Xcloud.id

Tag: Abhan

  • KPU Langkat distribusikan logistik Pilkada ke 23 kecamatan

    KPU Langkat distribusikan logistik Pilkada ke 23 kecamatan

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    KPU Langkat distribusikan logistik Pilkada ke 23 kecamatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 19:55 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mulai mendistribusikan logistik Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati-Wakil Bupati Langkat 2024 ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari Gedung Serba Guna Stabat, Kabupaten Langkat, Senin (25/11).

    Truk pengangkut logistik Pilkada dari Gedung Serba Guna Stabat dilepas oleh Ketua KPU Kabupaten Langkat, Dian Taufik Ramadhan dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Supriadi dan Kaplores Langkat AKBP David Triyo Prasojo dan unsur Forkopimda Kabupaten Langkat.

    Ketua KPU Kabupaten Langkat Dian Taufik Ramadhan mengatakan, pendistribusian logistik ke kecamatan dilakukan satu hari ini. Dengan prioritas kecamatan yang jaraknya paling jauh dari ibu kota kabupaten Langkat, serta kecamatan yang yang memiliki wilayah yang luas serta kecamatan yang memiliki wilayah kepulauan.

    “Kita melakukan pendistribusian  logistik Pilkada hari ini kotak suara, bilik suara, surat suara dan  logistik lainnya, ada 24 truk ke 14 kecamatan selanjutnya 9 truk hingga terkirim ke 23 kecamatan se Kabupaten Langkat, kami pastikan selesai seluruhnya hari ini,” ujar Dian seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (25/11). 

    Dian juga berharap seluruh kegiatan pendistribusian logistik Pemilu hingga ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS) berjalan lancar dan kondusif.

    Sementara itu Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menegaskan untuk pendistribusian logistik Pilkada ini, pihaknya melakukan pengawalan sampai ke tingkat kecamatan.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Supriadi mengatakan, kegiatan pendistribusian logistik Pilkada ini tetap dalam pengawasan melekat dari jajaran Panwaslih kecamatan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bawaslu DKI akan telusuri APK yang belum ditertibkan saat masa tenang

    Bawaslu DKI akan telusuri APK yang belum ditertibkan saat masa tenang

    Bawaslu Jakarta Utara akan melakukan penelusuran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta akan menelusuri alat peraga kampanye (APK) salah satu pasangan calon yang belum ditertibkan atau diturunkan saat masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

    APK yang belum diturunkan adalah milik paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang berada di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    “Kami tindaklanjuti, Bawaslu Jakarta Utara akan melakukan penelusuran,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Benny mengaku pihaknya telah melayangkan surat secara resmi kepada tiga paslon untuk menurunkan APK di masa tenang kampanye yang dimulai dari Minggu (24/11) sampai menjelang pemungutan suara pada Rabu (27/11). Ketiga paslon itu adalah RIDO dari nomor urut 01, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 02 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 03.

    Untuk mempercepat penurunan APK ini, Bawaslu DKI juga menggandeng Satpol PP DKI Jakarta selaku aparatur penegak perda.

    Berdasarkan rekapitulasi hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pilkada 2024, sudah ada 72.586 APK yang diturunkan petugas Satpol PP di seluruh wilayah sampai Senin ini.

    “Berdasarkan jenis APK, spanduk 26.874 lembar, baliho 5.685 lembar, umbul-umbul 1.329 lembar, bendera 4.702 lembar, pamflet/Stiker 15.381 lembar, poster 11.318 lembar dan lainnya 7.297 lembar,” papar Benny.

    Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha juga menegaskan bahwa APK harus sudah dibersihkan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 39 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    “Pada pasal 39 ayat 4 dijelaskan bahwa pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan oleh pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan/atau tim kampanye,” kata Munandar.

    Selain itu, dia mengingatkan kepada media massa, media elektronik, media online dan media sosial untuk tidak menyiarkan iklan, rekam jejak paslon atau bentuk lain. Tentunya yang dapat mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa tenang

    “Larangan itu dijelaskan dalam pasal 47 ayat 4 PKPU Nomor 13 Tahun 2024,” kata dia.

    Sementara itu, Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin, menyebutkan pihaknya akan terus melakukan penertiban hingga seluruh APK di Jakarta dapat diturunkan di masa tenang kampanye.

    “Masa tenang adalah masa tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang pemilihan umum. Sehingga, petugas akan dikerahkan untuk menurunkan APK dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol,” ujar Arifin.

    Arifin menegaskan penertiban ini dilakukan sebagai langkah menciptakan suasana yang tertib dan damai, serta memastikan warga Jakarta dapat menjalani proses pemilihan dengan nyaman.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Jamin Hak Pilih Napi untuk Coblos Cagub-Cawagub Jakarta Megapolitan 25 November 2024

    Pemprov Jamin Hak Pilih Napi untuk Coblos Cagub-Cawagub Jakarta Megapolitan 25 November 2024

    Pemprov Jamin Hak Pilih Napi untuk Coblos Cagub-Cawagub Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan narapidana mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara dalam
    Pilkada Jakarta
    2024.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan setiap narapidana dapat mencoblos gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    “Kemenkumham (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) sudah menyampaikan juga kesiapan untuk penghitungan suara di lapas dan rutan,” ujar Teguh saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
    Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Andika Dwi Prasetya memastikan, seluruh narapidana akan diberikan akses untuk memilih calon pemimpin Jakarta.
    “Seluruh narapidana yang memiliki hak yang ada di lapas rutan Jakarta diberikan akses untuk mengikuti pilkada sesuai dengan undang-undang,” ujar Andika.
    Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta menggelar pertemuan membahas soal finalisasi kesiapan
    Pilkada Jakarta 2024
    , Senin (25/11/2024).
    Selain Teguh dan Andika, pertemuan ini juga dihadiri Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar, dan Komisioner KPU Jakarta Fahmi Zikrillah.
    “Kami baru menggelar rapat untuk membahas finalisasi kesiapan Pilkada Jakarta. Kami nyatakan
    Insya Allah
    siap untuk pelaksanaan pilkada khususnya pemungutan suara dan perhitungan suara,” kata Teguh.
    Sebagai informasi, terdapat tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
    Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yakni Ridwan Kamil-Suswono.
    Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sementara, paslon nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.
    Masa kampanye Pilkada 2024 telah resmi berakhir pada 23 November 2024. Hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu Pamekasan Tangani 2 Temuan dan 3 Laporan Pelanggaran

    Bawaslu Pamekasan Tangani 2 Temuan dan 3 Laporan Pelanggaran

    Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan menangani dua temuan dan tiga laporan berbeda selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Rabu (25/9/2024) hingga Sabtu (23/11/2024) lalu.

    Temuan dan laporan tersebut seluruhnya melibatkan pasangan calon (paslon) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, bahkan satu laporan di antaranya ditangani Polres Pamekasan.

    “Selama masa kampanye, kami menemukan dua hal yang menjadi pelanggaran pilkada, yakni politik uang dan netralitas ASN. Termasuk juga tiga laporan berbeda, yakni politik uang, bagi-bagi sembako atau pasar murah, serta netralitas ASN,” kata Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Umbara Tirta Firdaus, Senin (25/11/2024).

    Lebih lanjut disampaikan, untuk kedua temuan tersebut dilayangkan bagi paslon KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA). “Temuan pertama kami menerima potongan video berdurasi 22 detik tentang dugaan money politics dan kita teruskan ke penyidik Polres Pamekasan,” ungkapnya.

    “Temuan kedua juga kami menemukan salah satu ASN (Aparatur Sipil Negara) aktif yang mendukung pasangan KHARISMA dalam debat pertama di Azana Style Hotel Madura. Bahkan ia duduk bersama pendukung paslon nomor 2, selanjutnya kita teruskan ke KASN,” imbuhnya.

    Untuk tiga laporan lainnya, menyangkut pelanggaran ketiga paslon di Pilkada Pamekasan. “Untuk laporan pertama seiring dengan beredarnya video calon bupati nomor urut 1 (Fattah Jasin) membagikan uang kepada warga, kedua laporan bagi-bagi sembako atau pasar murah oleh paslon nomor urut 3,” jelasnya.

    “Sementara untuk laporan ketiga, beredarnya foto ASN berpose tiga jari bersama calon bupati nomor urut 3, yakni Muhammad Baqir Aminatullah. Tapi tidak teregister karena syarat formil dan materil belum terpenuhi, dan kami masih melakukan penelusuran,” pungkasnya. [pin/but]

  • Banyak Laporan Politik Uang, HMI Cabang Polman Desak Gakkumdu Usut Tuntas

    Banyak Laporan Politik Uang, HMI Cabang Polman Desak Gakkumdu Usut Tuntas

    Pada Kamis, 21 November 2024, seorang warga Desa Anreapi, berinisial IM, bersama tim hukumnya melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Polman. Laporan ini disertai dengan barang bukti berupa foto amplop yang berisikan uang yang diduga berasal dari pasangan Assami.

    Dengan laporan tersebut, kini diklaim telah menambah barang bukti kasus politik uang, yang sebelumnya dilapor ke Bawalsu. Sebanyak dua video yang viral di masyarakat, menunjukkan dugaan transaksi politik uang juga telah disetor oleh pelapor sebelum IM.

    Ketua Bawaslu Polman, Harianto, mengonfirmasi bahwa laporan ini masih dalam tahap pendalaman. “Kami sedang menindaklanjuti laporan tersebut,” katanya usai apel pagi di Lapangan Pancasila.

    Sementara itu, pihak kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu juga segera bergerak, dengan Iptu Iwan Rusmana menyatakan bahwa laporan ini sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan dan diselidiki. “Kami akan mengkaji video-video ini lebih mendalam, meskipun identitas yang ada dalam video belum jelas,” jelasnya. Penyidik juga akan memeriksa pelapor dan saksi untuk memastikan keaslian dan kebenaran peristiwa yang terekam.

    Kasus ini menambah ketegangan dalam Pilkada Polman yang sebelumnya telah dilaporkan oleh warga bernama DAA. Pada 19 November 2024, laporan tersebut pertama kali diajukan ke Bawaslu dengan bukti video yang menunjukkan transaksi mencurigakan, di mana sejumlah uang dikeluarkan dari amplop.

    “Kami sudah masukkan laporan kepada Bawaslu tadi. Semoga bisa menjadi bahan tambahan Bawaslu untuk mengusut kasus politik uang di Polman,” kata IM didampingi tim hukumnya kepada wartawan, Kamis 21 November 2024. (*)

  • Jelang Pencoblosan, Bawaslu Cimahi Perketat Pengawasan di Masa Tenang

    Jelang Pencoblosan, Bawaslu Cimahi Perketat Pengawasan di Masa Tenang

     JABAR EKSPRES – Memasuki masa tenang jelang Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, mengingatkan pentingnya persiapan teknis dan pengawasan untuk menjaga kelancaran proses pemilu, khususnya di tengah potensi musim hujan.

    “Memasuki musim hujan, para petugas TPS harus memastikan lokasi TPS-nya aman dari potensi banjir untuk mengantisipasi kerusakan logistik,” ujar Fathir saat dikonfirmasi, Senin (25/11/24).

    Selain itu, Fathir menyoroti masih banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang belum ditertibkan di beberapa titik. Ia menekankan bahwa penertiban tersebut adalah tanggung jawab KPU dan Satpol PP sesuai dengan Peraturan KPU.

    BACA JUGA: Modus Baru Judi Daring Sasar Komunitas Motor

    “Masa tenang dimulai hari ini hingga H-1, dan saya berharap pihak KPU serta Satpol PP dapat segera menertibkan APK yang masih terpasang karena itu adalah tugas pokok mereka menurut peraturan PKPU,” jelasnya.

    Bawaslu Cimahi memfokuskan kesiapan 823 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mengawal tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Para PTPS diinstruksikan untuk memastikan tidak ada APK atau praktik politik uang di sekitar 200 meter dari TPS.

    “Tugas tim PTPS bukan hanya mengawasi, tetapi juga memastikan sekitar 200 meter dari TPS tidak ada lagi alat peraga kampanye (APK) dan praktik politik uang,” tegas Fathir.

    BACA JUGA: Berapa Gaji KPPS Pilkada 2024? Ini Daftar Lengkap Gaji PPK, PPS, dan Santunan Kecelakaan

    Ia juga menambahkan bahwa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah melakukan pengawasan sejak jauh hari, mencakup kegiatan kampanye hingga distribusi logistik pemilu.

    “Dari sebelum masa tenang, teman-teman Panwascam sudah melakukan pengawasan, mulai dari kegiatan kampanye hingga pendistribusian logistik dari TPS ke kelurahan,” pungkasnya. (Mong)

  • Ini Strategi Pencegahan TPS Rawan di Kabupaten Mojokerto

    Ini Strategi Pencegahan TPS Rawan di Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dari 26 variabel dan indikator potensi yang digunakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto terdapat empat indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, tujuh indikator yang banyak terjadi dan 15 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Dengan hasil tersebut Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan strategi pencegahan. Tujuan dari mitigasi tersebut agar pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Mojokerto berjalan lancar tanpa gangguan yang menghambat.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal mengatakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan strategi pencegahan diantaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait.

    “Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online,” ungkapnya, Senin (25/11/2024).

    Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan rekomendasi.

    “Berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU Kabupaten Mojokerto untuk menginstruksikan kepada jajaran PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan antisipasi kerawanan, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder,” katanya.

    Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet. Melaksanakan distribusi logistik Pilkada Serentak 2024 tepat waktu.

    “Distribusi logistik diharapkan sampai ke TPS pada H-1 secara tepat, baik dari segi jumlah, sasaran, kualitas, waktu, melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat,” tegasnya. [tin/aje]

  • Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan

    Penertiban alat peraga kampanye di simpang Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/11/2024) dini hari. ANTARA/Shabrina Zakaria

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor, Jawa Barat, mulai membersihkan alat peraga kampanye pada Minggu dini hari bersamaan dengan memasuki masa tenang menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu (27/11).

    Ketua KPU Kota Bogor M. Habibi Zaenal Arifin di Kota Bogor, Minggu, menyatakan per hari ini pukul 00.00 WIB masa kampanye di Kota Bogor sudah selesai sehingga tidak boleh ada lagi kampanye dalam bentuk apa pun, baik pada pasangan calon gubernur/wakil gubernur maupun pasangan calon wali kota/wakil wali kota.

    “Seluruh titik di Kota Bogor, termasuk di wilayah hingga ke pelosok, kami bersihkan dari alat peraga kampanye, bukan lagi ditertibkan, bersama-sama KPU, bawaslu setempat, dan unsur pemerintah daerah,” katanya.

    Habibi mengimbau seluruh pasangan calon kepala daerah agar tidak lagi melaksanakan kampanye, baik dengan turun ke masyarakat, lewat alat peraga kampanye, maupun melalui media sosial.

    “Mohon menahan diri. Cukup kampanye di dua bulan kemarin. Mudah-mudahan masyarakat cukup efektif dalam menerima visi dan misi pasangan calon,” ujarnya.

    Penjabat (Pj.) Wali Kota Bogor Hery Antasari mengerahkan dinas terkait untuk membantu KPU, bawaslu setempar, hingga tim pemenangan pasangan calon untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye.

    “Biasanya masih banyak sisa APK yang belum dibersihkan. Ketika itu nanti terkumpul, kami akan kelola sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan para LO paslon dan KPU bagaimana sebaiknya,” jelasnya.

    Hery menegaskan bahwa pembersihan alat peraga kampanye di berbagai titik seperti di angkutan kota, tiang listrik, pagar, hingga tembok yang ditempeli stiker.

    “Sebagai kota yang sebelumnya tertib dan bersih, mari kembalikan ke tertib dan bersih juga,” ucapnya.

    Ketua Bawaslu Kota Bogor Herdiyatna mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan hingga masa tenang, termasuk membantu membersihkan alat peraga kampanye bersama tim pemenangan pasangan calon Pilkada 2024.

    “Kalau ada yang membandel bicara potensi pelanggaran, tidak menutup kemungkinan kami tindak secara regulatif,” kata Herdiyatna.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu DKI ingatkan pengawas tak tinggalkan TPS saat hitung suara

    Bawaslu DKI ingatkan pengawas tak tinggalkan TPS saat hitung suara

    Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha saat menghadiri kegiatan \”Apel Siaga Patroli Pengawasan Politik Uang pada masa Tenang\” di Jakarta, Minggu (24/11/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Bawaslu DKI ingatkan pengawas tak tinggalkan TPS saat hitung suara
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 18:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI mengingatkan para pengawas tidak boleh meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS) saat proses hitung suara pada 27 November 2024.

    “Pastikan saat perhitungan suara tidak ada pengawas yang keluar dari TPS. Karena bisa jadi ketika ada  masalah surat suara sah atau tidak, yang pertama ditanya adalah pengawas TPS,” kata Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha di Jakarta, Minggu.

    Kalaupun pengawas ingin ke luar misalnya ingin ke kamar kecil, maka bisa dilakukan sebelum perhitungan suara dimulai. Pada hari pungut suara, sambung dia, para pengawas harus berada di TPS saat proses hitung suara dimulai hingga selesai.

    “Saat perhitungan dimulai sampai selesai, dia stand by mendampingi seluruh proses perhitungan suara sehingga hasilnya sah atau tidak bisa kita pastikan,” ujar Munandar.

    Kerja pengawas, sambung dia, belum selesai setelah perhitungan suara selesai di TPS, melainkan rekapitulasi perhitungan berjenjang dan logistik pemilu bergeser ke tingkat kelurahan atau kecamatan.

    “Pastikan seluruh hasil yang ada di TPS berbasis dari hasil rekapitulasi berjenjang, sehingga kita bisa pastikan nanti siapapun yang akan terpilih adalah pilihan warga Jakarta yang legitimasi, tidak ada kecurangan di satu TPS pun,” ujar Munandar.

    Dia kemudian menginstruksikan seluruh jajaran pengawas termasuk di tingkat kelurahan, kecamatan, untuk memperbaharui (update) seluruh perkembangan di TPS setiap jam, dimulai pukul 06.00 WIB.

    “Pastikan dalam proses pungut dan hitung, dilakukan konsolidasi dengan seluruh pengawas TPS (PTPS) kita, tidak boleh ada kesalahan dalam pungut hitung kita,” kata dia.

    Adapun dalam Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI mencatat jumlah pengawas di TPS sebanyak 14.835 orang, lalu pengawas pemilu tingkat kelurahan sebanyak 267 orang, pengawas tingkat kecamatan, sebanyak 132 orang, anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 28 orang dan Bawaslu provinsi 7 orang.

    “Pastikan seluruh pengawas TPS, mata dan telinga kita dalam pengawasan pada masa tenang di wilayahnya masing-masing,” ucap Munandar.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu Surabaya Siap Pelototi Praktik Pelanggaran Pilkada

    Bawaslu Surabaya Siap Pelototi Praktik Pelanggaran Pilkada

    Surabaya (beritajatim.com) – Bawaslu Surabaya menggelar apel kesiapan anggota untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak, Minggu (24/11).

    Empat ribu lebih anggota badan adhoc ini khusus disiapkan, untuk tugas patroli pengawasan. Sejak tahapan Pilkada masa tenang, pemungutan suara, sampai tahap penghitungan suara selesai.

    Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen mengatakan, apel hari ini diikuti seluruh anggota Bawaslu mulai tingkat TPS kelurahan, kecamatan dan kota.

    “Pesan kita yang ingin kita sampaikan ke mereka adalah untuk supaya lebih berkoordinasi ya. Dari mulai jajaran pengawas TPS ke pengawas kelurahan dan kr pengawasan kecamatan. Begitu juga pengawas kecamatan kepada Bawaslu Kota Surabaya,” kata Novli usai melaksanakan apel, di Jatim Internasional Expo, Surabaya pada Minggu hari ini.

    Selain koordinasi yang intensif, Novli bilang, kalau setiap anggota Bawaslu Surabaya juga mengemban tugas patroli pengawasan. Di mana, mereka akan mobile (keliling) mengawasi lokasi – lokasi atau momen rawan terjadinya pelanggaran ketika Pilkada.

    “Patroli pengawasan ini bertujuan meminimalisir potensi pelanggaran. Yang mungkin terjadi pada saat masa tenang, pada saat pemungutan, maupun penghitungan suara di wilayah kerjanya masing-masing. Termasuk praktik money politic,” ucap dia.

    Money politic bukan hanya berbentuk uang tetapi juga meteri lain, lanjut Novli. Kita (Bawaslu) turut menyoroti pihak pihak yang mengacau, termasuk aktivitas praktek ilegal; yang berbenturan dengan hukum pemilu.

    “Kami sudah memberi Bimtek (bimbingan teknis) pembekalan kepada mereka, kami sangat optimis mereka semua telah memahami regulasi aturan main di dalam proses Pilkada ini,” pungkas dia. [ama/but]