Xcloud.id

Tag: Abdul Muti

  • Top 5 News: Kantor GoTo Digeledah hingga Akses Bogor-Karawang Lumpuh

    Top 5 News: Kantor GoTo Digeledah hingga Akses Bogor-Karawang Lumpuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Ragam artikel menarik perhatian pembaca Beritasatu.com sehingga masuk dalam top 5 news pada Jumat (11/7/2025). Salah satu yang masuk dalam top 5 adalah penggeledahan kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

    Penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022.

    Artikel lainnya yang menarik minta pembaca, yaitu akses Bogor menuju Karawang lumpuh karena Jembatan Cipamingkis di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditutup. Penutupan dilakukan setelah dinding penyangga jembatan ambrol akibat dihantam deras aliran sungai.

    Berikut top news Beritasatu.com pada Jumat (11/77/2025):
    1. Kantornya Digeledah Kejagung Terkait Kasus Chromebook, Ini Reaksi GoTo
    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) buka menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022.

    Pernyataan itu disampaikan GoTo sebagai respons atas penggeledahan kantornya oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada Selasa (8/7/2025).

    “GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum,” kata Direktur Public Affairs and Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Ade Mulya dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    2. Mendikdasmen: Tes Kemampuan Akademik untuk Dongkrak Mutu Pendidikan
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan, kebijakan terkait tes kemampuan akademik (TKA) dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, bukan sebagai penentu kelulusan siswa.

    Pernyataan ini disampaikan langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam webinar bertajuk “Kebijakan Tes Kemampuan Akademik”, yang digelar Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen pada Jumat (11/7/2025).

    “Tidak semua murid wajib mengikuti TKA dan TKA pun tidak menjadi penentu kelulusan,” tegasnya.

    Abdul Mu’ti menjelaskan, pelaksanaan TKA merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis data dan kebutuhan nyata. Hasil TKA akan digunakan sebagai alat bantu dalam perbaikan layanan pendidikan, bukan sebagai bentuk evaluasi yang menekan peserta didik.

    3. Sadis! Gadis Remaja di Cianjur Diperkosa 12 Pria Selama 4 Hari
    Seorang gadis berusia 16 tahun di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengaku diperkosa secara bergiliran oleh 12 pria selama empat hari di tempat berbeda pada Juni 2025.

    Polisi berhasil menangkap 10 tersangka, dan dua di antaranya masih buron. Tersangka yang diciduk, yakni Baeni, Irpan, Kusnadi, Eman, Hendi, dan Diman. Empat orang lagi masih di bawah umur, berinisial R, P, DP dan WM.

    “Selama empat hari korban menghilang dari tanggal 19 hingga 23 Juni. Begitu pulang korban pun bercerita bahwa dia telah diperkosa oleh 12 orang pria,” ujar Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto, Jumat (11/7/2025).

    4. Jenazah Dibawa Pakai Motor, Bupati Donggala Janji Benahi Infrastruktur
    Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, angkat bicara terkait viralnya video jenazah seorang aparatur sipil negara (ASN) penyuluh keluarga berencana (KB) yang dievakuasi menggunakan sepeda motor di pedalaman Kecamatan Pinembani. Ia berjanji akan segera membenahi infrastruktur dasar di wilayah tersebut.

    Korban bernama Ariel Sharon, seorang ASN  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertugas sebagai penyuluh keluarga berencana, meninggal dunia saat menjalankan tugas di Desa Palentuma, Kamis (10/7/2025). Akibat keterbatasan akses jalan dan tidak tersedianya ambulans, warga terpaksa membawa jenazah almarhum menggunakan sepeda motor sejauh belasan kilometer.

    Video yang merekam peristiwa tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu keprihatinan serta kritik terhadap lambannya pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

    “Saya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya saudara Ariel Sharon. Ini menjadi momen evaluasi besar bagi pemerintah daerah,” kata Bupati Vera, Jumat (11/7/2025).

    5. Jembatan Cipamingkis Bekasi Ditutup, Akses Bogor-Karawang Lumpuh
    Jembatan Cipamingkis di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditutup sementara bagi lalu lintas kendaraan setelah dinding penyangganya ambrol akibat dihantam deras aliran sungai.

    Insiden ambrol dinding penyangga jembatan yang menghubungkan wilayah Desa Cibarusah Kota dengan Sirnajati sekaligus akses alternatif menuju Kabupaten Bogor dan Karawang ini sudah terjadi untuk keempat kali dalam 10 tahun terakhir.

    “Kerusakan terjadi saat hujan deras hingga membuat tembok retak sebelum akhirnya ambrol. Oleh sebab itu ketika kondisi sudah tidak memungkinkan untuk kepentingan keselamatan masyarakat, maka kami ambil keputusan untuk menutup sementara jalan yang melintasi Jembatan Cipamingkis,” kata Kapolsek Cibarusah AKP Widi Muldiyanto, Jumat (11/7/2025).

  • Mendikdasmen: Tes Kemampuan Akademik untuk Dongkrak Mutu Pendidikan

    Mendikdasmen: Tes Kemampuan Akademik untuk Dongkrak Mutu Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan, kebijakan terkait tes kemampuan akademik (TKA) dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, bukan sebagai penentu kelulusan siswa.

    Pernyataan ini disampaikan langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam webinar bertajuk “Kebijakan Tes Kemampuan Akademik”, yang digelar Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen pada Jumat (11/7/2025).

    “Tidak semua murid wajib mengikuti TKA dan TKA pun tidak menjadi penentu kelulusan,” tegasnya.

    Abdul Mu’ti menjelaskan, pelaksanaan TKA merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis data dan kebutuhan nyata. Hasil TKA akan digunakan sebagai alat bantu dalam perbaikan layanan pendidikan, bukan sebagai bentuk evaluasi yang menekan peserta didik.

    Kebijakan ini, lanjut Mu’ti, telah melalui kajian menyeluruh dengan melibatkan praktisi pendidikan, akademisi, hingga orang tua siswa. “TKA adalah alat bantu agar kebijakan pendidikan bisa lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kualitas belajar anak-anak kita,” imbuhnya.

    Kepala BSKAP Kemendikdasmen Toni Toharudin menambahkan, TKA berfungsi sebagai pemetaan mutu pendidikan, dan juga dapat digunakan dalam jalur seleksi prestasi. Menurut dia, TKA bukan sekadar ujian, tetapi juga refleksi dari proses belajar yang telah ditempuh siswa.

    “Tes ini adalah cermin dari hasil belajar. Mari kita laksanakan TKA secara bermakna, adil, dan terbuka agar memberikan peluang lebih besar bagi masa depan pendidikan Indonesia,” ujarnya.

    Kemendikdasmen berharap, pelaksanaan TKA ke depan mampu membangun sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Harapannya setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan cerah.

    Webinar ini pun menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi antara pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia.

  • Soal 5 Hari Sekolah di Sumut, Begini Kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti

    Soal 5 Hari Sekolah di Sumut, Begini Kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti

    Menteri Abdul Mu’ti menyerahkan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan waktu belajar dalam seminggu. Tapi harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan saat ini.

    “Apakah menetapkan lima hari atau enam hari, diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah,” bebernya.

    Gubernur Sumut, Bobby Nasution, akan mulai menerapkan sekolah 5 hari pada tahun ajaran baru 2025-2026. Bobby menekankan pentingnya peran orang tua pada pelaksanaan program ini.

    Bobby menyampaikan hal itu saat Focus Group Discussion penerapan sekolah 5 hari di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Kota Medan, Kamis, 3 Juli 2025. Orang tua juga mesti berperan pada pengembangan karakter anak.

    “Dari orang tua kita inginkan ada khusus sehari atau dua hari terlibat. Jangan juga setelah program ini kita buat, justru masuk ke Bimbel semua,” sebutnya.

  • Menag Ajak Umat Islam Bertransformasi

    Menag Ajak Umat Islam Bertransformasi

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam rangka perayaan tahun baru 1 Muharam 1447 Hijriah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan momen ini sebagai kesempatan berharga bagi transformasi diri dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial.

    “Bagaimana kita menghayati apa hikmah di balik hijrahnya Rasulullah SAW? Ada hijrah fisik, hijrah intelektual, spiritual, hijrah dari segi waktu, hijrah dari prestasi,” ucapnya.

    Pernyataan Menag itu diungkapkan dalam perayaan 1 Muharam 1447 Hijriah tingkat kenegaraan yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Nasaruddin menjelaskan, hijrah bukan hanya peristiwa perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah, tetapi merupakan tonggak perubahan signifikan dalam sejarah kemanusiaan, berpindah dari kegelapan menuju peradaban yang lebih terang.

    “Apa artinya kita memperingati Muharam kalau terjadi penurunan, degradasi kualitas individu,” ujarnya.

    Momentum luar biasa

    Nasaruddin mengatakan bahwa keputusan para sahabat Nabi menjadikan hijrah sebagai dasar kalender Islam menunjukkan betapa luar biasanya momen tersebut dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW.

    “Banyak pilihan yang ditawarkan saat di masa pemerintahan Umar bin Khattab terkait kalender atau penanggalan umat Islam. Lalu Sayyidina Ali mengusulkan agar hijrahnya Rasulullah SAW. Para sahabat pun menyepakati,” kata dia.

    Nasaruddin menghubungkan relevansi hijrah dengan kehidupan modern, hijrah adalah ajakan untuk senantiasa meningkatkan diri dari waktu ke waktu, beranjak dari stagnasi menuju kemajuan yang bermakna.

    “Hijrah adalah meninggalkan segala keburukan,” ucapnya dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 27 Juni 2025.

    Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa hijrah membawa makna spiritual yang kaya sebagai perpindahan dari segala bentuk kemaksiatan menuju perilaku yang lebih mulia.

    “Hijrah berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela menuju kepada perbuatan dan akhlak yang mulia,” ujarnya.

    Menurutnya, hijrah juga memiliki dimensi sosial, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup dan keadilan sosial, serta menjauhi perbuatan destruktif dan korupsi.

    “Saya mengutip dari Muhammad Asad dalam The Message of the Quran, beliau menerjemahkan jangan berbuat korupsi di muka bumi,” kata Abdul Mu’ti.

    Kementerian Agama mengadakan peringatan 1 Muharam 1447 Hijriah Tingkat Kenegaraan sebagai bagian dari program Peaceful Muharam 1447 H.

    Perayaan ini dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, beberapa duta besar negara sahabat, pemimpin organisasi Islam, pejabat Kementerian Agama, dan masyarakat umum.***

     

  • Menag Nasaruddin: 1 Muharam 1447 H Momentum Transformasi Spiritual, Intelektual, dan Sosial – Page 3

    Menag Nasaruddin: 1 Muharam 1447 H Momentum Transformasi Spiritual, Intelektual, dan Sosial – Page 3

     

    “Banyak pilihan yang ditawarkan saat itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab terkait kalender atau penanggalan umat Islam. Lalu Sayyidina Ali mengusulkan agar hijrahnya Rasulullah SAW. Para sahabat pun menyepakati,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung relevansi hijrah dengan kehidupan modern. Hijrah menjadi ajakan untuk selalu memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dari kondisi stagnan menuju kemajuan yang penuh makna.

    “Kalau ada di antara kita di sini diberikan umur panjang oleh Allah, bisa hidup pada tahun 2.526 Masehi, maka itu juga akan bertepatan dengan 2.526 Hijriah,” tuturnya, menggambarkan bahwa semangat hijrah harus terus hidup dalam setiap generasi.

    Sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, hijrah mengandung makna spiritual yang mendalam sebagai proses meninggalkan segala bentuk kemaksiatan menuju akhlak yang lebih mulia.

    “Hijrah berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela menuju kepada perbuatan dan akhlak yang mulia,” terangnya.

     

  • Wamendiktisaintek nilai teknologi AI bisa masuk ke kurikulum pesantren

    Wamendiktisaintek nilai teknologi AI bisa masuk ke kurikulum pesantren

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie memandang bahwa teknologi akal imitasi (AI) bisa dimasukkan dalam kurikulum pesantren.

    “Teknologi AI bisa dipelajari, dan masuk ke dalam kurikulum pesantren,” ujar Wamendiktisaintek dalam acara International Conference on The Transformation of Pesantren, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu.

    Walaupun demikian, dia mengatakan penggunaan AI tetap harus sesuai kebutuhan, dan membutuhkan literasi.

    “Penggunaan teknologi membutuhkan literasi. Bila tanpa literasi, maka penggunaan teknologi tidak akan berarti,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pemanfaatan AI harus diiringi dengan kemampuan penggunanya.

    Selain itu, dia mengingatkan agar penggunaan AI harus bijak. Dengan demikian, para pendidik di pesantren harus bijak dalam menggunakan AI sesuai kebutuhan, dan saat mengajarkan penggunaan AI kepada para santri.

    Adapun acara International Conference on The Transformation of Pesantren dibuka oleh mantan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dan dihadiri oleh sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerimaan Murid Baru 2025: Nama Beda, Masalah Sama

    Penerimaan Murid Baru 2025: Nama Beda, Masalah Sama

    JAKARTA – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 masih mengulang persoalan yang sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Perubahan yang terjadi hanya sebatas teknis soal penamaan dan jumlah persentase tiap jalur.

    SPMB 2025 resmi dibuka sejak pekan lalu. Namun meski berganti nama, masalah yang dihadapi para orang tua dan calon siswa masih tetap sama.

    Ajang rebutan kursi di sekolah negeri masih terjadi dengan sistem yang baru ini. Dan, hal tersebut justru membuka celah semakin maraknya praktik pungutan liar serta jual beli kursi.

    “Sudah masuk ke kami beberapa keluhan dari orang tua. Misalnya, sistemnya online tapi kenyataannya mereka tetap harus antre dari sebelum subuh. Ini terjadi di banyak daerah,” kata Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). 

    Terjebak Masalah Klasik

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun ajaran 2025/2026.

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan penggantian PPDB menjadi SPMB tahun ini karena pemerintah ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk semua. Abdul Mu’ti mengakui perubahan sistem ini dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pada sistem pendidikan sebelumnya.

    Dalam SPMB, terdapat empat jalur penerimaan murid baru, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Sebagai informasi, jalur domisili merupakan penyempurnaan jalur zonasi yang dipakai PPDB sejak 2017.

    Kala itu, jalur zonasi kerap menimbulkan kericuhan di hampir setiap penyelenggaraan PPDB.

    Pendaftaran SPMB jenjang SMA/SMK Jawa Timur. (ANTARA/HO-Dinas Pendidikan Jatim)

    Namun sayangnya, meski Kemendikdasmen telah meniadakan PPDB dan menggantinya dengan SPMB, keluhan dalam proses penerimaan siswa baru tetap terjadi.

    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti bahwa SPMB 2025 masih terjebak dalam masalah klasik, yaitu perebutan kursi di sekolah negeri tanpa memberikan solusi komprehensif bagi mayoritas anak yang tidak tertampung.

    Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menuturkan, hal ini berpotensi membuat praktik pungli dan jual beli kursi di sekolah negeri semakin menguat.

    “Ada permintaan (demand) yang sangat tinggi, sementara penyediaan (supply) yang sangat minim,” ujar Ubaid Matraji kepada VOI.

    Kasus jual beli kursi ini, dikatakan Ubaid, terjadi mengikuti hukum pasar supply and demand. Semakin tinggi permintaan karena barang yang langka, maka semakin tinggi harga jual.

    Ia mencontohkan SPMB tingkat SMA, yang di hampir berbagai provinsi daya tampungnya hanya sekitar 30 persen. Alih-alih hanya sibuk mengurusi yang 30 persen, Ubaid mendesak pemerintah untuk fokus ke 70 persen anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.

    “Ibarat naik bus (sekolah negeri), ini kapasitas bus sudah jelas-jelas tidak muat, mengapa pemerintah hanya sibuk urus seleksi calon penumpang yang ingin naik bus? Padahal penumpang (calon murid) yang tidak tertampung jauh lebih banyak?” tegasnya.

    Kondisi ini berpotensi meningkatkan tingginya angka putus sekolah di jenjang SMA dan rendahnya angka partisipasi sekolah.

    Tidak Melindungi Hak Anak

    Satu hal lain yang juga menjadi sorotan adalah pelibatan sekolah swasta dalam SPMB tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelibatan ini, kata Ubaid, hanya bersifat opsional, kalah boleh dibilang tidak dilibatkan.

    Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tafsir Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan bahwa negara wajib menjamin pendidikan dasar gratis, termasuk di sekolah swasta.

    Artinya, SPMB 2025 seharusnya mengatur skema pembiayaan full gratis bagi calon siswa yang tidak lolos di sekolah negeri dan akhirnya masuk ke sekolah swasta.

    “Kalau sekadar memberikan bantuan, periode lalu juga sudah, dan itu jelas dianggap inkonstitusional oleh MK, jadi harus dibiayai total kebutuhannya bukan sekadar bantuan parsial,” Ubaid menerangkan.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am)

    “Berdasarkan UUD 1945 Ayat 2, kewajiban pemerintah adalah membiayai (full cover), bukan hanya memberikan bantuan, sehingga amanat Pasal 34 Ayat 2 UU Sisdiknas pada frasa ‘tanpa dipungut biaya’ dapat benar-benar ditunaikan,” imbuhnya.

    Melihat sengkarut proses SPMB yang terjadi tahun ini, Ubaid menilai sistem yang ada sekarang masih jauh dari kata adil dan belum mampu melindungi hak anak atas pendidikan. Bahkan slogan “pendidikan bermutu untuk semua” yang digelorakan Kemendikdasmen tampaknya hanya sebatas retorika. Ia pun yakin, huru-hara musiman penerimaan calon murid baru akan selalu terulang.

    “Sistem SPMB 2025 masih diskriminatif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan hak semua anak atas pendidikan,” ucapnya.

    “Kenapa harus semua anak? Jelas ini adalah hak dasar setiap warga negara dan dijamin pula oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 1 Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dipertegas lagi oleh ayat 2, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” pungkasnya.

  • Cak Imin Ungkap Pentingnya Transformasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren – Page 3

    Cak Imin Ungkap Pentingnya Transformasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren – Page 3

    Diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Konferensi Internasional bertema “Pesantren Berkelas Menuju Indonesia Emas: Menyatukan Tradisi, Inovasi, dan Kemandirian” pada 24–26 Juni 2025 di Hotel Sahid, Jakarta.

    Acara ini akan menghadirkan sejumlah narasumber ternama, antara lain Ketua Dewan Syura DPP PKB, Ketua Umum DPP PKB, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, Prof. Dr. Nasaruddin Umar (Menteri Agama RI), Prof. Dr. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI), dan Prof. Stella Christie (Wamen Pendidikan Tinggi RI).

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra

    Sumber: Merdeka.com

  • Revitalisasi Satuan Pendidikan, Fondasi Pembelajaran Bermutu

    Revitalisasi Satuan Pendidikan, Fondasi Pembelajaran Bermutu

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus memperkuat ekosistem pendidikan berkualitas melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Kebijakan tersebut dimabil sebagai bagian dari amanat konstitusi dan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menyelesaikan kegiatan sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman program revitalisasi satuan pendidikan 2025.

    Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan, revitalisasi bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, melainkan membangun ekosistem pembelajaran yang menumbuhkan karakter, kompetensi, dan kreativitas peserta didik. “Revitalisasi ini adalah investasi strategis untuk masa depan bangsa,” ujarnya, Minggu (8/6/2025).

    Mulai tahun ini, pelaksanaan program dilakukan secara swakelola oleh sekolah masing-masing dengan penguatan tata kelola dan pelibatan masyarakat lokal. Tujuannya untuk menciptakan efisiensi, transparansi, serta pemberdayaan lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan bangunan lokal.

    Program revitalisasi 2025 menargetkan 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, mencakup jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, hingga SKB/PKBM.

    “Dari verifikasi kami bersama BPMP dan BBPMP, 8.406 satuan pendidikan sudah lolos verifikasi administrasi dan teknis untuk penandatanganan kerja sama tahap pertama,” kata Dirjen PAUD Dikdasmen Gogot Suharwoto.

    Sementara itu, sekitar 1.000 satuan pendidikan lainnya masih dalam penyempurnaan data dan akan masuk tahap berikutnya. Menariknya, beberapa sekolah yang menyelesaikan revitalisasi lebih awal akan diusulkan untuk diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Mu’ti mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dan menyelesaikan proyek tepat waktu. “Setiap rupiah dari APBN adalah amanah. Harus berdampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan,” tegasnya.

    Sebagai bentuk pengawasan, seluruh kepala dinas pendidikan dari berbagai daerah telah mengikuti sesi sosialisasi teknis yang mencakup mekanisme pelaksanaan, pendampingan teknis, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

    Dengan revitalisasi ini, pemerintah berkomitmen menjadikan satuan pendidikan sebagai pusat pertumbuhan karakter dan kreativitas, bukan sekadar tempat belajar. Program ini sejalan dengan misi Indonesia Emas 2045, dengan membangun generasi yang unggul secara akademik, sosial, dan spiritual.

  • Mendikdasmen Raih Anugerah Konservasi 2025 dari Unnes

    Mendikdasmen Raih Anugerah Konservasi 2025 dari Unnes

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meraih Anugerah Konservasi 2025 kategori Upakarti Dharmakarya Adhikarana dari Universitas Negeri Semarang (Unnes).

    Penghargaan ini diberikan dalam rangka Dies Natalis ke-60 Unnes, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam memajukan pendidikan yang berpihak pada keberagaman, perdamaian, dan kesadaran ekologis.

    Abdul Mu’ti dikenal sebagai pendidik dan pemikir yang memperjuangkan pendidikan humanis dan transformatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam progresif dan pluralisme.

    Ia percaya pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, dan kecakapan menghadapi perubahan zaman. 

    “Kemampuan untuk mengelola perubahan hanya akan muncul jika pendidikan kita berorientasi ke masa depan dan membentuk soft skills yang transformatif,” ujar Mu’ti saat menerima penghargaan di Semarang, Minggu (8/6/2025).

    Melalui visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Kemendikdasmen berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, tidak hanya dalam aspek kognitif, tetapi juga karakter dan tanggung jawab sosial.

    Abdul Mu’ti juga memberikan apresiasi terhadap Unnes sebagai pencetak guru-guru berkualitas yang berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization.

    Rektor Unnes Martono menegaskan, penghargaan ini merupakan bagian dari komitmen universitas dalam mengembangkan tiga pilar konservasi, yaitu konservasi alam dan lingkungan, konservasi seni dan budaya, serta konservasi nilai dan karakter.

    “Prinsip konservasi harus diimplementasikan dalam kehidupan. Siapa pun kita, bisa berkontribusi menjaga keberlanjutan,” kata Martono.

    Unnes juga memberikan Anugerah Konservasi kepada dua tokoh nasional yang dinilai memiliki komitmen terhadap penerapan nilai konservasi di bidang masing-masing.

    Penganugerahan kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjadi simbol sinergi antara pendidikan dan gerakan konservasi. Ini bukan sekadar penghargaan personal, melainkan refleksi atas harapan kolektif untuk sistem pendidikan nasional yang menjunjung nilai kemanusiaan, keberagaman, dan keberlanjutan.

    “Pendidikan yang berakar pada nilai luhur adalah fondasi Indonesia yang berkeadaban,” tutup Abdul Mu’ti.