Xcloud.id

Tag: Abdul Muti

  • Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

    Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengklaim secara keseluruhan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai baik oleh masyarakat. 

    Perlu diketahui, sistem SPMB ini merupakan pergantian dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Secara keseluruhan SPMB ini dinilai baik oleh masyarakat dan lebih lancar. Bahwa ada masalah itu wajar,” katanya seusai raker dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Bahkan, dia bercerita saat dirinya ke Aceh ada warga yang menganalogikan sistem SPMB seperti ‘pengantin baru’ karena ini perdananya. Sebab itu, menurut Mu’ti wajar saja masih ada adaptasi pergantian ke SPMB. 

    Meski begitu, Mu’ti memastikan kementeriannya terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPMB. Saat ini Kemendikdasmen sedang menghimpun data-data yang diperlukan.

    “Kami semuanya akan mem-follow up dan hasil evaluasinya akan menjadi input untuk perbaikan SPMB pada tahun-tahun yang akan datang,” ucap dia.

    Namun, dia membeberkan dalam temuan awal saat ini beberapa sekolah terutama tingkat dasar banyak yang sudah tutup penerimaan siswa dan ternyata kekurangan murid.

    “Ada misalnya di Pandeglang, saya baca di media, ada satu SD yang tidak ada yang mendaftar sama sekali. Di Solo ada satu murid. Di tempat lain ada yang dua murid. Yang murid itu, satu sekolah ditambah dua orang itu, muridnya hanya 19, gurunya 11,” bebernya.

    Nantinya, ujar dia, temuan-temuan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri guna mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan itu.

  • Rapat dengan Mendikdasmen, DPR Singgung Kasus Chromebook

    Rapat dengan Mendikdasmen, DPR Singgung Kasus Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti memamerkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut selama 12 kali sejak 2013 silam.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/7/2025).

    “Sebagaimana kami sajikan, Kementerian Pendidikan telah 12 kali secara berturut-turut dari tahun 2013-2024 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Abdul Mu’ti.

    Dalam pemaparan yang disajikannya, dasar pemberian opini ini diberikan dengan empat syarat yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP.

    Kemudian, dia mengatakan ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

    Merespons pemaparan itu, anggota Komisi X DPR RI dari Golkar Ferdiansyah justru membahas kasus yang terjadi di kementerian tersebut.

    Dia mengaku prihatin dengan berita-berita akhir ini, terkhusus adanya kasus chromebook di lingkungan Kemendikbudristek (kementerian yang sebelum dipecah menjadi tiga kementerian).

    “WTP tapi ada kasus yang cukup besar menurut kami dan memalukan dunia pendidikan yaitu soal chromebook, ya itu jadi pertanyaan kita. WTP tapi kok ada kasus pengadaan laptop Chromebook gitu kan? Ini yang juga mohon menjadi perhatian kita bersama,” katanya dalam rapat itu.

    Dengan demikian, lanjutnya, hal tersebut akan menjadi catatan dalam raker hari ini. Dia mendorong agak ke depannya Kemendikdasmen dapat lebih memperbaiki secara administrasi dan laporan keuangan

    Akibat Kasus Chromebook, Negara Rugi Rp1,98 Triliun

    Penyidik Kejaksaan Agung akhirnya telah mendapatkan angka pasti kerugian negara akibat pengadaaan chromebook di Kemendikbudristek. 

    Direktur Penyidikan JAMpidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan kerugian negara yang muncul akibat pengadaan itu sebesar Rp1,98 triliun dari total anggaran pengadaan keseluruhan mencapai Rp9,3 triliun. 

    Qohar menjelaskan bahwa anggaran Rp9,3 triliun itu berasal dari dana APBN Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana DAK.

    Menurut Qohar, rencananya dana itu akan digunakan untuk membeli 1,2 juta unit chromebook dengan cara menujuk pihak penyedia langsung yaitu PT Bineca Mentari Dimensi. 

    “Kemudian NAM [Nadiem Makarim]yang waktu itu menjabat sebagai menteri juga mengetahui hal itu,” tuturnya di Kejaksaan Agung, Selasa (15/7) malam.

  • Disinggung DPR, Mendikdasmen Enggan Komentari Kasus Chromebook di Kemendikbudristek

    Disinggung DPR, Mendikdasmen Enggan Komentari Kasus Chromebook di Kemendikbudristek

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan berkomentar soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019-2022.

    Menurut dia, itu bukanlah ranah kementeriannya dan dia menyebut lebih baik soal hal tersebut ditanyakan langsung saja ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

    “Kalau kasus Chromebook bukan ranah kami ya, itu ranah dari Kejaksaan Agung dan Aparatur Penegak Hukum. Jadi sebaiknya pertanyaan itu disampaikan saja kepada Pak Jaksa Agung,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Sebelumnya, Abdul Mu’ti disinggung anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar, Ferdiansyah soal pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kementerian pendidikan selama 12 kali berturut-turut hingga 2024.

    Ferdiansyah mengaku prihatin dengan berita-berita akhir ini, terkhusus adanya kasus chromebook di lingkungan Kemendikbudristek (kementerian yang sebelum dipecah menjadi tiga kementerian).

    “WTP tapi ada kasus yang cukup besar menurut kami dan memalukan dunia pendidikan yaitu soal Chromebook, ya itu jadi pertanyaan kita. WTP tapi kok ada kasus Chromebook gitu kan? Ini yang juga mohon menjadi perhatian kita bersama,” katanya dalam raker, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Sementara itu sebelumnya, Abdul Mu’ti memamerkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut selama 12 kali sejak 2013 silam.

    “Sebagaimana kami sajikan, Kementerian Pendidikan telah 12 kali secara berturut-turut dari tahun 2013-2024 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Abdul Mu’ti.

    Sebagai informasi, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Staf Khusus Nadiem Makarim dan 3 orang lainnya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek. 

    Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan keempat tersangka itu berinisial MUL (Mulatsyah) selaku Direktur SMP pada Kemendikbudristek. 

    Kemudian, tersangka lainnya adalah eks staf khusus Nadiem Makarim berinisial JS atau Jurist Tan, lalu IA atau Ibrahim Arief selaku Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek dan tersangka terakhir berinisial SW atau Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemenristekdikti. 

    “Total ada 4 orang tersangka terkait kasus korupsi pengadaan chromebook,” tuturnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa (15/7/2025) malam.

  • Bahas Evaluasi SPBM 2025, DPR Bakal Gelar Rapat dengan Mendikdasmen Besok (16/7)

    Bahas Evaluasi SPBM 2025, DPR Bakal Gelar Rapat dengan Mendikdasmen Besok (16/7)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi X DPR akan menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti guna membahas evaluasi Sistem Penerimaan murid Baru (SPMB), khususnya sekolah negeri pada Rabu (16/7/2025).

    Mulanya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI lalu Hadrian Irfani mengungkapkan pihaknya mendapat laporan dari beberapa daerah bahwa banyak sekolah yang kurang dan belum ada siswanya, akibat sekolah lainnya menambah rombongan belajar (rombel) atau kelas.

    “Nah, ini yang nanti kami akan tanyakan, tepatnya besok hari Rabu, kami akan undang Mendikdasmen sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Selain itu, lanjutnya, Komisi X DPR juga menemukan di daerah-daerah tertentu ada sekolah negeri ataupun swasta yang kekurangan kelas. Dia berujar, padahal SPMB ini hadir untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di setiap jenjang dan daerah.

    “Nah, ternyata yang terjadi hari ini, banyak daerah-daerah kita yang mengeluh bahwa di sekolah-sekolah mereka masih banyak yang kekurangan siswa,” tuturnya.

    Dia melanjutkan, tak hanya ditemukan sekolah yang kekurangan siswa ternyata ada pula sekolah yang justru kelebihan siswanya. Misalnya yang terjadi di Jawa Barat ada yang satu kelasnya lebih dari 50 siswa.

    “Walaupun aturannya ada, yaitu Permendikbudristek No. 47 tahun 2023, tetapi itu mensyaratkan bagi ketentuan-ketentuan khusus atau pengecualian. Contoh misalnya, ruang kelasnya ya harus mampu memberikan kenyamanan kepada siswa-siswi kita kalau jumlahnya lebih dari 36,” urainya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 2025. 

    “Alasannya diganti kenapa? Karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dilansir dari Antara, Kamis (30/1/2025). 

    Mendikdasmen mengatakan perubahan sistem ini juga dilakukan dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pendidikan sebelumnya. 

    Dia memaparkan perubahan dalam sistem ini terjadi pada penerimaan siswa SMP, di mana pada jenjang ini terdapat perubahan pada persentase penerimaan siswa melalui empat jalur penerimaan, seperti Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi.

  • Top 5 News: Kantor GoTo Digeledah hingga Akses Bogor-Karawang Lumpuh

    Top 5 News: Kantor GoTo Digeledah hingga Akses Bogor-Karawang Lumpuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Ragam artikel menarik perhatian pembaca Beritasatu.com sehingga masuk dalam top 5 news pada Jumat (11/7/2025). Salah satu yang masuk dalam top 5 adalah penggeledahan kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

    Penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022.

    Artikel lainnya yang menarik minta pembaca, yaitu akses Bogor menuju Karawang lumpuh karena Jembatan Cipamingkis di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditutup. Penutupan dilakukan setelah dinding penyangga jembatan ambrol akibat dihantam deras aliran sungai.

    Berikut top news Beritasatu.com pada Jumat (11/77/2025):
    1. Kantornya Digeledah Kejagung Terkait Kasus Chromebook, Ini Reaksi GoTo
    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) buka menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022.

    Pernyataan itu disampaikan GoTo sebagai respons atas penggeledahan kantornya oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada Selasa (8/7/2025).

    “GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum,” kata Direktur Public Affairs and Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Ade Mulya dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    2. Mendikdasmen: Tes Kemampuan Akademik untuk Dongkrak Mutu Pendidikan
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan, kebijakan terkait tes kemampuan akademik (TKA) dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, bukan sebagai penentu kelulusan siswa.

    Pernyataan ini disampaikan langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam webinar bertajuk “Kebijakan Tes Kemampuan Akademik”, yang digelar Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen pada Jumat (11/7/2025).

    “Tidak semua murid wajib mengikuti TKA dan TKA pun tidak menjadi penentu kelulusan,” tegasnya.

    Abdul Mu’ti menjelaskan, pelaksanaan TKA merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis data dan kebutuhan nyata. Hasil TKA akan digunakan sebagai alat bantu dalam perbaikan layanan pendidikan, bukan sebagai bentuk evaluasi yang menekan peserta didik.

    3. Sadis! Gadis Remaja di Cianjur Diperkosa 12 Pria Selama 4 Hari
    Seorang gadis berusia 16 tahun di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengaku diperkosa secara bergiliran oleh 12 pria selama empat hari di tempat berbeda pada Juni 2025.

    Polisi berhasil menangkap 10 tersangka, dan dua di antaranya masih buron. Tersangka yang diciduk, yakni Baeni, Irpan, Kusnadi, Eman, Hendi, dan Diman. Empat orang lagi masih di bawah umur, berinisial R, P, DP dan WM.

    “Selama empat hari korban menghilang dari tanggal 19 hingga 23 Juni. Begitu pulang korban pun bercerita bahwa dia telah diperkosa oleh 12 orang pria,” ujar Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto, Jumat (11/7/2025).

    4. Jenazah Dibawa Pakai Motor, Bupati Donggala Janji Benahi Infrastruktur
    Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, angkat bicara terkait viralnya video jenazah seorang aparatur sipil negara (ASN) penyuluh keluarga berencana (KB) yang dievakuasi menggunakan sepeda motor di pedalaman Kecamatan Pinembani. Ia berjanji akan segera membenahi infrastruktur dasar di wilayah tersebut.

    Korban bernama Ariel Sharon, seorang ASN  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertugas sebagai penyuluh keluarga berencana, meninggal dunia saat menjalankan tugas di Desa Palentuma, Kamis (10/7/2025). Akibat keterbatasan akses jalan dan tidak tersedianya ambulans, warga terpaksa membawa jenazah almarhum menggunakan sepeda motor sejauh belasan kilometer.

    Video yang merekam peristiwa tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu keprihatinan serta kritik terhadap lambannya pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

    “Saya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya saudara Ariel Sharon. Ini menjadi momen evaluasi besar bagi pemerintah daerah,” kata Bupati Vera, Jumat (11/7/2025).

    5. Jembatan Cipamingkis Bekasi Ditutup, Akses Bogor-Karawang Lumpuh
    Jembatan Cipamingkis di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditutup sementara bagi lalu lintas kendaraan setelah dinding penyangganya ambrol akibat dihantam deras aliran sungai.

    Insiden ambrol dinding penyangga jembatan yang menghubungkan wilayah Desa Cibarusah Kota dengan Sirnajati sekaligus akses alternatif menuju Kabupaten Bogor dan Karawang ini sudah terjadi untuk keempat kali dalam 10 tahun terakhir.

    “Kerusakan terjadi saat hujan deras hingga membuat tembok retak sebelum akhirnya ambrol. Oleh sebab itu ketika kondisi sudah tidak memungkinkan untuk kepentingan keselamatan masyarakat, maka kami ambil keputusan untuk menutup sementara jalan yang melintasi Jembatan Cipamingkis,” kata Kapolsek Cibarusah AKP Widi Muldiyanto, Jumat (11/7/2025).

  • Mendikdasmen: Tes Kemampuan Akademik untuk Dongkrak Mutu Pendidikan

    Mendikdasmen: Tes Kemampuan Akademik untuk Dongkrak Mutu Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan, kebijakan terkait tes kemampuan akademik (TKA) dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, bukan sebagai penentu kelulusan siswa.

    Pernyataan ini disampaikan langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam webinar bertajuk “Kebijakan Tes Kemampuan Akademik”, yang digelar Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen pada Jumat (11/7/2025).

    “Tidak semua murid wajib mengikuti TKA dan TKA pun tidak menjadi penentu kelulusan,” tegasnya.

    Abdul Mu’ti menjelaskan, pelaksanaan TKA merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis data dan kebutuhan nyata. Hasil TKA akan digunakan sebagai alat bantu dalam perbaikan layanan pendidikan, bukan sebagai bentuk evaluasi yang menekan peserta didik.

    Kebijakan ini, lanjut Mu’ti, telah melalui kajian menyeluruh dengan melibatkan praktisi pendidikan, akademisi, hingga orang tua siswa. “TKA adalah alat bantu agar kebijakan pendidikan bisa lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kualitas belajar anak-anak kita,” imbuhnya.

    Kepala BSKAP Kemendikdasmen Toni Toharudin menambahkan, TKA berfungsi sebagai pemetaan mutu pendidikan, dan juga dapat digunakan dalam jalur seleksi prestasi. Menurut dia, TKA bukan sekadar ujian, tetapi juga refleksi dari proses belajar yang telah ditempuh siswa.

    “Tes ini adalah cermin dari hasil belajar. Mari kita laksanakan TKA secara bermakna, adil, dan terbuka agar memberikan peluang lebih besar bagi masa depan pendidikan Indonesia,” ujarnya.

    Kemendikdasmen berharap, pelaksanaan TKA ke depan mampu membangun sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Harapannya setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan cerah.

    Webinar ini pun menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi antara pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia.

  • Soal 5 Hari Sekolah di Sumut, Begini Kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti

    Soal 5 Hari Sekolah di Sumut, Begini Kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti

    Menteri Abdul Mu’ti menyerahkan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan waktu belajar dalam seminggu. Tapi harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan saat ini.

    “Apakah menetapkan lima hari atau enam hari, diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah,” bebernya.

    Gubernur Sumut, Bobby Nasution, akan mulai menerapkan sekolah 5 hari pada tahun ajaran baru 2025-2026. Bobby menekankan pentingnya peran orang tua pada pelaksanaan program ini.

    Bobby menyampaikan hal itu saat Focus Group Discussion penerapan sekolah 5 hari di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Kota Medan, Kamis, 3 Juli 2025. Orang tua juga mesti berperan pada pengembangan karakter anak.

    “Dari orang tua kita inginkan ada khusus sehari atau dua hari terlibat. Jangan juga setelah program ini kita buat, justru masuk ke Bimbel semua,” sebutnya.

  • Menag Ajak Umat Islam Bertransformasi

    Menag Ajak Umat Islam Bertransformasi

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam rangka perayaan tahun baru 1 Muharam 1447 Hijriah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan momen ini sebagai kesempatan berharga bagi transformasi diri dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial.

    “Bagaimana kita menghayati apa hikmah di balik hijrahnya Rasulullah SAW? Ada hijrah fisik, hijrah intelektual, spiritual, hijrah dari segi waktu, hijrah dari prestasi,” ucapnya.

    Pernyataan Menag itu diungkapkan dalam perayaan 1 Muharam 1447 Hijriah tingkat kenegaraan yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Nasaruddin menjelaskan, hijrah bukan hanya peristiwa perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah, tetapi merupakan tonggak perubahan signifikan dalam sejarah kemanusiaan, berpindah dari kegelapan menuju peradaban yang lebih terang.

    “Apa artinya kita memperingati Muharam kalau terjadi penurunan, degradasi kualitas individu,” ujarnya.

    Momentum luar biasa

    Nasaruddin mengatakan bahwa keputusan para sahabat Nabi menjadikan hijrah sebagai dasar kalender Islam menunjukkan betapa luar biasanya momen tersebut dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW.

    “Banyak pilihan yang ditawarkan saat di masa pemerintahan Umar bin Khattab terkait kalender atau penanggalan umat Islam. Lalu Sayyidina Ali mengusulkan agar hijrahnya Rasulullah SAW. Para sahabat pun menyepakati,” kata dia.

    Nasaruddin menghubungkan relevansi hijrah dengan kehidupan modern, hijrah adalah ajakan untuk senantiasa meningkatkan diri dari waktu ke waktu, beranjak dari stagnasi menuju kemajuan yang bermakna.

    “Hijrah adalah meninggalkan segala keburukan,” ucapnya dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 27 Juni 2025.

    Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa hijrah membawa makna spiritual yang kaya sebagai perpindahan dari segala bentuk kemaksiatan menuju perilaku yang lebih mulia.

    “Hijrah berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela menuju kepada perbuatan dan akhlak yang mulia,” ujarnya.

    Menurutnya, hijrah juga memiliki dimensi sosial, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup dan keadilan sosial, serta menjauhi perbuatan destruktif dan korupsi.

    “Saya mengutip dari Muhammad Asad dalam The Message of the Quran, beliau menerjemahkan jangan berbuat korupsi di muka bumi,” kata Abdul Mu’ti.

    Kementerian Agama mengadakan peringatan 1 Muharam 1447 Hijriah Tingkat Kenegaraan sebagai bagian dari program Peaceful Muharam 1447 H.

    Perayaan ini dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, beberapa duta besar negara sahabat, pemimpin organisasi Islam, pejabat Kementerian Agama, dan masyarakat umum.***

     

  • Menag Nasaruddin: 1 Muharam 1447 H Momentum Transformasi Spiritual, Intelektual, dan Sosial – Page 3

    Menag Nasaruddin: 1 Muharam 1447 H Momentum Transformasi Spiritual, Intelektual, dan Sosial – Page 3

     

    “Banyak pilihan yang ditawarkan saat itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab terkait kalender atau penanggalan umat Islam. Lalu Sayyidina Ali mengusulkan agar hijrahnya Rasulullah SAW. Para sahabat pun menyepakati,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung relevansi hijrah dengan kehidupan modern. Hijrah menjadi ajakan untuk selalu memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dari kondisi stagnan menuju kemajuan yang penuh makna.

    “Kalau ada di antara kita di sini diberikan umur panjang oleh Allah, bisa hidup pada tahun 2.526 Masehi, maka itu juga akan bertepatan dengan 2.526 Hijriah,” tuturnya, menggambarkan bahwa semangat hijrah harus terus hidup dalam setiap generasi.

    Sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, hijrah mengandung makna spiritual yang mendalam sebagai proses meninggalkan segala bentuk kemaksiatan menuju akhlak yang lebih mulia.

    “Hijrah berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela menuju kepada perbuatan dan akhlak yang mulia,” terangnya.

     

  • Wamendiktisaintek nilai teknologi AI bisa masuk ke kurikulum pesantren

    Wamendiktisaintek nilai teknologi AI bisa masuk ke kurikulum pesantren

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie memandang bahwa teknologi akal imitasi (AI) bisa dimasukkan dalam kurikulum pesantren.

    “Teknologi AI bisa dipelajari, dan masuk ke dalam kurikulum pesantren,” ujar Wamendiktisaintek dalam acara International Conference on The Transformation of Pesantren, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu.

    Walaupun demikian, dia mengatakan penggunaan AI tetap harus sesuai kebutuhan, dan membutuhkan literasi.

    “Penggunaan teknologi membutuhkan literasi. Bila tanpa literasi, maka penggunaan teknologi tidak akan berarti,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pemanfaatan AI harus diiringi dengan kemampuan penggunanya.

    Selain itu, dia mengingatkan agar penggunaan AI harus bijak. Dengan demikian, para pendidik di pesantren harus bijak dalam menggunakan AI sesuai kebutuhan, dan saat mengajarkan penggunaan AI kepada para santri.

    Adapun acara International Conference on The Transformation of Pesantren dibuka oleh mantan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dan dihadiri oleh sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.