Xcloud.id

Tag: Abdul Muti

  • Prabowo Panggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Bahas Zonasi hingga Kenaikan Gaji Guru

    Prabowo Panggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Bahas Zonasi hingga Kenaikan Gaji Guru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Tiba pukul 12.55 WIB, Abdul Mu’ti yang datang mengenakan batik dan peci hitam itu mengamini bahwa dirinya ingin membahas seputar zonasi dan kenaikan gaji guru kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

    “[Bahas zonasi] Nanti akan kami bahas dan iya gaji guru juga iya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024). 

    Selain itu, Mu’ti menuturkan bahwa dalam sela-sela pembahasan tersebut, instansinya juga bakal mengundang Kepala Negara agar dapat hadir di puncak peringatan Hari Guru yang akan digelar pada 28 November mendatang.

    “Pak Presiden juga kami minta membuka puncak peringatan Hari Guru tanggal 28 November yang akan datang. Di Velodrome Rawamangun,” tandas Mu’ti.

    Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyoroti sejumlah isu utama yang menurutnya selalu berulang tiap tahun seperti kebijakan zonasi, termasuk perlindungan guru serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

    Wapres Ke-14 RI itu menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi yang meski bermanfaat, masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata. 

    “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” pungkas Gibran di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Senin (11/11/2024).

  • P2G: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Hapus Sistem Zonasi Tanpa Kajian Akademik – Page 3

    P2G: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Hapus Sistem Zonasi Tanpa Kajian Akademik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentang penghapusan sistem zonasi terburu-buru. 

    “Jangan sampai pemerintah pusat asal menghapus saja, jangan tergesa-gesa begitu tanpa ada kajian akademik yang objektif dan tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation),” ujar Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Jumat (22/11/2024).

    Sejauh ini, kata Satriwan, pihaknya belum melihat Mendikdasmen Abdul Muti melakukan kajian dan pelibatan publik dalam diskusi yang mengundang semua unsur pemangku kepentingan pendidikan seperti: organisasi pendidikan, organisasi guru, akademisi, kampus LPTK, dan orangtua murid.

    Memang, lanjut dia, Abdul Muti sudah mengumpulkan para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional mengevaluasi kebijakan pendidikan termasuk PPDB Zonasi, tapi publik belum melihat bagaimana hasil rekomendasinya.

    Jangan sampai keputusan mendadak menghapus sistem PPDB Zonasi ini berdampak kontraproduktif kepada siswa dan sistem pendidikan secara umum, yaitu: makin tingginya angka putus sekolah, menciptakan kastaisasi sekolah kembali, biaya pendidikan di sekolah swasta makin mahal, dan anak-anak dari keluarga miskin makin tertinggal jauh di belakang.

    “Yang dibutuhkan saat ini adalah evaluasi dan kajian mendalam mengenai sistem PPDB Zonasi. Misalnya, jika dilanjutkan, perbaikannya di aspek apa saja. Jika dihapus, bagaimana sistem penggantinya bagaimana skema masuk sekolah negeri? Bagaimana dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak? Dampak terhadap sistem pendidikan nasional?,” ujarnya

    Satriwan mengatakan, Mendikdasmen hendaknya melibatkan partisipasi publik semua unsur pemangku kepentingan pendidikan. Jadi, tidak bisa asal memutuskan apalagi dilakukan tergesa-gesa.

    “P2G berharap Kemdikdasmen membuat grand design skema Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berpihak pada seluruh anak Indonesia,” kata dia.

     

     

  • Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru? – Page 3

    Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru? – Page 3

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantapkan komitmen pemerintan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kuncinya, menurut Gibran, diperlukan sumber data manusia (SDM) unggul melalui perbaikan sistem pendidikan.

    Menurut Gibran, salah satu cara mewujudkan misi tersebut adalah dengan menghapus kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

    Gibran mengaku sudah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk menghapus kebijakan peninggalan menteri terdahulu tersebut.

    “Saya sampaikan secara tegas ke pak menteri pendidikan, ‘pak ini zonasi harus dihilangkan’,” kata Gibran saat berpidato dalam acara Pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Jakarta, Jumat (21/11/2024).

    Selain itu, guna menggenjot kecerdasan pelajar Indonesia, Gibran juga meminta ada pelajaran soal coding, programming, hingga digital marketing di sekolah.

    “Penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, programming, digital marketing’,” ujar mantan Wali Kota Solo ini.

    Gibran menegaskan, misi menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah pekerjaan orang per orang. Dia mengajak, semua pihak terlibat untuk mewujudkan momentum yang hanya datang satu kali tersebut.

    “Jadi bapak ibu sekali lagi ya kita harus sama-sama kerja keras kerja fokus kerja cerdas untuk menuju Indonesia emas 2045,” ucap Gibran Rakabuming Raka menandasi.

    Guru Tidak Merata

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, meminta para Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Tanah Air untuk mengkaji ulang mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

    Hal tersebut disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dan seluruh Kepala Dinas Pendidikan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

    Gibran menyoroti persoalan ini lantaran melihat tidak meratanya keberadaan guru-guru di setiap sekolah yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Meski begitu, dia tak menampik zonasi untuk PPDB merupakan program yang baik.

    “Jadi bapak-ibu, zonasi ini program yang baik. Tapi silakan nanti bapak-ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi, tempat-tempat yang kekurangan guru,” kata Gibran.

    Menurut Gibran program PPDB jalur zonasi belum bisa diterapkan di semua wilayah. Gibran juga merujuk pada pengalamannya saat menjabat Wali Kota Solo, dimana dia kerap menerima keluhan yang sama terkait sistem zonasi.

    “Jadi intinya bapak-ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau apakah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan,” ujar dia

    Gibran menyatakan, selain jumlah guru yang belum merata, fasilitas di setiap sekolah di Tanah Air juga belum merata. Sehingga, sering ditemukan adanya peserta didik yang rela pindah domisili demi bisa mengecap pendidikan di sekolah yang diinginkan.

    “Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang BPDP. Ini perlu dikaji lagi,” kata dia.

  • Orang Tua Siswa Sebut Deep Learning Penyempurnaan dari Kurikulum Merdeka

    Orang Tua Siswa Sebut Deep Learning Penyempurnaan dari Kurikulum Merdeka

    Jakarta, Beritasatu.com – Kurikulum pendidikan baru, deep learning yang tengah diterapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menjadi penyempurnaan dari kurikulum merdeka pada era sebelumnya.

    Hal itu ditegaskan oleh salah satu anggota Komite Sekolah SD Mangunan Go Yogyakarta, Bernadin Putri kepada Beritasatu.com pada Minggu (17/11/2024).

    “Masalah kecerdasan anak itu ada tiga faktor yang memengaruhi, yakni dari lingkungan rumah, sekolah dan sistem pendidikan yang ada. Jadi ketiganya bisa sejalan beriringan bersama untuk pengembangan siswa,” katanya.

    Menurutnya, lingkungan rumah bertugas menyiapkan nutrisi pola makan dan pembiasaan belajar di rumah. Untuk lingkungan sekolah adalah pembiasaan di kelas. Sementara, sistem pendidikan sebagai konsep materi pembelajaran yang diterapkan di sekolahan.

    “Sedangkan kursus atau les di luar hanyalah sebagai stimulus tambahan untuk perkembangan belajar di sekolah saja. Dengan demikian, anak-anak kita juga tidak ketinggalan zaman,” tambah Bernadin Putri.

    Kurikulum deep learning dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam dan fokus pada keterlibatan aktif.

    Kata deep learning meliputi mindfull learning (menghargai keunikan dan keterlibatan siswa), meaningfull learning (pentingnya pembelajaran yang relevan), dan joyfull learning (menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan). Ketiga pilar ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa.

    “Maka dari itu saya setuju perubahan kurikulum merdeka ke deep learning karena setiap anak punya kompetensi dan keunikan sendiri-sendiri, sehingga bisa mengembangkan multiple intelegensi sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing anak untuk meraih masa depan,” ungkap orang tua siswa tersebut.

    Dengan perubahan kurikulum terbaru, Bernadin berharap para siswa bisa semakin terasah kecerdasan untuk mengisi generasi emas Indonesia.

    Namun, ia juga mengakui bahwa selama ini dengan perubahan kurikulum yang selalu terjadi belum efektif karena sumber daya manusia (SDM) terbilang kurang untuk guru yang mumpuni.

    “Dengan kurikulum deep learning yang baru ini, saya menyakini apabila semua berjalan lancar, para siswa bakal semakin cerdas atau pintar sesuai dengan bidangnya,” harap Bernadin.

    Ia pun menilai bahwa akan lebih mudah apabila kurikulum deep learning diterapkan, karena dunia semakin berkembang dinamis dan anak-anak tidak ketinggalan zaman.

  • Guru: Kurikulum Deep Learning Lebih Mengena dalam Pembelajaran di Sekolah

    Guru: Kurikulum Deep Learning Lebih Mengena dalam Pembelajaran di Sekolah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kurikulum pendidikan baru, yakni deep learning yang tengah diterapkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, mendapat dukungan dari guru. Hal itu dikarenakan kurikulum baru ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam dan fokus pada keterlibatan aktif.

    Guru Bahasa Indonesia SMPN 20 Kota Tangerang Tri Prasetiyawati, mengaku setuju dan menyepakati dengan perubahan kurikulum merdeka dan fokus pada deep learning.

    Kata deep learning meliputi mindfull learning (menghargai keunikan dan keterlibatan siswa), meaningfull Learning (pentingnya pembelajaran yang relevan), dan joyfull learning (menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan). Hal itu disebut dapat mengena dalam pembelajaran di sekolah asalkan guru harus selalu hadir di kelas bisa dan menguasai metode tersebut.

    “Karena pendekatan tersebut mendorong siswa untuk menerapkan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang sudah dilakukan dalam kurikulum merdeka. Deep learning mengutamakan pemahaman konsep yang mendalam dan keterampilan yang relevan, sehingga siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata,” katanya kepada Beritasatu.com, Sabtu (16/11/2024).

    Tri juga menilai kurikulum yang selalu berganti dengan menteri baru bisa efektif, asalkan adanya sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan yang konsisten.

    Menurutnya, di satu sisi perubahan kurikulum dapat membawa inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Namun, jika tidak diimbangi dengan pelatihan yang memadai untuk guru dan fasilitas yang mendukung, perubahan tersebut bisa kurang efektif. Maka perlu adanya kerja sama dari warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua.

    “Selain itu, adaptasi siswa dan guru terhadap kurikulum baru juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas,” tegasnya. 

    Tri menjelaskan, kurikulum yang baru dapat meningkatkan kecerdasan dan keterampilan siswa, asalkan diterapkan dengan baik dan kerja sama dengan warga sekolah. Dengan pendekatan yang lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, siswa memiliki peluang lebih besar untuk memahami materi secara mendalam dan pembelajaran yang menyenangkan.

    “Keberhasilan tersebut juga tergantung pada dukungan lingkungan belajar, motivasi siswa, dan keterlibatan orang tua,” papar dia.

    Terkait kurikulum 25 tahun lalu dengan sekarang, Tri memaparkan bahwa kurikulum 25 tahun lalu cenderung lebih berfokus pada penghafalan dan penilaian berbasis ujian. Guru hanya ceramah anak dan dituntut duduk, catat, dan dengar. Guru lebih aktif daripada siswa.

    Sedangkan kurikulum sekarang lebih menekankan pada pengembangan kompetensi dan pemahaman konsep. Terlebih dengan adanya P5 dengan bermacam-macam dimensi, seperti bertaqwa kepada Tuhan YME, berkebhinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif, yang dilaksanakan di sekolah satu tahun tiga kali.

    “Dalam hal kemudahan pelaksanaan, penerapan kurikulum deep leaning ini tergantung pada konteks. Beberapa guru mungkin menemukan kurikulum baru lebih menantang karena memerlukan pendekatan yang lebih aktif, inovatif, kemandirian, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan kreatif, sehingga siswa mungkin merasa lebih terlibat dan termotivasi. Dengan dukungan yang tepat, kurikulum baru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menarik,” pungkas Tri Prasetiyawati.

  • Kurikulum Merdeka Perlu Dievaluasi karena Bikin Siswa Malas dan Guru Takut Bertindak

    Kurikulum Merdeka Perlu Dievaluasi karena Bikin Siswa Malas dan Guru Takut Bertindak

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti diminta meninjau ulang kurikulum merdeka dalam sistem pendidikan nasional, karena penerapannya khususnya di daerah-daerah tidak sesuai harapan.

    “Kurikulum merdeka yang selama ini diterapkan saya pikir perlu ditinjau ulang karena pemahaman dan penerapannya di lapangan, antara konsep dan implementasinya belum sesuai khususnya di daerah-daerah, termasuk di Aceh,” kata Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Syamsulrizal kepada Beritasatu.com, Jumat (15/11/2024).

    Syamsulrizal sudah mendengar banyak keluhan dari guru-guru di daerah tentang praktik kurikulum merdeka yang membuat siswa tidak termotivasi untuk belajar. “Karena para siswa menganggap tidak belajar pun mereka bisa naik kelas, bisa lulus sekolah, betul-betul merdeka mereka itu,” ujarnya.

    Selain itu kelemahan kurikulum merdeka, menurut dia, guru merasa tidak terlindungi ketika mengajar karena jika bertindak tegas dalam mendisiplinkan siswanya, maka dengan mudah dilaporkan dan diproses hukum.

    “Sekarang sedikit dicubit siswa, gurunya langsung dilaporin ke polisi seperti yang terjadi pada guru Supriyani di Sulawesi Tenggara. Sekarang kalau guru menegur siswa, siswanya sudah berani melawan, gurunya jadi takut bertindak,” kata Syamsulrizal.

    Syamsulrizal menyarankan Mendikdasmen Abdul Mu’ti memperbaiki kelemahan sistem Pendidikan nasional dan kurikulum merdeka yang bisa membuat guru merasa terlindungi dan nyaman dalam mengajar.

    “Mudah-mudahan pak Mu’ti bisa menghasilkan sistem baru di mana guru merasa ada kenyamanan, dan terlindungi, kemudian anak-anak juga dapat menumbuhkan kesadarannya untuk belajar lebih baik,” katanya.

    Syamsulrizal mengatakan Kemendikdasmen juga menerapkan kembali standar kelulusan bagi siswa sekolah dasar dan menengah, sehingga mereka termotivasi untuk belajar. 

    “Kalau dulu ada ujian nasional, anak-anak termotivasi belajar untuk lulus. Sekarang saya rasa penting dibuat standar kelulusan walaupun bukan ujian nasional, tetapi ada target yang harus dicapai siswa untuk lulus atau naik kelas,” katanya.

    Menurutnya salah satu kelemahan sistem pendidikan nasional sekarang adalah penerapan motede belajar tuntas tanpa diiringi ujian standar kelulusan.

    Di sisi lain, Syamsulrizal juga menilai selama ini kemampuan literasi dan numerasi siswa di daerah sangat lemah. Dia meminta Kemendikdasmen untuk memperbaiki kurikulum nasional dengan menekankan pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter.

    “Pendidikan karakter jangan hanya sekadar jargon saja, tetapi harus konkret pada pembangunan adab dan akhlak,” katanya.

  • Debat Pilkada Kudus Diwarnai Kericuhan, Satu Pendukung Paslon Terluka Lemparan Botol

    Debat Pilkada Kudus Diwarnai Kericuhan, Satu Pendukung Paslon Terluka Lemparan Botol

    Dalam debat yang berlangsung empat sesi tersebut, ada salah satu persoalan yang menarik dan unik untuk disimak. Yakni terkait aksi penangkapan salah seorang warga Kudus terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri belum lama ini.

    Dalam sesi pertanyaan yang disampaikan panelis, mencuatnya persoalan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kudus masih saja menjadi tempat lalu lintas pelaku aksi terorisme di Indonesia.

    Panelis pun mempertanyakan bagaimana langkah kedua Paslon dalam upaya mencegah agar tidak ada lagi warga Kudus yang terlibat dalam jaringan terorisme.

    Mendapat giliran pertama merespon pertanyaan panelis, namun jawaban mengejutkan dan unik dilontarkan Cawabup Bellinda Sabrina Putri dari Paslon Nomor Urut 1.

    Bellinda mengatakan, bahwa terorisme adalah output atau aksi yang dilakukan oleh orang orang yang berpaham radikalisme. Untuk mencegah aksi terosrime dengan cara menbendung orang-orang yang beridelogi radikalisme itu.

    “Untuk membendung radikalisme caranya dari ,lingkungan kita utama keluarga dan orang tua, pendidikan informal dan sekolah dan guru. Jadi disini pemerintah perlu bekerja sama dengan guru di negeri dan swasta untuk menanggulanginya,” ujar Bellinda.

    Namun jika guru diberikan beban tambahan untuk ikut menanggulangi pencegahan aksi terorisme di sekolah, Bellinda berharap, kesejahteraan guru ditingkatkan lebih dahulu.

    “Jika nantinya kesejahteraan guru cukup, maka peran guru dapat maksimal dalam menanggulangi hal itu (aksi terorisme). Selain itu, perlunya pemerintah membentuk ekosistem positif di lingkungan social di Kudus,” imbuh Cawabup berusia 25 tahun yang berlatar belakang Sarjana Kedokteran ini dengan nada optimis.

    Berbeda dengan pandangan Paslon 01, Cawabup Mahawih dari Paslon 02 merespons bahwa penanganan persoalan terorisme membutuhkan peran semuanya tidak hanya peran pemerintah saja. Namun dibutuhkan terutama peran pentahelix dengan penanganan terpadu.

    “Memang faktanya aksi terorisme dan radikalisme marak. Persoalan-persoalan yang ada di Kudus itu komplek, sehingga perlu adanya penumbuhan wawasan kebangsaan, pembinaan dan edukasi organisasi kemasyarakatan pemuda di Kudus secara massif,” ujar Mawahib.

    Selain itu, kata Mawahib, pencegahan dilakukan sejak usia dini melalui lembaga lembaga pendidikan. Selain itu perlunya mendukung putra local Kudus yakni Abdul Mu’ti yang ditunjuk sebagai Menteri Pendikan Dasar dan Menengah, untuk mengembalikan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah.

    ( Arief Pramono)

  • Kemendikdasmen Buka Peluang Rekrut Tenaga Pengajar Bidang "Coding" Regional 13 November 2024

    Kemendikdasmen Buka Peluang Rekrut Tenaga Pengajar Bidang "Coding" Regional 13 November 2024

    Kemendikdasmen Buka Peluang Rekrut Tenaga Pengajar Bidang “Coding”
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, kementeriannya membuka opsi untuk merekrut tenaga pengajar mata pelajaran
    coding
    .
    Hal ini merespons permintaan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berharap
    coding
    jadi mata pelajaran SD maupun SMP.
    Mu’ti mengatakan, untuk merealisasikan harapan tersebut membutuhkan tenaga pendidik yang menguasai bidang tersebut.
    Oleh sebab itu, Mu’ti membuka peluang untuk merekrut tenaga pendidik yang menguasai
    coding
    atau opsi lain bekerja sama dengan lembaga pelatihan
    coding
    .
    “Nanti bisa kita rekrut baru atau bisa juga kerja sama dengan misalnya lembaga-lembaga yang selama ini menyelenggarakan pelatihan
    coding
    . Nanti formatnya akan kita pikirkan secara matang,” ujar Mu’ti saat ditemui di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di Kota Yogyakarta, Rabu (13/11/2024).
    Untuk memenuhi tenaga pengajar, Mu’ti juga membuka peluang untuk memberikan pelatihan
    coding
    kepada para Guru SD.
    Mengingat guru SD saat ini kebanyakan adalah lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
    “Ya mungkin saja (memberikan pelatihan), nanti kita lihat
    cost-
    nya,” imbuh dia.

    Dia menambahkan, pelajaran
    coding
    rencananya diberikan untuk kelas 4,5, dan 6 SD, serta sifatnya tidak wajib.
    “Itu juga mapel pilihan bukan mapel wajib,” kata dia.
    Menurutnya, mata pelajaran
    coding
    bagi anak siswa SD bukanlah sesuatu yang baru.
    Sebab, mata pelajaran
    coding
    sudah banyak ditemui di SD di kota-kota besar seperti di Jakarta.
    “Saya amati ternyata itu bukan sesuatu yang sama sekali baru. Ternyata beberapa SD di Jakarta bahkan di Aceh sudah ada yang mengenbangkan
    coding
    untuk SD,” ucap dia.
    Sebelumnya, Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, usul Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memasukkan
    coding
    sebagai mata pelajaran perlu dibarengi pelatihan untuk para guru.
    Aji sapaan akrabnya menyampaikan bahwa untuk memasukkan
    coding
    dalam mata pelajaran tidak bisa serampangan. Menurut dia dalam menerapkan mata pelajaran baru bagi anak perlu penyusunan materi dan silabus, serta kurikulum terlebih dahulu.
    “Nah dari kurikulum itu baru diketahui bagaimana kesiapan guru SD, guru SD rata-rata dengan ijazah PGSD (Pendidikan Guru SD),” ucapnya saat dihubungi, Selasa (12/11/2024).
    Hal tersebut, kata dia, sudah disampaikannya ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
    “Kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin dititipan SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran
    coding
    ,” kata Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan yang membahas soal di Jakarta, Senin (11/11/2024).
    Gibran menilai, hal ini perlu demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo ini tidak ingin Indonesia kalah dari negara India.
    “Jadi jangan sampai kita kalah dengan India karena saya lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia Emas kita butuh generasi emas,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi X DPR Sepakat Dukung Coding Jadi Mata Pelajaran di SD dan SMP – Espos.id

    Komisi X DPR Sepakat Dukung Coding Jadi Mata Pelajaran di SD dan SMP – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi coding. (Image by Freepik)

    Esposin, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI sepakat mendukung Artificial Intelligence (AI) dan coding menjadi mata pelajaran di tingkat sekolah dasar (SD) dan SMP.

    “Kami para pimpinan Komisi X DPR RI yang hadir pada Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen pada Senin (11/11) sepakat mendukung masuknya kurikulum pilihan coding dan Artificial Intelligence,” ujar Mahfudz, Rabu (13/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    Mantap! AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Warga Rejang Bengkulu

    Ia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI berharap hal tersebut dapat segera diterapkan.

    “Kami mendukung upaya akselerasi kurikulum untuk SD dan SMP, sekarang adalah momen yang tepat. Kita apresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, yang sudah menyatakan coding dan Artificial Intelligence jadi mata pelajaran pilihan, disesuaikan dengan kemampuan dan fasilitas sekolah,” kata dia.

    Lalu, dalam penerapan mata pelajaran tersebut nantinya, Mahfudz memberikan motivasi kepada para guru agar tak menjadikan pembelajaran coding dan Artificial Intelligence sebagai beban.

    “Harapan saya kepada rekan guru-guru, adanya mata pelajaran pilihan coding dan Artificial Intelligence ini jangan dianggap sebagai beban yang baru atau malah menambah beban. Mari, kita jadikan sebagai upaya memperkaya sumbangsih untuk peradaban dan masa depan bangsa kita, agar anak didik kita mampu menghadapi tantangan pada zamannya dengan percaya diri,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam arahannya pada kegiatan yang sama menyampaikan telah menitipkan pesan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mengupayakan penerapan mata pelajaran AI dan coding di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP.

    “Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi bapak-ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” ujar Wapres.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti lalu mengatakan pihaknya akan menyiapkan mata pelajaran Artificial Intelligence dan coding guna mengimplementasikan program Kabinet Merah Putih terkait digitalisasi.

    Ia mengatakan kedua mata pelajaran tersebut akan menjadi pilihan di beberapa sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimiliki masing-masing sekolah.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pengamat Pendidikan Sebut Kurikulum Merdeka Kurang Bijak

    Pengamat Pendidikan Sebut Kurikulum Merdeka Kurang Bijak

    JABAR EKSPRES – Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menyebut Kurikulum Merdeka yang digagas Mendikbudristek Nadiem Makarim kurang bijak secara politis.

    Darmaningtyas menjelaskan Peraturan Mendikbudristek No.12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tidak menyebutkan secara khusus penamaan Kurikulum Merdeka.

    “Jadi Kurikulum Merdeka yang sekarang ini sebetulnya ilegal, karena ilegal maka bila pemerintahan yang baru Menteri Abdul Mu’ti itu kembali ke Kurikulum 2013 tidak ada masalah,” tegas Darmaningtyas kepada BeritaSatu.com seusai focus group discussion (FGD) ‘Mengunci Sistem Pendidikan Indonesia’ di Kantor B-Universe Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11/2024).

    Darmaningtyas mengungkapkan, Kurikulum Merdeka merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013, yang mana tidak boleh menggunakaan penamaan yang bermerek.

    “Kurikulum Merdeka itu kan baru mulai diterapkan tahun ini artinya baru tahap percobaan dan kalau penuturan dari pejabat dulu kan mengatakan kurikulum ini merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013. Kalau itu memang betul penyederhanaan Kurikulum 2013 maka sebetulnya nomenklaturnya tidak harus menggunakan Kurikulum Merdeka,” terang Darmaningtyas.

    “Karena memang kurikulum itu tidak boleh bermerek itu yang saya bilang atau kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya itu tidak boleh bermerek, sebab kalau bermerek Merdeka itu kan pasti akan mengasosiasikan kepada salah satu tokoh dalam hal ini adalah Menteri Nadiem Makarim,” sambungnya.

    Darmaningtyas pun menerangkan apabila sekolah-sekolah sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka maka tetap dilanjutkan tanpa melabeli dengan sebutan khusus.

    “Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka? biarkan aja tetap saja tapi namanya aja tidak perlu dilabeli oleh Merdeka, jadi substansinya tetap karena itu juga penyederhanaan dari Kurikulum 2013 tetapi labelnya ya kurikulum nasional jadi tidak pakai Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013,” imbuhnya.

    Diketahui, B-Universe menggelar focus group discussion (FGD) ‘Mengunci Sistem Pendidikan Indonesia’ di Kantor B-Universe Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11/2024). Turut hadir dalam B-Universe FGD yakni Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, Pengamat Pendidikan Darmaningtyas, Psikolog Anak dan Remaja Vera Itabilina Hadiwidjojo, dan Pengurus PGRI DKI Jakarta Dadi Ardiansyah.