Xcloud.id

Tag: Abdul Muti

  • Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median juga mengukur kinerja menteri yang paling disukai.

    Hasil survei menyebutkan lima menteri teratas yang paling disukai, antara lain:

    Menkeu Purbaya Yudi Sadewa
    Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono
    Menkdidasmen Abdul Muti
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
    Menpora Erick Thohir. 

    Survei Median menggunakan platform media sosial pada 17-19 Oktober 2025, dengan target 600 responden. Kuesioner berbasis google form yang disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di 38 provinsi.

    Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025.

    “Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation (tabulasi silang) mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Responden yang paling merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Jawa Timur, yakni 85,4 persen. Kemudian, disusul oleh responden asal Kalimantan sebanyak 83,9 persen dan Sumatera sebanyak 83,2 persen.

    Selain itu, sebanyak 78,7 persen asal Jawa Barat juga mengaku puas, sementara responden asal wilayah Jakarta-Banten yang mengaku puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran berjumlah 77,1 persen.

    Sebaran responden puas lainnya, antara lain, 72,4 persen asal Sulawesi, 70,7 persen asal Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 67,2 persen asal Bali-Nusa Tenggara, dan 63,1 persen asal Maluku-Papua.

    “Wilayah Sumatera dan Jatim tingkat kepuasan di atas 80 persen dan merata di semua wilayah,” jelas Hanta, dilansir Antara.

    Poltracking Indonesia juga menunjukkan total 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara sebanyak 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Responden mengaku puas total 78,3% terdiri dari 9,7% mengaku sangat puas dan 68,6% menjawab cukup puas. Dan 19,2% adalah gabungan jawaban dari 17,5% yang mengaku kurang puas dan 1,7% yang memilih jawaban tidak puas,” tutur Hanta.

     

     

  • Saat Presiden Prabowo Sebut IFP sebagai Inovasi Pendidikan

    Saat Presiden Prabowo Sebut IFP sebagai Inovasi Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Senin (20/10/2025) menjadi terasa sangat spesial karena bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Presiden Prabowo dalam pengantar sidang menyampaikan sejumlah capaian dalam 1 tahun pemerintahan yang dipimpin bersama-sama dengan para menteri di Kabinet Merah Putih.
     
    Capaian yang disampaikan Presiden salah satunya terkait dengan sektor pendidikan. Penguatan di bidang pendidikan merupakan Asta Cita ke-4 dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sasarannya memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, generasi muda, dan penyandang disabilitas.
     
    Presiden menyampaikan progres pengembangan Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu mendorong terciptanya generasi unggul di semua tingkatan masyarakat.
     
    Selain itu, Kepala Negara juga memaparkan inovasi digital di bidang pendidikan yang membuka ruang bagi pelajar untuk memperoleh sarana pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif sebagai bagian dari variasi sistem pembelajaran.
     
    Transformasi pendidikan diwujudkan melalui program pemberian perangkat interaktif digital atau interactive flat panel (IFP) di setiap sekolah.
     
    “Flat panel, IFP, interactive flat panel. Disitu sudah ada komputernya, yang di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Jadi silabus, semua silabus kita akan ada di situ,” ujarnya.

    Anggaran Digitalisasi Pembelajaran

    Saat wawancara dengan Bisnis pada Kamis (16/10/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa anggaran untuk mendukung program digitalisasi pembelajaran pada tahun ini senilai Rp9 triliun.
     
    Anggaran tersebut salah satunya untuk paket pengadaan IFP untuk satuan pendidikan yang ditargetkan mencapai 288.000 unit IFP.

     
    “Program digitalisasi itu anggarannya sekitar Rp9 triliun, meliputi pembagian atau pengadaan IFP, Interactive Flat Panel. IFP ini lebih interaktif, jadi murid bisa menulis langsung di situ, bisa juga pakai internet, bisa juga pakai materi yang di-install di dalamnya. Sehingga lebih interaktif, sehingga kelas itu bisa lebih hidup,” kata Abdul Mu’ti.
     
    Dengan adanya IFP, kata Mendikdasmen setiap guru juga mesti menguasai teknologi tersebut. Oleh sebab itu, Kemendikdasmen juga memberikan pelatihan kepada setiap guru untuk mendukung kegiatan pembelajaran model baru itu.
     
    Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan perangkat laptop agar konten-konten di IFP nantinya lebih lengkap sehingga mendukung variasi pembelajaran.

    “IFP ini tidak semuanya internet base. Jadi bisa yang unplug, yang tanpa melalui internet. Sehingga materinya kita bisa kirim dan juga install melalui laptop itu. Materi juga bisa diunduh dari rumah pendidikan. Dan juga beberapa yang kita kirimkan sebagai bagian dari pengayaan pembelajaran,” kata Mendikdasmen.
     
    Rencananya, Kemendikdasmen akan meluncurkan program digitalisasi pembelajaran pada 10 November mendatang. (*)

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Mendikdasmen Siapkan Beasiswa S1 untuk 150.000 Guru Tahun Depan

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Mendikdasmen Siapkan Beasiswa S1 untuk 150.000 Guru Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyiapkan beasiswa S1 untuk 150.000 guru pada 2026.

    Abdul Mu’ti mengatakan pemberian bantuan belajar ini tak hanya diberikan kepada guru di sekolah negeri. Pasalnya, guru di sekolah swasta pun bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa S1 ini.

    “[Beasiswa Kemendikdasmen] Terbuka untuk semua guru, negeri dan swasta. Tahun ini 12.500. Tahun depan 150.000 guru,” ujar Abdul saat sesi wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia di kantor Kemendikdasmen, Jakarta pekan lalu. 

    Dia menambahkan alasan pemberian beasiswa ini lantaran dalam catatan Kemendikdasmen masih ada 200.000 guru yang belum menempuh pendidikan S1.

    Nantinya, kata dia, guru-guru ini bakal mendapatkan pelatihan untuk dipersiapkan dalam program penguatan ekosistem pendidikan dari kementerian.

    “Kami usahakan supaya mereka berkesempatan untuk studi lanjut D4 atau S1 di kampus-kampus yang kita tentukan. Kampusnya ini kita dapatkan data dari Kemendikti Saintek,” imbuhnya.

    Selain beasiswa, Abdul Mu’ti juga menyatakan bahwa dalam program beasiswa ini, guru-guru itu bakal mendapatkan dana Rp3 juta per semester.

    “Ini terobosan juga, pertama kali belum pernah diadakan sebelumnya. Dan mereka mendapatkan beasiswa per semester 3 juta,” pungkasnya.

    Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo sangat fokus pada kesejahteraan guru. Jika guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mereka memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah gaji pokok. Dia mengatakan nilai tunjangan tersebut bervariasi mengacu dari masa kerja, golongan, dan lain sebagainya.

    Sementara itu, dia menjelaskan guru non-ASN akan memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.

    “Terobosan yang kami lakukan adalah dari sisi pembayaran tunjangan. Kalau sebelumnya melalui pemerintah pusat, lalu ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian ditransfer ke setiap guru. Nah, sekarang tunjangan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu.

    Sementara itu mulai tahun ini, guru honorer akan mendapat insentif Rp300.000 per bulan. Sejak Juli 2025, Kemendikdasmen sudah melakukan pembayaran di depan. Dengan demikian, ungkapnya, guru honorer memperoleh tunjangan Rp300.000 dikalikan dengan 7 bulan atau setara dengan Rp2,1 juta untuk masing-masing guru.

    “Kami sempat mengusulkan melalui DPR agar ada tambahan tunjangan guru honorer Rp200.000, tetapi DPR baru setuju Rp100.000. Dengan begitu, guru honorer tahun depan akan mendapat tunjangan Rp400.000 per bulan. Dengan tunjangan penambahan ini, kami berharap kesejahteraan guru makin meningkat, dan para guru termotivasi, serta lebih semangat dalam melaksanakan tugas mereka,” tuturnya. 

  • Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat Nasional 21 Oktober 2025

    Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat Nasional 21 Oktober 2025

    Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga survei Indonesia Political Opinion menyebut, Teddy Indra Wijaya menjadi menteri Kabinet Merah Putih yang paling tepat menduduki jabatannya.
    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan, pihaknya menanyakan kepada responden terkait siapa menteri yang dianggap paling sesuai dengan bidangnya.
    “Kami tanyakan dari daftar menteri-menteri di bawah ini nama-nama siapa yang menurut bapak/ibu tepat menduduki posisinya sebagai menteri,” kata Dedi dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
    “Yang pertama adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dianggap paling tepat dengan persepsi evaluasi publik 85,1 persen,” lanjut Dedi.
    Di posisi kedua, menteri kedua yang dianggap paling cocok menempati jabatannya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar 71,2 persen; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 70,8 persen; Menteri Luar Negeri Sugiono 70,5 persen.
    Lalu, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 52,4 persen; Menteri Koordinator bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 51,7 persen; dan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
    Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Yusanto 43,9 persen; Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir 40,6 persen; serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani 35,5 persen.
    Sementara itu, pada sisi kinerja menurut persepsi publik, Purbaya menempati posisi teratas dengan angka 17,5 persen.
    Teddy menempati urutan kedua dengan angka 15,1 persen; Sugiono 11,8 persen; Zulkifli Hasan 9,8 persen; dan Erick Thohir 7,4 persen.
    “Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dianggap paling bekerja dengan baik, 17,5 persen,” kata Dedi.
    Adapun survei dilakukan pada 9 sampai 17 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden.
    Sampel dipilih melalui teknik stratified multistage random sampling (SMRS).
    Margin of error penelitian ini 2,90 persen dengan tingkat akurasi 95 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terobosan Kemendikdasmen: Swakelola Sekolah, Digitalisasi, hingga Tunjangan Guru

    Terobosan Kemendikdasmen: Swakelola Sekolah, Digitalisasi, hingga Tunjangan Guru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan ada beberapa terobosan dilakukan pihaknya selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

    Terobosan utama yang dilakukan Kemendikdasmen terkait dengan program revitalisasi sarana dan prasaran sekolah. Jika sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana revitalisasi sekolah, lanjutnya, maka saat ini peran tersebut dilakukan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan.

    “Kami berharap dengan model tersebut [swakelola], revitalisasi sekolah lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Revitalisasi sekolah anggarannya sebesar Rp16,9 triliun,” katanya saat sesi wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).

    Dia menuturkan anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp16,9 triliun tersebut awalnya ditargetkan untuk 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Data terakhir, lanjutnya, total satuan pendidikan yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) mencapai itu Rp16,17 triliun atau 50% lebih dari target.

    Saat ini, lanjutnya, sudah banyak satuan pendidikan yang telah menyelesaikan pembangunan sepenuhnya atau hingga 100%.

    “Mungkin ada sekitar 10% yang sudah selesai sehingga kami optimistis ini dapat berjalan,” ucap akademisi yang dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

    Selain itu, dia mengatakan terobosan dalam program revitalisasi yang dilakukan Kemendikdasmen  juga dapat menyerap  tenaga kerja di masing-masing satuan pendidikan. Abdul Mu’ti bahkan menghitung ada 490.000 pekerja yang terserap dalam program revitalisasi dengan sistem  swakelola.

    “Program ini dapat menggerakkan ekonomi  lokal, karena kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh  masing-masing sekolah atau satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.

    Terbosan selanjutnya terkait dengan program digitalisasi pembelajaran. Dia mencatat anggaran yang digelontorkan sekitar Rp9 triliun dari APBN. Abdul Mu’ti mengatakan paket digitalisasi meliputi pengadaan interactive flat panel [IFP].

    Dia menuturkan perangkat tersebut memungkinkan guru dan murid lebih interaktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

    Menurutnya, IFP lebih canggih dibandingkan dengan smart board karena berfungsi dua arah (two-way) sehingga program belajar-mengajar di dalam kelas bisa menjadi lebih interaktif. Dia menargetkan IFP dapat disebar untuk 288.000 lebih satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

    Dia mengatakan program IFP hanya dikirimkan ke sekolah-sekolah yang sudah siap dan membutuhkan. Pasalnya, dia menyadari bahwa tidak semua sekolah siap dan butuh, misalnya sekolah-sekolah swasta sudah menggunakan teknologi maju.

    “Ini beda sekali dengan Chromebook ya. Karena di program ini IFP ini sekolah yang siap yang kita kirim. Jadi ada form [formulir] yang kita sediakan untuk sekolah itu mengisi,” tuturnya.

    Abdul Mu’ti berharap Presiden Prabowo dapat melakukan launching IFP pada 10 November 2025 secara serentak 38  provinsi sekaligus dan dapat melakukan komunikasi interaktif dengan para murid di berbagai wilayah.

    “IFP ini merupakan terobosan Kemendikdasmen yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Presiden Prabowo dalam pembicaraan secara informal ingin setiap satuan pendidikan nantinya bisa menerima sampai tiga IFP. Sekarang kan masih satu. Tujuannya, supaya ada revolusi dalam pendidikan di Indonesia,” ucapnya.

    Terakhir, Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo sangat fokus pada kesejahteraan guru. Jika guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mereka memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah gaji pokok. Dia mengatakan nilai tunjangan tersebut bervariasi mengacu dari masa kerja, golongan, dan lain sebagainya.

    Sementara itu, dia menjelaskan guru non-ASN akan memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.

    “Terobosan yang kami lakukan adalah dari sisi pembayaran tunjangan. Kalau sebelumnya melalui pemerintah pusat, lalu ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian ditransfer ke setiap guru. Nah, sekarang tunjangan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu.

    Sementara itu mulai tahun ini, guru honorer akan mendapat insentif Rp300.000 per bulan. Sejak Juli 2025, Kemendikdasmen sudah melakukan pembayaran di depan. Dengan demikian, ungkapnya, guru honorer memperoleh tunjangan Rp300.000 dikalikan dengan 7 bulan atau setara dengan Rp2,1 juta untuk masing-masing guru.

    “Kami sempat mengusulkan melalui DPR agar ada tambahan tunjangan guru honor Rp200.000, tetapi DPR baru setuju Rp100.000. Dengan begitu, guru honor tahun depan akan mendapat tunjangan Rp400.000 per bulan. Dengan tunjangan penambahan ini, kami berharap kesejahteraan guru makin meningkat, dan para guru termotivasi, serta lebih semangat dalam melaksanakan tugas mereka,” tuturnya. 

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen di Sektor Pendidikan

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen di Sektor Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada enam program prioritas yang telah dijalankan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan program-program prioritas tersebut terdiri dari beberapa sektor, mulai dari revitalisasi sarana dan prasaran sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga pemenuhan kualifikasi serta tunjangan guru.

    Abdul Mu’ti mengatakan program prioritas pertama, yaitu revitalisasi dan digitalisasi sarana-prasarana pendidikan.

    “Kedua, program-program prioritas yang berkaitan dengan tenaga pendidik atau guru. Terkait dengan guru ini ada tiga aspek, yakni pemenuhan  kualifikasi guru dengan jenjang D4 maupun S1, lalu sertifikasi guru yang berkaitan dengan kesejahteraan, serta peningkatan kompetensi guru melalui  kegiatan  pelatihan,” ujarnya ketika bertemu Bisnis di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).

    Program prioritas ketiga, yakni penguatan pendidikan karakter siswa sekolah dasar dan menengah. Selanjutnya, dia mengatakan program prioritas keempat berkaitan dengan skema wajib belajar 13  tahun untuk anak-anak Indonesia yang dimulai sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (SMA). 

    Kemudian, untuk program prioritas kelima, berkaitan dengan perbaikan sistem pembelajaran siswa sekolah dasar dan menengah.

    “Ada tambahan untuk coding, kecerdasan artifisial [AI], hingga peningkatan prestasi dan motivasi melalui tes kemampuan akademik,” ujarnya.

    Terakhir atau program prioritas keenam, Kemendikdasmen fokus pada penguasaan bahasa melalui trigatra bahasa, yakni mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.

    Dia menambahkan bahwa saat ini Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi dalam rapat-rapat di UNESCO. Bahkan pada awal November 2025, Abdul Mu’ti mengatakan dirinya bakal mengikuti kongres UNESCO.

    “Program bukan kongres, tapi pemilihan General. Nantinya, saya untuk pertama kali akan berpidato di forum tersebut dalam Bahasa Indonesia,” jelasnya.

    Dari  keenam  program Kemendikdasmen, Abdul Mu’ti mengungkapkan tiga di antaranya masuk dalam prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu sektor-sektor yang mencakup revitalisasi sarana dan prasarana, digitalisasi pendidikan, serta kesejahteraan guru. 

    “Alhamdulilah, itu semua sudah kami laksanakan pada tahun ini. Progresnya cukup memuaskan  dan  sesuai dengan target [Presiden Prabowo],” imbuhnya.

  • Mengenal MEME, Kurikulum Kemendikdasmen untuk Sekolah Rakyat

    Mengenal MEME, Kurikulum Kemendikdasmen untuk Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendkdasmen turut merancang kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan dan penguatan sumber daya manusia.
     
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pihaknya merancang kurikulum multi entry multi exit (MEME) untuk Sekolah Rakyat yang memberi kesempatan bagi peserta didik dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
     
    “Sekolah Rakyat itu untuk mereka ya memang desil 1, desil 2. Tidak dilihat kemampuan akademiknya. Kami yang merancang kurikulum dan juga penyiapan gurunya. Sekolah rakyat menggunakan kurikulum yang saya sebut MEME [Multi Entry Multi Exit],” ujarnya saat wawancara dengan Bisnis, pekan lalu.
     
    Dengan kurikulum tersebut, katanya peserta didik bisa mengikuti kegiatan pendidikan kapan saja.
     
    Selain itu, model pendidikan yang dijalankan Sekolah Rakyat tidak mesti sama dengan sekolah pada umumnya yang memulai awal tahun ajaran sesuai dengan kalender pendidikan.
     
    “Jadi Sekolah Rakyat ini, mereka bisa masuk kapan saja dan tidak harus bersamaan pada awal tahun ajaran. Tidak harus mulai dari kelas 1 juga, karena latar belakang mereka [peserta didik] bervariasi,” kata Abdul Mu’ti.

    Segera Diresmikan

    Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang langsung menyentuh rakyat.
     
    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto telah berjalan di 165 lokasi di seluruh Indonesia.
     
    “Jadi pada intinya program Sekolah Rakyat ini yang diinisiasi Bapak Presiden, tahun ini 165 sekolah sudah berjalan dan akhir tahun ini akan diresmikan,” ujar Teddy saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025) seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.
     
    Menurut Seskab Teddy, Sekolah Rakyat memberikan dukungan pemenuhan gizi, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi para siswa.
     
    “Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah, dalam hal ini sekolah rakyat. Jadi untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah kemudian terputus, bahkan dia tidak pernah sekolah karena keluarga ataupun lain halnya dan pernah sekolah tapi ada kesulitan ekonomi jadi tidak bersekolah, di sinilah disekolahkan lagi, diberi pendidikan lagi, diberi keterampilan lagi,” katanya.
     
    Dalam kesempatan itu, Seskab Teddy juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan program stimulus ekonomi melalui bantuan langsung tunai (BLT) tambahan bagi masyarakat di desil 1 hingga 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
     
    Bantuan tersebut berasal dari efisiensi anggaran dan akan segera disalurkan melalui rekening bank dan kantor pos.
     
    “Dan satu lagi, tadi BLT tadi yang tiga bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang pemerintah laksanakan di awal tahun ini, jadi totalnya tadi untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat itu Rp30 triliun, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pemerintah awal tahun lalu dan inilah kenapa kita melakukan efisiensi, jadi apa yang belum perlu, apa yang belum tercapai, kita alihkan ke sini.” (*)

  • 6 Wamen Fajar: Kunjungan Paus ke Indonesia Cermin Kehidupan Beragama Penuh Keterbukaan Nasional

    6 Wamen Fajar: Kunjungan Paus ke Indonesia Cermin Kehidupan Beragama Penuh Keterbukaan Nasional

    Wamen Fajar: Kunjungan Paus ke Indonesia Cermin Kehidupan Beragama Penuh Keterbukaan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan momentum meneguhkan iman, persaudaraan sejati, kasih sayang, serta bela rasa.
    Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, kata Fajar, merupakan negara yang telah tiga kali dikunjungi oleh Paus.
    Pertama terjadi pada 1970 oleh Paus Paulus VI (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini). Kemudian pada 1989, oleh Paus Yohanes Paulus II (Karol Józef Wojty?a). Terakhir pada 2024 oleh Paus Fransiskus (Jorge Mario Bergoglio).
    “Ini hal unik di mata Vatikan. Indonesia negara mayoritas Muslim, tetapi bukan negara Timur Tengah. Kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa ini, sejak awal hubungan antaragama kita tumbuh dan lahirlah Pancasila sebagai kalimatun sawa atau “common platform” bagi bangsa ini,” ujar dalam peluncuran buku
    Faith, Fraternity and Compassion: Perjalanan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia 3–5 September 2024
    yang digelar Kompas Gramedia di Kantor KWI, Jumat (3/10/2025).
    “Kunjungan Paus di Indonesia menjadi cermin kehidupan beragama yang penuh keterbukaan,” sambung Fajar.
    Fajar mengingatkan, Islam di Indonesia itu arus utamanya adalah mengedepankan kasih sayang, seperti yang digerakkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
    Secara teologis, kata Fajar, hal ini sama dengan nilai-nilai kerahiman yang ada di umat Katolik.
    “Bagi saya pribadi, kunjungan Paus ke Indonesia bukan di ruang kosong, adanya saling bela rasa yang sudah muncul dari masyarakat kita sendiri adalah keunikan bangsa ini,” ujar Fajar.
    Ia mencontohkan, hal tersebut terjadi ketika Muktamar Muhammadiyah pada 2022, di mana umat Katolik ikut mendukung, menyediakan gereja sebagai tempat parkir, transit, dan menyumbang konsumsi bagi peserta.
    “Isu konvergensi sudah selesai, tantangan kita kini adalah bagaimana agar bela rasa ini menguatkan gerakan bersama antar umat beragama untuk menjawab berbagai persoalan,” ujar Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
    Buku Kristen Muhammadiyah pun disinggung Fajar, yang merupakan risetnya bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
    Isi buku itu mendokumentasikan interaksi historis dan praksis antara umat Kristen dan Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia, sebagai model dialog dan kerja sama lintas iman yang nyata.
    “Saat ini, di bawah kepemimpinan Pak Menteri Abdul Mu’ti nilai-nilai itu kami bawa ke kebijakan pendidikan dasar dan menengah agar lahir generasi yang unggul secara kognitif dan sosial-emosional, peka pada keberagaman, dan mampu mengatasi kesenjangan pendidikan,” ujar Fajar.
    Ia juga menekankan pesan Paus Fransiskus bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, menumbuhkan kesadaran ekologis, dan memperkuat keseimbangan antara aspek kognitif dan sosial-emosional.
    “Di Kemendikdasmen kami ingin membangun generasi unggul bukan hanya dari sisi kognitif, tapi juga aspek sosial, emosional, menumbuhkan empati dan mengatasi kesenjangan. Pendidikan adalah alat untuk keadilan. Ini mandat yang akan kami tegakkan,” ujar Fajar.
    Fajar pun mengajak semua pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat, untuk terus menghidupkan pesan positif kunjungan Paus.
    Terutama pesan untuk menarasikan nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan bela rasa, terutama di ruang digital yang saat ini menjadi sumber informasi bagi generasi muda.
    Dalam acara yang sama, Romo Kardinal Ignatius Suharyo menambahkan bahwa Paus Fransiskus merasa sangat senang berada di Indonesia karena selalu disambut wajah-wajah penuh senyum, bukan wajah muram atau marah.
    Dalam perjalanan bersamanya, Paus Fransiskus sempat meminta sopir berhenti untuk memberi permen kepada anak-anak, menunjukkan perhatian sederhana yang menyentuh hati.
    Adapun Fransisca Christy Rosana, jurnalis
    Tempo
    yang ikut dalam penerbangan bersama Paus Fransiskus, juga menceritakan pengalamannya.
    Ia menuturkan bahwa Paus Fransiskus sangat ramah kepada jurnalis, membuka diri menjawab berbagai pertanyaan, dan menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial-ekonomi negara-negara berkembang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sebut Sebagian Besar Masyarakat-Sekolah Berharap MBG Tetap Dilaksanakan Regional

    10 Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sebut Sebagian Besar Masyarakat-Sekolah Berharap MBG Tetap Dilaksanakan Regional

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sebut Sebagian Besar Masyarakat-Sekolah Berharap MBG Tetap Dilaksanakan
    Tim Redaksi
    MAJALENGKA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti angkat bicara terkait maraknya kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Abdul Mu’ti menyebut, persoalan tersebut tengah dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama lintas kementerian agar tidak kembali terulang.
    “Pada prinsipnya kami tetap mendukung, dan sebagian besar masyarakat serta sekolah-sekolah juga mengharapkan MBG tetap dilaksanakan,” kata Abdul Mu’ti saat berkunjung ke Aula BKPSDM Majalengka, Jawa Barat, Minggu (28/9/2025).
    Ia menegaskan, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul.
    Menurutnya, meski terdapat kendala di lapangan, program ini memiliki tujuan besar dalam memperbaiki gizi anak sekolah.
    Kemendikdasmen pun sebagai penerima manfaat terbesar, tentu sangat mendukung program ini untuk terus berjalan.
    Abdul Mu’ti mengakui kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian serius pemerintah.
    Karena itu, evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan MBG ke depan lebih baik.
    Namun, ia belum dapat memaparkan detail hasil evaluasi karena rapat koordinasi lintas kementerian masih akan diagendakan beberapa waktu ke depan.
    “Nanti masih ada rapat-rapat koordinasi lintas kementerian bagaimana MBG ini lebih baik dan juga lebih bermanfaat,” katanya.
    Di Jawa Barat, kasus keracunan makanan MBG dilaporkan terjadi di beberapa daerah, seperti Cianjur, Bandung, Garut, dan Tasikmalaya.
    Pemerintah menargetkan evaluasi ini dapat menghasilkan sistem yang lebih aman sehingga program MBG bisa tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan gizi anak sekolah tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua MPR: Butuh gerak bersama wujudkan wajib belajar 13 tahun

    Wakil Ketua MPR: Butuh gerak bersama wujudkan wajib belajar 13 tahun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan perlu kolaborasi dan gerak bersama dari sejumlah pihak untuk merealisasikan wajib belajar 13 tahun.

    “Upaya mewujudkan wajib belajar 13 tahun sejak pendidikan usia dini membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak, dibutuhkan pemahaman dan gerak bersama untuk merealisasikannya,” ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Pernyataan itu disampaikan Lestari merespons upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mewujudkan program satu desa satu pendidikan anak usia dini (PAUD).

    Menurut dia, mengingat beragam kondisi setiap daerah, perlu perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di Indonesia.

    Oleh karena itu, Lestari mendorong sosialisasi segera sebagai bagian dari upaya membangun dukungan dari semua pihak.

    Legislator Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan itu juga berpendapat, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting untuk menyukseskan program tersebut.

    Dia menyebut pemanfaatan potensi SDM lokal di setiap PAUD yang akan dibangun harus menjadi perhatian dalam memenuhi kelengkapan tenaga pengajar.

    Ia pun mendorong agar upaya mewujudkan satu desa satu PAUD mendapatkan dukungan semua pihak sehingga bisa direalisasikan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

    Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan pengejawantahan program wajib belajar salah satunya dengan mendirikan satu PAUD di setiap desa, sekaligus meningkatkan kualitas guru PAUD.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Minggu (21/9), menyebut langkah tersebut dilakukan atas kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.