Xcloud.id

Tag: Abdul Muti

  • Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis Nasional 30 Mei 2025

    Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis Nasional 30 Mei 2025

    Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno akan segera melakukan koordinasi lintas pihak terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang
    pendidikan dasar gratis
    .
    “Kami akan segera menyelenggarakan koordinasi melibatkan kementerian/lembaga terkait, untuk memastikan keputusan tersebut dapat diimplementasikan dengan aturan dan kebijakan yang presisi di masyarakat,” kata Pratikno dalam keterangan resmi, Jumat (30/5/2025).
    Adapun putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, harus dimaknai berlaku bagi semua penyelenggara pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
    Adapun keputusan MK tersebut dinilai selaras dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang tidak membedakan jenis penyelenggara pendidikan.
    “Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara,” kata dia.
    “Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
    Menurut Pratikno, keputusan tersebut akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi, terutama bagi keluarga tidak mampu yang anaknya bersekolah di swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
    Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan. Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan strategi implementasi. 
    “Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif,” tegasnya.
    Menko PMK menjelaskan, strategi tersebut mencakup penyesuaian regulasi, skema pembiayaan baru yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola, serta evaluasi dan penyesuaian anggaran agar pendidikan dasar benar-benar bebas biaya dan menjangkau semua anak, termasuk yang berada di luar sistem formal, dan anak tidak sekolah (ATS).
    Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap jutaan anak usia sekolah yang saat ini belum mengakses pendidikan.
    Berdasarkan data Kemendikdasmen, tercatat terdapat 3,9 juta anak tidak bersekolah, 881.168 anak putus sekolah, 1.027.014 anak sudah lulus namun tidak melanjutkan, dan 2.077.596 anak belum pernah bersekolah. 
    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dan menganalisis putusan MK tersebut.
    “Perlu ada koordinasi lintas pihak, termasuk dengan sekolah swasta dan pemerintah daerah untuk menerapkan keputusan ini,” tegas Abdul Mu’ti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Revitalisasi Bahasa Using

    Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Revitalisasi Bahasa Using

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FBIN) 2025 yang digelar di Jakarta pada Senin (26/5/2025), Banyuwangi dianugerahi penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Banyuwangi dalam merevitalisasi bahasa daerah, khususnya bahasa Using. Ini menjadi kali kedua Banyuwangi meraih penghargaan serupa, membuktikan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga kekayaan budaya lokal.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat dan disaksikan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti. Dalam keterangannya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Using.

    “Bahasa Using merupakan salah satu identitas Banyuwangi yang terus kami jaga. Penghargaan ini, sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk terus mengembangkannya,” kata Ipuk Fiestiandani.

    Ipuk juga menegaskan bahwa upaya pelestarian bahasa daerah sejalan dengan visi pembangunan kebudayaan yang telah lama dijalankan di Banyuwangi. Melalui Peta Jalan Kebudayaan, Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh.

    “Kami melakukan perencanaan, penganggaran hingga mengimplementasikannya dalam berbagai kebijakan,” terang Ipuk.

    Penghargaan serupa tahun ini juga diberikan kepada 44 kepala daerah lainnya di Indonesia. Program revitalisasi bahasa daerah yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen ini menargetkan pemulihan 114 bahasa dan dialek daerah di 38 provinsi sepanjang tahun 2025.

    Mewakili Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno hadir menerima penghargaan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Banyuwangi tak lepas dari rekomendasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. “Banyuwangi memenuhi tiga indikator utama penilaian yang telah ditentukan,” ujar Suratno.

    Tiga indikator utama tersebut meliputi regulasi, penganggaran, dan penerapan program. Selain menyusun Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan, Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2003 yang mewajibkan muatan lokal Bahasa Osing di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).

    “Para guru di Banyuwangi juga dilatih dengan kegiatan master trainer bahasa Using. Beberapa festival juga diselenggarakan untuk mendukung. Seperti Festival Literasi Bahasa Using, Festival Padang Ulanan, Festival Gendhing Using dan lain sebagainya,” pungkas Suratno.

    Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah yang tidak hanya menjaga eksistensi bahasa Using, tetapi juga menjadi teladan nasional dalam pelestarian bahasa daerah dan warisan budaya. [alr/suf]

  • DPRD Surabaya Sidak Sekolah Lokasi Perundungan, Desak Penguatan Peran Guru

    DPRD Surabaya Sidak Sekolah Lokasi Perundungan, Desak Penguatan Peran Guru

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Niam, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu sekolah negeri di Surabaya menyusul laporan perundungan antar siswa. Sidak ini dilakukan untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi peserta didik.

    “Sidak ini merupakan bentuk perhatian serius terhadap pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh,” ujar Ghoni, Jumat (23/5/2025).

    Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga memperkuat karakter dan empati siswa. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan perundungan harus menjadi prioritas bersama antara guru, siswa, dan orang tua.

    “Selain memastikan penanganan kasus berjalan dengan tepat, kami juga mendorong penguatan program edukasi anti-perundungan yang melibatkan seluruh elemen sekolah,” lanjutnya.

    Menurut Ghoni, nilai-nilai karakter seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama harus ditanamkan sejak dini agar menjadi fondasi dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya pergeseran fokus kinerja guru dari semata akademik menjadi pembimbing karakter dan mitra pendidikan masyarakat.

    “Guru diharapkan menjadi mitra utama dalam memperkuat pendidikan karakter, aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan terlibat langsung dalam berbagai program di satuan pendidikan,” kata Ghoni.

    Sebagai anggota legislatif, Ghoni berkomitmen mendorong kebijakan yang mendukung perlindungan peserta didik serta menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan holistik di Surabaya. [asg/beq]

  • Pendidikan di Barak TNI Bisa Diterapkan di Seluruh Indonesia

    Pendidikan di Barak TNI Bisa Diterapkan di Seluruh Indonesia

    JAKARTA  – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai sebut pendidikan siswa bermasalah di barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia, jika program yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut terbukti berhasil.

    Pigai, usai menerima kunjungan Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, juga mengaku akan menyarankan program tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    “Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikdasmen, red.) untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata dia dilansir ANTARA, Kamis, 8 Mei.

    Bagi Pigai, pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik. Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

    Menteri HAM mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya terkait kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.

    “Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ucapnya.

    Di samping itu, Pigai juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    “[Kalau] karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” tutur dia.

     

    Sementara itu, Dedi mengaku programnya yang sudah berjalan ini tidak melanggar hak-hak anak. Justru, kata dia, pendidikan di barak dapat melatih disiplin siswa untuk menerima pelajaran secara baik.

    “Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Kemudian, di barak itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan,” ujarnya.

    Dedi menambahkan, siswa yang dibawa ke barak merupakan atas dasar persetujuan orang tua. Di sana, mereka akan mendapatkan pendidikan selama lebih kurang 28 hari dengan turut didampingi oleh dokter, psikolog, dan guru mengaji.

    Dia pun memastikan siswa-siswa tersebut tetap mendapatkan pendidikan formal. “Mereka mengikuti ujian dan pendidikan biasa. Mereka terkoneksi kepada sekolahnya dan tetap menjadi siswa,” ucapnya.

    Dedi menyebut Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat akan menjadi mitra dalam program ini. Selain mengajarkan pendidikan HAM, Kanwil Kementerian HAM juga ikut mengawasi demi memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi yang terjadi.

    Adapun Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail membenarkan terkait ihwal ikut memantau jalannya pendidikan siswa bermasalah di barak TNI tersebut. Hasbullah menyebut pihaknya akan segera menurunkan tim.

    “Secepatnya,” kata Hasbullah.

  • Kemendikdasmen Luncurkan Program Perkuat Mutu Pendidikan dengan Teknologi

    Kemendikdasmen Luncurkan Program Perkuat Mutu Pendidikan dengan Teknologi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Google dan YouTube untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Indonesia dengan bantuan teknologi, termasuk bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). 

    Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan aman untuk semua, dan menyediakan akses pembelajaran yang luas dan berkualitas bagi para pendidik, sekaligus menegaskan komitmen terhadap keamanan anak-anak dalam ekosistem digital.

    Sebagai wujud komitmen tersebut, Google dan YouTube bekerja sama dengan Kemendikdasmen meluncurkan dua inisiatif pendidikan berbasis teknologi. Pertama, Gemini Academy 2025. 

    Program ini bertujuan membekali guru dan siswa dengan keterampilan AI Gemini dan coding, bagaimana menggunakan bantuan Gemini dan membuat prompt yang tepat untuk membuat proses belajar mengajar lebih aktif dan menyenangkan. 

    “Pada penerapannya dalam proses belajar mengajar, diharapkan AI di sini menjadi alat bantu memberikan ide-ide pengajaran, membuat guru lebih kreatif dan menjadikan proses belajar anak-anak lebih menyenangkan, dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Bukan AI untuk sekadar mencari jawaban,” ujar Veronica Utami, Country Director Google Indonesia di Jakarta, Rabu (7/5/2025). 

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu’ti, juga menegaskan bahwa penerapan AI melalui Gemini ini nantinya bukan untuk mempermudah siswa mencari jawaban sehingga tidak perlu belajar, melainkan untuk menopang apa yang sedang mereka pelajari sekarang. 

    “AI sebagai salah satu metode yang dipakai oleh guru dalam mengajarkan pelajaran. Selain untuk membantu mencari ide pengajaran yang menarik, dan bagaimana penerapan pelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa memberikan layanan yang cepat karena akselerasi akses informasi yang cepat,” ungkap Mu’ti.

    Namun, dalam penerapannya, program ini tetap perlu disinkronisasi dan disesuaikan dengan konten dari buku teks di sekolah maupun konten pelajaran yang ada di sajian elektronik, seperti video di YouTube. 

    Selain Gemini Academy, juga ada program Gerakan Edukreator melalui Akademi Edukreator bersama Kok Bisa dan Senyawa+. 

    Program ini bertujuan yang memberdayakan pembuatan konten edukatif berkualitas di YouTube.

    Danny Ardianto, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Tenggara mengatakan bahwa program ini untuk memberikan kiat-kiat kepada para konten kreator pendidikan agar konten yang dibuat bisa lebih menarik. 

    “Terlebih saat ini banyak guru, ada 89% dari yang kami survei, mengandalkan konten edukasi berkualitas dari YouTube, untuk membantu menjadi bahan ajar di sekolah dan di luar sekolah,” jelasnya. 

    Program Edukreator ini diselenggarakan selama 7 bulan, yang ditujukan untuk menyuburkan konten edukasi bermutu di Indonesia. 

    “Selama kurang lebih tiga tahun terakhir, program ini telah menjangkau lebih dari 3.200 peserta di 34 provinsi. Kami berharap karya edukatif para kreator dapat memperkaya ekosistem pembelajaran di Indonesia,” lanjut Danny. 

    Adapun, pendaftaran program Gemini Academy dan Edukreator telah dibuka dan akan dimulai pada 7 Juni 2025.

  • Bupati Mojokerto : Guru Garda Terdepan Peningkatan Mutu SDM

    Bupati Mojokerto : Guru Garda Terdepan Peningkatan Mutu SDM

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan bahwa para guru di Bumi Majapahit memegang peran vital dalam mencetak generasi penerus bangsa. Pernyataan itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SMPN 2 Mojosari, Jumat (2/5/2025).

    Dalam amanatnya, Gus Barra (sapaan akrab, red) menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada para guru yang dianggap sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan. Peringatan Hardiknas 2025 menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali peran strategis pendidikan dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

    “Kami menitipkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk menjadi garda terdepan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia di sektor pendidikan. Harapannya, anak-anak kita ke depan menjadi generasi unggul, yang membanggakan, serta berhikmat untuk agama, nusa, dan bangsa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gus Barra juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yakni UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

    “Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan lainnya yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil setiap insan, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjadikan pendidikan sebagai alat ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sebagaimana tercantum dalam Asta Cita keempat, Presiden bertekad membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai agen perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur.

    “Presiden berkomitmen memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana-prasarana, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kesejahteraan guru. Dengan cara ini, guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban,” katanya.

    Upacara Hardiknas 2025 di Mojokerto diikuti para tenaga pendidik dari berbagai jenjang, Kepala Sekolah, serta jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Seluruh peserta tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah Nusantara, menambah kekhidmatan dan kekhusyukan suasana upacara. [tin/kun]

  • Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

    Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi  menyerahkan berbagai penghargaan kepada guru dan siswa di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Jumat (2/5/2025). Penyerahan penghargaan sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional.

    Penghargaan diberikan kepada GTK Dedikatif Guru SD, GTK Inovatif Guru SD, GTK Inovatif Tenaga Perpustakaan Sekolah dan guru lulusan PPG bagi guru tertentu, lomba penulisan artikel ilmiah popular majalah Idea Dwija tingkat TK, SD, SMP/MTs, SMA/SMK serta penyerahan penghargaan kepada dua siswa yang berhasil menjuarai Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMP/MTs.

    Bertindak sebagai Inspektur Upacara/Irup Bupati Sidoarjo Subandi membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti.

    Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

    Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

    Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab-sebab Iain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

    “Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara,” kata Bupati Sidoarjo Subandi dalam sambutan upacara.

    Ditambahkan bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual.

    Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa.

    “Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan,” terang Subandi.

    Ia juga menyampaikan bahwa Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.

    Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.

    “Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumberdana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat,” ucapnya. (isa/but)

  • Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Indonesia atas dedikasi dan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa.

    Oleh karena itu, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan masalah-masalah pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas seluruh tenaga pendidik di Tanah Air.

    “Terima kasih para guru seluruh Indonesia. Sungguh-sungguh para guru ini adalah memang pahlawan yang sering tanpa tanda jasa,” kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Di Indonesia, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional.

    “Terima kasih para guru. Selamat berjuang, dan saya akan monitor terus masalah pendidikan ini. Saya kira kalau ditanya setiap undangan ke sekolah, setiap undangan ke kampus, setiap undangan lembaga pendidikan, setiap undangan yang berurusan dengan pendidikan itu saya prioritaskan,” kata Presiden di penghujung pidatonya.

    Presiden, dalam pidato yang sama, juga menekankan pentingnya pendidikan untuk kebangkitan bangsa. Hal ini mengingat pendidikan merupakan kunci dari majunya bangsa.

    Oleh karena itu, Presiden kembali menekankan pendidikan selalu mendapatkan porsi terbesar dalam APBN. Namun, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bertanya kembali apakah anggaran besar untuk pendidikan itu telah tepat sasaran.

    Alasannya, Presiden melanjutkan masih banyak sekolah yang bangunannya rusak dan tidak layak. Selain itu, juga menyoroti satu bangunan sekolah yang hanya punya satu toilet.

    Presiden menegaskan bahwa perbaikan sekolah-sekolah yang rusak bakal terus menjadi prioritasnya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepala-kepala daerah untuk ikut turun mengecek dan memperhatikan kondisi sekolah-sekolah di daerahnya yang bangunannya rusak dan tidak layak.

    “Mungkin sekarang baru bisa 11.000 sekolah (diperbaiki), selanjutnya kita tambah perbaikan-perbaikan itu,” sambung Presiden.

    Peringatan Hardiknas 2025 tersebut dihadiri perwakilan guru dan perwakilan murid-murid dari SDN Cimahpar 5 Bogor, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengizinkan pelaksanaan wisuda sekolah di wilayahnya, meskipun pemerintah pusat memperbolehkannya.

    Ia menyatakan keputusan itu diambil demi kesejahteraan warganya, terutama kalangan orang tua yang kerap terbebani biaya tambahan dari kegiatan seremonial tersebut.

    “Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Menurut Dedi, dirinya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat karena kerap turun langsung ke lapangan. Ia menilai tradisi wisuda sekolah, meski bersifat simbolik, justru menimbulkan tekanan finansial bagi banyak keluarga.

    “Anaknya nangis. Anaknya ngambek. Anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani pinjam Bank Emok. Pinjam bank keliling. Pinjam pinjol. Angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” paparnya.

    Dedi juga menyoroti bagaimana pengeluaran rumah tangga di Jawa Barat banyak dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang tidak esensial, seperti study tour atau outing class, di samping cicilan kendaraan.
    “Orang Jawa Barat itu per RT sudah ada kumpulan 10 orang. Itu pengeluaran rentenir. Dan rata-rata dipakai biaya sekolah, study tour, outing kelas, kredit motor,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia menilai wisuda sekolah tetap boleh dilakukan selama tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan bersama.

  • Pemerintah komit wujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi

    Pemerintah komit wujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi sebagai bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi.

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Ribka membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

    Dia menekankan bahwa peringatan Hardiknas bukan semata seremonial, tetapi momentum reflektif untuk memperkuat dedikasi, komitmen, dan semangat pelayanan negara di bidang pendidikan.

    “Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak atas pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara,” kata Ribka.

    Ribka menambahkan negara tidak boleh membiarkan adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik karena latar belakang agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, gender, maupun lokasi geografis.

    “Pendidikan merupakan hak asasi dan hak sipil setiap individu baik sebagai warga pribadi maupun warga negara,” ujarnya.

    Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa.

    “Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual,” terangnya.

    Apalagi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional.

    Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil serta makmur. Melalui pendidikan, Presiden berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan.

    “Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan,” ungkap Ribka.

    Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban.

    Guru tidak hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai mentor dan konselor bagi murid. Guru adalah sosok orang tua yang senantiasa mendampingi murid dalam suka dan duka serta memandu mereka meraih cita-cita luhur.

    Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, hingga media massa.

    “Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’. Semoga Tuhan meridai,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025