Xcloud.id

Tag: Abdullah Azwar Anas

  • Tiba di Banyuwangi, Presiden Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah

    Tiba di Banyuwangi, Presiden Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Selasa (30/4/2024). Jokowi tiba di Bandara Banyuwangi menggunakan pesawat kepresidenan.

    Kehadiran Jokowi disambut Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudoyono, yang didampingi PJ Gubernur Jatim Ardhy Karyono, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Danlanud Abdurahaman Saleh Malang Marsma TNI Firman Wirayuda.

    Turut mendampingi Jokowi, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

    Sejumlah sambutan lain menyapa orang nomor satu di Indonesia itu. Presiden Jokowi tampak disambut meriah alunan hadrah.

    Agenda Presiden Jokowi ke Banyuwangi dalam rangka Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat yang digelar di GOR Tawang Alun Banyuwangi.

    Kunjungan Jokowi ke Banyuwangi kali ini dalam rangka penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah kepada 5000 penerima.

    “Agenda Presiden menyerahkan secara simbolis Sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah kepada 5.000 penerima yang dipusatkan di GOR Tawang Alun, Banyuwangi,” kata Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono,

    Total sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 sertifikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 KK. Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil program redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan (SK Biru) 2023.

    Hingga April 2024, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sebanyak 33. 553 sertifikat tanah elektronik dan 34.929 buku tanah elektronik. (rin/ian)

  • Pemerintah Rekrut CASN Talenta Digital dari Kalangan Fresh Graduate

    Pemerintah Rekrut CASN Talenta Digital dari Kalangan Fresh Graduate

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik.

    Menurutnya, arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.

    “Jadi seluruh CASN ini adalah talenta digital yang harus punya basic knowledge terkait digitalisasi. Harapannya CASN yang direkrut nanti bisa melanjutkan digital leadership,” katanya, Selasa (30/4/2024).

    Anas menyebutkan, digital bukan hanya tentang teknologi saja. Namun juga berkaitan dengan kepemimpinan digital (digital leadership). Talenta digital yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni talenta digital sebagai pengguna dan sebagai pengelola. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital ini. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.

    Anas menambahkan, talenta-talenta digital yang direkrut melalui pengadaan CASN nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. “Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” kata Anas. [ian]

  • Tahun 2024, Pemerintah Siapkan 1,28 Juta Formasi ASN

    Tahun 2024, Pemerintah Siapkan 1,28 Juta Formasi ASN

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024, yaitu sebesar 1,28 juta formasi yang telah ditetapkan sebagai tahap awal untuk pemenuhan total kebutuhan 2,3 juta ASN. Saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

    Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pendaftaran bisa dimulai segera setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian/input rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

    “Kementerian PANRB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan K/L dan Pemda. Kami harap K/L dan Pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,” ujar Azwar Anas, Selasa (30/4/2024).

    Dia mengungkapkan, ada sebagian K/L dan Pemda yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. “BKN sudah berkoordinasi. Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat, dan pendaftaran CASN dapat segera dimulai,” papar Anas.

    Formasi CASN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. [ian]

  • Menpan RB: ASN Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Menpan RB: ASN Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pelayanan publik wajib Work From Office (WFO) atau kerja dari kantor 100 persen mulai hari ini, Selasa (16/4/2024). Para ASN di bidang tersebut dilarang Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah.

    “Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetaap diterapkan optimal sebesar 100 persen,” ujar Azwar melalui keterangan tertulis.

    Untuk ASN di instansi terkait administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan dibolehkan WFH 50 persen. Untuk penerapannya diatur instansi masing-masing.

    “Untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” demikian pernyataan Anas.

    Ketentuan ini, kata Anas, disusun sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Kemudian dituangkap dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024, ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian.

    “Untuk pelayanan yang langsung ke publik akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan selalu ekselen dalam segala situasi,” kata Anas.

    Selanjutnya, Anas menjelaskan instansi pelayanan publik yang terkena kewajiban WFO 100 persen seperti bidang kesehatan, penanganan bencana, logistik, energi, pos, transportasi dan distribusi, keamanan dan ketertiban, konstruksi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, serta utilitas dasar.

    Sedangkan instansi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH 50 persen seperti kesekretariatan, keprotokolan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

    “Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, ang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi,” kata dia.

    Pemerintah sebelumnya menetapkan ASN dibolehkan untuk WFH maksimal 100 persen pada 16-17 April 2024. Ketentuan ini untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus balik.

    “Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ungkap Anas. [beq]

  • Open House, Momen Bupati Banyuwangi Minta Maaf ke Warga

    Open House, Momen Bupati Banyuwangi Minta Maaf ke Warga

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar open house di momen Idulfitri 1445 H. Acara digelar di kediaman istri Abdullah Azwar Anas tersebut di Dusun/ Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari.

    Kegiatan itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar dan beberapa warga dari daerah lain. Pada momen itu, Bupati Ipuk menyempatkan untuk meminta maaf kepada semua yang hadir dan tak terkecuali masyarakat Banyuwangi.

    “Selamat Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (13/4/2024).

    Bahkan, kata Ipuk, kegiatan silaturahmi bersama ini pun tak pernah terlewat setiap kali lebaran. Termasuk, ada momen di mana warga mampu bertukar pikiran tentang Banyuwangi.

    “Tadi juga sempat bertukar pikiran mengenai Banyuwangi ke depan. Ramai warga seperti ini membuat suasana lebaran sangat terasa,” ujar Ipuk.

    Seperti yang terucap dari Mardiyah (24). Salah seorang warga asal Kecamatan Sempu itu mengaku bangga dan berterima kasih atas kebijakan Banyuwangi tentang program Banyuwangi Cerdas (PBC).

    “Terimakasih karena sudah sedikit banyak mengubah kesejahteraan hidup keluarga saya. Program PBC membantu saya dan teman-teman lain yang kurang beruntung untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan menggapai cita-cita,” ungkap Mardiyah.

    Sebenarnya, program Banyuwangi Cerdas telah berlangsung sejak 2013. Dari program itu, ribuan anak muda Banyuwangi dari golongan ekonomi kurang mampu menerima manfaat program tersebut.

    “Setiap bulannya dapat uang saku Rp1 juta, itu sudah cukup bagi saya untuk biaya hidup di perantauan,” ucap Mardiyah yang sedang berkuliah di UIN KHAS Jember.

    Begitu juga Achmad Ichsan Maulana. Dia merupakan lulusan santri Bustanul Makmur Genteng.
    Ichsan yang datang dengan rombongan itu mengaku sangat senang bisa bertemu Bupati Ipuk bersama keluarga. “Senang rasanya bisa bertemu Bu Ipuk,” ujarnya. [rin/suf]

  • ASN Boleh WFH Tanggal 16-17 April 2024

    ASN Boleh WFH Tanggal 16-17 April 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.

    “Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen” tegas Anas, Sabtu (13/04).

    Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.

    Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

    “Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ujar Anas.

    Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

    “Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” papar Anas.

    Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.

    “Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujar Anas.

    Anas juga telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut. “Terima kasih atas masukan dari Polri dan Kementerian Perhubungan,“ ujarnya.

    Menteri Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. “Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujar Anas.

    Menteri Anas meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran. “Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah. Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran,” tegasnya. [hen/but]

  • Pemkab Blitar Raih PPD Terbaik III dan Percepatan Penurunan Stunting

    Pemkab Blitar Raih PPD Terbaik III dan Percepatan Penurunan Stunting

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rini Syarifah menerima piagam penghargaan sebagai Terbaik III Kategori Kabupaten Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 dan Penghargaan Peringkat III Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam rangka Percepatan penurunan stunting terintegrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Raihan Peringkat III PPD 2024 ini merupakan yang perdana bagi Kabupaten Blitar sejak Anugerah PPD digelar.

    Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Pj. Guberbur Adhy Karyono saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Hotel Shangri-La Surabaya pada Rabu (3/4/2024).

    Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menyampaikan bahwa Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

    Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah.

    “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung inovasi daerah di Kabupaten Blitar,” ujar Bupati Blitar, Rini Syarifah.

    Lebih lanjut Bupati perempuan pertama di Kabupaten Blitar ini menyampaikan, penghargaan ini sebagai motivasi pemerintah untuk lebih berinovasi dalam percepatan pembangunan SDM dan infrastruktur demi mewujudkan pembangunan daerah yang selaras, efektif dan efisien melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam Ajang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

    Sementara itu terkait stunting, Bupati Blitar optimis, angka prevalensi stunting di Kabupaten Blitar akan terus mengalami penurunan sehingga target 8,6 persen pada tahun 2024 bisa tercapai atau bahkan bisa terlampaui. Sehingga perlu kerja keras dan kerja bareng semua pihak.

    Di tempat yang sama, Pj.Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengungkapkan, Fokus RPJPD dan RKPD Jatim masih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, percepatan penurunan angka kemiskinan dengan target tahun 2025 sudah berada di bawah 10 persen. Selain itu juga membahas terkait peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi publik modern yang memadai.

    Ditegaskannya untuk mencapai semua target tersebut, kuncinya adalah data yang terintegrasi mulai dari pemerintah pusat sampai kabupaten/kota. Untuk itu, Musrenbang ini digelar untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan tersebut.

    “Penyusunan RPJPD ini telah disesuaikan dengan RPJPN dengan memfokuskan pada arah pembangunan yang berdampak bagi masyarakat serta digitalisasi pelayanan,” ujarnya.

    Sebagai catatan bahwa, sesuai jadwal, RKPD 2025 akan ditetapkan pada akhir Bulan Juni 2024, sedangkan RPJPD 2025-2045 akan ditetapkan pada awal Bulan Agustus 2024.

    Sementara itu, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Sehingga saat ini keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya.

    “Saya mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada,” tegasnya.

    Diungkapakan pula, transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini diharapkan hanya satu aplikasi namun bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat. [owi/beq]

  • Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur, di Ballroom Hotel Shangri La Surabaya. Musrenbang ini dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

    Pada Musrenbang ini, Mentri PANRB menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Jadi tidak boleh terjebak dalam teknokratis kesibukan birokrasi namun tidak membawa dampak untuk rakyat.

    Proses musrenbang harus dihayati dan diterapkan dengan benar agar membawa dampak yang baik. Lalu tidak boleh terjebak dalam tumpukan kertas dan laporan serta harus dapat bergerak lincah mengintegrasikan berbagai layanan digital karena zaman sudah berubah. Urusan kenegaraan dan birokrasi harus lebih mudah diselesaikan.

    Lebih lanjut, Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, maka diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome. Artinya, bukan lagi seberapa besar dana yang akan dihabiskan, namun seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan.

    “Maka dari itu, core value ASN BERAKHLAK harus sering ditampilkan agar ASN memiliki core yang sama,” tambahnya.

    Menanggapi arahan Menteri PANRB, Pj Wali Kota Kediri menuturkan dengan terciptanya reformasi birokrasi yang baik dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Maka dari itu, arahan dari Menteri PANRB ini penting untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

    “Perencanaan pembangunan untuk setahun maupun 20 tahun ke depan inilah yang menentukan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan agar dihitung matang-matang dalam menyusun perencanaan pembangunan,” imbuhnya.

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Provinsi Jawa Timur

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri pada Musrenbang ini juga memberikan arahan. Komjen Pol. Tomsi Tohir menyampaikan bahwa esensi pembangunan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan publik.

    Di samping itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diharapkan dapat tepat waktu, berkesinambungan dan tersinkronisasi antar dokumennya.

    “Lalu yang tidak kalah pentingnya, harus mengutamakan capaian outcome, konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPD, serta menghindari konflik kepentingan dan mitigasi potensi korupsi dalam penyusunan dokumen perencanaan,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu pula, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi kawasan timur Indonesia.

    Terdapat pelabuhan tanjung perak yang melayani 21 rute dan 39 rute tol laut, sehingga hampir 80 persen logistik di 20 provinsi di Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.

    Musrenbang ini juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

    Seluruh pemangku kepentingan terkait yang terdiri dari unsur DPRD Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jawa Timur. [nm/aje]

  • Bupati Ipuk: Banyuwangi Butuh Bantuan Ikawangi

    Bupati Ipuk: Banyuwangi Butuh Bantuan Ikawangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar acara buka puasa bersama dengan puluhan warga yang tergabung dalam Ikatan Warga Banyuwangi (Ikawangi) Jakarta. Ada pesan penting saat momen pertemuan pemimpin Banyuwangi tersebut dengan para diaspora di Ibu Kota.

    Salah satu pesannya adalah mengenai kampung halaman. Ya, Bupati Ipuk secara tidak langsung mengajak para warga Banyuwangi yang di luar kota untuk turut membangun daerah asal.

    “Banyuwangi sangat membutuhkan kontribusi bapak ibu sekalian. Kita bersinergi bersama untuk membangun kampung halaman,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat silaturahmi dan berbuka bersama di Rumah Dinas Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kompleks Widya Candra, Jakarta.

    Banyuwangi, kata Ipuk, saat ini tengah berupaya untuk terus berkembang. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

    “Alhamdulillah, pada 2023 kemarin, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan di Banyuwangi tersisa 7,34 persen. Ini terendah dalam sejarah Banyuwangi,” terangnya.

    Di samping itu, lanjut Ipuk, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun juga menunjukkan progres yang terus naik. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi 2023 yang terus pulih dan meningkat hingga 5,03 persen di atas pertumbuhan ekonomi Jatim.

    “Perekonomian Banyuwangi yang diukur dari PDRB di tahun 2023 juga meningkat mencapai Rp 101,297 triliun,” jelasnya.

    Sejauh ini, kata Ipuk, kontribusi Ikawangi dan para tokohnya cukup baik untuk Banyuwangi. Di antaranya, turut membangun Bumi Blambangan dan mengenalkan segala potensi di dalamnya termasuk pariwisata.

    “Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Arief Yahya saat jadi menteri dulu, banyak sekali membantu,” terangnya.

    Arief Yahya sebagai pembina Ikawangi menyampaikan apresiasi atas pertumbuhan Banyuwangi. Sejak kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas hingga Ipuk Fiestiandani, pembangunan di Banyuwangi semakin pesat dan inovatif. “Ini perlu untuk terus didorong bersama,” ungkapnya.

    Acara yang berlangsung gayeng itu, dihadiri puluhan warga Banyuwangi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Selain Menpan RB yang menjadi tuan rumah, juga ada Arief Yahya (Menteri Pariwisata RI 2014-2019), Bambang Sugiyono (sesepuh Ikawangi), Komjen Pol Susno Duadji (Kabareskrim RI 2008-2009) dan sejumlah nama lainnya.

    Terakhir, Pemkab Banyuwangi turut mengundang seluruh keluarga besar Ikawangi se-dunia untuk hadir dalam Festival Diaspora yang dihelat pada 13 April mendatang. [rin/beq]

  • Kandidat Calon Bupati Banyuwangi Mulai Bermunculan

    Kandidat Calon Bupati Banyuwangi Mulai Bermunculan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) agenda pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi akan berlangsung November 2024 mendatang. Pelaksanaannya serentak se Indonesia begitu juga agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Secara hitungan waktu, pelaksanaan tinggal 8 bulan ke depan. Mepetnya waktu, kini banyak kandidat calon mulai bermunculan.

    1. Yusuf Widyatmoko

    Di Banyuwangi sejumlah nama kandidat mulai muncul meramaikan bursa calon bupati mendatang. Misal, Yusuf Widyatmoko yang merupakan Wakil Bupati Banyuwangi dua periode berpasangan dengan Abdullah Azwar Anas.

    Yusuf nantinya digadang bakal maju melalui jalur independen. Niatnya maju, sudah tersebar luas di sejumlah wilayah Banyuwangi melalui pamflet dan selebaran.

    2. Sumail Abdullah

    Nama lainnya adalah Sumail Abdullah yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Tahun ini, pada Pileg lalu dirinya juga mendapat dukungan cukup banyak di daerah pemilihan Jawa Timur 3.

    Meski demikian, Sumail Abdullah harus berhitung ulang jika dirinya akan maju di kontestasi politik pemilihan Bupati Banyuwangi. Pasalnya, jika dirinya terpilih kembali menjadi wakil rakyat di DPR RI, maka dirinya harus memenuhi mekanisme pencalonan.

    Belum lagi, pelantikan DPR RI rencananya bakal dilaksanakan Oktober mendatang. Namun demikian, tidak mustahil jika Sumail Abdullah bakal tetap maju.

    3. Ahmad Munib Syafa’at

    Nama ini tidak asing bagi masyarakat Banyuwangi pada umumnya. Pasalnya, dia merupakan sosok sebagai anggota DPRD Banyuwangi termasuk politisi PKB.

    Selain itu di kalangan pondok, dirinya terkenal sebagai pengasuh Ponpes Darussalam Blokagung, Tegalsari. Bahkan, sosoknya memiliki jaringan kuat di akar rumput.

    4. Ali Ruchi

    Nama satu ini memang muncul baru-baru ini. Ali Ruchi berangkat dari kalangan birokrat.

    Namun, sebenarnya niatnya maju menjadi calon bupati Banyuwangi sejak 4 tahun lalu saat Pilbup 2020.

    Posisinya di pemerintahan Banyuwangi menempati sejumlah posisi di kantor dinas. Di antaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan sejumlah dinas lainnya.

    Kini, dirinya mantap maju menjadi salah satu kandidat calon Bupati Banyuwangi setelah mendapat sejumlah dukungan. Berangkat dari restu orang tua hingga dukungan sejumlah komunitas dan warga.

    5. Ratna Ani Lestari

    Ratna Ani Lestari pernah menjabat menjadi Bupati Banyuwangi pada periode 2005 – 2010 silam. Sehingga dirinya juga tak asing di kalangan masyarakat Bumi Blambangan.

    Kini, setelah sekian lama menghilang, nama Ratna Ani Lestari kembali muncul menghangatkan kandidat calon Bupati Banyuwangi. Bahkan dalam beberapa informasi, dirinya siap comeback memimpin Bumi Blambangan.

    6. Ipuk Fiestiandani

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sebagai petahana masih mungkin akan maju ke pencalonan bupati berikutnya. Kans itu cukup kuat, apalagi dirinya masih menjabat satu periode.

    Bupati Ipuk yang pada pilkada 2020 lalu didukung oleh PDI Perjuangan dan sejumlah partai pendukung lainnya itu berhasil menang. Ipuk yang berpasangan dengan Sugirah, berhasil mengalahkan pasangan Yusuf Widyatmoko dan Gus Rizza.

    Masih patut ditunggu siapa saja kandidat calon Bupati Banyuwangi yang akan maju di Pilkada mendatang. Hasilnya, mereka akan menjadi pemimpin baru untuk warga di Bumi Blambangan 5 tahun ke depan. [rin/beq]