Tag: Abdul Muti

  • Wujudkan Guru Profesional dan Sejahtera, Abdul Mu’ti Beber Tiga Syarat

    Wujudkan Guru Profesional dan Sejahtera, Abdul Mu’ti Beber Tiga Syarat

    Kedua, peningkatan kompetensi guru yang berkelanjutan. Setidaknya ada empat kompetensi guru yang harus terus dibangun bersama-sama, yaitu komoetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
    Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru akan terus ditingkatkan.

    “Jadi, nanti yang ikut pendidikan profesi guru (PPG)jangan kaget kalau akan ada dua materi tambahan, yaitu bimbingan konseling dan pendidikan nilai,” ungkap Menteri Mu’ti.

    Ketiga, kesejahteraan guru akan terus ditingkatkan. Guru bermutu, guru berkualitas, guru hebat itu salah satunya ditentukan oleh kesejahteraan guru, sambungnya saat meluncurkan Bulan Guru Nasional 2024.

    Perayaan Hari Guru Nasional (HGN) diselenggarakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994. Pada 2024, Kemendikdasmen mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat.”

    Tema ini diambil sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi dari guru-guru hebat Indonesia dalam memberikan layanan pendidikan untuk anak bangsa, serta menjadikan profesi guru makin bermartabat, terhormat, dan membanggakan.

    Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani menjelaskan bahwa sepanjang November 2024 berbagai kegiatan akan diselenggarakan untuk memeriahkan Bulan Guru Nasional, antara lain webinar guru hebat diselenggarakan Balai Besar Guru Penggerak/Balai Guru Penggerak di seluruh Indonesia, Webinar Sapa GTK, kegiatan Simposium Jambore GTK Hebat, kampanye Hari Guru di Sekolahku, serta beragam apresiasi praktik baik #GuruHebat di media sosial.

  • Berkunjung ke PBNU, Mendikdasmen Dapat Masukan untuk Penguatan Pendidikan

    Berkunjung ke PBNU, Mendikdasmen Dapat Masukan untuk Penguatan Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Rabu (30/10/2024). Kedatangannya untuk berdiskusi dengan jajaran PBNU sebagai upaya untuk peningkatan pengelolaan pendidikan serta kualitas guru-guru.

    Abdul Mu’ti disambut Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bersama para pengurus harian lainnya.

    Mendikdasmen mengaku, ia mendapatkan banyak masukan terutama terkait penguatan pendidikan berbasis komunitas atau berbasis masyarakat, tata kelola sekolah, peningkatan kualitas guru dan banyak hal lainnya

    “Kami mendapatkan banyak sekali masukan dari beliau (Yahya Cholil Staquf) dan para tokoh yang hadir. Pertemuan ini utamanya membahas penguatan pendidikan berbasis komunitas atau berbasis masyarakat dan juga kaitannya peningkatan goverment di sekolah serta kaitannya dengan kebijakan menyangkut guru baik pelatihannya dan penugasannya,” katanya seperti dikutip dari channel YouTube Kemendikbud RI.

    Abdul Mu’ti mengaku pertemuan itu berlangsung secara hangat dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah bersilaturahmi sehingga mendapatkan masukan dan arahan untuk meningkatkan kinerja agar ke depan bisa lebih baik lagi. 

    “Ini adalah bagian dari upaya kami untuk bisa mendapatkan pencerahan dari para tokoh untuk bagaimana kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini bisa mengambil kebijakan yang lebih baik lagi dan bisa bermitra dengan kebih baik lagi dengan lembaga-lembaga organisasi-organisasi yang menyelanggarakan pendidikan,” lanjutnya. 

    Sementara Yahya Cholil Staquf mengaku bahwa ia dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti telah lama bertukar pikiran terkait kemajuan pendidikan di Indonesia. 

    “Pada dasarnya engegement atau hubungan kerja sama antara NU dan kementerian pendidikan itu sudah menjadi tradisi selama ini, jadi tinggal melanjutkan saja bagian-bagian di NU yang mengurus sekolah-sekolah dan pendidikan,” katanya. 

    Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya meyakini bahwa kerja sama dengan mendikdasmen dapat berkembang menjadi semakin baik. Hal itu juga dipertegas dengan sikap NU yang berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah melaksanakan berbagai agenda yang disiapkan untuk kemaslahatan rakyat. 

    “NU ini punya layanan pendidikan dasar yang luas sekali, dan selama ini sudah kerja sama yang erat dengan kementerian pendidikan. Dengan Pak Mu’ti dipercaya sebagai menteri kita optimistis bahwa ke depan kerja sama ini bisa lebih baik,” terangnya.

  • Komisi XIII DPR sebut bisa panggil Mendikdasmen bahas HAM di kurikulum

    Komisi XIII DPR sebut bisa panggil Mendikdasmen bahas HAM di kurikulum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya dapat memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk membahas kemungkinan hak asasi manusia (HAM) dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Komisi XIII DPR RI dapat memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Panggil untuk kemudian membangun perspektif itu. Kenapa? Human right (HAM, red.) itu kan perspektif ya. Nah yang kemudian paling penting adalah pelakunya sendiri. Jadi, tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga sebagai sebuah literasi,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, membangun perspektif HAM di tengah masyarakat juga dapat dilakukan melalui beragam gerakan, kampanye, iklan, film, maupun sinetron.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa Kementerian HAM (KemenHAM) di bawah kepemimpinan Natalius Pigai dapat belajar dari Korea Selatan.

    “Bagaimana proses apresiasi penegakan HAM yang luar biasa biar kemudian masyarakat kita tidak amnesia. Nah, hal-hal, peranti-peranti itu yang harus diperkaya oleh Menteri (MenHAM Natalius) gitu,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Temui Gibran, Abdul Mu’ti Lapor Rencana Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Oktober 2024

    Temui Gibran, Abdul Mu’ti Lapor Rencana Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru Nasional 30 Oktober 2024

    Temui Gibran, Abdul Mu’ti Lapor Rencana Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambangi kantor Wakil Presiden,
    Gibran Rakabuming
    Raka, Rabu (30/10/2024).
    Dilansir dari unggahan dalam akun Instagram @Kemendikbud.RI, Rabu sore, Abdul Mu’ti melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan
    kesejahteraan guru
    .
    Dalam pertemuan tersebut, Mendikdasmen juga melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
    Selain itu, Mu’ti menyampaikan bahwa Wapres bersedia untuk hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen.
    “Kami bergembira karena Bapak Wakil Presiden berkenan hadir dalam rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan pendidikan dengan seluruh kepala dinas pendidikan provinsi yang akan dilaksanakan bulan November nanti,” kata Mu’ti.
    Diketahui, Mu’ti telah merencanakan program pemberian kesejahteraan pada guru di 100 hari kerjana sebagai menteri.
    Dalam pernyataan di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (27/10/2024), Mu’ti, menyatakan pihaknya akan merumuskan program-program khusus untuk memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November.
    “Kaitannya (program) untuk meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru,” kata Mu’ti.
    Selain itu, kata Mu’ti, Kemendikdasmen juga bakal menyalurkan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu tidak merinci bantuan yang dimaksud.
    “Kemudian, beberapa program yang berkaitan dengan penguatan karakter,” kata Mu’ti.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Oktober 2024

    Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN Nasional 29 Oktober 2024

    Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    – Ketua Komisi X
    DPR
    RI Hetifah Sjaifudian menanggapi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadi tiga kementerian.
    Ketiga kementerian itu, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. 
    Menanggapi hal itu, Hetifah menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran terkait pemisahan pada setiap kementerian tersebut. 
    “Kami berharap perubahan ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuat alokasi anggaran lebih efektif,” ujarnya melansir dpr.go.id, Selasa (29/10/2024).
    Politisi Fraksi Golkar itu mengatakan, anggaran kementerian harus efisien agar bisa fokus untuk program prioritas masyarakat. 
    “Kami ingin anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program langsung, seperti Makan Siang Bergizi Gratis dan pembangunan sekolah unggulan,” katanya.
    Pertimbangan itu juga ia usulkan guna menegaskan agar anggaran kementerian tahun 2025 tidak tergerus untuk pengelolaan tambahan operasional akibat pemisahan kementerian.  
    Lebih lanjut, dia menyatakan akan menunggu pembahasan terkait isu
    Ujian Nasional
    (UN) yang rencananya akan diberlakukan kembali Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti bersama Komisi X DPR RI. 
    Walaupun begitu, Hetifah menyampaikan, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi, bukan sekadar mengikuti tren saja. 
    “Kebijakan yang baik dipertahankan, yang kurang disempurnakan. Jangan sampai masyarakat merasa kebijakan berubah setiap ada pergantian menteri,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.