Xcloud.id

Tag: Abhan

  • Apa Kabar Kasus Pelanggaran Pilkada Lampung 2024?

    Apa Kabar Kasus Pelanggaran Pilkada Lampung 2024?

    Liputan6.com, Lampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mengumumkan perkembangan terbaru mengenai sejumlah kasus penting terkait dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kasus yang sedang ditangani, antara lain dugaan kampanye di luar jadwal oleh calon wakil walikota Metro, Qomaru Zaman, dugaan netralitas Camat Negrikaton, Pesawaran, serta dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah Kabupaten Pesawaran, Aries Sandi.

    “Untuk kasus Camat Pesawaran, kami telah merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara itu, untuk dugaan kampanye di luar jadwal oleh Qomaru Zaman, keputusan akan diumumkan besok,” kata Iskardo dalam wawancara pada Senin, (4/11/2024).

    Terkait dugaan ijazah palsu Aries Sandi, Bawaslu telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Kami meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan mengenai status legalisasi ijazah tersebut. KPU akan memutuskan apakah hal ini termasuk pelanggaran,” tambahnya.

    Iskardo juga menekankan bahwa untuk kasus dugaan netralitas Camat, Bawaslu tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut.

    “Meskipun telah direkomendasikan kepada BKN, bukti yang ada tidak memadai untuk menentukan siapa yang terlibat,” jelas dia.

    Iskardo menegaskan pentingnya keputusan KPU dalam menyikapi dugaan pelanggaran ini, sambil menantikan langkah selanjutnya dari pihak berwenang.

     

     

  • Surat suara Pilbup Bogor ditemukan di Gudang KPU Kabupaten Serang

    Surat suara Pilbup Bogor ditemukan di Gudang KPU Kabupaten Serang

    Serang (ANTARA) – Sebanyak 1.056 surat suara pemilihan bupati Bogor ditemukan berada di dalam kardus surat suara untuk pemilihan bupati Serang di Gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten.

    KPU Kabupaten Serang, Muhammad Nasehudin, di Serang, Selasa, mengatakan bahwa surat suara tersebut bukan tertukar melainkan surat suara pemilihan bupati daerah Bogor terkirim ke Kabupaten Serang.

    “Bukan tertukar, tapi yang benar adalah surat suara pemilihan bupati daerah lain yakni Bogor terkirim ke Serang,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa KPU telah melakukan penyortiran seluruh surat suara yang ada di Gudang KPU khawatir adanya jumlah tambahan yang terkirim dari daerah lain. Dan selanjutnya telah dibuat berita acara untuk diserahkan ke penyedia agar surat suara tersebut diganti.

    “Sementara untuk surat suara calon bupati Bogor sendiri telah diamankan di kantor KPU Kabupaten Serang,” katanya.

     

    Sementara itu, untuk pelipatan surat suara masih berlangsung dilakukan dan diharapkan hari ini dapat diselesaikan. Untuk jumlah surat suara yang dikirim telah sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) ditambah cadangan 25 persen dengan total 1.257.591 surat suara.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon, mengatakan tidak mengetahui secara pasti kenapa surat suara tersebut bisa terbawa ke KPU Kabupaten Serang.

     

    “Atas temuan tersebut maka di rekomendasikan untuk berkomunikasi dengan KPU provinsi dan RI serta dan menyimpan dengan baik surat suara yang tertukar tersebut,” katanya.

     

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Beredar Video Diduga Camat, Lurah, dan Kades di Tapsel Deklarasi Dukung Bobby Nasution Medan 5 November 2024

    Beredar Video Diduga Camat, Lurah, dan Kades di Tapsel Deklarasi Dukung Bobby Nasution Medan 5 November 2024

    Beredar Video Diduga Camat, Lurah, dan Kades di Tapsel Deklarasi Dukung Bobby Nasution
    Tim Redaksi
    TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com- 
    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara tengah menelusuri video yang berisi dugaan dukungan camat, lurah, dan kepala desa, terhadap calon gubernur Sumut nomor urut 1
    Bobby Nasution
    .
     
    Adapun deklarasi dukungan dilakukan di
    Kecamatan Sayurmatinggi
    , Tapsel.
     
     
    “Saat ini lagi dilakukan penelusuran oleh jajaran Bawaslu Tapsel,” ungkap Ketua Bawaslu Sumut Aswin Depari Lubis, lewat pesan singkat, Selasa (5/11/2024).
     
     
    Aswin mengatakan, jika orang-orang di dalam video itu terbukti camat, lurah, dan kepala desa, maka akan diberikan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
     
     
    “Kita nantikan dulu proses penelusuran yang dilakukan Bawaslu Tapsel,” kata dia.
    Sementara, Komisioner Bawaslu Tapsel, Vernando Aruan, mengatakan, pihaknya juga tengah menelusuri video tersebut.
    “Bawaslu Tapsel telah bekerja dan  melakukan penelusuran terkait video tersebut.” kata Vernando.
     
     
    Video berdurasi 36 detik itu diunggah akun Facebook Nasution Akhyar.
    Akun dengan jumlah pengikut 31.000 itu merupakan milik mantan Wali Kota Medan Akhyar Nasution.
    “Kalau memang ada aturan, ya Bawaslu bolehlah ini menjadi perhatian,”
    tulis Akhyar di keterangan video yang dia unggah.
    Dalam video itu, terlihat seorang pria yang diduga camat mengucapkan kalimat berisikan dukungan untuk Bobby dan Gus Irawan.
    Ucapan itu diikuti beberapa orang lainnya yang diduga kepala desa dan lurah di Kecamatan Sayurmatinggi.
    “Kami kepala desa dan lurah se-Kecamatan Sayurmatinggi, siap mendukung Bobby Nasution, nomor urut 01, untuk menjadi gubernur Sumatera Utara dan mendukung Gus Irawan Pasaribu, nomor urut 01, menjadi Bupati Tapanuli Selatan,”
    ucap mereka dalam video.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKPP kumpulkan 622 penyelenggara pemilu untuk wujudkan pilkada berintegritas

    DKPP kumpulkan 622 penyelenggara pemilu untuk wujudkan pilkada berintegritas

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumpulkan 622 penyelenggara pemilu dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jakarta pada 4–6 November 2024.

    Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan ratusan penyelenggara pemilu tersebut diundang untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) menjelang Pilkada Serentak 2024.

    “Dalam kesempatan ini, DKPP ingin semua penyelenggara pemilu memiliki frekuensi yang sama tentang pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas,” kata Heddy di Jakarta, Selasa.

    Penyelenggara pemilu yang diundang terdiri atas 17 ketua KPU tingkat provinsi, 17 ketua Bawaslu tingkat provinsi, 282 ketua KPU tingkat kabupaten/kota, dan 306 Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Semuanya berasal dari 17 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.

    Baca juga: DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    Kemudian, DKPP telah menerima sebanyak 581 aduan dugaan pelanggaran KEPP per 2 November 2024, sementara 17 provinsi yang mengikuti rakor ini menyumbang 307 aduan atau 52,76 persen dari seluruh aduan yang diterima DKPP.

    Sedangkan jumlah aduan yang diterima DKPP sepanjang 2024 juga telah melebihi jumlah keseluruhan aduan pada tahun sebelumnya yang tercatat 325 aduan.

    “Kebanyakan aduan yang diterima adalah tentang tahapan Pemilu 2024. Total ada 56 penyelenggara pemilu yang diberhentikan DKPP pada tahun ini,” ujarnya.

    Menurut Heddy, rakor ini memiliki relevansi dengan visi untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang berintegritas dan bermartabat.

    Baca juga: DKPP RI beri sanksi peringatan kepada tiga penyelenggara pemilu

    Ia berharap kegiatan ini dapat memicu serta memacu sense of ethic dan aspek profesionalitas dari 622 peserta rakor menjadi lebih baik.

    “Sehingga kami harapkan tingkat pelanggaran kode etik saat Pilkada 2024 dapat ditekan melalui Rakor Penyelenggara Pemilu ini,” tambah Heddy.

    Dalam Rakor Penyelenggara Pemilu ini, 622 peserta mendapatkan sejumlah materi dari narasumber yang kredibel, di antaranya ketua KPU RI, ketua Bawaslu RI, pejabat Kemendagri, Kapolda Metro Jaya, Panglima Kodam Jayakarta, dan anggota DKPP periode 2012–2017 Nur Hidayat Sardini.

    Sebelumnya, DKPP telah melaksanakan Rakor Penyelenggara Pemilu di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 24–26 Oktober 2024 yang dihadiri lebih dari 500 penyelenggara pemilu dari 21 provinsi di wilayah tengah dan timur Indonesia.

    “Dari pengalaman DKPP, jumlah aduan pelanggaran etik saat pilkada jauh lebih tinggi dibanding pemilu. Ini yang ingin kami tekan dengan mengadakan Rakor Penyelenggara Pemilu,” katanya.

    Baca juga: DKPP: Persoalan utama bukan kemampuan teknis, melainkan integritas
    Baca juga: DKPP periksa ketua-anggota Bawaslu Bengkulu soal penanganan laporan

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Majalengka gelar sosialisasi pengawasan Pilkada 2024  

    Bawaslu Majalengka gelar sosialisasi pengawasan Pilkada 2024  

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Bawaslu Majalengka gelar sosialisasi pengawasan Pilkada 2024  
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 November 2024 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Untuk menjaga netralitas dan keamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak , 27 Nopember 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka menggelar kegiatan sosialisasi bertema `Ayo Awasi, Majalengka Anteng (Aman, Netral, dan Tenang)` di Hotel Garden, Majalengka, Jum’at (1/11/2024) lalu.

    Acara yang dibuka Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, dihadiri perwakilan KPU Majalengka, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Panwascam se-Kabupaten Majalengka.

    Pj Dedi Supandi, mengatakan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini ASN sebagai pelayan masyarakat harus bisa menjaga kondusifitas dan harmonis selama proses Pilkada. 

    “Majalengka Anteng adalah upaya bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketenangan masyarakat,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Senin (4/11).

    Dedi menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada. ASN harus netral, tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon. Namun demikian, ASN tetap memiliki hak pilih dalam Pilkada 2024.

    “Bagi ASN yang melanggar aturan netralitas, hukuman disiplin telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman disiplin bagi ASN itu sudah jelas tertuang dalam aturan, ada ringan, sedang dan berat. Kalau berat itu bisa sampai pada pemecatan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Dedi menyoroti bahaya penyebaran berita hoaks di media sosial. Ia menginstruksikan agar ASN selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada publik.

    “Dalam menjaga stabilitas, kita juga harus berhati-hati terhadap berita hoaks. ASN harus berperan aktif dalam menangkal hoaks, jika ada keraguan, segera berkoordinasi dengan Diskominfo melalui program Majalengka Saberhoaks,” ujar Dedi 

    Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para ASN terkait pentingnya menjaga netralitas pada Pilkada tahun 2024.

    Dede Menyampaikan bahwa kehadiran ASN dalam kampanye bisa berpotensi melanggar aturan dan bawaslu telah beberapa kali menindaklanjuti informasi awal terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. 

    “Kami mengimbau agar ASN dan kepala desa tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon manapun. Kami telah melakukan beberapa penelusuran atas laporan dugaan ASN yang melanggar netralitas, dan ini akan kami tindaklanjuti sesuai aturan,” tegas Dede. 

    Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para peserta akan pentingnya netralitas dan partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Dengan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Bawaslu, masyarakat diharapkan merasakan atmosfer Pemilu yang aman, netral, dan tenang demi tercapainya Majalengka Anteng.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Diduga gunakan fasilitas negara, calon bupati Boyolali dilaporkan ke Bawaslu

    Diduga gunakan fasilitas negara, calon bupati Boyolali dilaporkan ke Bawaslu

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Diduga gunakan fasilitas negara, calon bupati Boyolali dilaporkan ke Bawaslu
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 17:24 WIB

    Elshinta.com – Calon Bupati Boyolali, Jawa Tengah nomor urut satu, Marsono, dilaporkan ke Bawaslu setempat atas dugaan penggunaan fasilitas negara untuk sosialisasi dan kampanye. 

    Selain  calon bupati nomer urut 01, Anang dan Basori Rahmat juga melaporkan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang Boyolali ber inisial SH. 

    Anang Sugianto warga Kecamatan Musuk dan Basori Rahmat warga Kecamatan Teras Boyolali datang ke Bawaslu untuk melaporkan dugaan pelanggaran ini, didampingi  kuasa hukumnya Agus Anton Surono, Kamis (31/10/2024) sore.

    Di Bawaslu, didampingi ke dua pelapor, Agus Anton Surono yang merupakan kuasa hukum mengatakan, ada dugaan paslon nomor urut 01 Marsono menggunakan fasilitas negara dalam melakukan sosialisasi kepada warga di wilayah Selo. 

    “Ada dugaan Pak Marsono menggunakan fasilitas negara saat melakukan sosialisasi dan kampanye. Dimana mereka calon bupati. Ini pelapor atas nama pribadi pendukung dari paslon nomer urut 02,” katanya, Kamis (31/10/2024).

    Agus mengutarakan, fasilitas yang digunakan adalah kendaraan dinas Pemkab Boyolali juga termasuk sopir yang merupakan seorang ASN dan ajudan dari Sekwan DPRD. Dari laporan itu, pihak pelapor memiliki bukti kuat berupa video.

    “Jadi mereka menggunakan fasilitas negara kendaraan dinas Pemkab juga ada sopir dan ajudan. Mereka membantu dalam kampanye nomer urut 01,” kata Agus Anton seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Jumat (1/11).

    Lebih lanjut Agus mengatakan, untuk seorang ASN RSUD Pandan Arang bagian kebidanan mereka melakukan sosialisasi melalui pesan singkat dengan anak buahnya serta pihak lain untuk mendukung salah satu Paslon yaitu nomer urut 01. 

    “Untuk bukti laporan kedua kami ada WA atau screen shoot WA serta saksi saksi dari para penerima dari beliau,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan, terkait  laporan warga tersebut, pihaknya  akan melakukan pengkajian lebih dahulu. “Laporan tersebut masih butuh waktu selama dua hari bagi pelapor untuk perbaikan,” kata dia.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Teluk Wondama lakukan sosialisasi pilkada dengan hiburan rakyat

    KPU Teluk Wondama lakukan sosialisasi pilkada dengan hiburan rakyat

    Wasior (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, melakukan sosialisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada warga dengan menggelar jalan sehat dan Hiburan Rakyat 27 Hari Menuju Pilkada Teluk Wondama.

    Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama Yustinus Rumabur di Wasior, Kamis (31/10), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya KPU untuk mengajak warga menyukseskan pilkada pada tanggal 27 November 2024.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat yang sudah memilik hak pilih untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas pada tanggal 27 November mendatang,” ujarnya.

    Melalui momen sosialisasi ini, pihaknya mengajak seluruh warga untuk memilih dengan cerdas dan tidak memilih karena uang.

    Melalui pilkada ini, kata dia, warga Teluk Wondama dapat memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan.

    Oleh karena itu, peserta Pilkada Teluk Wondama 2024, yakni pasangan Elysa Auri-Alex Marani (AMAN) dan pasangan Hendrik Mambor-Andarias Kayukatuy (HEMAT), diajak langsung ikut serta pada kegiatan tersebut.

    Ribuan warga kota Wasior dan sekitarnya ikut ambil bagian dalam acara tersebut.

    Jalan sehat mengambil start dari depan Taman Masasoya Topai Wasior menuju lapangan sepak bola SMAN 01 Wondama dimulai pukul 15.00 WIT.

    Meski di tengah panas terik, warga dari berbagai kalangan terlihat antusias mengikuti jalan sehat yang menyediakan undian berhadiah.

    Kegiatan dihadiri Pjs. Bupati Teluk Wondama Derek Ampner, anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama, Ketua Bawaslu Epianus Rawar, Ketua DPRD Sementara Sarah Silambi, serta perwakilan dari Polres dan Kodim Teluk Wondama.

    Hiburan rakyat dalam rangka 27 hari menuju Pilkada Teluk Wondama dimeriahkan sejumlah penyanyi lokal Papua seperti Dj. Sammy Manggorap dan penyanyi asal Ambon Fresly Nikijuluw. Ribuan orang tampak bergoyang hingga menjelang tengah malam.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dugaan Mobilisasi Kades di Jateng, DPR: Jika Ada Pelanggaran, Adukan!

    Dugaan Mobilisasi Kades di Jateng, DPR: Jika Ada Pelanggaran, Adukan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi perihal mobilisasi kepala desa atau kades di Jawa Tengah yang berkumpul di salah satu hotel mewah dan diduga untuk pemenangan salah satu pasangan calon di Pilkada Jateng 2024. 

    Dia menilai mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada regulasi atau aturannya, sehingga kini tinggal ditegakkan saja aturan tersebut.

    “Jadi kalau ada pihak atau salah satu kompetitor yang merasa bahwa ada kompetitor lain yang melakukan dianggap pelanggaran, ya diadukan saja. Kan kita ada Bawaslu, ada Gakkumdu,” pungkasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Politikus Golkar ini turut mengimbau agar Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bersikap independen dan objektif jika menangani suatu pelanggaran yang terjadi.

    “Saya mengimbau bahwa Bawaslu harus betul-betul imparsial, independen, objektif. Nah kalau memang ditemukan pelanggaran, ya dikash sanksi saja hukuman, karena sudah cukup lengkap kok,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia juga memandang bahwa keterlibatan dan peran masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak 2024 sangat penting.

    “Jadi ya masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga dia bisa jadi wasit, dia bisa membantu Bawaslu, bisa membantu penyelenggara pemilu, Gakkumdu,” katanya.

    Jika nantinya memang masyarakat menemukan hal-hal yang tidak adil, lanjut Doli, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengaduan.

    Dilansir dari Antara, sebelumnya pada Jumat 25 Oktober, Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa yang sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Mereka diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

    Adapun, para kepala desa itu mengaku bagian sari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Mereka mempunyai slogan “Satu Komando Bersama Sampai Akhir”.

    Sementara itu, pada Senin 28 Oktober, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya sedang mendalami dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

    “Kami lagi menunggu informasi dari Bawaslu Kota Semarang. Apakah ini termasuk dugaan tindak pemilihan, ataupun pelanggaran netralitas, ataupun bukan pelanggaran,” katanya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, dikutip dari Antara pada Rabu (30/10/2024).

  • Pilkada Serentak di depan mata, Bawaslu Jambi Gelar Rakor Gakkumdu

    Pilkada Serentak di depan mata, Bawaslu Jambi Gelar Rakor Gakkumdu

    Jambi, Gatra.com- Jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jambi menginisiasi Rapat Koordinasi bersama Sentra Gakkumdu. Rakor ini berlangsung Selasa (23/07) di Lantai 4 Mahligai 9 Tower di kawasan Telanaipura Kota Jambi.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman, Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, Kasi TPUL Kejati Jambi Boby H. Halomoan Sirait bersama jajaran Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi.

    Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Sentra Gakkumdu atas kinerja sudah bekerja dan ikut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. “Terima kasih atas dedikasi dan kinerja Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaraan dan ikut serta dalam menyukseskan Pemilu 2024,” kata Wein.

    Wein melanjutkan, Selain itu, ia juga berharap sinergitas yang sudah dibangun selama ini bisa dilanjutkan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024. “Agenda ke depan Sentra Gakkumdu adalah mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024, terutama dalam penanganan pelanggaran. Apa yang sudah terjalin dengan baik selama ini dapat diteruskan dalam tahapan Pemilihan ini,” ujarnya. 

    Ditempat sama, Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pertemuan ini adalah langkah awal dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024, semoga ke depan kolaborasi dan kerja sama ini terus terbangun.

    “Kolaborasi yang dibangun selama ini, dapat kita tingkatkan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024, dengan terus meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam menjalankan tugas yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu baik dalam Pemilu dan Pemilihan. Dan apa yang sudah kita lakukan selama ini harus kita publis ke masyarakat secara luas,” kata Dirreskrimum.

    Sementara itu, Kasi TPUL Kejati Jambi Boby H. Halomoan Sirait juga mengapresiasi kinerja Sentra Gakkumdu yang sudah dilakukan secara bersama-sama selama ini. “Ke depan dalam menghadapi pemilihan serentak ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan kerja sama yang sudah terjalin selama ini,” kata Boby.

    Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi juga ikut menyampaikan ucapan selamat hari Bhayangkara ke 78 dan hari bhakti adhyaksa ke 64. Dimana setelah acara Rakor selesai, dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng sebagai bentuk ucapan selamat atas hari ulang tahun untuk jajaran kepolisian dan kejaksaan. 

    23

  • Bawaslu Salatiga launching buku Kinerja SDM Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 

    Bawaslu Salatiga launching buku Kinerja SDM Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Bawaslu Salatiga launching buku Kinerja SDM Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 16:12 WIB

    Elshinta.com – Buku Kinerja SDM Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 yang dilauncing oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu  (26/10/2024) di  Kantor Bawaslu Kota Salatiga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. 

    Ketua Bawaslu Kota Salatiga Dayusman Junus mengatakan, dari launcing buku ini diharapkan buku bisa dipelajari dan menjadi bahan evaluasi bagi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). 

    “Buku yang ditulis oleh para Panwascam di Kota Salatiga ini diantaranya memuat tentang hasil-hasil pengawasan Panwascam Ad Hoc Pemilu 2024 lalu. Setelah jadi buku bisa jadi acuan bagi Panwascam dalam menyikapi pengawasan di Pilkada Serentak 2024 yang saat ini tengah berjalan,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Senin (28/10). 

    Dayusman menambahkan, buku Kinerja SDM Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 juga bisa jadi dokumen penting yang bisa dipelajari dan evaluasi bersama menyongsong Pemilu 2029 nantinya.

    “Harapanya nanti di Pemilu 2029 Panwascam yang bertugas bisa mempelajari dari buku ini,” kata Dayusman. 

    Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Salatiga Sri Sarwanti yang hadir dalam launcing buku mengapresiasi buku itu.

    “Buku ini sebagai bentuk literasi kepemiluan. Sangat luar biasa Panwascam bisa menulis tentang pengawasan kepemiluan ini,” ujarnya.

    Sumber : Radio Elshinta