Xcloud.id

Tag: Abdul Muti

  • Usia dan Aturan Permainan Gim Roblox Hingga Dilarang oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti

    Usia dan Aturan Permainan Gim Roblox Hingga Dilarang oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti

    Bisnis.com, JAKARTA — Gim daring Roblox menjadi sorotan publik setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melarang murid sekolah dasar memainkannya karena dinilai memuat banyak adegan kekerasan. 

    Lalu siapa saja para pemain game ini? data resmi Roblox menunjukkan pergeseran signifikan demografi pemainnya. Pengguna mayoritas Gim daring Roblox kini berusia di atas 13 tahun.

    Lebih dari 55% pemain aktif berusia di atas 13 tahun, dengan kelompok usia 17–24 tahun menjadi segmen yang tumbuh paling pesat. Pada kuartal I/2023, pertumbuhan kelompok ini tercatat 35% secara tahunan dan kini menyumbang 22% dari total komunitas.

    Berdasarkan data laman resmi Roblox, jumlah pengguna aktif harian (daily active users/DAU) pada Februari 2025 mencapai 85,3 juta. Bahkan, separuh anak-anak di Amerika Serikat (AS) berusia di bawah 16 tahun tercatat memainkan Roblox setiap bulan.

    Platform ini menerapkan sistem klasifikasi konten berdasarkan usia, yakni All Ages, 9+, 13+, dan 17+. Konten kategori 17+ hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah melalui proses verifikasi identitas resmi atau verifikasi wajah.

    Fitur Roblox juga dibuka secara bertahap sesuai usia pemain. Misalnya, pemain di bawah 13 tahun mendapat pembatasan pada fitur obrolan (chat), sementara pengguna berusia 13 tahun ke atas memiliki akses ke direct message dan voice chat.

    Untuk kelompok 17 tahun ke atas, Roblox menyediakan akses ke pengalaman dengan konten dewasa secara aman, termasuk voice chat tanpa filter dan direct message, setelah proses verifikasi identitas. Sementara itu, pemain berusia 18 tahun ke atas akan mendapatkan pembaruan otomatis pada setelan privasi dan tidak lagi berada di bawah pengawasan orang tua.

    Roblox menegaskan kebijakan keamanan yang melarang penayangan iklan untuk pemain di bawah 13 tahun. Pengembang diwajibkan menggunakan API khusus untuk memastikan konten iklan tidak muncul pada akun anak.

    Bagi pengembang, tersedia halaman analitik Audience yang menampilkan data demografi pemain, termasuk pembagian usia dan gender, guna membantu menyesuaikan konten dan strategi pengembangan. Perusahaan menilai pembaruan kebijakan ini penting untuk menjaga keamanan sekaligus memperluas basis pengguna.

    Dengan metode verifikasi ID dan persetujuan orang tua, Roblox optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan di berbagai kelompok umur, termasuk remaja dan dewasa muda yang kini mendominasi platform.

    Roblox merupakan platform daring yang menggabungkan permainan, interaksi sosial, dan kreativitas dalam satu ekosistem. Pengguna dapat memainkan jutaan gim buatan komunitas sekaligus membuat gim sendiri menggunakan Roblox Studio dengan bahasa pemrograman Luau.

    Seluruh konten di Roblox bersifat user-generated alias pengembangan dilakukan oleh pemain. Dengan genre beragam mulai dari role‑playing, simulasi, parkour (obby), olahraga, hingga first-person shooter. Platform ini menyediakan template untuk memudahkan pemula, sementara kreator berpengalaman dapat memprogram mekanisme permainan secara mendetail.

    Gameplay tidak hanya terbatas pada misi atau perolehan skor, tetapi juga mencakup interaksi melalui chat teks, voice chat bagi usia tertentu, serta fitur Party untuk bermain bersama teman. Roblox mendukung permainan lintas platform di PC, Mac, iOS, Android, Xbox, PlayStation, hingga perangkat VR seperti Meta Quest.

    Selain itu, Roblox kerap menggelar acara resmi dan kolaborasi dengan merek besar seperti NFL dan NBA, yang menghadirkan tantangan, item eksklusif, serta konten tematik.

    Meski populer, Roblox menuai pro dan kontra terkait keamanan bagi anak. Riset Hindenburg menyebut platform ini tidak aman untuk anak-anak, dengan potensi risiko kekerasan seksual melalui interaksi dalam gim.

    “Saya mengunduh Roblox untuk mencobanya sendiri. Saya punya beberapa kekhawatiran. Saya punya anak usia sekolah dasar yang suka gim video dan sangat ingin bermain Roblox. Setelah mengunduhnya dan mengujinya sendiri, saya tidak mengizinkannya,” tulis Business Insider, pada Rabu (9/10/2024).

    Laporan Hindenburg menuding Roblox memperlihatkan anak-anak pada pelecehan seksual, pornografi, konten kekerasan, dan ujaran kasar. Namun, Roblox membantah tuduhan tersebut dan menegaskan platformnya aman serta memiliki sistem perlindungan.

    Mandikdasmen Abdul Mu’ti mengingatkan bahaya Roblox bagi murid sekolah dasar saat meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SDN Cideng 2, Jakarta Pusat, Senin. Mu’ti melarang murid bermain Roblox karena menilai gim tersebut menampilkan banyak adegan kekerasan.

    “Kalau main HP tidak boleh menonton kekerasan, yang di situ ada berantemnya, di situ ada kata-kata yang jelek-jelek, jangan nonton yang tidak berguna ya. Nah yang main blok-blok (Roblox) tadi itu jangan main yang itu ya karena itu tidak baik ya,” katanya saat membuka kick-off program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah.

  • Anggota DPR soal Roblox: Cucu Saya Juga Main, Masih Aman

    Anggota DPR soal Roblox: Cucu Saya Juga Main, Masih Aman

    Anggota DPR soal Roblox: Cucu Saya Juga Main, Masih Aman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa cucunya yang masih berusia enam tahun senang bermain gim Roblox dan masih dalam kondisi baik.
    “Cucu saya yang 6 tahun juga suka game ini. Sejauh yang saya ikuti, masih aman dan bahkan bisa jadi media bergiat bersama,” kata Hetifah saat dihubungi, Selasa (5/8/2025).
    Menurut Hetifah, Roblox hanya merupakan platform tempat banyak penggunanya bermain maupun membuat permainan sendiri.
    Hetifah mengatakan bahwa Roblox juga bisa menjadi medium untuk mengasah kreativitas dan wahana kegiatan positif jika digunakan di bawah pengawasan orang tua.
    Roblox, menurutnya, sama seperti platform lain, termasuk YouTube, yang menuntut peran penting orang tua.
    Mereka harus memutuskan dan membatasi akses anak-anak menggunakan platform di dunia maya.
    “(Orangtua) Selalu tahu apa yang dibuka anaknya saat berselancar di internet, dan mengajarkan anak untuk memilah konten positif dan negatif,” ujar Hetifah.
    Selain itu, kata dia, di dalam Roblox juga terdapat filter untuk menutup akses konten yang tidak sesuai dengan anak.
    “Kalau ada konten yang tidak sesuai yang lolos, terus dilaporkan juga bakal ditindak,” tutur Hetifah.
     
    Game Roblox menjadi sorotan setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melarang anak-anak bermain game Roblox.
    Pesan ini Mu’ti sampaikan saat meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SDN Cideng 02, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).
    “Kalau main HP tidak boleh menonton kekerasan, yang di situ ada berantemnya, di situ ada kata-kata yang jelek-jelek, jangan nonton yang tidak berguna ya. Nah, yang main blok-blok (Roblox) tadi itu jangan main yang itu ya, karena itu tidak baik ya,” kata Mu’ti, dikutip dari
    Antara News
    , Selasa (5/8/2025).
    Pada kesempatan lain, Mu’ti mengungkapkan alasannya melarang anak-anak bermain game Roblox karena memuat kekerasan.
    Kondisi nalar berpikir anak yang belum mapan membuat mereka tidak bisa membedakan kenyataan dan rekayasa.
    Akhirnya, mereka meniru tindakan kekerasan.
    “Sehingga, karena itu, kadang-kadang praktik kekerasan yang ada di berbagai game itu memicu kekerasan di kehidupan sehari-hari anak-anak,” jelas Mu’ti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026 dapat menampung 15.000 siswa di 190 seluruh Indonesia.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa Sekolah Rakyat telah resmi berjalan sejak 14 Juli 2025 di 63 titik dan saat ini tengah berada dalam tahap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

    “Alhamdulillah berkat kolaborasi, kerja sama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini,” ujar Gus Ipul.

    Menurutnya, proses pembelajaran akan diperluas lagi ke 37 titik tambahan pada minggu ini atau pekan depan, dan sebanyak 59 titik lainnya akan dimulai pada bulan September. 

    Total, program rintisan Sekolah Rakyat tahun ini ditargetkan berlangsung di 190 titik dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa. Program ini juga melibatkan lebih dari 2.000 guru serta 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama dan wali asuh.

    “Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15 ribu siswa dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan,” tambahnya.

    Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian dalam pelaksanaan program ini, mulai dari rekrutmen tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, hingga penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran. 

    “Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, Insyaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat berjalan sesuai rencana dan kurikulum. 

    Dia juga menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk memastikan keberlanjutan program.

    “Pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” kata Abdul Mu’ti.

  • Mensos Nyatakan Tambahan 37 Sekolah Rakyat Segera Beroperasi Nasional 29 Juli 2025

    Mensos Nyatakan Tambahan 37 Sekolah Rakyat Segera Beroperasi Nasional 29 Juli 2025

    Mensos Nyatakan Tambahan 37 Sekolah Rakyat Segera Beroperasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    mengatakan sebanyak 37 titik
    sekolah rakyat
    tambahan bakal beroperasi pada Agustus 2025.
    Titik ini melengkapi 63 titik sekolah rakyat yang sudah beroperasi lebih dulu pada 14 Juli 2025.
    “Insyaallah kami juga melaporkan dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan akan dimulai juga pembelajaran di 37 titik,” kata Saifullah Yusuf di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Pria yang karib disapa Gus Ipul ini menyampaikan 100 titik sekolah rakyat itu akan menampung 9.700 siswa.
    Jumlah siswa yang ditampung akan bertambah menjadi 15.000 jika 59 titik tambahan sekolah rakyat sudah beroperasi pada September 2025.
    Pemerintah sudah menganggarkan dana Rp 1,1 triliun untuk total 159 titik tersebut.
    “Inshaallah nanti akan dimulai di 59 titik. Dari 159 titik Penyelenggaraan
    Sekolah Rakyat
    Rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15.000 siswa sekolah rakyat,” ucap dia.
    Gus Ipul menerangkan, sekolah rakyat melibatkan 2.000 guru dan 4.000 tenaga kependidikan lain, seperti wali asrama, wali asuh, dan lainnya.
    Nantinya jika sudah siap, Presiden
    Prabowo Subianto
    akan meresmikan program sekolah rakyat tersebut.
    “Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, Inshaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” jelas Gus Ipul.

     
    Di kesempatan yang sama, Menteri
    Pendidikan
    Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti menambahkan, pelaksanaan sekolah rakyat di 63 titik sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan Kemendikdasmen.
    Begitu pula dengan modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat.
    “Untuk pelaksanaannya juga kami terus bersinergi sehingga pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” tandas Abdul Mu’ti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lebih Objektif, Mendikdasmen Dorong Ombudsman Evaluasi SPMB 2025

    Lebih Objektif, Mendikdasmen Dorong Ombudsman Evaluasi SPMB 2025

    Depok, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menilai evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru (SPMB) 2025 akan lebih objektif apabila dilakukan pihak eksternal. Untuk itu, pihaknya akan meminta lembaga lain melakukannya. 

    Salah satu pihak lain yang akan diminta untuk melakukan evaluasi yakni lembaga Ombudsman.

    “Kalau perlu nanti kita minta yang mengevaluasi jangan dari kita, tetapi Ombudsman yang selama ini memantau. Jadi mungkin hasilnya bisa lebih bagus lagi dan terbuka,” katanya seusai acara Jalan Sehat Indonesia di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Minggu (27/7/2025).

    Menteri Mu’ti menilai evaluasi dari Ombudsman akan lebih objektif dalam melihat permasalahan apa saja yang terjadi pada pelaksanaan SPMB.

    Walaupun begitu, Mu’ti menjelaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap melakukan evaluasi SPMB secara internal di dalam. 

    Diakui, hingga saat ini, pihak Kemendikdasmen masih mengumpulkan data-data pelaksanaan SPMB 2025.

    “Tetapi  kita juga sekarang sedang menghimpun semua data yang berasal dari semua provinsi dan memang belum bisa kita laporkan. Tentunya hal itu masih memerlukan waktu untuk pelaksanaan evaluasinya,” jelas Mu’ti.

    Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menilai pelaksanaan SPMB 2025 secara umum berjalan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat, meskipun masih ada masalah yang wajar saja dinilainya. 

    Walaupun begitu, pihaknya sedang  menyusun beragam data secara nasional untuk mengevaluasi penyelenggaraan SPMB tahun ini, termasuk laporan-laporan dari berbagai pihak, media yang bakal dijadikan bahan untuk perbaikan ke depan.

  • Komisi X DPR Soroti Kebijakan 50 Siswa dalam 1 Kelas di Jabar

    Komisi X DPR Soroti Kebijakan 50 Siswa dalam 1 Kelas di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti adanya satu kelas yang isinya 50 siswa di sekolah negeri, di Jawa Barat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

    Lalu mempertanyakan apakah Jawa Barat termasuk dalam daerah khusus satau daerah tertentu. Ini karena adanya Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 dan SK BSKAP Nomor 71 Tahun 2024, yang memperbolehkan maksimal 36 murid dalam satu kelas, teteapi untuk daerah tertentu bisa 50 murid. 

    Hal ini dia sampaikan langsung dalam rapat keeja (raker) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/7/2025).

    “Tapi dengan tegas Gubernur [Jawa Barat] mengatakan ‘saya belikan dengan uang pribadi’. Ya kita akuilah Pak Dedi ini kaya raya lah misalnya kan, tetapi apa iya? Jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek ini merugikan sekolah-sekolah swasta kita hari ini,” singgungnya.

    Kemudian, legislator PKB ini mengingatkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti bahwa sekolah swasta juga pejuang pendidikan. Dia menyinggung dengan adanya kebijakan 50 siswa itu maka sekolah-sekolah swasta kekurangan murid.

    Seharusnya, ujar dia, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tertentu harus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Nah ini harus ada solusi Pak Menteri, jangan sampai Gubernur kita gara-gara pengen viral misalnya, membuat kebijakan kontroversial, membuat kebijakan jangka pendek. Kalau kebijakan-kebijakan jangka pendek ini terus dilakukan, maka tentu kesinambungan program pendidikan kita tidak akan tercapai,” ujarnya.

    Mengutip dari Instagram @disdikjabar pada Rabu (16/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan jumlah ruang kelas 1 SMA dan SMK negeri di Jawa Barat totalnya ada 8.727 ruangan. 

    “Yang digunakan muridnya 48 sampai 50 itu hanya 384 kelas. Nah, kalau bertanya lagi 384 kan nanti panas Kang Dedi, InsyaAllah Nanti mau dikirim AC ke sekolah-sekolahnya, mau dipasangin 2 PK dan 1 kelasnya itu 2 AC, sehingga ruangannya dingin,” kata dia.

    Dedi melanjutkan, sumber dana untuk pembelian AC itu akan menggunakan sumbangan dari berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan di Jawa Barat. 

    “Salah satu yang sudah menghubungi saya tadi malam akan membantu adalah Pak Joshua Sirait, anaknya Pak Muamarar Sirait Menteri Perumahan Pemukiman. Nah, ini yang sudah jelas akan nyumbang dan banyak lagi yang akan nyumbang,” tuturnya.

    Mantan Bupati Purwakarta ini berjanji sumbangan-sumbangan itu akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat yang ruang kelasnya terisi 48–50 siswa.

  • Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

    Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengklaim secara keseluruhan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai baik oleh masyarakat. 

    Perlu diketahui, sistem SPMB ini merupakan pergantian dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Secara keseluruhan SPMB ini dinilai baik oleh masyarakat dan lebih lancar. Bahwa ada masalah itu wajar,” katanya seusai raker dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Bahkan, dia bercerita saat dirinya ke Aceh ada warga yang menganalogikan sistem SPMB seperti ‘pengantin baru’ karena ini perdananya. Sebab itu, menurut Mu’ti wajar saja masih ada adaptasi pergantian ke SPMB. 

    Meski begitu, Mu’ti memastikan kementeriannya terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPMB. Saat ini Kemendikdasmen sedang menghimpun data-data yang diperlukan.

    “Kami semuanya akan mem-follow up dan hasil evaluasinya akan menjadi input untuk perbaikan SPMB pada tahun-tahun yang akan datang,” ucap dia.

    Namun, dia membeberkan dalam temuan awal saat ini beberapa sekolah terutama tingkat dasar banyak yang sudah tutup penerimaan siswa dan ternyata kekurangan murid.

    “Ada misalnya di Pandeglang, saya baca di media, ada satu SD yang tidak ada yang mendaftar sama sekali. Di Solo ada satu murid. Di tempat lain ada yang dua murid. Yang murid itu, satu sekolah ditambah dua orang itu, muridnya hanya 19, gurunya 11,” bebernya.

    Nantinya, ujar dia, temuan-temuan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri guna mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan itu.

  • Rapat dengan Mendikdasmen, DPR Singgung Kasus Chromebook

    Rapat dengan Mendikdasmen, DPR Singgung Kasus Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti memamerkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut selama 12 kali sejak 2013 silam.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/7/2025).

    “Sebagaimana kami sajikan, Kementerian Pendidikan telah 12 kali secara berturut-turut dari tahun 2013-2024 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Abdul Mu’ti.

    Dalam pemaparan yang disajikannya, dasar pemberian opini ini diberikan dengan empat syarat yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP.

    Kemudian, dia mengatakan ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

    Merespons pemaparan itu, anggota Komisi X DPR RI dari Golkar Ferdiansyah justru membahas kasus yang terjadi di kementerian tersebut.

    Dia mengaku prihatin dengan berita-berita akhir ini, terkhusus adanya kasus chromebook di lingkungan Kemendikbudristek (kementerian yang sebelum dipecah menjadi tiga kementerian).

    “WTP tapi ada kasus yang cukup besar menurut kami dan memalukan dunia pendidikan yaitu soal chromebook, ya itu jadi pertanyaan kita. WTP tapi kok ada kasus pengadaan laptop Chromebook gitu kan? Ini yang juga mohon menjadi perhatian kita bersama,” katanya dalam rapat itu.

    Dengan demikian, lanjutnya, hal tersebut akan menjadi catatan dalam raker hari ini. Dia mendorong agak ke depannya Kemendikdasmen dapat lebih memperbaiki secara administrasi dan laporan keuangan

    Akibat Kasus Chromebook, Negara Rugi Rp1,98 Triliun

    Penyidik Kejaksaan Agung akhirnya telah mendapatkan angka pasti kerugian negara akibat pengadaaan chromebook di Kemendikbudristek. 

    Direktur Penyidikan JAMpidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan kerugian negara yang muncul akibat pengadaan itu sebesar Rp1,98 triliun dari total anggaran pengadaan keseluruhan mencapai Rp9,3 triliun. 

    Qohar menjelaskan bahwa anggaran Rp9,3 triliun itu berasal dari dana APBN Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana DAK.

    Menurut Qohar, rencananya dana itu akan digunakan untuk membeli 1,2 juta unit chromebook dengan cara menujuk pihak penyedia langsung yaitu PT Bineca Mentari Dimensi. 

    “Kemudian NAM [Nadiem Makarim]yang waktu itu menjabat sebagai menteri juga mengetahui hal itu,” tuturnya di Kejaksaan Agung, Selasa (15/7) malam.

  • Disinggung DPR, Mendikdasmen Enggan Komentari Kasus Chromebook di Kemendikbudristek

    Disinggung DPR, Mendikdasmen Enggan Komentari Kasus Chromebook di Kemendikbudristek

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan berkomentar soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019-2022.

    Menurut dia, itu bukanlah ranah kementeriannya dan dia menyebut lebih baik soal hal tersebut ditanyakan langsung saja ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

    “Kalau kasus Chromebook bukan ranah kami ya, itu ranah dari Kejaksaan Agung dan Aparatur Penegak Hukum. Jadi sebaiknya pertanyaan itu disampaikan saja kepada Pak Jaksa Agung,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Sebelumnya, Abdul Mu’ti disinggung anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar, Ferdiansyah soal pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kementerian pendidikan selama 12 kali berturut-turut hingga 2024.

    Ferdiansyah mengaku prihatin dengan berita-berita akhir ini, terkhusus adanya kasus chromebook di lingkungan Kemendikbudristek (kementerian yang sebelum dipecah menjadi tiga kementerian).

    “WTP tapi ada kasus yang cukup besar menurut kami dan memalukan dunia pendidikan yaitu soal Chromebook, ya itu jadi pertanyaan kita. WTP tapi kok ada kasus Chromebook gitu kan? Ini yang juga mohon menjadi perhatian kita bersama,” katanya dalam raker, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Sementara itu sebelumnya, Abdul Mu’ti memamerkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut selama 12 kali sejak 2013 silam.

    “Sebagaimana kami sajikan, Kementerian Pendidikan telah 12 kali secara berturut-turut dari tahun 2013-2024 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Abdul Mu’ti.

    Sebagai informasi, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Staf Khusus Nadiem Makarim dan 3 orang lainnya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek. 

    Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan keempat tersangka itu berinisial MUL (Mulatsyah) selaku Direktur SMP pada Kemendikbudristek. 

    Kemudian, tersangka lainnya adalah eks staf khusus Nadiem Makarim berinisial JS atau Jurist Tan, lalu IA atau Ibrahim Arief selaku Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek dan tersangka terakhir berinisial SW atau Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemenristekdikti. 

    “Total ada 4 orang tersangka terkait kasus korupsi pengadaan chromebook,” tuturnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa (15/7/2025) malam.

  • Bahas Evaluasi SPBM 2025, DPR Bakal Gelar Rapat dengan Mendikdasmen Besok (16/7)

    Bahas Evaluasi SPBM 2025, DPR Bakal Gelar Rapat dengan Mendikdasmen Besok (16/7)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi X DPR akan menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti guna membahas evaluasi Sistem Penerimaan murid Baru (SPMB), khususnya sekolah negeri pada Rabu (16/7/2025).

    Mulanya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI lalu Hadrian Irfani mengungkapkan pihaknya mendapat laporan dari beberapa daerah bahwa banyak sekolah yang kurang dan belum ada siswanya, akibat sekolah lainnya menambah rombongan belajar (rombel) atau kelas.

    “Nah, ini yang nanti kami akan tanyakan, tepatnya besok hari Rabu, kami akan undang Mendikdasmen sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Selain itu, lanjutnya, Komisi X DPR juga menemukan di daerah-daerah tertentu ada sekolah negeri ataupun swasta yang kekurangan kelas. Dia berujar, padahal SPMB ini hadir untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di setiap jenjang dan daerah.

    “Nah, ternyata yang terjadi hari ini, banyak daerah-daerah kita yang mengeluh bahwa di sekolah-sekolah mereka masih banyak yang kekurangan siswa,” tuturnya.

    Dia melanjutkan, tak hanya ditemukan sekolah yang kekurangan siswa ternyata ada pula sekolah yang justru kelebihan siswanya. Misalnya yang terjadi di Jawa Barat ada yang satu kelasnya lebih dari 50 siswa.

    “Walaupun aturannya ada, yaitu Permendikbudristek No. 47 tahun 2023, tetapi itu mensyaratkan bagi ketentuan-ketentuan khusus atau pengecualian. Contoh misalnya, ruang kelasnya ya harus mampu memberikan kenyamanan kepada siswa-siswi kita kalau jumlahnya lebih dari 36,” urainya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 2025. 

    “Alasannya diganti kenapa? Karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dilansir dari Antara, Kamis (30/1/2025). 

    Mendikdasmen mengatakan perubahan sistem ini juga dilakukan dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pendidikan sebelumnya. 

    Dia memaparkan perubahan dalam sistem ini terjadi pada penerimaan siswa SMP, di mana pada jenjang ini terdapat perubahan pada persentase penerimaan siswa melalui empat jalur penerimaan, seperti Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi.