Tag: Abdul Wahid

  • Ribuan Lokasi di Riau Menjadi Sasaran Operasi Ketupat Lancang Kuning

    Ribuan Lokasi di Riau Menjadi Sasaran Operasi Ketupat Lancang Kuning

    Liputan6.com, Pekanbaru – Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengerahkan 3452 personel gabungan mengamankan arus mudik Lebaran Idul Fitri. Puluhan pos pengamanan dan pelayanan serta terpadu sudah didirikan di berbagai titik.

    Kepala Polda Riau Inspektur Jenderal Herry Heryawan memimpin gelar pasukan didampingi Gubernur Abdul Wahid serta pejabat lainnya. Ribuan personel itu bakal dikerahkan pada 26 Maret 2025 hingga 8 April 2025.

    “Tujuannya memastikan keamanan, kelancaran, ketertiban, lalu lintas untuk masyarakat Riau melaksanakan mudik lebaran atau kembali lagi,” kata Herry, Kamis siang, 20 Maret 2025.

    Tidak hanya itu, personel gabungan juga dikerahkan mengamankan perumahan yang ditinggal penghuninya selama pulang kampung. Kegiatan ini bersandikan Operasi Ketupat Lancang Kuning.

    Herry menjelaskan, ribuan personel gabungan terdiri dari 250 anggota Polda Riau, 1641 anggota Polres jajaran dan 1561 dari berbagai instansi pemerintah termasuk prajurit TNI. Sebanyak 63 pos operasi telah didirikan dengan rincian 37 pos pengamanan, 22 pos pelayanan dan 4 pos terpadu.

    Sasaran operasi tidak hanya arus lalu lintas. Ada 1359 lokasi yang menjadi sasaran pengamanan yang terdiri dari 14 terminal, 77 lokasi pusat perbelanjaan, 5 bandara, 1144 lokasi pelaksanaan Salat Idul Fitri, 23 pelabuhan dan 96 lokasi wisata.

    Selama libur lebaran dan mudik nanti, Polda Riau membuka pintu Polsek dan Polres jajaran untuk penitipan sepeda motor. Masyarakat diminta menghubungi kepolisian setempat jika ingin menitipkan sepeda motor.

    Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid berterimakasih kepada Polda Riau karena telah menggelar pasukan. Hal ini sebagai bukti pemerintah daerah bersama pihak terkait, terutama Polri dan TNI, memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat yang ingin pulang kampung.

    Kepada masyarakat yang ingin mudik nanti, Abdul Wahid berpesan agar memperhatikan kondisi rumah sebelum ditinggalkan. Khususnya kelistrikan, kunci dan barang berharga.

    “Listrik pastikan sudah mati atau belum, pintu sudah terkunci atau belum, barang berharga titipkan ke tempat aman,” katanya.

    Abdul Wahid meminta masyarakat berkomunikasi dengan kepolisian ataupun TNI terkait pelayanan selama mudik berlangsung.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Keuangan Riau Kritis, Defisit Rp1,5 T, Tunda Bayar Kegiatan Capai Rp2,2 T

    Keuangan Riau Kritis, Defisit Rp1,5 T, Tunda Bayar Kegiatan Capai Rp2,2 T

    Selain itu, beberapa pos anggaran lain juga akan dikaji ulang, termasuk biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).

    Saat ini, belanja pegawai telah menyedot sekitar 38 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau, melampaui batas ideal sebesar 30 persen. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan dinilai perlu dilakukan guna menyeimbangkan anggaran daerah.

    Abdul Wahid menegaskan bahwa dirinya siap mengambil keputusan yang tidak populer demi menyelamatkan kondisi keuangan daerah. Ia mengaku bahwa tekanan yang dihadapinya sangat besar, bahkan mempengaruhi pola tidurnya.

    “Sudah 11 hari kerja ini saya baru bisa tidur hampir jam 3 subuh dan bangun jam 5 subuh. Dan itu hampir setiap hari begitu. Setelah salat saya langsung lanjut rapat dan bekerja. Begitu seriusnya saya mengurusi daerah ini, karena saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada,” ujarnya, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Meskipun kebijakan efisiensi anggaran ini mungkin akan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, Abdul Wahid menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi kepentingan daerah dalam jangka panjang. Ia berharap, perbaikan tata kelola keuangan yang dilakukan dapat mencegah terulangnya krisis serupa di masa mendatang.

    “Maka saya tegaskan, biarlah kebijakan saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab,” tutupnya.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Politikus Golkar respons positif wacana pesantren kelola tambang

    Politikus Golkar respons positif wacana pesantren kelola tambang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Partai Golkar La Ode Safiul Akbar merespons positif soal wacana pesantren akan diberikan izin untuk mengelola tambang.

    La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Selasa wacana pemberian izin tersebut oleh pemerintah merupakan bentuk rasa keadilan di bidang ekonomi kepada seluruh komponen bangsa.

    “Santri dan pesantren sebagai salah satu komponen bangsa yang berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia harus diberikan kesempatan mengelola sumber daya alam sebagai perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945,” katanya.

    La Ode merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berencana meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang, sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada ormas keagamaan.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan merupakan moto pesantren dalam berjuang untuk kebaikan bangsa.

    Untuk itu, kata La Ode, kontribusi ekonomi dan pengalaman kewirausahaan pesantren juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

    “Kemandirian, swadaya, dan banyak UMKM serta lini bisnis yang berada di pesantren yang dikelola oleh santri merupakan faktor dan pengalaman yang bisa menjadi pendukung jika wacana pemberian izin kelola tambang direalisasikan,” katanya.

    La Ode yang juga menjabat sebagai Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu menuturkan, selain sebagai bentuk rasa keadilan, pemberian izin pengelolaan tambang kepada pesantren, bila ditinjau dari faktor sejarah, keberadaan pesantren di Indonesia sudah sangat lama, bahkan sebelum kedatangan kolonial Belanda.

    “Pada masa kemerdekaan pun, peran santri dan pesantren sangat penting untuk merebut kemerdekaan melalui fatwa jihadnya,” ujar dia.

    Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Ilmi di Gadog, Bogor K.H. Husnan Bey Fananie mengapresiasi Bahlil bila memang rencana itu disetujui oleh Presiden Prabowo dan dapat diwujudkan untuk pondok pesantren.

    Sedangkan, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Syaikh Abdul Wahid di Baubau, Sulawesi Tenggara K.H. Abdul Rasyid Sabirin menyampaikan dukungan senada terhadap pernyataan Menteri ESDM, terlebih pondok pesantrennya berada di wilayah tambang.

    Menurut Abdul Rasyid, pesantren adalah salah satu elemen penting di bangsa ini dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.

    “Selain itu, di pesantren adalah basis UMKM yang sesungguhnya dan sangat bisa untuk dilibatkan dalam pengelolaan konsesi tambang sekiranya pemerintah ingin melibatkan UMKM secara adil dan merata,” ucap dia.

    Ia mengharapkan Presiden Prabowo bisa memberikan kesempatan kepada pesantren dalam mengelola sumber daya alam Indonesia demi terwujudnya pemerataan dan keadilan.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Respons Pesantren soal Wacana Kelola Tambang

    Respons Pesantren soal Wacana Kelola Tambang

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang, sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada ormas keagamaan.

    Terkait hal itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Partai Golkar, La Ode Safiul Akbar mengatakan hal tersebut merupakan bentuk rasa keadilan di bidang ekonomi kepada seluruh komponen bangsa sebagaimana perwujudan Pasal 33 UUD 1945. Hal tersebut karena selama ini Pesantren juga telah berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia.

    “Santri dan Pesantren sebagai salah satu komponen bangsa yang berkontrubusi dalam kemerdekaan Indonesia harus diberikan kesempatan mengelola sumber daya alam sebagai perwujudan dari UUD 1945 Pasal 33,” tutur La Ode dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

    La Ode mengatakan, kontribusi ekonomi dan pengalaman kewirausahaan pesantren juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Bila ditinjau dari faktor sejarah, keberadaan pesantren di Indonesia sudah sangat lama, bahkan sebelum kedatangan kolonial Belanda.

    “Kemandirian, swadaya, dan banyak UMKM serta lini bisnis yang berada di pesantren yang dikelola oleh santri merupakan faktor dan pengalaman yang bisa menjadi pendukung jika wacana pemberian izin kelola tambang direalisasikan,” katanya.

    Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Syaikh Abdul Wahid di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, KH Abdul Rasyid Sabirin menyampaikan dukungan senada terhadap pernyataan Menteri ESDM, terlebih pondok pesantrennya berada di wilayah tambang.

    Menurut Abdul Rasyid, pesantren adalah salah satu elemen penting di bangsa ini dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing. Dia berharap, sebagai Pimpinan Pesantren, Presiden Prabowo bisa memberikan kesempatan kepada Pesantren dalam mengelola sumber daya alam Indonesia demi terwujudnya pemerataan dan keadilan.

    “Selain itu, di pesantren adalah basis UMKM yg sesungguhnya dan sangat bisa untuk dilibatkan dalam pengelolaaan konsesi tambang sekiranya pemerintah ingin melibatkan UKM secara adil dan merata,” ucap dia.

    (acd/acd)

  • BAZNAS serahkan bantuan Zmart bagi Ponpes Modern Tazakka di Jawa Tengah

    BAZNAS serahkan bantuan Zmart bagi Ponpes Modern Tazakka di Jawa Tengah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Disaksikan Ketua MPR RI

    BAZNAS serahkan bantuan Zmart bagi Ponpes Modern Tazakka di Jawa Tengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 14:36 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI  H. Ahmad Muzani menyerahkan bantuan program Zmart kepada Pondok Pesantren Modern Tazakka, Jawa Tengah.  

    Program pemberdayaan usaha warung retail ini ditujukan untuk meningkatkan ekonomi pesantren dan mempermudah akses terhadap kebutuhan para santri dan warga sekitar. Adapun penyaluran Zmart Pesantren ini ditargetkan menyasar kepada 50 ponpes di seluruh Indonesia, dengan bantuan yang diberikan sebesar Rp50 juta bagi setiap pesantren. 

    Penyerahan bantuan tersebut diselenggarakan dalam “Silaturahim Akbar: Buka Puasa Ramadhan dan Sholat Terawih Bersama Ketua MPR RI dan Penyerahan Bantuan Program Zmart” di Pondok Pesantren Modern Tazakka, Jawa Tengah, Minggu (9/3/25).

    Hadir dalam acara tersebut Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, M.A., serta Pimpinan Pondok Pesantren Modern Tazakka KH. Anang Rizka Masyhadi, MA., Ph.D.

    Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, program Zmart merupakan salah satu upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan umat, termasuk di lingkungan pondok pesantren.

    “Kami berharap bantuan ini dapat menjadi pemicu berkembangnya usaha ekonomi di pesantren, sehingga mampu memberikan manfaat luas bagi santri dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Menurutnya, program ini sejalan dengan visi besar BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi umat. 

    “Kami ingin agar pondok pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga pusat ekonomi yang dapat membantu santri memahami pentingnya kemandirian ekonomi. Santri tidak hanya dididik untuk memahami ilmu agama, tetapi juga dibekali dengan wawasan kewirausahaan yang akan bermanfaat bagi masa depan mereka,” tambahnya.

    Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program ini.

    “Kami mengapresiasi dukungan penuh dari MPR RI dalam kegiatan penyerahan program Zmart ini. Dukungan ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen bersama dapat membawa manfaat yang luas bagi pesantren, santri, dan masyarakat sekitar. Semoga sinergi ini terus berlanjut untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia,” ujar Kiai Noor. 

    “Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat ekosistem ekonomi berbasis zakat. Jika kita bersatu, maka dampak yang dihasilkan akan lebih besar dan dapat dirasakan oleh lebih banyak orang,” katanya.

    Sementara itu, Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani dalam sambutannya menyoroti pentingnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. 

    “Persiapan menuju Indonesia Emas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat, termasuk pesantren,” ujar Muzani.

    Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjalin silaturahmi dan bertukar pandangan guna memperkuat persiapan menuju masa depan yang lebih baik. 

    “Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus bersilaturahmi dan bertukar pandangan seperti ini. Kita tidak sendirian dalam mempersiapkan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih pintar. Dengan berbagai kekuatan yang kita miliki, Insyaallah, Indonesia akan menjadi negara yang semakin tangguh di masa depan,” tegasnya. 

    Turut hadir Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono B.Eng., M.M., MBA, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra H. Abdul Wahid, Bupati Batang H. M. Faiz Kurniawan, SH., MH., Kepala BPKH, Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP., AAK, Wakil Bupati Batang H. Suyono, S.IP., M.Si., Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Dr. H. Saiful Mujab, MA, Kapolres Batang, AKBP Edi Rahmat Mulyana, S.I.K., M.H, Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Eka Budhi Sulistyo, beserta jajarannya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kabel Terbakar Sambar Tangki Solar, Api Merambat Hingga ke Jalan Raya di Jaktim

    Kabel Terbakar Sambar Tangki Solar, Api Merambat Hingga ke Jalan Raya di Jaktim

    Jakarta

    Tumpukan solar terbakar di sebuah proyek di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur (Jaktim). Api membubung berkobar hingga ke ruas jalan di sekitar lokasi.

    Dari video yang diunggah Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, tampak api berkobar hingga ke ruas jalan. Asap hitam pun membubung di lokasi kejadian.

    Api yang membakar membuat lalu lintas tersendat. Petugas berjibaku melakukan pemadaman hingga agar pengendara bisa melintas.

    “Objek terbakar tumpukan solar,” kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim, Abdul Wahid, dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

    Abdul Wahid mengatakan peristiwa dilaporkan pada pukul 20.15 malam tadi. Warga mendatangi kantor pemadaman kebakaran melaporkan terkait tumpukan solar yang terbakar. Kebakaran terjadi diduga percikan alat las yang menyambar solar

    “Terjadi penyalaan tiba-tiba, dikarenakan kabel listrik terbakar dan menyambar tangki solar. Penyebab diduga karena percikan las dari atas yang jatuh ke penampungan solar,” ujarnya.

    “Pengerahan 55 personel. Akhir pemadaman pukul 20:30 WIB. Situasi pemadaman selesai,” jelasnya.

    (wnv/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sidang Mantan Kades Miliader Gresik Berjalan Alot

    Sidang Mantan Kades Miliader Gresik Berjalan Alot

    Gresik (beritajatim.com) – Jalannya persidangan perkara penggelapan yang menyeret mantan Kepala Desa (Kades) miliader Abdul Halim berjalan alot. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik kembali menghadirkan dua saksi untuk memperkuat dakwaan. Sidang pun berlangsung hingga 3 jam lebih.

    Molornya persidangan tidak terlepas dari keterangan saksi Abdul Wahid Mustopa. Pria yang sekaligus Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah. “Bukti kepemilikan aset desa masih dibawah penguasaan terdakwa. Meski sudah tidak lagi menjabat,” tuturnya, Jumat (7/3/2025).

    Wahid menjelaskan alasan terdakwa melakukan hal tersebut. Ini karena desa masih memiliki tanggungan mengingat Abdul Halim menggadaikan 2 sertifikat dan 1 BPKB milik pribadi. “Total senilainya Rp 2 miliar. Perbulannya mengangsur berkisar Rp 67 juta selama 3 tahun. Cukup berat karena baru satu tahun berjalan,” paparnya.

    Masih menurut Wahid, uang tersebut direncanakan untuk modal membangun wisata desa. Sayangnya, pasca melakukan pinjaman, jumlah pengunjung desa terus berkurang hingga mempengaruhi pendapatan. “Kondisi tersebut diperparah dengan polemik dan aksi demonstrasi warga. Itu juga yang mendasari kami menolak permohonan klarifikasi terdakwa. Karena situasinya sudah bergejolak,” urainya.

    Atas tudingan itu, dibantah oleh pihak terdakwa. Pasalnya, terdakwa Abdul Halim mengatakan proses pengajuan pinjaman ke bank merupakan hasil rapat desa. “Anda juga ikut datang ke bank dan menyetujui pinjaman. Jika terjadi permasalahan pembayaran, tentu pihak desa juga harus ikut bertanggungjawab,” urainya.

    Terdakwa Abdul Halim merasa dirugikan lantaran tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi. “Saya tidak pernah diundang atau dilibatkan untuk membahas permasalahan. Justru meminta saran dari orang diluar desa, kan aneh,” imbuhnya.

    Sementara penasehat Hukum Abdul Halim Minan menyatakan pihaknya mewanti-wanti akan melaporkan saksi atas keterangan palsu. Pasalnya, saksi banyak bertele-tele dan selalu mencari pembenaran. “Sidang selanjutnya kami juga memohon agar saksi dari pemdes dihadirkan kembali untuk konfrontir keterangan,” katanya.

    Hakim Ketua Donald Everly Malubaya akan mempertimbangkan usulan tersebut. Pihaknya pun menunda persidangan pada Senin mendatang (10/3). Dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli berkaitan dengan regulasi, kebijakan, hingga kewenangan desa dalam pengelolaan aset maupun anggaran. “Kami harap masing-masing pihak hadir tepat waktu agar tidak mengganggu jalannya persidangan,” tandasnya. [dny/kun]

  • Gubernur Riau Ancam Ganti Kepsek yang Izinkan "Study Tour" dan Perpisahan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 Maret 2025

    Gubernur Riau Ancam Ganti Kepsek yang Izinkan "Study Tour" dan Perpisahan Regional 3 Maret 2025

    Gubernur Riau Ancam Ganti Kepsek yang Izinkan “Study Tour” dan Perpisahan
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com

    Gubernur Riau
    Abdul Wahid melarang sekolah mengadakan kegiatan di luar lingkungan sekolah, termasuk perpisahan dan
    study tour
    . Ia menegaskan akan mencopot kepala sekolah yang tetap mengizinkan kegiatan tersebut.
    “Saya melarang semua kepala sekolah, baik SMA maupun SMK sederajat, mengadakan kegiatan di luar sekolah. Termasuk perpisahan. Kalau ada kepala sekolah yang tetap mengizinkan, maka akan saya ganti,” kata Wahid saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Senin (3/3/2025).
    Larangan ini disampaikan Wahid pada hari pertama bertugas setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kegiatan di luar sekolah, seperti study tour, dapat membebani orangtua siswa.
    “Saya tak mau membebani orangtua siswa saat perpisahan. Begitu juga dengan
    study tour
    yang menelan biaya mahal dan sangat membebani orangtua,” ujarnya.
    Wahid menegaskan komitmennya untuk menekan angka putus sekolah di Riau.
    Salah satu langkahnya adalah mengurangi biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk kegiatan sekolah.
    “Kami tidak ingin ada masyarakat Riau yang tidak bersekolah. Saya juga tidak mau pendidikan berbiaya tinggi,” kata Wahid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga coba padamkan api saat kebakaran di Pondok Bambu

    Warga coba padamkan api saat kebakaran di Pondok Bambu

    Jakarta (ANTARA) – Pemilik rumah tinggal di kawasan padat penduduk di Jalan Tegal Amba, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur sempat berupaya memadamkan api saat kebakaran terjadi, tetapi tidak mempan.

    “Dari seberang kan api sudah kelihatan, nah warga udah mencoba padamkan api pakai air di ember, semua warga ikut tapi tetap ga bisa, ga mempan udah keburu besar apinya. Ada belasan rumah,” kata salah satu korban kebakaran Lili (47) saat ditemui di lokasi, Jumat.

    Lili mengatakan, awalnya api muncul dari salah satu rumah warga yang ada di seberang rumahnya. Lili mengetahui hal itu saat tengah duduk di depan pintu setelah pulang kerja di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat.

    “Saya baru balik kerja di percetakan Kemayoran, tiba-tiba lagi duduk di depan ada teriak warga ‘kebakaran, kebakaran’ terus saya lihat api di seberang,” ujar Lili.

    Melihat api semakin membesar, Lili bersama warga lainnya terus mengambil air dengan ember untuk memadamkan api. Sayangnya, api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah warga lainnya.

    “Cepat banget merembetnya, kita udah berusaha padamin sekitar 30 menit, tapi ga bisa keburu membesar, jadi beberapa warga langsung lapor juga ke pos pemadam kebakaran,” ucap Lili.

    Lili bersama sang istri dan kedua anaknya langsung menyelamatkan diri ke luar rumah dan membawa semua berkas penting.

    “Langsung saya bawa semua berkas penting, saya bawa anak, istri saya ke luar. Sekarang mereka lagi mengungsi di rumah orang tua di daerah Cipinang,” jelas Lili.

    Tak ada korban jiwa atas kebakaran tersebut, namun ada satu warga yang pingsan akibat menghirup asap terlalu lama.

    Rumah tinggal di kawasan padat penduduk di Jalan Tegal Amba, Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar sore ini.

    Personel Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) dikerahkan sebanyak 11 unit untuk memadamkan api.

    “Objek yang terbakar rumah dengan titik kenal di Gor Pondok Bambu yang beralamat di Jalan Tegal Amba, Pondok Bambu, Duren Sawit,” kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim, Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Abdul menyebut pihaknya menerima informasi terjadinya kebakaran pukul 17.55 WIB dari warga yang datang ke pos Pondok Bambu.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebakaran melanda rumah di permukiman padat Pondok Bambu Jaktim

    Kebakaran melanda rumah di permukiman padat Pondok Bambu Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Kebakaran melanda rumah tinggal di kawasan padat penduduk di Jalan Tegal Amba, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat sore ini.

    Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur (Gulkarmat Jaktim) untuk memadamkan api.

    “Objek yang terbakar rumah dengan titik kenal di GOR Pondok Bambu yang beralamat di Jalan Tegal Amba, Pondok Bambu, Duren Sawit,” kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Abdul menyebut pihaknya menerima informasi terjadinya kebakaran pukul 17.55 WIB dari warga yang datang ke pos Pondok Bambu.

    “Kami terima informasi dari pukul 17.55 WIB, ada warga yang datang ke pos Pondok Bambu melapor,” ujar Abdul.

    Merespon laporan tersebut, personel pemadam kebakaran langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) pukul 17.57 WIB dan langsung melakukan pemadaman pukul 17.58 WIB.

    Hingga saat ini petugas yang berada di lokasi masih berupaya untuk memadamkan si jago merah dengan bantuan warga sekitar yang turut membantu mengamankan lokasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025