Demo Mahasiswa 25 Agustus di DPR, Begini Desakannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki menyebutkan, aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan koordinator lapangan Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.
“Jumlah massa sekitar 80 orang. Mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset,” kata Ruslan saat dihubungi
Kompas.com,
Senin.
Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.
Mereka juga menyerukan agar pemerintah bersih dari praktik korupsi, oligarki, politik dinasti, serta menolak komersialisasi pendidikan.
Untuk mengamankan jalannya aksi, kepolisian menurunkan 452 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran.
Hingga berita ini diturunkan,
Kompas.com
masih berupaya mendapatkan informasi dari pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan terkait adanya pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan DPR/MPR RI.
Belakangan ini heboh seruan untuk menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025.
Seruan aksi 25 Agustus 2025 tersebut beredar viral di media sosial sejak hebohnya anggaran tunjangan anggota DPR RI yang disebut-sebut mengalami kenaikan di tengah ekonomi masyarakat yang lesu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Wahid
-
/data/photo/2025/02/05/67a340cc59f45.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Demo Mahasiswa 25 Agustus di DPR, Begini Desakannya Megapolitan
-
/data/photo/2025/08/20/68a5517f12ab0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menpar Widiyanti hingga Menbud Fadli Zon Hadiri Festival Pacu Jalur di Kuansing Riau Nasional 20 Agustus 2025
Menpar Widiyanti hingga Menbud Fadli Zon Hadiri Festival Pacu Jalur di Kuansing Riau
Tim Redaksi
RIAU, KOMPAS.com
– Sejumlah menteri menghadiri acara Festival Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Rabu (20/8/2025).
Pantauan dari lokasi, beberapa pejabat yang tampak adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Budaya Fadli Zon, hingga Kepala Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi.
Terlihat mereka datang memakai baju nasional dengan selendang Barembai berwarna hitam yang melingkar di leher mereka.
Hasan dan Fadli Zon juga terlihat mengenakan atribut tanjak di kepala mereka.
Setibanya di lokasi, mereka disambut dengan sejumlah penampilan tarian daerah setempat.
Dalam acara ini, hadir juga di lokasi Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Kuantan Singingi Suhardiqman Amby, serta jajaran setempat.
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming juga dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 13.00 WIB.
Selain menyaksikan langsung perlombaan jalur, Wapres RI dijadwalkan untuk membuka acara perlombaan.
Festival Pacu Jalur ini turut dihadiri ribuan masyarakat untuk memeriahkan acara ini.
Terlihat warga yang hadir memenuhi jalan di sepanjang Sungai Batang Kuantan, Kuansing, untuk menonton pelaksanaan Pacu Jalur.
Banyak dari warga turut memakai baju adat setempat.
Pria memakai baju adat Kuantan, Toluak Balango, sementara wanita memakai baju adat Takulak Barembai.
Sebagai informasi, Festival Pacu Jalur 2025 akan digelar pada hari ini sampai Minggu (24/8/2025) di Tepian Narosa, Kecamatan Kuantan Tengah, Riau.
Pacu Jalur adalah pesta rakyat yang menjadi ikon Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Bagi masyarakat setempat, tradisi ini bukan sekadar perlombaan perahu, melainkan warisan budaya yang sarat makna, dengan jejak sejarah panjang sejak abad ke-17.
Kini, popularitas Pacu Jalur semakin mendunia setelah viral gerakan bocah Pacu Jalur, Rayyan Arkan Dikha dari atas perahu, yang dikenal sebagai “aura farming”.
Viralnya gerakan ini membuat Festival Pacu Jalur mendapat perhatian banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Akan Dibuka Wapres Gibran, Begini Rangkaian Pacu Jalur di Kuansing
Jakarta –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Event ini direncanakan dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
“Pembukaan Pacu Jalur Nasional pada siang hari akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Gubernur Riau Abdul Wahid, Selasa (19/8/2025).
Wahid mengatakan dirinya menugaskan Wakil Gubernur SF Hariyanto untuk membuka rangkaian awal acara. Perhelatan itu akan dilaksanakan pada Rabu, 20 Agustus 2025 pada pagi hari.
“Iya benar, saya menugaskan Pak Wagub untuk membuka acara festival pada pagi hari,” ujar Wahid.
Rangkaian pembukaan pada pagi hari diawali dengan pawai budaya, parade jalur, penampilan seni tradisional Kuansing, dan prosesi adat Melayu Riau yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kecamatan di Kuansing.
Puncak Festival Pacu Jalur dilaksanakan di aliran Sungai Kuantan, tepatnya di Tepian Narosa, Kecamatan Teluk Kuantan, Kabupaten Kuansing. Event berskala nasional ini digelar selama 5 hari, mulai Rabu (20/8) hingga Minggu (24/8).
(fca/mea)
-

Gubernur Riau Acungi Jempol Sungai Kuansing Jernih: Luar Biasa Pak Kapolda
Kuantan Singingi –
Gubernur Riau Abdul Wahid mengapresiasi Kapolda Irjen Herry Heryawan karena Sungai Kuantan semakin jernih pada H-2 Festival Pacu Jalur. Abdul Wahid mengacungi jempol kinerja Irjen Herry Heryawan yang memberantas penambangan ilegal (PETI) yang mencemari Sungai Kuantan.
Hal itu disampaikan oleh Abdul Wahid saat melakukan pengecekan terakhir di Sungai Kuantan, Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kuantan Singingi, Senin (18/8/2025). Abdul Wahid melakukan pengecekan ke Sungai Kuantan bersama Kapolda Irjen Herry Heryawan dan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.
“Hari ini kita meninjau, checking terakhir terhadap persiapan akhir pacu jalur bersama Pak Kapolda, Bupati Kuansing, di Sungai Kuantan. Dulu Sungai Kuantan ini keruh, hari ini sudah jernih,” ucap Abdul Wahid.
Sebagai informasi, Polda Riau menggelar Operasi PETI selama 2 pekan terakhir untuk menertibkan penambangan emas ilegal yang mencemari Sungai Kuantan. Operasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas air Sungai Kuantan, terutama menjelang Festival Pacu Jalur Nasional 2025 yang akan digelar 20-24 Agustus 2025.
“Luar biasa Pak Kapolda,” ujar Abdul Wahid sambil mengacungkan jempol.
Bupati Suhardiman Amby juga turut menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Irjen Herry Heryawan.
“Ini betul-betul luar biasa Pak Kapolda,” ucap Suhadriman.
Ia pun mengajak masyarakat untuk datang ke Kuansing dan menyaksikan Festival Pacu Jalur.
Pada kesempatan yang sama, Irjen Herry Heryawan menyampaikan kualitas air Sungai Kuansing sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa minggu sebelumnya.
“Kita melihat sendiri bahwa situasi sudah sangat jauh berubah dari 2 atau 3 minggu yang lalu,” ujar Irjen Herry.
Herry Heryawan juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Pemda yang berkolaborasi dalam Operasi PETI yang digelar pada 31 Juli-13 Agustus 2025. Ia memastikan operasi PETI akan terus dilakukan, tak hanya di momen Pacu Jalur ini.
“Insyaallah dengan kegiatan kolaboratif dari Pemda, kepolisian daerah, TNI, terus kita laksanakan agar setelah kegiatan ini pun tidak ada lagi PETI atau pertambangan liar yang dilakukan, dan insyaallah tahun depan ini kita berharap ini lebih bagus lagi, salam kayuah,” ucapnya.
(mea/dhn)
-

Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta
Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memberikan penjelasan mengenai sistem kuota dan biaya haji pada 2025.
Bagi warga Indonesia yang ingin menunaikan kewajiban Ibadah Haji, pemerintah memberikan pilihan dua jalur perjalanan, yakni jalur reguler dan khusus. Reguler merupakan jalur bagi jemaah yang ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Adapun, jalur khusus, atau juga dikenal dengan haji plus, menggunakan biaya pribadi dan terselenggara berkat bantuan pihak swasta seperti agen travel umroh dan haji.
“Swasta bukan hanya membantu, tetapi kewenangan haji plus itu memang ada di swasta,” jelas Abdul Wahid, Bendahara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Jakarta, mengutip keterangan resminya, Minggu (17/8/2025).
Untuk menentukan kuota jalur pemberangkatan haji tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengikuti jatah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Pada penyelenggaraan ibadah haji di 2025, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memberikan kuota 221.000 jemaah kepada Indonesia.
Pemerintah, melalui Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur pembagian kuota tersebut menjadi 92% untuk jalur reguler dan 8% sisanya untuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Setelah melalui pembahasan di Komisi 8 DPR RI, pada 7 Januari 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan kuota 203.320 untuk jemaah reguler, dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.
Untuk penyelenggaraan haji pada 2025, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp4.000.027,21 dibandingkan dengan BPIH di 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Akan tetapi, biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah disepakati sebesar Rp55.431.750,78.
“Kalau reguler sisa biaya di luar yang telah disepakati itu disubsidi oleh pemerintah. Penyelenggaraannya pakai APBN,” ungkap Wahid.
Penetapan biaya haji dan kuota jemaah ini dilakukan untuk dapat memberikan kepastian bagi calon jemaah haji dalam mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci.
Selain kuota yang sudah ditetapkan tersebut, pada kondisi tertentu pemerintah bisa mendapatkan tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, melalui proses diplomasi sebagai wujud hubungan persahabatan di antara kedua negara.
“Ini seperti yang terjadi pada 2024, di mana Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota 20.000 jemaah kepada Indonesia,” jelas Wahid.
Menurut Wahid, penentuan kuota tambahan ini sering kali tidak dapat dibahas lagi dengan Komisi 8 DPR, karena pemberiannya dari Raja Saudi terkadang setelah selesai pembahasan antara Pemerintah dan Komisi 8 DPR.
“Misalnya pada 2024 itu pemerintah memutuskannya, pakai keputusan menteri,” kata Wahid.
Menurut Wahid, keterlibatan swasta pada penyelenggaraan haji melalui agen travel sangat membantu jemaah. Sebab, meski kuota haji reguler memiliki porsi yang lebih besar, tetapi antrean jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci masih panjang.
Antrean haji memiliki estimasi waktu tunggu yang bervariasi tergantung daerah, mulai dari belasan hingga puluhan tahun. Antrean ini disebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, sementara kuota yang ada terbatas.
Bagi warga Jakarta membutuhkan waktu 28 tahun, warga Aceh hingga 34 tahun, paling lama adalah Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tunggu sampai 47 tahun atau hampir setengah abad.
Kehadiran swasta dengan haji khusus dapat memangkas waktu hingga seperempat dari waktu tersebut. Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun. Namun, lama antrean bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PIHK.
Selain itu, haji plus memiliki fasilitas yang lebih baik dari haji reguler. “Haji plus bisa pilih hotel, bintang tiga, atau lima. Mereka juga bisa pilih penginapan yang posisinya di depan Masjidil Haram, jadi posisi ring satu dan dua,” jelas Wahid.
Asnawi Bahar, Asosiasi Agen Tur dan Perjalanan Indonesia (Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies/ASITA), menyampaikan agen travel lebih memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan jasa pada bidang industri hospitality atau keramahan.
“Tugas pokok dan fungsi kerja travel agent bekerja sama dengan semua industri di Arab Saudi,” jelas Asnawi.
Hubungan emosional yang sudah terbangun antara agen travel perjalanan meliputi banyak komponen, mulai dari maskapai, hotel, transportasi, hingga logistik dan konsumsi. Hal ini memberikan nilai lebih kepada pihak swasta untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik.
-

Fenomena Bendera One Piece, Pakar UB Menyoroti Makna dan Konteks
Malang, Beritasatu.com – Fenomena pengibaran bendera bergambar simbol anime One Piece menjelang peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, belakangan menuai perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian menilainya sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol negara, tetapi tak sedikit juga yang menganggapnya sebagai bentuk ekspresi budaya.
Menanggapi hal ini, dosen ilmu komunikasi Universitas Brawijaya (UB), Abdul Wahid menilai fenomena tersebut perlu dilihat dari kacamata semiotika, atau ilmu tentang tanda dan makna.
Ia menekankan pentingnya memahami konteks di balik simbol agar tidak terburu-buru dalam memberi penilaian terhadap sesuatu yang tengah ramai diperbincangkan publik.
“Sejak lama bendera One Piece sudah terlihat di banyak tempat, bahkan di luar negeri, dan tidak pernah menjadi masalah. Baru menjadi sorotan ketika dipasang bersamaan dengan bendera Merah Putih pada momen HUT kemerdekaan, lalu dibaca dalam konteks politik,” kata Abdul Wahid, Senin (11/8/2025).
Menurut Wahid, simbol bajak laut dalam serial One Piece pada dasarnya adalah bagian dari dunia fiksi, sama seperti ikon populer lainnya seperti Spiderman atau Superman.
“Masalah muncul ketika simbol ini dibawa keluar dari konteks hiburan dan dibaca sebagai simbol politik,” jelasnya.
Ia pun tak mengelak, kisah dalam One Piece banyak mengangkat tema ketidakadilan, perlawanan terhadap otoritas, dan dominasi kekuasaan, yang bisa dianggap mencerminkan kondisi sosial tertentu di dunia nyata.
Oleh sebab itu, tidak heran jika simbol tersebut dimaknai sebagai bentuk kritik sosial, terutama oleh kelompok-kelompok yang merasa tersisih dari kebijakan pemerintah.
“Ketika simbol ini digunakan di ruang publik, penafsirannya bisa berkembang, baik sebagai bentuk ekspresi budaya pop maupun kritik sosial, terutama oleh kelompok pinggiran yang merasa disisihkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada mereka,” tambahnya.
Dalam semiotika, sambung Wahid, ada dua pendekatan untuk membaca makna simbol, melalui gagasan yang disepakati bersama, atau lewat bentuk visual yang terbuka untuk interpretasi. Perbedaan pendekatan inilah yang kerap memicu konflik tafsir di ruang publik.
“Masalah muncul ketika otoritas hanya menggunakan satu tafsir tunggal tanpa membuka ruang dialog,” ungkap Wahid.
Dosen FISIP UB ini menekankan, selama simbol-simbol tersebut tidak melanggar hukum, ekspresi seperti itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi.
“Kita perlu kritis, baik terhadap aturan maupun tafsir yang diberlakukan. Jika aturan dibuat untuk melindungi kepentingan bersama, tentu harus dipatuhi. Namun, jika aturan itu bias, perlu ada upaya untuk mengoreksinya,” katanya.
Pada sisi lain, ia juga mengajak para pejabat publik untuk membuka diri terhadap kritik dan membangun kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat luas.
“Kalau ingin jadi pejabat publik, harus mau belajar, mau mendengar, dan siap dikritik. Kebijakan yang dibuat seharusnya selalu berorientasi pada kepentingan rakyat luas,” pungkasnya.



