Xcloud.id

Tag: Abdullah Azwar Anas

  • Bupati Ipuk Ajak Warga Ikawangi Perkuat Solidaritas Bangun Banyuwangi

    Bupati Ipuk Ajak Warga Ikawangi Perkuat Solidaritas Bangun Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri kegiatan Halal Bihalal Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Pusat di Gedung Djuang 45, Kabupaten Bekasi, Minggu (27/4/2025). Dalam kesempatan tersebut, Ipuk mengajak seluruh anggota Ikawangi untuk memperkuat soliditas dalam membangun kampung halaman.

    Halal bihalal Ikawangi Pusat merupakan acara tahunan yang selalu berlangsung meriah. Sejumlah tokoh nasional berdarah Banyuwangi juga hadir, seperti Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2022-2024 Abdullah Azwar Anas, Menteri Pariwisata 2014-2019 Arief Yahya, sesepuh Ikawangi Bambang Sugiyono, Komjen Pol Susno Duadji (Kabareskrim RI 2008-2009), dan beberapa tokoh lainnya.

    Kemeriahan acara semakin terasa dengan berbagai tampilan seni tradisi Banyuwangi seperti tari gandrung, jaran goyang, jaranan butho, hingga kuntulan. Aneka kuliner khas Banyuwangi seperti rujak soto, pecel rawon, dan berbagai kudapan juga disajikan kepada para pengunjung.

    Ipuk menyampaikan pentingnya kebersamaan seluruh komponen dalam membangun daerah di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. “Mungkin ini rezeki saya. Di periode pertama ada Covid 19, di periode kedua ini ada efisiensi anggaran dan ekonomi global yang tidak menentu. Untuk bisa mengatasi ini semua, tidak lain harus jalin solidaritas,” ujarnya.

    Menurut Ipuk, solidaritas dengan kampung halaman dapat diwujudkan dengan berbagai cara, termasuk mempromosikan Banyuwangi di daerah perantauan. “Terima kasih telah menjadi influencer untuk mempromosikan Banyuwangi dengan penuh kebanggaan,” ungkap Ipuk di hadapan ratusan warga Banyuwangi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya.

    Ipuk juga menegaskan bahwa dengan filosofi Ikawangi “seduluran selawase”, warga Banyuwangi mampu membawa nama harum daerahnya di seluruh Indonesia. “DNA masyarakat Banyuwangi ini adalah kreativitas. Jadi, saat tinggal dimanapun, pasti mereka bisa hidup dan mengambil peran,” ungkapnya.

    Perwakilan sesepuh Ikawangi, Arief Yahya, menambahkan bahwa solidaritas dan kekompakan antara warga Banyuwangi di perantauan dengan pemerintah daerah akan membawa dampak positif. “Jika Banyuwangi semakin maju dan keren, kami yang di sini akan semakin bangga. Berbagai capaian dan prestasi yang diraih Banyuwangi adalah kebanggaan bagi warga Banyuwangi dimanapun,” ungkap Arief Yahya.

    Arief juga menambahkan bahwa Pemkab Banyuwangi menjadi daerah dengan kinerja terbaik berdasarkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri. [alr/beq]

  • PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih tahun 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Pelaksanaan pembekalan berlangsung secara hybrid, yang dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih ini. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Para kepala dari PDIP yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati mengikuti secara hybrid.

    Adapun para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring di antaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike. Mereka muncul di layar utama dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas PDIP.

    Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai Malin dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Seriabudi membacakan Pancasila.

    Sementara, Wakil Wali kota Tangerang Hamaryono berkesempatan membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut.

    Dalam sambutan pembukaan acara, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.

    “Saya melapor ke beliau yang sedang umrah di Arab Saudi. Hari ini Ibu Mega akan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto.

    Dia menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP Partai ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

    “Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” jelasnya.

    “Sehingga seluruh pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” sambung dia.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan walau presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dipilih rakyat untuk menjabat 5 tahun ke depan.

    “Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” ujar Hasto.

    Selain itu, Hasto menyebut pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.

    Dalam kesempatan itu, Djarot menyampaikan bahwa pembekalan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDIP. Di mana, mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024.

    142 kepala daerah dari PDIP itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur ASN dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang dan akademisi 2 orang.

    “Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi. Sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDIP, berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka,” tambah Djarot.

    “Di PDIP, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi misi sendiri. Kalau siapkan sendiri, cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang tekankan populisme dan elektoral,” tegasnya.

    Djarot menambahkan pembekalan para kepala daerah ini akan diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDIP diantaranya mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

    Ia pun menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. Apalagi, dirinya menyadari bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara berat dan berdarah-darah karena berbagai tekanan.

    “Dalam Pilkada 2024, kita menang di tingkat provinsi 22 persen tahun 2024 kemarin, kita menang sebesar 32 persen luar biasa sedangkan untuk kepala daerah yang kedua kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 kita menang 37 persen. tahun 2024 kita menang 47 persen jadi peningkatan 10 persen,” ucap Djarot.

    Mantan Gubernur Jakarta ini pun memohon kepada seluruh kepala daerah yang terpilih untuk benar- benar menyatu dengan rakyat.

    Dia juga mengingatkan jabatan kepala daerah hanya alat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan mengatasi jurang kaya dan miskin serta mengeluarkan kebijakan pro rakyat miskin.

    “Yakinkan kalau memang betul-betul bersatu dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi dan keamanan untuk rakyat, Insyaallah rakyat akan bersama kita,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ditunda Lagi! Rencana Pemindahan ASN ke IKN Tak Jadi Januari 2025, Apa Alasannya?

    Ditunda Lagi! Rencana Pemindahan ASN ke IKN Tak Jadi Januari 2025, Apa Alasannya?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Januari 2025, kembali ditunda.

    Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Windyantini dalam surat edaran bernomor B/380/M.SM.01.00/2025 tertanggal 24 Januari 2025, rencana pemindahan ASN ke IKN belum dapat dilaksanakan.

    “Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian,” tulis Rini.

    Penyebab Penundaan Pemindahan

    Dalam surat tersebut, Rini menyatakan bahwa beberapa penyebab belum bisa dilakukannya pemindahan ASN ke IKN adalah karena penataan organisasi dan tata kerja sebagian lembaga dan kabinet masih dalam tahap konsolidasi internal.

    Selain itu, ketersediaan gedung perkantoran dan hunian bagi para ASN di IKN hingga akhir 2024 masih dalam tahap penyesuaian, termasuk dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga pada masa pemerintahan baru dibandingkan sebelumnya.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN belum dapat dilaksanakan,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

    Maju-Mundur Pemindahan ASN ke IKN

    Penundaan pemindahan ASN ke IKN saat ini bukan untuk yang pertama kalinya. Menpan RB sebelumnya, Abdullah Azwar Anas, memastikan ASN akan pindah ke IKN pada Juli 2024. Akan tetapi, rencana itu diundur menjadi bulan September 2024 karena permintaan pemerintah.

    Kemudian, rencana pemindahan pada bulan September 2024 kembali diundur dengan alasan kantor yang masih dalam tahap penyempurnaan.

    Terakhir pada bulan Oktober 2024, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden RI saat itu, Jokowi, memerintahkan ASN untuk pindah ke IKN pada bulan Januari 2025. Rencana itu kembali ditunda.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bocoran Skema Baru buat Tampung Honorer yang Tak Lolos PPPK

    Bocoran Skema Baru buat Tampung Honorer yang Tak Lolos PPPK

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu atau part time. Skema ini disiapkan sebagai alternatif untuk membantu menyelesaikan penataan pegawai non ASN alias honorer di tahun ini.

    Adapun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menyepakati bahwa honorer akan dihapus, selambat-lambatnya hingga Desember 2024. Honorer yang lulus seleksi PPPK 2024 akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Sementara yang tidak lulus seleksi, disiapkan mekanisme untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu atau part time.

    Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan penataan sebanyak 1,7 juta pegawai honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun ada satu kendalanya, pada seleksi kali ini kursi yang diusulkan instansi pemerintah hanya sekitar 1 juta. Dengan demikian ada gap sekitar 700 ribu lagi.

    “Nah kepada para non-ASN yang terdata tadi tapi tidak ada formasinya. Nanti kita akan masukkan ke dalam mekanisme paruh waktu. Kalau memang tidak ada formasinya, tapi dia masuk data ASN, maka dia akan kita masukkan ke dalam paruh waktu,” kata Rini, ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2024).

    Lalu, sebetulnya apa yang dimaksud PPPK Paruh Waktu?

    Istilah PPPK Paruh Waktu pertama kali disinggung oleh Abdullah Azwar Anas yang kala itu menjabat Menteri PANRB. Anas mengatakan masih didiskusikan dengan Komisi II dalam Rancangan Undang-Undang (RUU).

    “Bagi pegawai non ASN yang lulus seleksi diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi, akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu,” kata Anas dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (13/3/2024) lalu.

    PPPK Paruh Waktu sendiri merupakan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang memiliki jam kerja lebih fleksibel dibandingkan dengan pegawai penuh waktu. PPPK Paruh Waktu sendiri masuk ke dalam jajaran pegawai ASN.

    Berdasarkan berkas DPR berjudul ‘Opsi PPK Paruh Waktu untuk Mengatasi Honorer di Indonesia’, disebutkan bahwa seorang PPPK paruh waktu hanya bekerja selama 4 jam per harinya, sedangkan yang bekerja penuh waktu selama 8 jam.

    Sedangkan untuk gaji PPPK part time, sebelumnya Anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR Guspardi Gaus menyebut pemerintah belum membahas topik itu lebih lanjut.

    Meski begitu, yang dapat dipastikan adalah gaji PPPK part time lebih kecil dibanding saat menjadi tenaga honorer yang berkisar antara Rp 2,07-5,61 juta per bulan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

    “Namanya paruh waktu itu kan dia tidak wajib berada di kantor seharian sama dengan PNS atau PPPK full time. Gajinya tentu disesuaikan dengan tugas, bidang dan wewenang yang diembankan kepada yang bersangkutan. Nggak mungkin lah (gajinya) sama orang cuma kerja 2 jam dengan orang yang kerja 8 jam, kan nggak,” kata Guspardi saat dihubungi detikcom, Senin (10/7/2023).

    Bisa Diangkat Jadi PPPK Full Time

    Di sisi lain, PPPK Paruh Waktu disebut dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu jika sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menpan-RB.

    Anas menyebut pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK Penuh Waktu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Jika ada daerah belum siap, maka ditempatkan sementara waktu untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu atau part time.

    “Jadi 100% diterima. Cuma bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di Paruh Waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di Penuh Waktu. Jadi baik paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP,” ujar Anas, pada Maret 2024.

    (acd/acd)

  • Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) Nusantara lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

    Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

    Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

    Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

    “Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

    Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali pemerintah memundurkan jadwal kepindahan ASN ke IKN. Terakhir, Menteri PANRB di era Presiden ke-7 Jokowi, Abdullah Azwar Anas, mengaku diperintahkan Jokowi untuk memindahkan ASN pada Januari 2025.

    “Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN,” kata Anas awal Oktober 2023.

    Salah satu alasan utama kepindahan ASN mundur adalah penyempurnaan ekosistem dari kantor hingga hunian.

    Pemindahan itu molor dari target sebelumnya, yakni pada September 2024, tetapi ternyata hingga Oktober tak juga terealisasi.

    Rencana awalnya, pemerintahan Jokowi menargetkan ASN pindah ke IKN pada Juli 2024 atau sebelum upacara HUT RI perdana di Nusantara.

    Target waktu itupun mundur ke September 2024, meleset lagi jadi Januari 2025 kemudian kini menjadi April 2025.

    (rzr/pta)

  • Cabup Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Nyoblos Bareng Suami di Karangdoro

    Cabup Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Nyoblos Bareng Suami di Karangdoro

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Calon Bupati Banyuwangi nomor urut 02, Ipuk Fiestiandani, menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari. Ipuk datang ke TPS bersama suaminya Abdullah Azwar Anas beserta keluarganya.

    Ipuk datang menggunakan hak pilihnya sekitar pukul 07.30 WIB. Bupati petahana ini tampak berpakaian sederhana bernuansa putih dan merah.

    Iringan doa dan shalawat membersamai saat Ipuk Fiestiandani menuju ke TPS dengan berjalan kaki. Tak lupa, dia memohon doa restu dari suami, ibu tercinta, serta warga sekitar.

    “Sebelum berangkat kami dan keluarga berdoa bersama dan meminta doa dari orang tua,” kata Ipuk, Rabu (27/11/2024).

    Usai nyoblos, Ipuk bersama keluarga juga menyempatkan diri untuk nyekar ke makam Muhammad Musayyidi. Makam itu merupakan peristirahatan terakhir ayahanda suaminya yang terletak tidak jauh dari TPS.

    “Kami tidak menargetkan berapa hasil perolehan suara Pilkada kali ini. Terima kasih yang mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama masa kampanye,” terangnya.

    Istri Abdullah Azwar Anas itu berjanji, jika ditakdirkan terpilih kembali, dia akan terus mengembangkan program-program yang sudah berjalan dengan baik seperti Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), UMKM Naik Kelas, serta sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan.

    “Doa dan ikhtiar sudah dilakukan, Pilkada harus berjalan penuh kegembiraan. Jangan sampai perbedaan pilihan merusak persatuan kita. Mari kita tetap menjaga jalinan silaturahmi,” pungkas Ipuk. (rin/but)

     

  • Cerita Hasto Kristiyanto soal PDIP Sampai Korbankan Kader di Sumut demi Bobby Nasution, Ternyata…

    Cerita Hasto Kristiyanto soal PDIP Sampai Korbankan Kader di Sumut demi Bobby Nasution, Ternyata…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya cukup kecewa dengan kader partai yang telah dibesarkan, namun kemudian berkhianat karena ambisi berlebihan.

    Kader PDIP yang disinggung Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tidak lain adalah menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

    Hasto menyebut, PDIP sampai menyokolahkan Bobby Nasution agar terlihat pantas menjadi kepala daerah. Namun, ia menyebut Bobby justru kini mengkhianati pihak yang membesarkannya.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam Forum Demokrasi bertajuk ‘Selamatkan Demokrasi di Sumatera Utara’ yang digelar di Kota Medan, dilansir jawapos, Minggu (17/11).

    “Ketika mau menjadi calon, Bobby Nasution ini saya sekolahkan ke Banyuwangi, yakni kepada Abdullah Azwar Anas,” kata Hasto.

    Hasto mengaku, pihaknya saat itu harus mengorbankan salah seorang kader partai di Sumut. Namun belakangan, Bobby Nasution dinilai punya ambisi berlebihan.

    “Namun, kami pikir karena beliau menantu presiden, ia merasa itu sudah merupakan karunia luar biasa. Tapi ternyata keinginannya banyak sekali. Maka saya sampaikan, kita tidak bisa bersama lagi,” tegas Hasto.

    Ia menyebut, Bobby tidak memiliki kesetiaan sama sekali dan lebih suka berpindah-pindah partai politik. Sebab, Bobby yang sebelumnya merupakan kader PDIP berlabuh ke Partai Golkar, lalu saat ini pindah ke Gerindra.

    Hasto mengungkapkan, berbagai kerusakan demokrasi terjadi di Pilkada Sumut. Namun, ia justru mengapresiasi sikap Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi yang memiliki kesabaran tinggi. Ia menilai, Edy menunjukkan sikap yang kesatria karena membuktikan sikap infanteri.

  • Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga Nasional 17 November 2024

    Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga Nasional 17 November 2024

    Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komandan Korps Marinir (
    Dankormar
    ) Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi menyebut Presiden Prabowo Subianto merestui Korps Marinir dipimpin oleh perwira tinggi (Pati) bintang tiga, yakni Letnan Jenderal (Letjen).
    Ia pun berharap Presiden Prabowo dapat mengumumkan hal tersebut secara resmi pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korps Marinir dalam waktu dekat.
    “Beliau punya keinginan menyampaikan ke saya secara pribadi, ‘
    Dankormar di tanggal tahun tersebut undang saya, saya akan hadir’.
    Dan sekaligus kami kunci dengan dialog tadi itu seandainya Bapak Presiden besok hadir sekaligus meresmikan Korps Marinir dipimpin oleh letnan jenderal atau bintang tiga, ini merupakan kado terindah buat Korps Marinir di hari ulang tahunnya,” kata Endi dalam sesi wawancara yang dikutip dari YouTube TNI Angkatan Laut (AL), Minggu (17/11/2024).
    Kendati demikian, Endi mengaku belum bisa mengumumkan tanggal pasti puncak perayaan HUT ke-79 Marinir.
    Sementara itu, Presiden Prabowo beserta rombongannya masih berada di luar negeri dalam lawatannya sejak minggu lalu.
    Lawatan itu dijadwalkan selesai pada 23 November 2024.
    Namun, Endi mengungkapkan bahwa marinir sudah menyiapkan rencana puncak perayaan HUT ke-79 akan diisi dengan berbagai pertunjukan dari
    defile
    dan demonstrasi prajurit “Hantu Laut”.
    Kemudian juga ada penampilan parade alat utama sistem senjata (alutsista).
    “Defile
    sudah kita siapkan seluruhnya. Kita siapkan yang terbaik, termasuk mungkin nanti ada sajian demonstrasi ketangkasan prajurit (juga) kita sudah siapkan,” terang Endi.
    Sebagai informasi, hingga kini, Korps Marinir TNI AL dikomandoi oleh perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal TNI atau bintang dua.
    Diketahui, dalam organisasi Korps Marinir TNI AL, penamaan pangkat menggunakan istilah seperti TNI AD.
    Proses kenaikan pangkat Dankormar TNI AL sudah dikawal Markas Besar (Mabes) TNI sejak awal tahun.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI ketika itu, Mayjen R Nugraha Gumilar mengatakan, berkas kenaikan pangkat Dankormar masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
    “(Berkas) Dankormar sudah di Setneg,” kata Nugraha melalui pesan tertulis, Kamis (18/1/2024).
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga diketahui beraudiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) saat itu, Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024), untuk membahas strata kepangkatan Dankormar.
    Adapun berkas atau usulan kenaikan pangkat Dankormar sebenarnya telah lolos tingkat dua dan telah diajukan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Kemensetneg pada Mei 2023.
    Hal itu diungkapkan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.
    “Proses ini sudah uji naskah di Mabes Angkatan (Laut), kemudian di Mabes TNI sudah lolos dan di Kemenhan pun sudah lolos, sekarang maju ke presiden,” kata Ali saat ditemui usai serah terima jabatan Dankormar di lapangan upacara Brigif 1 Kesatria Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan pada 21 Mei 2023.
    Ali juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait validasi organisasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonomi Kreatif Kunci Pertumbuhan Ekonomi Baru

    Ekonomi Kreatif Kunci Pertumbuhan Ekonomi Baru

    Jakarta: Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf) Teuku Riefky Harsya mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) menyatukan visi dan upaya bersama dalam mendukung ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru (new engine of growth) ekonomi nasional.
     
    Hal tersebut disampaikan Menekraf Teuku Riefky dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengembangan Investasi yang diselenggarakan Kemenparekraf/Baparekraf, Rabu, 13 November 2024 di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta.
     
    “Untuk pertama kalinya ekonomi kreatif menjadi sebuah kementerian dalam sejarah Indonesia. Tentu kami melihat maksud dan tujuan dari pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo, bahwa sektor ekonomi kreatif akan didorong menjadi mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional,” ujar Menteri Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya.
    Menurutnya, hal itu tidak lepas dari potensi pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang ada di seluruh daerah di Indonesia untuk dikembangkan menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
     
    “Pada masa VOC, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang padat karya. Pada era 1980-an, ekonomi kita bertumpu pada sektor industri yang padat modal. Kini, perekonomian Indonesia dan dunia bergerak ke arah ekonomi yang padat cipta. UMKM yang disentuh dengan inovasi, disentuh dengan teknologi, itu dapat menjadi ekonomi kreatif. Mengekonomikan kreativitas,” ujar MenEkraf Teuku Riefky.
     
    Lebih lanjut, Menteri Teuku mengatakan, ekonomi kreatif ditargetkan menjadi motor penggerak baru perekonomian nasional yang diproyeksikan tumbuh hingga 8 persen sampai tahun 2029. Hal tersebut juga perlu didukung dengan terciptanya ruang dan peluang investasi ekonomi kreatif di daerah.
     
    Hingga semester I tahun 2024, sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan capaian yang positif. Nilai tambah sektor ini mencapai Rp749 triliun atau 55 persen dari target Rp1.347 triliun. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif mencapai 12 miliar dolar AS atau 45 persen dari target 27,5 miliar dolar AS. Kontribusi terbesar berasal dari empat subsektor, yakni fesyen (6,7 miliar dolar AS), kriya (4,7 miliar dolar AS), kuliner (830 juta dolar AS), dan penerbitan (6 juta dolar AS).
     
    Adapun penyerapan tenaga kerja di sektor ini terus meningkat, dengan total 24,9 juta tenaga kerja pada 2023.
     
    “Kita harus menyadari ada tren baru di dunia yang mulai masuk ke daerah-daerah kita. Jika dulu tambang emas dan batu bara menjadi andalan, kini potensi tambang pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus dimanfaatkan,” kata MenEkraf Teuku.
     
    Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani, mengatakan Rakornis ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berbagi pandangan, mengajukan ide-ide inovatif, dan mencari solusi atas tantangan investasi yang dihadapi.
     
    Dalam Rakornis ini juga terdapat sesi diskusi panel interaktif dengan menghadirkan narasumber untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tren investasi terkini, tantangan, serta peluang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Narasumber tersebut antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020–2024, Sandiaga Salahuddin Uno, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2022–2024, Abdullah Azwar Anas.
     
    “Harapan kami, pemerintah daerah dapat menghasilkan proyek investasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas sehingga mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang,” ujar Rizki Handayani.
     
    Hadir dalam acara tersebut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar; Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti;  Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor; Wali Kota Madiun 2019–2024, Maidi; dan Pjs. Bupati Sambas, Marlyna.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Pemerintah Kaji 27 November 2024 Dijadikan Tanggal Merah – Page 3

    Pemerintah Kaji 27 November 2024 Dijadikan Tanggal Merah – Page 3

    Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri PAN-RB kala itu, Abdullah Azwar Anas mengatakan libur Pilkada 2024 akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden.

    Menurut dia, untuk libur dalam rangka Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengajukannya terlebih dahulu kepada Presiden dan akan diatur lewat Perpres.

    Namun hingga kepala negara berganti, pemerintah mengaku masih mendiskusikannya dengan pihak terkait.