Tag: Abdul Wahid

  • Pertamina Janji Pangkas Untung Demi Tekan Biaya Haji

    Pertamina Janji Pangkas Untung Demi Tekan Biaya Haji

    Jakarta, CNN Indonesia

    Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Alfian Nasution berjanji memangkas keuntungan demi menekan biaya haji.

    Alfian mengatakan Pertamina bakal memberi diskon harga avtur di embarkasi-embarkasi haji. Diskon itu sama dengan sekitar separuh keuntungan Pertamina.

    “Nanti 2025 ini kita bisa turun harga Rp80 per liter. Jadi jauh turunnya dibandingkan dengan 2024. Dan seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan ini sekitar 50 persen sampai 60 persen dari margin Pertamina,” kata Alfian dalam rapat bersama Panitia Kerja Haji DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/1).

    Pada kesempatan itu, Ketua Panja Haji Abdul Wahid mengatakan biaya avtur menjadi salah satu hal yang bisa dikurangi demi menurunkan biaya haji. Hal itu karena avtur mempengaruhi harga pesawat.

    Wahid menyampaikan Panja Haji mencatat ada lima poin yang masih bisa dipangkas demi menurunkan biaya haji. Selain biaya pesawat, ada biaya pemondokan, katering, pelayanan, dan transportasi di Arab Saudi.

    Dia berkata Panja sebenarnya sudah mengantongi hitung-hitungan penurunan biaya haji. Namun, ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses diskusi antara pemerintah dengan DPR.

    “Jadi amanat presiden efisiensi sehingga kalau kita bisa lakukan itu, nanti haji tahun 2025 yang akan datang akan biayanya lebih murah, kurang dari angka yang lalu, pelayanannya lebih baik,” ujar Wahid.

    Sebelumnya, pemerintah mengusulkan biaya haji tahun ini Rp93,4 juta. Jemaah haji harus membayar Rp65,4 juta. Sementara itu, sisanya akan dibayarkan oleh dana manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.

    Komponen terbesar dari biaya haji tahun ini adalah penerbangan. Biaya penerbangan haji tahun 2025 Rp34,4 juta, naik dari biaya tahun lalu yang berada di angka Rp33 juta.

    (dhf/agt)

  • Menteri BUMN Erick Thohir Tak Masalah Kemenag Tidak Hanya Gandeng Garuda Indonesia di Haji 2025 – Halaman all

    Menteri BUMN Erick Thohir Tak Masalah Kemenag Tidak Hanya Gandeng Garuda Indonesia di Haji 2025 – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak masalah jika Kementerian Agama menggandeng lebih banyak maskapai lagi selain Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.

    Menurut dia, keputusan tersebut bukan ada di pihaknya, melainkan Kementerian Agama.

    “Nah kalau kebijakan mengenai Kementerian Agama ingin membuka penerbangan dengan airline lain, ya itu tentu bebas saja karena kebijakannya bukan di kami,” kata Erick kepada wartawan di Tangerang, dikutip Kamis (2/1/2025).

    Ia mengatakan, Kementerian BUMN bukan kementerian teknis yang tugasnya membuat kebijakan.

    Kementerian BUMN adalah kementerian yang menjadi bagian dari unsur pendukung atau supporting system berbagai program pemerintah.

    Contohnya seperti saat Presiden Prabowo Subianto menginginkan harga tiket pesawat turun saat periode Natal Tahun Baru 2024/2025, berbagai perusahaan plat merah berhasil melaksanakannya.

    “Kita bisa lihat kita berhasil dari BUMN. Citilink, Garuda, Pertamina, Pelita, Airport menekan cost-nya seperti yang diharapkan Bapak Presiden,” ujar Erick.

    Maka dari itu, sebagai kementerian yang tugasnya mendukung program pemerintah, ia tak masalah jika penyelenggaraan ibadah haji 2025 menggandeng lebih banyak maskapai lagi selain Garuda Indonesia.

    Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Wakil Menteri Agama RI Romo HR Muhammad Syafi’i membuka peluang untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.

    Menurut dia, Kemenag akan mempertimbangkan untuk menggandeng maskapai lain, untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah dalam hal pemberangkatan dan pemulangan menjadi lebih baik.

    “Ya jadi memang semakin banyak yang siapkan jasa, semakin kompetitif, service juga semakin baik. Jadi mungkin peluang itu kita pakai juga untuk haji tahun ini. Mungkin akan buka peluang pada maskapai-maskapai yang lain, terutama yang domestik,” ujar Syafi’i, Senin (30/12/2024).

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid pun mendukung rencana pemerintah untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.

    Ketua Panja Pelaksanaan Haji 2025 ini menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan dalam rangka memperbaiki pelayanan, sekaligus mengupayakan efisiensi biaya transportasi bagi jemaah.

    “Jadi gini, selama ini kan kita hanya pakai Garuda dan Saudi. Untuk transparansi, kita akan buka untuk airlines yang lain. Jadi masing-masing bisa berlomba-lomba mengajukan anggaran, otomatis yang lebih murah yang akan kita pakai,” ujar Wahid kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024). 

  • Abdul Wahid F-Gerindra Jadi Ketua Panja Haji 2025 di DPR RI

    Abdul Wahid F-Gerindra Jadi Ketua Panja Haji 2025 di DPR RI

    Abdul Wahid F-Gerindra Jadi Ketua Panja Haji 2025 di DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII
    DPR
    RI dari Fraksi Gerindra Abdul Wahid ditunjuk menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Pelaksanaan Ibadah
    Haji
    2025.
    Nantinya, Panja akan menghitung ulang usulan mengenai besar biaya penyelenggaraan ibadah
    haji
    (BPIH) 2025 yang telah diajukan oleh Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) RI.
    “Dalam hal ini kami akan menghitung ulang pengajuan daripada Kemenag sesuai dengan semangat presiden Pak Prabowo dan juga sesuai dengan temuan Pansus kemarin,” ujar Wahid kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024).
    Menurut Wahid, dalam usulan BPIH 2025 yang disampaikan pemerintah, masih terdapat komponen-komponen yang membebani biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk jemaah.
    Dia mencontohkan beberapa komponen yang membebani Bipih 2025, antara lain biaya pesawat, pemondokan, katering, serta layanan transportasi bagi jemaah.
    “Sehingga ada beberapa komponen yang kami akan evaluasi dan termasuk juga efisiensi. Di antaranya termasuk yang menjadi beban, yaitu biaya pesawat ya. Itu terlalu mahal, 30 persen dari biaya haji yang terdahulu, juga termasuk pemondokkan, termasuk biaya
    catering
    , layanan transportasi,” ungkap Wahid.
    Ia menegaskan bahwa Panja Pelaksanaan Ibadah Haji 2025 akan benar-benar memperhatikan besaran biaya komponen tersebut.
    Meski begitu, dia memastikan bahwa evaluasi dan efisiensi yang akan dilakukan tidak mengurangi pelayanan bagi para jemaah haji 2025.
    “Ada 4 atau 5 titik yang kami akan seriusi angka-angka tersebut dan itu tidak mengurangi daripada pelayanan haji yang seperti yang terdahulu, tetapi akan pelayanan lebih baik. Ini akan kami terapkan,” kata Wahid.
    Ia menambahkan bahwa rapat panja akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025 mendatang.
    Pihaknya menargetkan seluruh pembahasan dan penetapan BPIH 2025 selesai pada 10 Januari 2025.
    “Di masa reses ini kami akan mulai rapat panja, besok tanggal 2 sampai tanggal 10 Januari,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 93.389.684,99.
    Jumlah tersebut adalah total dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah, ditambah dengan nilai manfaat dari pemerintah.
    Nasaruddin mengatakan bahwa Bipih yang dibebankan jemaah sebesar Rp 65.372.779,49. Sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah untuk jemaah haji sebesar Rp 28.016.905,5.
    “Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.389.684,99, dengan komposisi BIPIH sebesar Rp 65.372.779,49 atau 70 persen dan nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah) Rp 28.016.905,5,” kata Nasaruddin.
    Usulan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dollar AS ke rupiah saat ini, yakni sebesar Rp 16.000.
    Selain itu, pemerintah menimbang besaran nilai tukar riyal dengan kurs Rp 4.266,67.
    “Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa akan datang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip iftitah dan likuiditas keuangan operasional,” katanya.
    Adapun rincian komposisi Bipih 2025 yang menjadi dasar penghitunan Kemenag, yakni:
    1. Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP): Rp 34.386.390,68
    2. Akomodasi Makkah: Rp 15.232.011,90
    3. Akomodasi Madinah: Rp 4.454.403,48
    4.
    Living cost
    : Rp 3.200.002,50
    5. Paket layanan masyair (sebagian): Rp 8.099.970,94
    Besaran Bipih 2025 yang diusulkan pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan Bipih 2024 lalu.
    Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 93,4 juta.
    Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah haji 2024 sebesar Rp 56 juta.
    Sedangkan sisa pembayarannya bersumber dari nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah. 
    “Pemerintah dan DPR telah sepakat besaran BPIH yang terdiri dari Bipih dan nilai manfaat. Kami telah sepakati BPIH tahun 2024 masehi ditetapkan dalam mata uang rupiah,” ujar Menteri Agama saat itu, yakni Yaqut Cholil Qoumas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tersangka Korupsi Jalan di Lampung Kembalikan Kerugian Negara Rp 680 Juta
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 Desember 2024

    Tersangka Korupsi Jalan di Lampung Kembalikan Kerugian Negara Rp 680 Juta Regional 27 Desember 2024

    Tersangka Korupsi Jalan di Lampung Kembalikan Kerugian Negara Rp 680 Juta
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Tersangka kasus korupsi anggaran pembangunan jalan di Kabupaten
    Pesisir Barat
    mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 680 juta.
    Kasus ini melibatkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat,
    Jalaludin
    , dengan total nilai anggaran proyek mencapai Rp 4,15 miliar.
    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Ricky Ramadhan, mengungkapkan bahwa uang tersebut dititipkan oleh Direktur PT Citra Primadona Perkasa, Abdul Waras, yang merupakan kontraktor dalam proyek tersebut.
    “Hari ini kita menerima penyerahan uang titipan sebesar Rp 290 juta, sebelumnya kita sudah menerima sebesar Rp 390 juta. Total yang sudah diterima sebesar Rp 680 juta,” jelasnya dalam keterangan pers, Jumat (27/12/2024).
    Ricky menjelaskan bahwa uang titipan tersebut merupakan
    pengembalian kerugian
    negara terkait kasus korupsi pekerjaan pembukaan jalan dari Pekon (desa) Bambang ke Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, yang berlangsung pada tahun 2022.
    Ia menambahkan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar.
    Proyek ini didanai melalui Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022.
    Dalam pelaksanaannya, tersangka Jalaludin diduga melakukan pengkondisian pemenang tender bersama Abdul Wahid, Direktur PT Citra Primadona Perkasa.
    Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak, dengan pengurangan material dan kualitas yang seharusnya memenuhi spesifikasi.
    Lebih lanjut, Jalaludin juga berkolaborasi dengan tersangka Bayu Saputra, Direktur CV Garudayana Consultant, yang bertindak sebagai konsultan pengawas.
    “Karena konsultan pengawas menyatakan pekerjaan sesuai spesifikasi, maka pembayaran dilakukan 100 persen,” kata Ricky.
    Dia menegaskan bahwa akibat praktik korupsi ini, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 1,37 miliar.
    Pengembalian uang kerugian negara ini menjadi langkah awal dalam proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

    Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus dilematis bagi Golkar dalam Pilkada 2024. Pasalnya, partai berlambang beringin itu banyak kehilangan akarnya di daerah-daerah yang menjadi basis atau penopang suara dalam setiap Pemilu.

    Namun demikian, Wakil Ketua Umun Partai Golkar Adies Kadir membantah bahwa KIM Plus menjadi beban bagi Golkar dalam pelaksanaan Pilkada 2024 lalu. Dia mengakui Golkar kehilangan daerah-daerah strategis seperti Banten dan Riau. Namun demikian, kekalahan itu telah dikompensasi oleh tambahan kemenangan di berbagai gelaran Pilkada.

    “Langkah kami sudah tepat, karena Golkar dapat menambah banyak Kemenangan baik di Pilgub, Pilbup dan Pilwakot,” ujar Adies kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024).

    Dalam catatan Bisnis, drama pencalonan kepala daerah di Golkar terjadi sejak proses pengusungan calon kepala daerah Agustus lalu. Golkar banyak ‘membuang’ kader-kader potensialnya demi mengusung calon gubernur atau calon kepala daerah dadi KIM Plus.

    Di Jawa Barat misalnya, kendati meraup banyak kursi pada pemilihan legislatif alias Pileg 2024 lalu, Golkar harus merelakan kursi Gubernur Jawa Barat kepada bekas politisinya, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi saat ini berstatus sebagai kader Gerindra. Dia hampir dipastikan memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Barat dengan suara yang mutlak.

    Selain di Jawa Barat, Golkar juga berpotensi kehilangan kursi Gubernur Banten. Calon dari partai Golkar Airin Rachmy Diani, kalah melawan politikus Gerindra Andra Soni. Airin hanya memperoleh suara di angka 40-an persen jauh tertinggal dari Andra Soni yang berpasangan dengan Dimyati Natakusumah.

    Golkar juga kehilangan momentum di Pilgub Jakarta. Calon dari partai Golkar Ridwan Kamil saat ini jauh tertinggal dengan perolehan suara calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

    Data KPU Jakarta setidaknya menunjukkan bahwa Pramono-Rano memenangkan Pilkada Jakarta 1 putaran dengan perolehan suara 5,07%. Sedangkan, Ridwan Kamil jauh tertinggal dengan perolehan suara di kisaran 39%.

    Adapun Ridwan Kamil sejatinya akan dicalonkan oleh Golkar di Pilkada Jawa Barat. Namun demikian, karena komitmen di koalisi, Golkar akhirnya menggeser Ridwan Kamil di Jakarta. Semula Ridwan Kamil alias Kang Emil yang berpasangan dengan politkus PKS Suswono berada di atas angin. Survei masih menempatkan Emil di atas 50%. 

    Selain itu, sebelum putusan MK tentang RUU Pilkada, ada potensi Emil melawan kotak kosong. Sayangnya skenario itu pecah ketika MK melonggarkan syarat threshold alias ambang batas pencalonan Pilkada 2024. Hasilnya, PDIP yang semula tidak bisa mencalonkan sendiri mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. 

    Nasib Golkar juga kian tidak menentu di Pilkada Riau dan Kalimantan Barat. Riau telah lama dikenal sebagai basis suara Partai Golkar. Sejak reformasi bergulir, nyaris tidak ada satupun partai politik yang berhasil menguasai kursi Gubernur Riau selain Golkar. 

    Namun demikian, pada Pilkada 2024, calon yang diusung Golkar Syamsuar yang notabene petahana berpotensi kalah melawan pasangan yang diusung oleh PKB, PDIP dan Nasdem yakni Abdul Wahid – Haryanto. “Kami akan mengevaluasi kekalahan di hampir seluruh wilayah di Riau,” imbuh Kadier.

    Sementara itu di Kalimantan Barat alias Kalbar, drama politik bahkan terjadi sebelum proses kontestasi berlangsung. Semula, Golkar telah mengusung salah satu kadernya Ria Norsan sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. 

    Namun ketika terjadi perubahan konstelasi politik di pusat ditandai dengan pergantian ketua umum dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia, Golkar kemudian memecat kadernya sendiri Ria Norsan. Mereka memilih mengusung kader partai lain, Sutarmidji bersama KIM Plus.

    Ironisnya, dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu, calon yang diusung oleh KIM Plus yakni Sutarmidji gagal terpilih. Pilkada Kalbar 2024 dimenangkan oleh kader yang dipecat Golkar, Ria Norsan dann Krisantus Kurniawan. Keduanya diusung PDIP.

    Kendati demikian, Golkar masih memiliki harapan di Sumatra Utara meskipun kursinya bukan gubernur melainkan wakil gubernur. Padahal di Sumut status Golkar adalah partai pemenang pemilihan umum alias Pemilu. Kursi gubernur berada di tangan Gerindra.

    Golkar juga hanya sebatas menjadi partai pengusung tanpa mewakilkan calon di Pilkada Jawa Tengah alias Pilkada Jateng. Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, hasil Pilkada 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah partai ke depan.

    “Tentu akan ada evaluasi secara menyeluruh akan hasil Pilkada. Agar dapat mulai membuat strategi jangka panjang menuju Pemilu 2029.”

    Golkar Kehilangan Momentum 

    Sementara itu, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan bahwa Golkar telah kehilangan momentum dalam Pilkada 2024. Menurutnya, Golkar telah kehilangan banyak basisnya mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga Lampung.

    Menurut Adi, banyak faktor kenapa golkar kehilangan basis, salah satunya faktor figur. Golkar dalam Pilkada 2024 kelihatan tidak punya daya tawar politik seperti di Jawa Barat dan Banten. “Banten jagoan Golkar tak diusung KIM plus,” ujarnya.

    Faktor daya tawar itu pula juga yang membuat Golkar merelakan tidak mengusung calon atau kadernya dalam Pilkada 2024 seperti di Jawa Barat atau di Lampung. “Apapun judulnya, Golkar mesti berkompromi dengan keinginan KIM yang dalam bangak hal membuat golkar rugi secara politik.”

    Di sisi lain, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menuturkan bahwa kekalahan di Banten dan Riau yang selama ini jadi basis tradisional Golkar cukup mengejutkan. Hal ini terjadi dikarenakan pergeseran preferensi pemilih yang cenderung ke calon alternatif daripada petahana.

    Pergeseran itu, kata dia, salah satunya tampak dari animo publik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja petahana selama ini sehingga hal itu mendorong pemilih untuk mewujudkan kebaruan baik dari sisi kepemimpinan maupun kebijakan.

    Meski demikian, Wasisto menganggap bahwa apa yang diperoleh Golkar pada Pilkada 2024 sudah maksimal. “Saya pikir Golkar tentu sudah maksimal, di banyak daerah lain, partai ini memenangkan kursi gubenur dan bupati dan wali kota.”

  • Harga 1 Suara Rp300 Ribu

    Harga 1 Suara Rp300 Ribu

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menyoroti fenomena politik uang dalam Pilkada Serentak 2024. 

    Dalam sambutannya di Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, ia menyebut praktik ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi yang sehat.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengungkapkan ihwal berdasarkan survei yang diterimanya, satu suara pemilih dihargai minimal Rp300 ribu. 

    “Hasil survei (mengungkap), pakai uang itu minimal Rp300 ribu baru bisa diterima. Kalau cuman Rp100 ribu enggak akan diterima oleh rakyat,” ujar Cak Imin, Sabtu (30/11/2024).

    Ia lantas menyinggung kader PKB, yakni Abdul Wahid, yang berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Riau 2024 tanpa mengeluarkan uang. 

    Menurut Cak Imin, Wahid berhasil menang hanya dengan dua modal, yakni otak dan data.

    “Karena tahu itu, Pak Wahid daripada keluar Rp300 ribu per suara lebih baik tidak usah keluar karena memang enggak ada,” katanya.

    Lebih lanjut, Cak Imin berpesan agar kader PKB lain yang gagal memenangkan kontestasi Pilkada 2024 tidak perlu khawatir. Sebab, uang bukanlah segala-galanya bagi kader PKB untuk mencapai tujuan perjuangan politik.

  • Daftar Lengkap Cagub-Cawagub Tiap Daerah di Indonesia pada Pilkada 2024

    Daftar Lengkap Cagub-Cawagub Tiap Daerah di Indonesia pada Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024).

    Sejumlah pasangan calon (paslon) telah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersaing menjadi gubernur dan wakil gubernur.

    Setidaknya terdapat 101 calon yang masuk dalam daftar KPU di Pilkada Serentak 2024. Dari daftar ini, terdapat satu daerah yang memiliki paslon tunggal.

    Kemudian ada juga satu paslon yang mendaftar melalui jalur perseorangan atau independen.

    Berikut daftar lengkap masing-masing paslon cagub-cawagub yang bersaing di Pilkada 2024.

    Daftar Lengkap Cagub-Cawagub Tiap Daerah di Indonesia di Pilkada 2024

    Provinsi Aceh

    1. Muzakir Manaf-Fadhlullah

    2. Bustami Hamzah-Muhammad Yusuf A Wahab

    Sumatera Utara

    1. Bobby Nasution-Surya

    2. Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala

    Sumatera Selatan

    1. Herman Deru-Cik Ujang

    2. Mawardi Yahya-Anita Noeringhati

    3. Edy Santana Putra-Riezky Aprilia

    Sumatera Barat

    1. Mahyeldi-Vasko Ruseimy

    2. Epyardi Asda-Ekos Albar

    Bengkulu

    1. Rohidin Mersya-Meriani

    2. Helmi Hasan-Mian

    Riau

    1. Muhammad Nasir-Muhammad Wardan

    2. Syamsuar-Mawardi M. Saleh

    3. Abdul Wahid-S.F Hariyanto

    Kepulauan Riau

    1. Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura

    2. Muhammad Rudi-Aunur Rafiq

    Jambi

    1. Al Haris-Abdullah Sani

    2. Romi Hariyanto-Sudirman

    Lampung

    1. Arinal Djunaidi-Sutono

    2. Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela

    Bangka Belitung

    1. Erzaldi Rosman Djohan-Yuri Kemal Fadlullah

    2. Hidayat Arsani-Hellyana

    Kalimantan Timur

    1. Isran Noor-Hadi Mulyadi

    2. Rudy Mas’ud-Seno Aji

    Kalimantan Selatan

    1. Raudhatul Jannah-Akhmad Rozanie Himawan Nugraha

    2. Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman

    Kalimantan Tengah

    1. Agustiar Sabran-Edy Pratowo

    2. Nadalsyah-Supian Hadi

    3. Abdul Razak-Sri Suwanto

    Kalimantan Utara

    1. Zainal Arifin Paliwang-Ingkong Ala

    2. Andi Sulaiman-Adri Patton

    3. Yansen Tipa Pandan-Suratno

    Kalimantan Barat

    1. Sutarmidji-Didi Haryono

    2. Ria Norsan-Krisantus

    3. Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor

    Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua…

  • DKI kemarin, Jaksel banjir lalu sanksi penjara terlibat politik uang

    DKI kemarin, Jaksel banjir lalu sanksi penjara terlibat politik uang

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta pada Minggu (24/11) yang masih layak dibaca hari ini di kanal Metro ANTARA, yakni RT banjir dia Jakarta Selatan usai dilanda hujan, kebakaran di Jakarta Timur, dan sanksi penjara bagi yang kedapatan terlibat politik uang.

    Berikut rangkumannya:

    1. Dua RT di Jaksel banjir imbas hujan Minggu sore

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, sebanyak dua rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan banjir imbas hujan pada Minggu sore.

    Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu menyebutkan dua RT yang banjir berada di Kelurahan Cilandak Timur, dengan ketinggian air 55 sentimeter (cm).

    Baca selengkapnya di sini

    2. Psikolog nilai penerapan retribusi bisa dorong budaya pilah sampah

    Jakarta (ANTARA) – Psikolog klinis Universitas Indonesia Kasandra Putranto menilai penerapan retribusi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah.

    “Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada respons masyarakat terhadap kebijakan pemilahan sampah dengan adanya insentif dan sanksi,” kata Kasandra saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pj. Gubernur DKI Jakarta imbau warga gunakan hak pilih di pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengimbau agar warga Jakarta menggunakan hak pilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 demi kemajuan kota yang tengah menuju status global di masa mendatang.

    “Saya meminta kepada warga Jakarta untuk tidak pasif dan ikut terlibat dalam menggunakan hak suaranya demi kemajuan Kota Jakarta. Mari kita sukseskan pilkada di Jakarta bersama-sama, jaga sinergi ini untuk Jakarta yang lebih baik,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Kompor diduga jadi penyebab kebakaran rumah semi permanen di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur menyebut penyebab kebakaran di rumah semi permanen Jalan Kemuning Bendungan, Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, pada Minggu pagi berasal dari api kompor gas.

    Kepala Seksi Pengendalian Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur (Jaktim) Abdul Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan api berasal dari kompor gas pemilik kos dan menyebabkan 40 rumah semi permanen terbakar.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Bawaslu DKI ingatkan terlibat politik uang bisa dipenjara

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana salah satunya dipenjara minimal 36 bulan.

    “Kalau kita bicara politik uang ini kan sanksinya itu berat. Pertama, dia bisa dipenjara, minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan. Lalu masih dikenakan denda, minimal Rp200 juta, maksimal Rp1 miliar. Dan subjek hukumnya ini setiap orang, baik pemberi maupun penerima,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kawasan Padat Penduduk di Jatinegara Kebakaran, Diduga karena Ledakan Tabung Gas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Kawasan Padat Penduduk di Jatinegara Kebakaran, Diduga karena Ledakan Tabung Gas Megapolitan 24 November 2024

    Kawasan Padat Penduduk di Jatinegara Kebakaran, Diduga karena Ledakan Tabung Gas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kebakaran
    yang terjadi di Bendungan, Rawa Bunga,
    Jatinegara
    , Jakarta Timur, Minggu (24/11/2024) pagi menghanguskan 40 rumah semipermanen.
    Diduga, penyebab
    kebakaran
    tersebut yakni ledakan kompor gas milik salah seorang warga.
    “40 Rumah semipermanen, api diduga disebabkan oleh kompor gas dari salah satu rumah warga,” kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid, kepada wartawan di lokasi, Minggu (24/11/2024).
    Wahid menyampaikan, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Petugas pemadam kebakaran mulai melakukan pemadam pada pukul 10.00 WIB.
    “Kami berhasil melokalisir dengan luncurkan sekitar totalnya 16 unit unit mobil pemadam kebakaran, pukul 11.13 WIB tadi, kita sudah mulai memasuki pendinginan,” ucap Wahid.

    Wahid menceritakan bahwa pihaknya kesulitan mencapai lokasi kebakaran karena berada di dalam gang sempit sehingga mobil tidak bisa masuk.
    “Dengan akses yang sama-sama kita ketahui, dengan kondisi yang sempit, maka unit saya harus berhenti sekitar kurang lebih 300 sampai 400 meter dari titik api yang paling awal,” ujar Wahid.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebakaran Hari Ini di Jatinegara, 40 Rumah Terbakar Akibat Ledakan Tabung Gas

    Kebakaran Hari Ini di Jatinegara, 40 Rumah Terbakar Akibat Ledakan Tabung Gas

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Permukiman warga di RT 05/RW 01, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu (24/11/2024) sekira pukul 10.00 WIB.

    Ketua RW 01 Kelurahan Rawa Bunga, Dwi Lestari mengatakan kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas ukuran 3 kilogram dari satu unit rumah warga di tepi aliran Kali Cipinang.

    “Informasi dari warga ada gas bocor, mau dilempar ke kali itu susah jadi dimasukkan ke dalam ember, tapi habis itu langsung meledak,” kata Dwi di Jakarta Timur, Minggu (24/11/2024).

    Padatnya permukiman warga membuat membuat api dari ledakan tabung gas tersebut dalam waktu singkat cepat merambat dari satu unit rumah ke puluhan bangunan lainnya.

    Beruntung sebelum kobaran api membesar, pemilik rumah yang terdampak ledakan gas dapat segera dievakuasi warga sekitar ke fasilitas kesehatan untuk mendapat penanganan medis.

    “Karena ini padat penduduk jadi cepat menyambarnya. Untuk sekarang saya belum memberi informasi terkait jumlah jiwa yang terdampak. Tapi banyak (rumah) yang terbakar,” ujar Dwi.

    Warga sekitar sempat berupaya melakukan pemadaman mandiri menggunakan sumber air terdekat dari lokasi, nahas upaya tidak sepenuhnya berhasil karena api kian membesar.

    Sebanyak 16 unit mobil pompa berikut 40 personel Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dikerahkan guna memadamkan kebakaran.

    “Objek terbakar 40 rumah semi permanen. Kita mulai pemadaman pukul 10.10 WIB, selesai pukul 12.40 WIB,” kata Kasi Operasional Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Abdul Wahid.

    Tidak ada korban dalam kejadian, namun kerugian materil akibat terbakar 40 unit rumah warga RT 05/RW 01 pada area seluas 800 meter persegi itu diperkirakan mencapai Rp1.4 miliar.

    Personel Damkar Jakarta Timur saat proses pemadaman api pada permukiman warga di RT 05/RW 01, Rawa Bunga, Jatinegara, Minggu (24/11/2024). (1)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya