Xcloud.id

Tag: Abdul Wahid

  • Kebakaran RS Hermina Kampung Melayu Diduga Akibat Ledakan Panel Listrik – Page 3

    Kebakaran RS Hermina Kampung Melayu Diduga Akibat Ledakan Panel Listrik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Suasana mencekam terjadi di Rumah Sakit Hermina Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (21/6/2025) pagi, saat terdengar suara ledakan dari panel listrik di ruang farmasi lantai tiga. Ledakan tersebut diduga menjadi pemicu kebakaran yang memaksa puluhan pasien segera dievakuasi ke tempat aman.

    Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Abdul Wahid, mengungkapkan bahwa kejadian bermula saat pihak keamanan rumah sakit melihat asap tebal dari pemantauan CCTV.

    “Diduga panel listrik di ruang farmasi lantai tiga meledak. Jadi awalnya asap tebal terlihat oleh sekuriti dari pemantauan CCTV di ruang farmasi, lalu mencoba memadamkan dengan hidran dan segera menghubungi Damkar,” kata Abdul dikutip dari Antara.

    Informasi mengenai kebakaran pertama kali diterima oleh call center Dinas Gulkarmat DKI Jakarta sekitar pukul 05.02 WIB dari warga sekitar. Tim pemadam langsung dikerahkan ke lokasi dengan satu unit mobil damkar untuk penanganan awal.

    “Kami terima kabar pukul 05.02 WIB, tiba di lokasi sekitar pukul 05.08 WIB. Awal pemadaman kami lakukan pukul 05.10 WIB,” jelas Abdul.

    Upaya pemadaman berlangsung cepat. Api berhasil dilokalisir hanya dalam waktu satu menit, tepatnya pada pukul 05.11 WIB. Proses pendinginan dilakukan beberapa menit kemudian guna memastikan tidak ada titik api tersisa.

    Meskipun api sudah berhasil dipadamkan, asap masih mengepung sejumlah ruangan di gedung RS Hermina, terutama di area rawat jalan.

     

  • Kebakaran RS Hermina Jaktim, terdengar ledakan dari panel listrik di ruang farmasi

    Kebakaran RS Hermina Jaktim, terdengar ledakan dari panel listrik di ruang farmasi

    Jakarta (ANTARA) – Terdengar suara ledakan dari panel listrik di ruang farmasi saat awal terjadinya kebakaran di Rumah Sakit (RS) Hermina Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Rabu pagi.

    “Terdengar ledakan dari panel listrik di ruang farmasi lantai tiga dan segera menghubungi pemadam kebakaran untuk meminta bantuan pemadaman api,” kata Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dihubungi ANTARA di Jakarta.

    Abdul mengatakan, penyebab kebakaran diduga panel listrik tersebut meledak dan terlihat asap saat pihak pengamanan RS Hermina memantau dari kamera pengawas (CCTV).

    “Diduga panel listrik di ruang farmasi lantai tiga meledak. Jadi awalnya asap tebal terlihat oleh sekuriti dari pemantauan CCTV di ruang farmasi, lalu mencoba memadamkan dengan hidran dan segera menghubungi Damkar,” katanya.

    Informasi adanya kebakaran disampaikan oleh salah satu warga sekitar melalui pusat panggilan (call center) Dinas Gulkarmat Jakarta pada pukul 05.02 WIB.

    Lalu, pihak Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama satu unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.

    “Kami terima kabar pukul 05.02 WIB, terus tiba di lokasi sekitar pukul 05.08 WIB. Awal pemadaman kami lakukan pukul 05.10 WIB,” ujar Abdul.

    Abdul menyebutkan, api berhasil dilokalisir sekitar pukul 05.11 WIB dan pendinginan pukul 05.12 WIB.

    Hingga saat ini petugas Gulkarmat Jakarta Timur (Jaktim) masih melakukan pendinginan untuk menghilangkan asap yang masih mengepung beberapa ruangan di rumah sakit tersebut.

    Meskipun api sudah dapat dipadamkan kurang lebih setengah jam kemudian, namun asap masih menyelimuti gedung RS Hermina, khususnya beberapa lantai di gedung rawat jalan.

    Puluhan pasien yang masih dirawat baik menggunakan kursi roda ataupun tempat tidur langsung dievakuasi ke luar gedung.

    Beberapa pasien juga langsung dievakuasi ke unit gawat darurat (UGD) untuk memastikan keadaan pasien baik dan mendapatkan pertolongan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebakaran Rumah di Ciracas: Lansia Tewas, Kerugian Rp 500 Juta Megapolitan 30 Juni 2025

    Kebakaran Rumah di Ciracas: Lansia Tewas, Kerugian Rp 500 Juta Megapolitan 30 Juni 2025

    Kebakaran Rumah di Ciracas: Lansia Tewas, Kerugian Rp 500 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kerugian akibat
    kebakaran
    rumah di Kompleks Hankam, Jalan Kecapi, Ciracas, Jakarta Timur, ditaksir mencapai setengah miliar rupiah. 
    “Objek yang terbakar rumah tinggal dengan luas 150 meter persegi, kerugian sekitar Rp 500 juta,” ucap kata Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) Suku Dinas Penanggulangan
    Kebakaran
    dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat kepada wartawan, Senin (30/6/2025).
    Selain itu, akibat insiden itu, pemilik rumah berinisial K (75) dilaporkan tewas. 
    kebakaran diduga terjadi akibat korsleting, yang lantas memicu api membesar di salah satu kamar.
    “Warga melihat api sudah besar di salah satu kamar. Kemudian melaporkannya ke Damkar,” ujar Abdul.
    Pihak Gulkarmat menerima laporan kebakaran pada pukul 13.36 WIB. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.05 WIB
    “Mengerahkan sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dengan 70 personel,”ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 60 personel padamkan kebakaran restoran siap saji di Jaktim

    60 personel padamkan kebakaran restoran siap saji di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 60 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur memadamkan kebakaran pabrik bahan baku restoran cepat saji di Jalan Raya Poncol, Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim).

    “Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel Gulkarmat Jakarta Timur kami kerahkan untuk memadamkan api,” kata Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Muchtar Zakaria saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Muchtar menyebut, informasi kebakaran disampaikan oleh salah satu warga sekitar melalui pusat layanan Dinas Gulkarmat Jakarta pada pukul 14.52 WIB.

    Lalu, pihak Sudin Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara bersama unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.

    Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.00 WIB.

    “Kami terima kabar pukul 14.52 WIB, terus tiba di lokasi sekitar pukul 14.57 WIB. Api dilokalisir pukul 15.20 WIB dan pendinginan sekitar pukul 15.20 WIB,” ujar Muchtar.

    Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang melanda pabrik bahan baku restoran siap saji tersebut.

    Sementara itu, Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid menduga, api berasal dari bagian dalam bangunan yang digunakan sebagai gudang penyimpanan bahan baku.

    “Kami masih lakukan penyelidikan bersama aparat terkait untuk mengetahui penyebab pastinya. Untuk sementara, dugaan awal ada korsleting listrik, tapi masih akan didalami lebih lanjut,” kata Abdul.

    Warga sempat panik saat api terus berkobar, namun petugas Gulkarmat Jakarta Timur langsung berupaya memadamkan api.

    Petugas juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi guna mencegah warga mendekat ke area bekas kebakaran.

    Abdul mengimbau, masyarakat lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan risiko insiden serupa.

    Selain itu, selama proses pemadaman petugas mengalihkan akses jalan agar tidak menimbulkan kemacetan.

    “Pastikan instalasi listrik dicek rutin dan jangan menumpuk beban listrik dalam satu sumber. Kami terus edukasi warga dan pemilik usaha untuk lebih peduli terhadap keselamatan,” ucap Abdul.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saya di Sini Mewakili Gajah yang Rumahnya Diganggu

    Saya di Sini Mewakili Gajah yang Rumahnya Diganggu

    Pekanbaru –

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan dirinya akan berdiri untuk memberikan keadilan terhadap gajah-gajah dan hewan-hewan lain yang ada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Herry Heryawan meminta masyarakat yang mengklaim lahan di TN Tesso Nilo agar tidak mengganggu gajah dan hewan lain yang hidup di dalamnya.

    Hal itu disampaikan oleh Irjen Herry Heryawan saat memfasilitasi pertemuan massa pendemo dengan Gubernur Abdul Wahid di kantor gubernur, Pekanbaru, Riau, pada Rabu (18/6). Pernyataan Herry Heryawan ini viral dan diunggah oleh akun Instagram @btn_tessonilo.

    “Kadang-kadang rekan-rekan (pendemo) datang ke sini minta keadilan. Tadi (massa) sampaikan merasa kita (seolah-olah) membuat masyarakat tidak adil, membuat masyarakat merasa terpojok, masyarakat terzolimi, masyarakat kehilangan hak hidupnya,” kata Herry Heryawan, dalam video tersebut, dilihat detikcom, Jumat (20/6/2025).

    Namun kemudian Herry Heryawan juga meminta hak yang sama atas gajah terhadap massa tersebut. Karena menurut Herry Heryawan, gajah dan hewan lain yang hidup di Tesso Nilo juga punya hak yang sama atas hutan yang menjadi rumah mereka.

    “Saya berdiri di sini perwakilan dari gajah. Gajah-gajah ini kan nggak bisa ngomong, yang ada di sana, lingkungan hidup yang ada di sana kan nggak bisa ngomong padahal mereka makhluk hidup sama dengan kita,” katanya.

    Herry Heryawan menegaskan bahwa TNTN merupakan rumah bagi gajah dan hewan-hewan lain yang mulai terancam punah. Meski

    TNTN ini kan untuk ekosistem, terutama gajah yang hidup di dalam ekosistem di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

    “Jadi kalau rekan-rekan meminta keadilan, boleh nggak saya juga minta keadilan untuk gajah-gajah yang ada di sana?” tambahnya.

    (mei/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bertambah Lagi! 14 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Juni 2025

    Bertambah Lagi! 14 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Juni 2025

    Jakarta –

    Jumlah provinsi yang menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor bertambah lagi. Di bulan Juni 2025 ini, setidaknya ada 14 provinsi yang mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di mana saja?

    Program pemutihan ini menjadi kesempatan emas bagi pemilik kendaraan yang mungkin lupa membayar pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya. Ada daerah yang menghapuskan denda pajak kendaraan, juga ada yang membebaskan semua tunggakan dan denda pajak kendaraan cukup membayar pajak tahun ini saja. Ada pula yang membebaskan pemilik kendaraan dari pajak progresif sehingga kendaraan berapa pun pajaknya sama.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga membebaskan denda, tunggakan, bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Berdasarkan catatan detikOto, saat ini ada 14 provinsi yang menggelar pemutihan. Berikut rinciannya.

    Aceh

    Aceh masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Aceh digelar sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Riau

    Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan program keringanan untuk pemilik kendaraan bermotor. Ada beberapa program yang ditawarkan Pemprov Riau. Pertama, memberikan pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Kedua, pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum bayar pajak dua tahun atau lebih, cukup membayarkan tunggakan pokok pajak 1 tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Ketiga, kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi, dinas serta angkutan umum orang dan barang dengan nomor polisi BM atau yang terdaftar di seluruh provinsi Riau.
    Keempat, kendaraan di luar Riau yang melakukan mutasi masuk (pelat nomor non-BM) akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama.
    Kelima, bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak akan diberikan pengurangan sebesar 10 persen dengan mengajukan surat permohonan satu bulan sebelum jatuh tempo.

    “Tetapi program ini tidak berlaku untuk kendaraan yang mutasi keluar Provinsi Riau, kendaraan yang diserahkan pertama kali serta eks lelang eksekutif. Pemprov Riau berharap seluruh masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik,” kata Gubernur Riau Abdul Wahid dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Dumai.

    Lampung

    Provinsi Lampung juga menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak di Lampung berlangsung mulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025.

    Program pemutihan di Lampung menawarkan berbagai kemudahan seperti pembayaran pajak hanya tahun berjalan, bea balik nama gratis hingga bebas pajak progresif. Kendaraan yang pajaknya menunggak dibebaskan dari tunggakan pokok pajak dan denda serta denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu.

    Bangka Belitung

    Dikutip dari situs resmi Korlantas Polri, Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar oleh pemerintah daerah mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.

    Beberapa keringanan yang ditawarkan dalam program pemutihan di Bangka Belitung di antaranya adalah pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    Banten

    Pemerintah Provinsi Banten juga masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten ini berlangsung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    DKI Jakarta

    Provinsi DKI Jakarta ikut menggelar program pemutihan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan dari 14 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2025.

    Adapun penghapusan sanksi administrasi yang diberikan yaitu:

    Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajakPenghapusan sanksi administrasi berupa denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran.

    Perlu dicatat, pemutihan di Jakarta hanya menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemutihan ini hanya menghapus sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor. Sedangkan pajak tahun-tahun sebelumnya yang sudah lewat tetap harus dibayarkan.

    Jawa Barat

    Juni 2025 ini menjadi kesempatan terakhir bagi warga Jawa Barat menikmati program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Jawa Barat berlaku sampai 30 Juni 2025.

    Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat ini menghapuskan semua denda dan tunggakan pokok pajak hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya).

    Jawa Tengah

    Dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga Jawa Tengah bisa memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keringanan itu berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah berlaku sampai 30 Juni 2025.

    Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat bisa mendatangi langsung ke Samsat terdekat, kemudian membayar pajak berjalan tahun ini (2025). Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka tunggakan pajak dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Kalimantan Timur

    Dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) mengumumkan program pemutihan bagi masyarakat Kaltim. Salah satu programnya adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Kalimantan Timur berlangsung selama 3 bulan. Program ini berlaku 8 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

    Lewat program ini, wajib pajak cukup membayar pajak tahunan berjalan. Tunggakan pajak dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Kaltim berlaku untuk kendaraan pribadi, termasuk kendaraan sosial keagamaan. Tidak termasuk keterlambatan pembayaran untuk kendaraan baru, mutasi antarprovinsi, ubah bentuk, ganti mesin, dan/atau ex dump/lelang yang belum terdaftar. Program ini juga tidak termasuk biaya SWDKLLJ dan PNBP.

    Kalimantan Tengah

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT RI. Program pemutihan di Kalimantan Tengah baru akan dimulai pada 23 Juni sampai dengan 23 September 2025.

    Pemilik kendaraan cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan tanpa dikenakan denda atau bea balik nama untuk mutasi dari luar provinsi maupun balik nama kedua (BBNKB II). Pembebasan juga berlaku untuk pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda SWDKLLJ tahun lalu.

    Namun, biaya pokok SWDKLLJ serta bea balik nama kendaraan dan mutasi tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.

    Sulawesi Selatan

    Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Maluku

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku mengadakan program pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program ini menghapuskan semua denda dan pokok tunggakan pajak. Syaratnya hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan (kecuali pokok SWDKLLJ dan denda SWDKLLJ tahun berjalan. Program pemutihan di Maluku berlaku pada 15 Mei 2025 sampai 31 Juli 2025.

    Papua

    Dilansir situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua memberikan relaksasi kebijakan pajak kepada masyarakat Papua berupa Pembebasan Denda Pajak dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5%-40%. Program ini berlaku mulai tanggal 15 Mei s.d 29 Agustus 2025.

    Pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dihapuskan denda pajaknya dan juga diberikan pengurangan atau diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% bagi wajib pajak yang menunggak pajak dua tahun atau lebih.

    Juga diberikan diskon pokok pajak sebesar 40% bagi pemilik kendaraan yang daftar Mutasi Masuk Antar Provinsi.

    Selain itu diberikan juga diskon pokok pajak sebesar 5% – 40% untuk pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor.

    Program pembebasan denda dan diskon pokok pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atas kewajiban pajaknya dan juga menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

    (rgr/dry)

  • Pengendara Motor Terjeblos ke Lubang Galian Proyek di Ciracas Megapolitan 14 Juni 2025

    Pengendara Motor Terjeblos ke Lubang Galian Proyek di Ciracas Megapolitan 14 Juni 2025

    Pengendara Motor Terjeblos ke Lubang Galian Proyek di Ciracas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Seorang pengendara motor terjeblos ke dalam lubang galian proyek di Jalan Raya Jakarta-Bogor, tepatnya di RT 02 RW 07, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada Sabtu (14/6/2025) pagi.
    Kepala Seksi Operasi Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid mengatakan, insiden terjadi sekitar pukul 07.40 WIB.
    Pengendara disebut tidak menyadari keberadaan lubang di jalan yang sedang dalam pengerjaan, sehingga motor beserta pengendaranya jatuh ke dalamnya.
    “Menurut keterangan pelapor, pada saat berkendara tidak melihat ada lubang galian, lalu pengendara beserta motornya jatuh dan masuk ke dalam lubang galian,” ujar Abdul Wahid dalam keterangannya, Sabtu.
    Mendapati laporan tersebut, petugas penyelamat dari Sektor Ciracas langsung diterjunkan ke lokasi dengan mengerahkan satu unit kendaraan
    Light Rescue
    dan empat personel.
    Tim tiba di lokasi pada pukul 07.55 WIB dan memulai evakuasi satu menit kemudian.
    Proses penyelamatan berlangsung cukup lama, hingga pukul 09.20 WIB.
    Motor ditarik menggunakan tali secara manual oleh petugas karena posisi lubang cukup dalam.
    Beruntung, tidak ada korban luka serius dalam kejadian ini.
    Namun, sepeda motor yang terperosok ke dalam lubang harus dievakuasi dengan hati-hati oleh petugas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah perlu evaluasi UU HKPD perbaiki distribusi fiskal

    Pemerintah perlu evaluasi UU HKPD perbaiki distribusi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah disarankan untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk memperbaiki distribusi fiskal.

    Saran tersebut muncul menyusul pernyataan Gubernur Riau Abdul Wahid terkait tekanan kondisi keuangan daerah, termasuk tunda bayar senilai Rp274 miliar akibat turunnya produksi migas dan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

    “Perlu koreksi mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah lama,” ujar Analis Ekonomi Politik Kusfiardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dalam laporan terbaru, Gubernur Riau mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar alokasi DBH dan pajak dihitung berdasarkan produksi aktual (take on product), bukan formula nasional. Kusfiardi menilai usulan ini masuk akal dan sejalan dengan semangat keadilan fiskal dalam desentralisasi.

    Menurut dia, bila kontribusi migas dan sawit Riau menyumbang signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun daerah justru mengalami tunda bayar, menandakan terdapat masalah dalam distribusi fiskal yang perlu diatasi.

    Riau mengalami penurunan produksi minyak dari 400 ribu menjadi sekitar 140–160 ribu barel per hari. Ditambah dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang realisasinya hanya 60–65 dolar AS per barel, di bawah asumsi APBN 80 dolar AS per barel. Kondisi ini dianggap menambah tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal daerah.

    Selain sektor migas, lanjut Kusfiardi, tekanan juga datang dari sektor kelapa sawit yang mulai menunjukkan tren penurunan, padahal keduanya merupakan sumber utama pendapatan daerah. Hal ini dinilai menciptakan kondisi fiskal daerah yang tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan rentan terhadap fluktuasi global.

    Kusfiardi pun menyarankan pemerintah pusat untuk memberi insentif atau fleksibilitas yang proporsional kepada daerah.

    “Koreksi regulasi fiskal adalah kunci untuk mencegah krisis keuangan daerah yang lebih luas,” tuturnya.

    Ia juga berpendapat evaluasi sistem perimbangan fiskal harus dimulai dari penyesuaian formula DBH berdasarkan data produksi aktual dan kontribusi sektoral. Kemudian, pemberian ruang fleksibilitas fiskal untuk daerah penghasil komoditas strategis dan perlindungan fiskal dari volatilitas harga komoditas global melalui skema stabilisasi pendapatan juga perlu menjadi perhatian.

    “Saat ini tidak cukup hanya membahas keadilan fiskal, tapi juga kedaulatan fiskal daerah. Untuk itu revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat Daerah perlu segera dilakukan,” ujar Kusfiardi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Truk ODOL Rusak Jalan di Rokan Hilir, Gubernur Riau Panggil Perusahaan untuk Perbaikan Regional 9 Juni 2025

    Truk ODOL Rusak Jalan di Rokan Hilir, Gubernur Riau Panggil Perusahaan untuk Perbaikan Regional 9 Juni 2025

    Truk ODOL Rusak Jalan di Rokan Hilir, Gubernur Riau Panggil Perusahaan untuk Perbaikan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Riau
    (Gubri) Abdul Wahid merespons keluhan warga
    Rokan Hilir
    (Rohil) terkait
    kerusakan jalan
    akibat kerap dilintasi truk
    over dimension over loading
    (ODOL).
    Menanggapi keluhan masyarakat, ia berjanji segera memanggil perusahaan yang melintas di ruas jalan tersebut.
    “Kami akan panggil perusahaan yang melintasi Jalan Manggala. Kami minta komitmennya memperbaiki jalan ini,” ujar Abdul Wahid dalam siaran persnya, Senin (9/6/2025).
    Dia mengatakan itu saat meninjau ruas jalan rusak di Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rohil, Senin.
    Abdul Wahid menjelaskan, beban kendaraan yang melintasi jalan seharusnya maksimal 8 ton per sumbu.
    Artinya, jika kendaraan memiliki tiga sumbu, maka total beban yang diperbolehkan adalah 24 ton. Namun kenyataannya, kendaraan yang melintas bisa mencapai beban hingga 50 ton.
    “Itu sudah di luar kapasitas jalan untuk menanggung bebannya,” ujarnya saat berdialog bersama warga sekitar.
    Akibatnya, jalan yang sebelumnya mulus kini rusak, berlubang, dan berdebu. Padahal, jalan tersebut merupakan akses penghubung antara Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu.
    “Minggu depan saya bersama bupati panggil perusahaan untuk meminta komitmen mereka memperbaiki jalan ini,” kata Abdul Wahid.
    Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama pemerintah. Namun, karena keterbatasan anggaran pada 2025, fokus kegiatan pemerintah dialihkan pada perbaikan jalan yang rusak.
    Menurut Abdul Wahid, pembangunan jalan dalam satu tahun anggaran idealnya membutuhkan dana sekitar Rp2 triliun.
    Adapun kerusakan jalan di Rohil, khususnya di Jalan Mandala, menjadi keluhan masyarakat karena kondisi jalan yang berlubang dan mengganggu aktivitas.
    Oleh karena itu, warga melaporkannya langsung kepada Gubernur Abdul Wahid. Ia kemudian turun meninjau lokasi bersama Bupati Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jemaah Haji 88 Tahun Asal Bangkalan Meninggal di Tenda Mina, Diduga Kelelahan Surabaya 8 Juni 2025

    Jemaah Haji 88 Tahun Asal Bangkalan Meninggal di Tenda Mina, Diduga Kelelahan Surabaya 8 Juni 2025

    Jemaah Haji 88 Tahun Asal Bangkalan Meninggal di Tenda Mina, Diduga Kelelahan
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Seorang
    jemaah haji
    asal
    Bangkalan
    , Emmad Mahmud (88), dilaporkan
    meninggal dunia
    diduga akibat
    kelelahan
    dan sesak napas.
    Hal ini disampaikan Ketua Kloter 29, Abdul Wahid Zaini, pada Minggu (8/7/2025).
    Emmad, yang berasal dari Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, meninggal dunia di tenda yang terletak di
    Mina
    .
    Menurut jadwal, jemaah tersebut seharusnya melakukan lempar jumrah pada pagi hari. Namun karena kondisi kesehatannya menurun, ia terpaksa tetap berada di tenda.
    “Ya tadi jadwalnya lempar jumrah. Karena beliau sakit jadi berada di tenda. Namun kondisinya menurun dan meninggal dunia. Petugas sudah melakukan badal untuk menyempurnakan ibadah jemaah tersebut,” jelas Abdul Wahid Zaini.
    Petugas kegawatdaruratan segera mendatangi tenda untuk memeriksa kondisi Emmad setelah menerima laporan. Setelah dipastikan meninggal, jenazahnya langsung dievakuasi.
    “Tadi sekitar pukul 09.00 pagi pihak hospitality emergency langsung melakukan pemeriksaan dan evakuasi. Untuk pemakamannya kami masih menunggu informasi,” ungkapnya.
    Diketahui, Emmad berangkat haji didampingi istrinya. Namun saat ia meninggal, istrinya sedang melaksanakan lempar jumrah.
    “Beliau didampingi isterinya, namun tadi saat meninggal isterinya sedang lempar jumrah,” tambah Abdul Wahid.
    Sementara itu, dr Anita Oktavia, tim dokter yang mendampingi, mengungkapkan bahwa Emmad memiliki riwayat sakit asma.
    Anita menduga, pasien mengalami kelelahan setelah mengikuti proses ibadah haji di tengah suhu panas di Arab Saudi.
    Kelelahan
    ini memperburuk kondisinya.
    “Jemaah mengalami Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) atau gangguan pernapasan akut. Beliau memiliki riwayat asma bronchiale,” ungkap dr Anita.
    Ia juga menambahkan, kondisi Emmad mulai memburuk sejak kemarin sore. Usia yang sudah lanjut juga menjadi faktor yang mempercepat penurunan kondisi fisiknya.
    “Beliau sudah sepuh, sejak kemarin sore kondisinya drop,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.