Tag: Abdul Wahid

  • KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan Gubernur Riau, Abdul Wahid yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt. Gubernur Riau. Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi Riau, yang bermula dari kegiatan tertangkap tangan pada awal November lalu,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

    Kendati demikian, Budi belum menyampaikan apa saja barang bukti yang telah diamankan untuk mendalami perkara tersebut.

    Pada perkara ini, Abdul Wahid diduga meminta ‘jatah preman’ sebesar Rp7 miliar. Fee berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp71,6 miliar, menjadi Rp177,4 miliar. Ada kenaikan Rp106 miliar.

    Uang diberikan secara berangsur, pada Juni 2025, Ferry selaku Sekda PUPR PKPP Riau mengumpulkan uang dari kepala UPT dengan total Rp1,6 miliar. 

    Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry menyalurkan uang Rp1 miliar melalui Dani M Nursalam untuk diserahkan kepada Abdul Wahid.

    Ferry juga memberikan Rp600 juta kepada kerabat Arief. Pada Agustus 2025, Dani menginstruksikan melalui Arief, agar Ferry mengumpulkan uang dengan total Rp1,2 miliar.

    Atas perintah Arief, uang tersebut didistribusikan untuk driver pribadinya sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp300juta.

    KPK juga menetapkan tersangka dan menahan Abdul Wahid, M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

  • KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 Desember 2025

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto Regional 15 Desember 2025

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kota Pekanbaru, Senin (15/12/2025).
    Penggeledahan tersebut terkait
    dugaan pemerasan
    dan
    gratifikasi
    .
    Juru Bicara
    KPK
    , Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut.
    Ia menyampaikan bahwa tim penyidik saat ini masih berada di lokasi.
    “Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH (
    SF Hariyanto
    , Plt Gubernur
    Riau
    ),” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin.
    Budi menyampaikan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
    Perkara tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan
    KPK
    pada awal November 2025 lalu.
    Saat itu, KPK melakukan OTT terhadap
    Gubernur Riau
    Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan.
    Selain Abdul Wahid, KPK menangkap Kadis PU Riau dan seorang staf ahli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto 
                        Nasional

    4 KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Nasional

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto pada Senin (15/12/2025).
    “Benar, tim sedang melakukan giat
    penggeledahan
    di rumah dinas SFH (
    SF Hariyanto
    ) Plt. Gubernur Riau,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Budi mengatakan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid.
    “Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi Riau, yang bermula dari kegiatan tertangkap tangan pada awal November lalu,” ujar dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemprov Riau pada Rabu (5/11/2025).
    Mereka adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.
    Ketiga tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak 4-23 November 2025 di Rutan Merah Putih dan C1.
    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, total uang hasil pemerasan dengan modus jatah preman yang disetor untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dari Kepala UPT Dinas PUPR PKPP sebesar Rp 4,05 miliar.
    Setoran itu dilakukan setelah ada kesepakatan untuk memberikan fee sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dari Kepala UPT Dinas PUPR Riau.
    “Sehingga, total penyerahan pada Juni – November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp 7 miliar,” kata Johanis di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Para tersangka disangka telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​350 Kios di Pasar Induk Kramat Jati Dilalap Api, Diduga karena Korsleting

    ​350 Kios di Pasar Induk Kramat Jati Dilalap Api, Diduga karena Korsleting

    Jakarta: Sebanyak 350 kios dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin pagi, 15 Desember 2025.

    “Ini total ada sekitar 350 kios terbakar,” kata Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dilansir Antara, Senin, 15 Desember 2025.

    Agus menjelaskan, kebakaran pertama kali dilaporkan sekitar pukul 07.15 WIB. Api melalap ratusan kios yang berada di kawasan Los Buah Blok C2 dan sempat memicu kepanikan di kalangan pedagang.

    Meski demikian, berkat respons cepat petugas pemadam kebakaran serta dukungan sistem pengamanan internal pasar, api berhasil dikendalikan dalam waktu kurang dari satu jam.

    “Pada pagi hari ini, pukul 07.15 WIB telah terjadi kebakaran di Pasar Induk, khususnya di Los Buah C2. Alhamdulillah, api sudah berhasil dipadamkan pada pukul 08.00 WIB dan saat ini masih dilakukan proses pendinginan oleh Dinas Pemadam Kebakaran,” jelas Agus. 
     

    Sebanyak 95 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi kejadian.

    “Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dan 95 personel Gulkarmat Jakarta Timur kami kerahkan untuk memadamkan api,” kata Kepala Seksi Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid.
     
    Diduga akibat korsleting

    Salah satu saksi mata, Ridwan, seorang sopir truk yang sedang melakukan bongkar muat di lokasi, mengaku sempat mendengar suara ledakan.

    “Itu awalnya toko plastik dekat situ, toko plastik korsleting. Saya dengar ledakan, mobil saya lagi parkir bongkar muat, saya lagi duduk-duduk di warung,” ujar Ridwan di Jakarta Timur.

    Menurut Ridwan, kecepatan perambatan api sangat cepat. Dalam hitungan menit, kobaran api membesar dan menyebar ke bangunan lain. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya material yang sangat mudah terbakar di sekitar lokasi.

    “Cepat banget merembet ini apinya, hitungan menit, karena angin juga, terus banyak kayu sama plastik,” pungkasnya.

    Material kayu yang menumpuk di depan los juga diduga menjadi faktor utama api penyebaran api.

    Jakarta: Sebanyak 350 kios dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin pagi, 15 Desember 2025.
     
    “Ini total ada sekitar 350 kios terbakar,” kata Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dilansir Antara, Senin, 15 Desember 2025.
     
    Agus menjelaskan, kebakaran pertama kali dilaporkan sekitar pukul 07.15 WIB. Api melalap ratusan kios yang berada di kawasan Los Buah Blok C2 dan sempat memicu kepanikan di kalangan pedagang.

    Meski demikian, berkat respons cepat petugas pemadam kebakaran serta dukungan sistem pengamanan internal pasar, api berhasil dikendalikan dalam waktu kurang dari satu jam.
     
    “Pada pagi hari ini, pukul 07.15 WIB telah terjadi kebakaran di Pasar Induk, khususnya di Los Buah C2. Alhamdulillah, api sudah berhasil dipadamkan pada pukul 08.00 WIB dan saat ini masih dilakukan proses pendinginan oleh Dinas Pemadam Kebakaran,” jelas Agus. 
     

     
    Sebanyak 95 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi kejadian.
     
    “Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dan 95 personel Gulkarmat Jakarta Timur kami kerahkan untuk memadamkan api,” kata Kepala Seksi Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid.
     

    Diduga akibat korsleting

    Salah satu saksi mata, Ridwan, seorang sopir truk yang sedang melakukan bongkar muat di lokasi, mengaku sempat mendengar suara ledakan.
     
    “Itu awalnya toko plastik dekat situ, toko plastik korsleting. Saya dengar ledakan, mobil saya lagi parkir bongkar muat, saya lagi duduk-duduk di warung,” ujar Ridwan di Jakarta Timur.
     
    Menurut Ridwan, kecepatan perambatan api sangat cepat. Dalam hitungan menit, kobaran api membesar dan menyebar ke bangunan lain. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya material yang sangat mudah terbakar di sekitar lokasi.
     
    “Cepat banget merembet ini apinya, hitungan menit, karena angin juga, terus banyak kayu sama plastik,” pungkasnya.
     
    Material kayu yang menumpuk di depan los juga diduga menjadi faktor utama api penyebaran api.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Pedagang Pasar Induk Kramat Jati rugi usai kiosnya baru dapat pasokan

    Pedagang Pasar Induk Kramat Jati rugi usai kiosnya baru dapat pasokan

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mengalami kerugian usai kiosnya baru menerima pasokan dagangan dan langsung mengalami kebakaran.

    “Iya rugi, ini kebetulan baru buka, dagangan baru datang, terus kebakaran,” kata salah satu pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Heri di Jakarta Timur, Senin.

    Sebagian besar kios yang terdampak baru kembali beroperasi dan baru saja menerima pasokan dagangan.

    Heri mengungkapkan, kebakaran diduga bermula dari sebuah toko plastik. Api kemudian dengan cepat menjalar ke kios-kios lain karena tiupan angin yang mengarah ke bagian dalam pasar.

    “Awalnya dari toko plastik, lalu menjalar ke dalam karena angin,” ucapnya.

    Menurut Heri, sekitar 35 kios lebih terdampak kebakaran. Para pedagang pun tak sempat menyelamatkan barang dagangan mereka yang baru datang.

    Dia mengaku tidak terdengar suara ledakan saat kejadian. Seluruh pemilik kios dipastikan selamat, namun kerugian material diperkirakan cukup besar.

    Banyak pedagang kehilangan stok dagangan yang menjadi sumber utama penghidupan mereka.

    Hingga kini, para pedagang masih menunggu kepastian terkait penanganan lanjutan serta pendataan kerugian pascakebakaran di Pasar Induk Kramat Jati.

    Salah satu sopir truk di Pasar Induk Kramat Jati, Ridwan mengatakan ​​​​​​, banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke beberapa toko lainnya.

    Para pedagang terlihat panik dan langsung menyelamatkan beberapa barang dagangannya.

    “Cepat banget merembet ini apinya, hitungan menit, karena angin juga, terus banyak kayu sama plastik, rugi pasti pedagang,” ujar Ridwan.

    Sebelumnya, Kepala Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid menyebut, pihaknya menerima laporan kebakaran dari masyarakat melalui sambungan telepon sekitar pukul 07.24 WIB.

    Petugas pemadam tiba di lokasi pada pukul 07.28 WIB dan segera memulai operasi pemadaman satu menit kemudian, tepatnya pukul 07.29 WIB.

    Dalam penanganan awal, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 80 personel.

    Berdasarkan pantauan, asap hitam tebal membubung tinggi dari kawasan pasar. Kobaran api terlihat melahap bangunan los semi permanen, tepatnya di los buah.

    Material kayu yang menumpuk di depan los diduga membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan.

    Sejumlah pedagang terlihat berlarian menjauh dari lokasi sesaat setelah suara ledakan terdengar.

    Kepanikan juga tampak menyelimuti area pasar, sementara aparat kepolisian meminta warga dan pedagang untuk menjauh dari titik kebakaran demi keselamatan dan kelancaran proses pemadaman.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebakaran di Pasar Kramat Jati diduga berasal dari toko plastik

    Kebakaran di Pasar Kramat Jati diduga berasal dari toko plastik

    Jakarta (ANTARA) – Kebakaran di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Senin pagi, diduga akibat korsleting listrik dari toko plastik.

    “Itu awalnya toko plastik dekat situ, toko plastik korsleting. Saya dengar ledakan, mobil saya lagi parkir bongkar muat, saya lagi duduk-duduk di warung,” kata salah satu sopir truk di Pasar Induk Kramat Jati, Ridwan di Jakarta Timur, Senin.

    Ridwan menyebut, banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke beberapa toko lainnya.

    Para pedagang terlihat panik dan langsung menyelamatkan beberapa barang dagangannya.

    “Cepat banget merembet ini apinya, hitungan menit, karena angin juga, terus banyak kayu sama plastik,” ujar Ridwan.

    Sebelumnya, Kepala Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid menyebut, pihaknya menerima laporan kebakaran dari masyarakat melalui sambungan telepon sekitar pukul 07.24 WIB.

    Petugas pemadam tiba di lokasi pada pukul 07.28 WIB dan segera memulai operasi pemadaman satu menit kemudian, tepatnya pukul 07.29 WIB.

    Dalam penanganan awal, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 80 personel.

    Berdasarkan pantauan, asap hitam tebal membubung tinggi dari kawasan pasar. Kobaran api terlihat melahap bangunan los semi permanen, tepatnya di los buah.

    Material kayu yang menumpuk di depan los diduga membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Sejumlah pedagang terlihat berlarian menjauh dari lokasi sesaat setelah suara ledakan terdengar.

    Kepanikan juga tampak menyelimuti area pasar, sementara aparat kepolisian meminta warga dan pedagang untuk menjauh dari titik kebakaran demi keselamatan dan kelancaran proses pemadaman.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebakaran landa Pasar Induk Kramat Jati Jaktim

    Kebakaran landa Pasar Induk Kramat Jati Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Kebakaran melanda kawasan Pasar Induk Kramat Jati di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Senin pagi.

    “Objek yang terbakar pasar, tempat kejadian di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Kramat Jati, pagi ini,” kata Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Abdul menyebut, pihaknya menerima laporan kebakaran dari masyarakat melalui sambungan telepon sekitar pukul 07.24 WIB.

    “Setelah menerima laporan, unit dari Pos Kramat Jati langsung kami kerahkan ke lokasi kejadian,” ujarnya.

    Petugas pemadam tiba di lokasi pada pukul 07.28 WIB dan segera memulai operasi pemadaman satu menit kemudian, tepatnya pukul 07.29 WIB.

    Dalam penanganan awal, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 80 personel.

    Hingga saat ini, situasi kebakaran masih berstatus merah atau dalam proses pemadaman.

    “Untuk saat ini fokus petugas adalah memadamkan api agar tidak merembet ke area lain di dalam pasar,” ucap Abdul.

    Adapun dugaan penyebab kebakaran, total kerugian, maupun informasi terkait korban belum dapat dipastikan.

    “Penyebab kebakaran masih dalam pendataan, dan sementara belum ada laporan, masih pendataan,” katanya.

    Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengimbau masyarakat untuk menjauhi lokasi kebakaran agar tidak menghambat proses pemadaman.

    Warga juga diminta tetap waspada dan segera melapor ke Command Center Damkar apabila menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar.

    Untuk layanan darurat kebakaran, masyarakat dapat menghubungi Call Center 112 atau nomor Command Center Dinas Gulkarmat DKI Jakarta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar tanggapi masih ada kepala daerah korupsi meski sudah ikut retret

    Pakar tanggapi masih ada kepala daerah korupsi meski sudah ikut retret

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini menanggapi masih adanya kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, meskipun sudah mengikuti retret kepala daerah pada 21-28 Februari 2025.

    “Bagi saya, retret itu enggak ada kaitan dengan korupsi. Kenapa? Korupsi itu sebenarnya masalah etika dan moral,” ujar Dede saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.

    Menurut Dede, korupsi merupakan permasalahan etika dan moral ketika seorang individu seperti kepala daerah tidak bisa mematuhi regulasi yang ada.

    “Saya yakin para kepala daerah itu tahu kok UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, red.), tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan, misalkan menerima suap, atau apa pun kasusnya,” katanya.

    Sebelumnya, pada 11 Desember 2025, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyayangkan masih adanya kepala daerah yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena kasus korupsi, terutama dalam operasi tangkap tangan (OTT), meskipun sudah mendapatkan pembekalan pada retret kepala daerah.

    “Saya perhatikan baru satu tahun, sudah berapa yang kena OTT? termasuk ada yang gubernur. Padahal, sudah pernah retret, dan ditanamkan wawasan kebangsaan,” ujar Mendagri.

    Diketahui, sejumlah kepala daerah ditangkap dalam rangkaian OTT oleh aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Misalnya, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis pada Agustus 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada November 2025, serta yang terbaru adalah Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 10 Desember 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belum Setahun Menjabat, Sederet Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

    Belum Setahun Menjabat, Sederet Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Belum genap satu tahun menjabat, sejumlah kepala daerah satu per satu mulai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sejak pelantikan kepala daerah pada Februari 2025, lembaga anti rasuah setidaknya telah menangkap 4 orang kepala daerah saat menggelar OTT.

    Adapun, kepala daerah yang terciduk pertama kali adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, disusul Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan terakhir Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.

    Berikut ringkasan kasus OTT para kepala daerah sepanjang 2025:

    OTT Bupati Kolaka Timur

    Dalam OTT KPK pada 7 Agustus 2025 telah menjaring Bupati Kolaka Timur periode 2024-2029, Abdul Aziz. Dia ditangkap atas dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Rumah Sakit di Kolaka Timur.

    Penangkapan ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena sudah mengendus penyelewengan alokasi DAK.

    Tidak berselang lama, KPK langsung menetapkan Abdul Azis periode 2024-2029 menjadi tersangka.

    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni: ABZ [Abdul Azis], ALH [Andi Lukman Hakim], AGD [Ageng Dermanto], DK [Deni Karnady], dan AR [Arif Rahman],” Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers Sabtu, (9/8/2025).

    OTT Gubernur Riau

    KPK melakukan aksi OTT di wilayah Riau, Senin (3/11/2025) yang menjaring 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menemukan dugaan ‘jatah preman’ terkait tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau.

    “Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu, untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” kata Budi.

    OTT Bupati Ponorogo

    KPK telah mengadakan OTT di wilayah Ponorogo, Jawa Timur dan mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Sugiri diciduk atas kasus dugaan suap peralihan jabatan Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo dan Proyek RSUD Harjono Ponorogo. 

    Setelah menjalani pemeriksaan setibanya di gedung KPK, Sugiri langsung ditetapkan sebagai tersangka.

    “Bahwa sebelum kegiatan tangkap tangan, pada 3 November 2025, SUG meminta uang kepada YUM senilai Rp1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025, SUG kembali menagih uang tersebut,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Minggu (9/11/2025) dini hari.

    OTT Bupati Lampung Tengah

    KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

    Ardito meminta fee sebesar 15%-20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah.

    Ardito melakukan pengkondisian sejak dirinya dilantik menjadi bupati. Dia memerintahkan Riki untuk mengatur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di mana perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut merupakan milik keluarga Ardito.

    Ardito meminta Riki berkoordinasi dengan Anton dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD untuk pengaturan pemenang PBJ.

    Ardito memperoleh Rp5,25 miliar pada periode Februari-November 2025 yang diberikan oleh sejumlah rekanan melalui Riki dan Ranu.

    Ardito juga mengkondisikan pengadaan jasa alat kesehatan di Dinas Kesehatan melalui Anton dengan memenangkan vendor pengadaan barang tersebut. Alhasil, PT Elkaka Mandiri dimenangkan memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.

    Dari pengadaan tersebut, Ardito diduga mendapat fee Rp500 juta dari Mohamad Lukman. Sehingga total uang yang diterima Ardito senilai Rp5,75 miliar.

  • KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Saat Gelar OTT

    KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Saat Gelar OTT

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

    “Benar,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto ketika dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025).

    Kendati demikian, Fitroh belum menjelaskan detail perkara yang mengakibatkan Ardito terjaring OTT.

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status pihak yang diamankan dalam OTT.

    Dilansir dari Antara, OTT tersebut merupakan yang kedelapan yang digelar selama 2025.

    KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.