Xcloud.id

Tag: Abdullah Azwar Anas

  • Menpan RB selama 100 hari kerja prioritaskan penataan kementerian baru

    Menpan RB selama 100 hari kerja prioritaskan penataan kementerian baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menargetkan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan penataan kementerian yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Keuangan, kami akan menata, bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kami menata sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian yang baru dibentuk tadi,” kata dia, usai serah terima jabatan di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, mereka telah menyusun Peraturan Menpan RB yang mengatur penataan sejumlah kementerian baru tersebut. Peraturan tersebut telah disusun saat Menpan RB sebelum dia, Abdullah Azwar Anas, masih menjabat.

    Baca juga: MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas

    “Anas kemarin sebelum akhir masa jabatan sudah bekerja keras selama empat bulan untuk menyiapkan itu (Peraturan Menpan RB),” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan, mereka sedang menunggu Peraturan Presiden mengenai transisi kementerian/lembaga terbit.

    “Karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih, dan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap sumber daya manusianya dan penganggarannya,” ujarnya.

    Baca juga: Khofifah: Menteri Kabinet Merah Putih siap berikan pengabdian terbaik

    Selain itu, dia menargetkan selama 100 hari ke depan dapat melakukan rilis beta INA Digital hingga menyelesaikan transformasi sumber daya manusia.

    “Kan kami baru juga keluar Undang-Undang Nomor 20 (Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN). PP-nya (Peraturan Pemerintahnya) juga kami masih menunggu untuk ditandatangani, dan di situ banyak transformasi sumber daya manusia yang sudah kami persiapkan, dan itu juga tentunya akan kami secara step by step (langkah demi langkah) untuk kami kerjakan,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan bahwa dirinya telah membagi tugas dengan Wakil Menpan RB, Purwadi Arianto.

    “Saya akan meminta Wamen untuk fokus memastikan semua transformasi, terutama untuk kebijakan layanan publik nanti bisa dikerjakan dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2024

  • MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas

    MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengaku bangga diberikan estafet untuk melanjutkan kerja menteri sebelumnya, Abdullah Azwar Anas.

    “Banyak yang sudah dilakukan oleh beliau yang menjadi fondasi terhadap transformasi birokrasi kita, termasuk bagaimana membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” kata Rini usai melakukan serah terima jabatan di Kantor KemenPANRB, Jakarta, Senin.

    Selain itu, mantan Sekretaris KemenPANRB tersebut mengatakan bahwa transformasi sumber daya manusia, pengurangan proses bisnis, dan kolaborasi dengan instansi lain yang dilaksanakan oleh Anas akan dilanjutkan oleh dirinya.

    “Tentunya kami juga masih banyak pekerjaan yang harus kami perbaiki dalam melaksanakan transformasi birokrasi,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, dia turut berterima kasih terhadap kinerja Anas selama sekitar dua tahun memimpin KemenPANRB.

    Sementara itu, Wakil MenPANRB Purwadi Arianto mengucapkan terima kasih karena telah disambut secara hangat, sederhana, dan khidmat oleh jajaran KemenPANRB.

    “Saya siap mendukung Menteri ke depan untuk menjalankan transformasi reformasi birokrasi yang dijalankan. Semoga nanti harapannya ke depan kami bisa menjadi lebih solid, dan melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” kata Purwadi.

    Merespons pernyataan Rini dan Purwadi, Anas mengucapkan selamat kepada mereka untuk memimpin KemenPANRB.

    “Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting kantor ini akan bisa tereksekusi dengan baik karena Rini adalah orang dalam,” kata Anas.
    Baca juga: Perjalanan karier Rini Widyantini, jadi birokrat sejak era 1990-an
    Baca juga: Menteri-Menteri perempuan di Kabinet Merah Putih
    Baca juga: Rini Widyantini, Menteri PANRB yang mengawali karier dari PNS
     

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • MenPAN-RB Setujui Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim

    MenPAN-RB Setujui Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan gaji dan tunjangan hakim segera naik. Hal ini ini menyusul sejumlah protes dari solidaritas hakim akibat gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahu lamanya atau sejak 2012.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya telah meneken persetujuan kenaikan tunjangan hakim.

    “Mudah-mudahan soal gaji hakim, sudah saya taken (persetujuan kenaikan tunjangan),” ujar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

    Anas mengatakan, dirinya sempat dihubungi banyak pihak untuk penyelesaian persoalan ini. Padahal, menurutnya kenaikan gaji hakim ini bukan sekedar masalah persetujuannya, tetapi juga perhitungan Kementerian Keuangan.

    “Saya ditelponin malam, mulai Sabtu atau Minggu. Waduh, kan ini bukan soal hanya tanda tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    “Tapi kemarin sudah kami kirimkan Pak. Saya ditelponin Mensesneg (Pratikno) terus, jadi alhamdulillah sudah selesai terkait gaji hakim,” sambungnya.

    Saat ditanya lebih lanjut tentang persetujuan tersebut, Anas menjelaskan persetujuan yang ia maksud ialah untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan hakim.

    “Tunjangan, ada beberapa formula, agak panjang kalau kita jelasin. Yang pasti, beberapa skema sudah kita setujui,” kata Anas, ditemui usai acara.

    Anas belum dapat memastikan berapa kisaran kenaikannya. Namun ia memastikan, formulanya sesuai dengan harapan Mahkamah Agung. Dokumen berisikan berisikan formula itu pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

    “Ini sedang diproses di Setneg, bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM. Ini akan segera dipercepat,” tegasnya.

    Sebagai tambahan informasi, Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

    Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

    Adapun gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

    Disebutkan, hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

    Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:

    a. tunjangan istri/suami sebesar 10%

    b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

    Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

    Sedangkan untuk rentang gaji hakim sendiri, untuk hakim dengan masa kerja 0-1 tahun gajinya berada pada rentang Rp 2.064.000 s.d 2.875.200. Sedangkan untuk yang paling senior, yakni masa kerja 32 tahun, rentang gajinya mencapai Rp 3.929.700 s.d 4.978.000. Namun perlu diingat, besaran gaji ini belum termasuk tunjangan.

    Simak: Video: Pakai Pita Putih, Para Hakim Ngadu ke DPR Gaji Tak Naik 12 Tahun

    (shc/hns)

  • MenPAN-RB Setujui Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim

    Menpan-RB Bocorkan Skema Gaji Tunggal PNS, Tukin Tetap Ada!

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan perkembangan rencana penerapan sistem gaji tunggal atau single salary Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Anas mengatakan, pemerintah akan tetap memberlakukan penerapan tunjangan kinerja (tukin) dalam skema penggajian ASN.

    “Single salary kan soal sumber, tapi tunjangan kinerja itu tetap akan kita berlakukan,” kata Anas kepada wartawan ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, (3/10/2024) kemarin.

    Anas menilai, skema tukin tetap diperlukan untuk mengukur kinerja PNS agar yang bekerja dan tidak bekerja gajinya tidak sama. Oleh karena itu penerapan skema gaji tunggal masih dirumuskan.

    “Karena nanti antara yang kerja dengan nggak kerja, ke depan tunjangannya jangan sama. Ini kalau kerja (dan) nggak kerja salary-nya sama kan repot. (Jadi) rumusannya diluruskan,” ujar dia.

    Mengutip laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), gaji tunggal atau single salary adalah skema penggajian tunggal. Lewat skema baru ini, PNS akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan dari beberapa komponen.

    Komponen yang terdapat dalam gaji tunggal atau single salary ini adalah unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). Dalam menentukan besaran gaji tunggal ini, ada sistem grading yang memeringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

    Masing-masing grading akan dibagi menjadi beberapa langkah (step) dengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan begitu, PNS yang memiliki jabatan yang sama berkemungkinan mendapatkan gaji yang berbeda tergantung pada penilaian harga jabatan yang dinilai dari beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

    Tunjangan kinerja PNS dengan skema single salary akan dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja, Sementara tunjangan kemahalan dibayarkan berdasarkan dengan tingkat kemahalan sesuai indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS.

    Lihat juga Video ‘Surat Edaran untuk ASN Pelaku Judi Online’:

    (aid/ara)

  • Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Perintah Jokowi

    Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Perintah Jokowi

    Jakarta –

    Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara terus dimatangkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan rencana tersebut.

    Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pemindahan ASN ke IKN, yakni dengan by name by address. Dia bilang pemindahan bisa dilakukan saat ada arahan dari Jokowi.

    “Kami menunggu arahan Presiden, tapi Kementerian PANRB telah melakukan skenario by name by address berdasarkan unit setingkat eselon satu, berdasarkan kementerian semua itu sudah disiapkan. Jadi, begitu diperintahkan dapat segera diproses,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Jakarta, (13/9/2024).

    Saat ini sudah ada 560 unit yang siap dihuni ASN. Setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar. Di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.

    Selain itu, ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Huniannya pun menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

    Anas menyebut pegawai ASN dapat berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat kantor sebab lokasinya yang dekat.

    “Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

    Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

    “Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja,” kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

    (das/das)

  • 560 Unit Siap Huni, ASN Tak Perlu Sharing Tempat Tinggal

    560 Unit Siap Huni, ASN Tak Perlu Sharing Tempat Tinggal

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan sebanyak 560 unit sudah siap dihuni untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas ke Ibu Kota Nusantara (IKN. Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan hunian ASN usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.

    Pria yang akrab disapa Anas menilai hunian yang ditujukan bagi ASN sangat nyaman untuk ditinggali. Dengan adanya fasilitas tempat tinggal tersebut, dia berharap dapat mendukung kinerja ASN yang akan bertugas di IKN.

    Dia menjelaskan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), bagi ASN yang sudah berkeluarga tidak perlu unit sharing lagi.

    “Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya untuk ASN dan sudah diputuskan Presiden satu keluarga satu unit tidak lagi sharing,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

    Dia menyebut saat ini sudah ada 560 unit yang siap huni. Setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar. Di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.

    Selain itu, ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Huniannya pun menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

    Anas menyebut pegawai ASN dapat berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat kantor sebab lokasinya yang dekat.

    “Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN,” imbuhnya.

    Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang disiapkan sebanyak 47 tower hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.

    (das/das)

  • Kantor Kemenko di IKN Rampung Bulan Depan, ASN Mulai Ngantor di IKN Oktober

    Kantor Kemenko di IKN Rampung Bulan Depan, ASN Mulai Ngantor di IKN Oktober

    Jakarta –

    Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kian dekat. Sebanyak 47 tower rumah susun yang menjadi hunian ASN ditargetkan selesai paling cepat akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025.

    Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan saat ini sudah ada 12 tower hunian ASN yang siap dihuni oleh ASN. Dia menyebut pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap.

    “Ya bertahap mudah-mudahan akhir tahun 2024 atau awal 2025 bisa selesai (47 tower hunian ASN),” kata Danis kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

    Selain hunian, pihaknya juga terus mengebut pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Rata-rata progres pembangunannya sudah mencapai 80%.

    Pihaknya menargetkan sekitar Oktober kantor pemerintah tersebut telah rampung. Hal ini berarti ASN dapat mulai bekerja bulan depan.

    “Sekitar Oktober (kantor Kemenko) selesai. (ASN mulai) bisa (bekerja),” jelas Danis.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

    Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

    “Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja,” kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

    (das/das)

  • Rekomendasi Rakernas V PDIP: Galang Kekuatan Rakyat Menangkan Pilkada 2024

    Rekomendasi Rakernas V PDIP: Galang Kekuatan Rakyat Menangkan Pilkada 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Menghadapi Pilkada Serentak 2024, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) sepakat untuk segera melakukan kerja pemenangan. Seluruh jajaran Tiga Pilar Partai diminta untuk segera bergerak menentukan pasangan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang diusung.

    Rekomendasi Rakernas V itu dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani, dalam acara penutupan Rakernas V itu. Puan menyampaikan masalah itu yang dimuat dalam poin ke 10 rekomendasi Rakernas terkait Pilkada 2024.

    Puan menyampaikan, Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran tiga pilar Partai dari jajaran di tingkat pusat dan daerah agar semakin solid dalam pemenangan Pilkada 2024.

    “Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk semakin solid bergerak memenangkan Pilkada serentak,” kata Puan Maharani.

    Ketua DPR RI ini juga menyampaikan, bahwa Rakernas V Partai meminta kepada seluruh jajaran PDIP untuk mempersiapkan pasangan calon terbaik yang akan dimajukan di Pilkada.

    Selain itu, Rakernas Partai mendorong agar menyiapkan seluruh strategi pemenangan dengan melibatkan kekuatan rakyat.

    “Mempersiapkan pasangan calon terbaik serta strategi pemenangan pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong Partai,” tegas Puan.

    Sebagai informasi, Rakernas V PDI Perjuangan dilaksanakan dalam rangka menyikapi kemerosotan demokrasi pada Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan yang akan datang, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis memenangkan Pilkada 2024, serta merumuskan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut.

    Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Puan membacakan rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai dihadapan 4.858 peserta dari fungsionaris Partai di tingkat pusat hingga daerah.

    Acara itu dilaksanakan di arena Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

    Turut menyaksikan pembacaan rekomendasi ekternal Rakernas V Partai, yakni Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta jajaran DPP PDIP.

    Mantan Capres 2024, Ganjar Pranowo serta sederet menteri dari PDIP, di antaranya Mensos Tri Rismaharini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri PPPA Bintang Puspayoga. [tok/aje]

  • Bertemu Ikawangi Jakarta, Bupati Banyuwangi dapat Kode Penting Jelang Pilkada

    Bertemu Ikawangi Jakarta, Bupati Banyuwangi dapat Kode Penting Jelang Pilkada

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri pertemuan tahunan Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Jakarta Raya di Padi Sport Center, Kabupaten Tangerang.

    Saat itu, ada ratusan warga Banyuwangi dari berbagai penjuru kordinator wilayah dan kelompok masyarakat. Mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Tangerang Raya, hingga Cilegon-Merak-Serang (Cimerang).

    Selain itu, ada tokoh pula yang hadir. Salah satunya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Pariwisata 2014-2019 Arief Yahya, Bambang Sugiyono (sesepuh Ikawangi), Komjen Pol Susno Duadji (Kabareskrim RI 2008-2009), dan beberapa tokoh lainnya.

    Momen itu menjadi hangat saat Ketua Ikawangi Pusat Mayjen (Purn) Rusdi Maksum memberikan kode penting kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Kode itu berisi amanat untuk menjaga tanah kelahiran.

    “Ada satu pesan dari para sesepuh Ikawangi. Jika ingin Ikawangi ini keren, maka Banyuwangi harus keren. Oleh karena itu, saya titip ke ibu bupati agar Banyuwangi bisa tetap dijaga “keren”,” ungkapnya.

    Kode lainnya, juga terlontar dari salah satu sesepuh Ikawangi ini. Apalagi, saat ini mendekati Pilkada Banyuwangi yang akan digelar November mendatang.

    Rusdi mengatakan, Banyuwangi telah keren. Banyak prestasi yang telah ditorehkan. Seperti halnya ditetapkan sebagai kabupaten terinovatif, kabupaten berkinerja terbaik dan sebagainya.

    “Ini harus dipertahankan. Agar kita sebagai orang Banyuwangi yang tinggal di luar bisa semakin lantang mengaku sebagai orang Banyuwangi,” terangnya.

    Pernyataan itu menjadi masukan penting bagi Bupati Ipuk. Hal itu, menjadi ajakan positif di tengah prestasi yang diraih Banyuwangi. Menurut Ipuk, semua itu merupakan hasil kerja keras bersama.

    “Transformasi Banyuwangi ini, dengan seluruh prestasinya, adalah berkat kerja bersama-sama. Termasuk teman-teman Ikawangi,” tegasnya.

    Ipuk juga tak berfikir jumawa, pasalnya, untuk meningkatkan keberhasilan itu perlu semua pihak ikut mendukung. Termasuk Ikawangi juga harus turut mengambil peran itu.

    “Ada banyak [Ikawangi] yang sukses. Ini bisa menjadi stimulan dan penyemangat, utamanya bagi anak-anak muda di Banyuwangi untuk berprestasi pula,” pintanya.

    Ipuk juga berharap Ikawangi bisa menjadi inkubator bagi warga Banyuwangi untuk menumbuhkan jejaring ekonomi baru. Dari Banyuwangi ke berbagai kota dan negara tempat rantau. “Ayo kita tingkatkan pengembangan ekonomi asli Banyuwangi dengan daerah-daerah lain,” pungkasnya. [rin/suf]

  • Presiden Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi Terbanyak se-Indonesia

    Presiden Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi Terbanyak se-Indonesia

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja dalam agenda penyerahan sertipikat tanah bagi warga di Banyuwangi. Jumlahnya sebanyak 10.300 lembar sertipikat elektronik.

    Penyerahan sertipikat elektronik tersebut berlangsung di Gelanggang Olahraga (GOR) Tawangalun, Banyuwangi. Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri ATR/ BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, beserta sejumlah tokoh dari Jawa Timur dan Banyuwangi.

    Menurut Jokowi, sertifikat elektronik yang diserahkan kepada masyarakat di Banyuwangi tersebut jumlahnya terbesar se Indonesia. Lahan yang mendapat sertipikat merupakan bekas lahan hutan dan juga lahan hak guna usaha (HGU).

    “Redistribusi tanah yang paling besar di Indonesia ya di Banyuwangi ini. Ada yang bekas lahan hutan, ada yang bekas HGU semua sudah diserahkan ke bapak-ibu,” ungkap Presiden RI Joko Widodo, Selasa (30/4/2024).

    Presiden Jokowi juga menyampaikan mengenai silsilah singkat mengenai lahan warga tersebut. Menurutnya, warga belum memegang sertipikat tersebut sejak 1938 atau sekitar 85 tahun.

    “Sekarang sudah pegang semua. Kalau sekarang tidak pegang ini, kalau terjadi sengketa pasti kalah. Lha wong nggak pegang ini (sertipikat), mau apa?,” terangnya.

    Jokowi juga menyebut, sesuai pengalaman saat kunjungan kerja ke daerah banyak terjadi sengketa tanah. Kondisi itu akibat dampak dari warga yang belum mendapat sertipikat.

    “Setelah saya cek ke BPN benar, dari 126 juta lahan, baru 46 juta laham yang pegang sertipikat, sisanya masih 80 juta seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Selain itu, kata Jokowi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mampu mencetak 500 ribu sertipikat setahun. Kondisi itu membuat masalah makin rumit, karena warga akan membutuhkan waktu yang lebih lama bisa mencapai 160 tahun.

    “Sehingga saya perintah ke BPN dengan segala cara apapun, setahun harus bisa lebih 10 juta sertipikat. Apalagi sekarang sertipikat elektronik, sekarang cepat banget ini, dengan digitalisasi semakin cepat,” katanya.

    Tahun ini, kata Jokowi, Menteri ATR/ BPN berjanji akan menyelesaikan sisa 126 juta lahan.

    “Kalau enggak meleset-meleset tahun ini paling tidak tahun depan. Presiden baru nanti yang ngurusi sisanya. Paling tinggal sisa sedikit, paling sisa sekitar 3-6 juta saja. Rampung tahun depan,” pungkasnya. (rin/ian)