti ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Bagja.

    Dia mengemukakan ada laporan atau tidak kembali ke masing-masing pasangan calon yang bertarung dalam Pemilu.

    “Iya, dan digunakan juga hasil seperti itu, kalau ada laporan, temuan. Itu yang pasti akan digunakan,” pungkas dia.

    Adapun PSU digelar sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

    Sebanyak tujuh kabupaten kota PSU Pilkada 2024. Yakni, Kota Banjarbaru dengan 403 TPS, Kabupaten Serang (2.355 TPS), Kabupaten Pasaman (605 TPS), Kabupaten Empat Lawang (531 TPS), Kabupaten Tasikmalaya (2.847 TPS), Kabupaten Kutai Kartanegara (1.447 TPS), Kabupaten Gorontalo Utara (245 TPS), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (330 TSP).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu RI sebut partisipasi pemilih PSU Pasaman capai 50 persen

    Bawaslu RI sebut partisipasi pemilih PSU Pasaman capai 50 persen

    …Besok sudah mulai kelihatan apakah angka ini tetap, berkurang, atau bertambah. Kita tunggu saja proses rekapnya

    Pasaman (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, tercatat sekitar 50 persen.

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa partisipasi pemilih di PSU Pasaman mengalami penurunan dibandingkan pelaksanaan pemilu sebelumnya.

    “Ini 50 persen, turun sepertinya, turun ya. Tapi belum kita ketahui pasti karena semua data masih di TPS, belum dihitung di kecamatan,” kata Bagja saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu.

    Sebelumnya, tingkat partisipasi di daerah ini berada pada kisaran 60 persen. Penurunan tersebut menjadi catatan awal yang perlu dievaluasi, terutama mengingat PSU diselenggarakan sebagai upaya menjaga integritas dan keadilan dalam pemilu.

    Hingga sore hari, seluruh proses pemungutan suara telah selesai dan logistik pemilu tengah digeser menuju tingkat kecamatan untuk proses rekapitulasi.

    Proses rekap pun sudah dimulai sejak hari ini dan akan tetap berada dalam pengawasan ketat Bawaslu.

    “Besok sudah mulai kelihatan apakah angka ini tetap, berkurang, atau bertambah. Kita tunggu saja proses rekapnya,” ujarnya.

    Di sisi lain, belum ada informasi lebih lanjut terkait faktor-faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi pemilih.

    Adapun PSU di Pasaman merupakan satu dari delapan daerah yang menggelar pemungutan suara ulang hari ini.

    Bawaslu RI masih terus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PSU di seluruh daerah, termasuk memantau potensi pelanggaran dan dinamika partisipasi warga.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu RI periksa 12 orang terkait dugaan politik uang di Serang

    Bawaslu RI periksa 12 orang terkait dugaan politik uang di Serang

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat memberikan keterangan kepada awak media di TPS 001 Ganggo Mudiak, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu (19/4/2025). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Bawaslu RI periksa 12 orang terkait dugaan politik uang di Serang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 19 April 2025 – 16:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan sebanyak 12 orang telah diperiksa terkait dugaan praktik politik uang menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Serang, Banten.

    “Tadi malam ada dugaan politik uang di Kabupaten Serang. Ada sekitar 12 orang yang kita periksa, sekarang masih berlanjut,” kata Bagja saat ditemui awak media di TPS 001 Ganggo Mudiak, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu.

    Dari penelusuran awal, Bawaslu mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp18.275.000 yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih.

    “Ada di Ciruas, Cikeusal, dan beberapa desa di Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Saat ini, pihaknya masih mendalami status 12 orang yang diperiksa, termasuk kemungkinan keterkaitan mereka dengan tim kampanye peserta pemilu.

    “Belum tahu, apakah mereka bagian dari tim kampanye atau bukan. Tapi kami berharap tidak. Ini masih dalam proses,” jelas Bagja.

    Temuan di Serang menjadi perhatian serius Bawaslu, terutama karena PSU di wilayah lain, seperti Pasaman, berlangsung lebih tertib tanpa temuan serupa.

    Sebelumnya, Tim Gakkumdu menangkap lima orang terkait dugaan politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serang, Jumat (18/4).

    Mereka diciduk di berbagai tempat di Kabupaten Serang, salah satunya di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikeusal, dengan inisial ND dan MH.

    “Tim Gakkumdu telah mengamankan dua orang pelaku sedang membawa uang sebesar Rp9,5 juta yang diduga akan disebarkan kepada para pemilih sesuai dengan data nominatif dengan nilai nominal masing-masing calon penerima Rp50 ribu, hal ini dilakukan untuk kepentingan pemenangan Paslon 01 dalam PSU Kabupaten Serang,” kata Koordinator Penyidik Gakkumdu Banten, Kompol Endang Sugiharto, dalam keterangan resminya.

    Saat dimintai keterangan oleh penyidik, kedua terduga pelaku itu mengaku mendapatkan uang untuk ‘serangan fajar’ dari anggota DPRD Kabupaten Serang.

    “Mereka mengaku mendapatkan uang tersebut dari seseorang bernama Alex, di mana Alex mendapatkan uang dari Andri. Dan diketahui Alex dan Andri merupakan anak kandung dari AZ anggota DPRD Kabupaten Serang,” ujar Endang.

    Pelaku lainnya berinisial AS, JK dan PPN ditangkap di Perumahan Taman Ciruas Permai (TCP). Tik Gakkumdu menyita uang tunai sebesar Rp2,7 juta yang akan disebar sebagai serangan fajar.

    Sejumlah barang bukti disita oleh Tim Gakkumdu, yakni Kartu Keluarga (KK), uang tunai hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Sumber : Antara

  • Wamendagri tinjau dua titik TPS PSU Pilkada Banjarbaru

    Wamendagri tinjau dua titik TPS PSU Pilkada Banjarbaru

    Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Arya Bima Sugiarto meninjau dua titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

    “Alhamdulillah, partisipasi pemilih pada PSU ini lebih meningkat jika dibandingkan pilkada November 2024,” ujar Aria Bima usai meninjau TPS 5 Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru, Sabtu.

    Selain meninjau TPS 05 Wamendagri juga mendatangi TPS 09 Kelurahan Guntung Payung mengecek kesiapan panitia, logistik hingga kedatangan pemilih ke TPS menjelang bertolak ke Jakarta sebelum tengah hari.

    Menurut Arya, informasi mengenai partisipasi pemilih diperoleh dari panitia pemilihan di TPS 05 yang menyebutkan kedatangan pemilih lebih tinggi dibandingkan jam yang sama pada pilkada November 2024.

    “Partisipasi pemilih sesuai informasi panitia TPS 05 pada jam yang sama lebih meningkat saat ini dibanding pilkada lalu. Ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih lebih tinggi dan penting di PSU ini,” ujar Arya.

    Dikatakan Arya, partisipasi pemilih yang tinggi merupakan harapan yang baik bagi PSU sehingga diharapkan pemilih keseluruhan di Banjarbaru yang berjumlah 195.819 orang hadir lebih banyak dibanding pilkada lalu.

    Ketua KPPS 05 Loktabat Utara Aznin Rahmani mengatakan, jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 468 orang dan pemilih yang menyalurkan hak suara di TPS pukul 09.00 WITA saat kunjungan Wamendagri 98 orang.

    “Pemilih yang sudah menyalurkan hak suara ke TPS saat kunjungan Wamendagri ini sebanyak 98 orang. Jika dibandingkan pilkada November lalu saat jam yang sama, jumlahnya lebih meningkat,” ujar Aznin.

    Peninjauan TPS di Banjarbaru, Wamendagri didampingi Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, Pj Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Pj Sekda Sirajoni dan pejabat lain.

    Sehari sebelum, Wamendagri yang didampingi Ketua KPU RI, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kalsel, Gubernur Kalsel Muhidin, Kapolda, Danrem dan Pj Wali Kota Banjarbaru dan Pj Sekda berada di Banjarbaru.

    Rombongan melepas distribusi logistik PSU Banjarbaru tahap 2 di Kelurahan Kemuning dan Loktabat Selatan dilanjutkan Forkompinda Banjarbaru berkunjung ke TPS khusus di Lapas, Jumat malam.

    Pewarta: Taufik Ridwan/Yose Rizal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025