Xcloud.id

Tag: Abdul Muti

  • Komisi X DPR Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Komisi X DPR Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Jakarta, Beritasatu.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan guru mendapat apresiasi dari Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Begitu juga dengan komitmen Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang mengurangi beban administrasi guru.

    Menurut Hetifah, hal tersebut merupakan solusi nyata atas permasalahan yang dihadapi para guru di Indonesia. “Kesejahteraan guru dan penyederhanaan administrasi adalah gebrakan yang ditunggu-tunggu. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pendidikan sejak awal masa jabatan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Hetifah juga menegaskan Komisi X akan terus mengawal kebijakan tersebut, termasuk program makanan bergizi. “Kami akan memastikan kebijakan ini tepat sasaran melalui kajian dan pengawasan berbasis data. Semua upaya ini bertujuan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutur Hetifah.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti serta ribuan guru dari seluruh Indonesia menghadiri puncak perayaan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta, pada Kamis (28/11/2024). Hetifah juga turut hadir di acara tersebut.

    Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengumumkan terobosan untuk mengurangi beban administrasi guru, memungkinkan mereka fokus mengajar. “Mulai 2025, penilaian kinerja guru akan lebih sederhana, dilakukan setahun sekali tanpa unggah dokumen berlebihan,” ujarnya, disambut riuh para guru.

    Sementara itu Presiden Prabowo menegaskan komitmennya terhadap pendidikan dengan menetapkan pendidikan 2025 sebagai yang tertinggi dalam sejarah APBN. Ia juga mengumumkan beberapa skema percepatan peningkatan kesejahteraan guru.

    Selain itu, Prabowo memastikan pembangunan fasilitas sekolah akan menjadi prioritas, termasuk perbaikan toilet, ruang kelas, dan distribusi televisi canggih di sekolah dasar daerah 3T. Prabowo Subianto juga menegaskan pelaksanaan program makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil sebagai bentuk janji kampanyenya.

  • Pemerintah Resmi Umumkan Kenaikan Gaji Guru di 2025, Ini Rinciannya

    Pemerintah Resmi Umumkan Kenaikan Gaji Guru di 2025, Ini Rinciannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji bagi guru. Baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN.

    Pengumuman tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional. Berlangsung di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk itu. Yakni kenaikan anggaran gaji guru sebesar Rp16,7 triliun.

    “Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi Rp 81,6 triliun, naik Rp 16,7 triliun,” kata Prabowo di acara tersebut.

    Gaji guru ASN akan naik sebesar satu kali gaji pokok. Kemudian guru non-ASN yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan menerima kenaikan sebesar Rp 2 juta.

    “Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta,” ucapnya.

    Selain kenaikan gaji, Prabowo menyebut pemerintah akan melaksanakan PPG tahun depan. Menerima 806.486 guru.

    “Masih terkait dengan komitmen kami pemerintah Anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025, akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1,” terangnya.

    Sebelumnya, kabar kenaikan gaji ini telah disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Mu’ti menyampaikan, kenaikan gaji berlaku untuk yang telah tersertifikasi, sehingga peningkatan kesejahteraan ini mengikuti peningkatan kualifikasi.

    “Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp 2 juta itu,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Kabar Baik, Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025

    Kabar Baik, Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025

    GELORA.CO – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengajar di sekolah swasta mulai tahun 2025. Kepastian ini telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini. 

    Kini, keputusan ini hanya tinggal dikeluarkan surat resmi dari MenPAN RB.

    “Nah itu sudah disetujui oleh MenPAN. Jadi guru swasta yang lolos PPPK itu dapat mengajar di swasta. Sudah sesuai MenPAN tinggal tunggu suratnya,” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Abdul Mu’ti mengatakan putusan ini merupakan kabar baik untuk guru, apalagi pada 25 November kemarin telah diperingati sebagai Hari Guru. Bahkan, kini sebanyak 100.000 lebih guru swasta telah berstatus PPPK. 

    “Sekarang ini ada lebih dari 100 ribu guru swasta yang sudah PPPK dan dia memang ya belum seluruhnya bisa didistribusi ya karena itu sesuai pembicaraan kami dengan MenPAN, guru PPPK itu bisa mengajar di swasta,” ujar Mu’ti.

    Selain itu, dia juga memastikan gaji guru akan naik mulai Januari 2025. Kenaikan gaji ini baik untuk guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru non ASN.

    “Berlaku kapan, 2025. Teorinya Januari, tahun anggaran kan Januari tapi realisasinya tergantung pencairan dana dari Kemenkeu,” ujar Mu’ti.

    Lebih lanjut, Mu’ti menjelaskan bahwa kenaikan gaji guru non ASN sebesar Rp2 juta sesuai dengan sertifikasi. Dia juga memastikan semua guru yang mengabdi baik sekolah negeri maupun swasta akan mendapatkan kenaikan.

    “Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp2 juta itu,” katanya.

  • Ada Sri Mulyani dan Abdul Mu'ti, Ini Sederet Tokoh yang "Nyoblos" di Pilkada Tangsel 2024 Megapolitan 26 November 2024

    Ada Sri Mulyani dan Abdul Mu'ti, Ini Sederet Tokoh yang "Nyoblos" di Pilkada Tangsel 2024 Megapolitan 26 November 2024

    Ada Sri Mulyani dan Abdul Muti, Ini Sederet Tokoh yang “Nyoblos” di Pilkada Tangsel 2024
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Widya Victoria menyebut, ada beberapa tokoh nasional yang menggunakan hak pilihnya pada
    Pilkada Tangsel
    2024.
    Salah satunya adalah Menteri Keuangan RI,
    Sri Mulyani
    Indrawati yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 1, Sektor 3 Perumahan Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren.
    “Sejak Pemilu 2019, Pilkada Tangsel 2020, Pemilu 2024, hingga Pilkada serentak saat ini, Sri Mulyani terdata memiliki hak pilih di Tangsel,” ujat Widya saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024). 
    Selain Sri Mulyani, juga ada menteri lainnya yang terdata di Pilkada Tangsel 2024, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI,
    Abdul Mu’ti
    yang mencoblos di TPS 40, Jalan Talas 5 Kelurahan PCI, Pamulang.
    Ketua KPU RI,
    Mochammad Afifuddin
    juga akan menggunakan hak suaranya di TPS 24, tepatnya di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat.
    Sedangkan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, akan menyoblos surat suara di TPS 63, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat.
    Kemudian, ada pula calon gubernur Banten nomor urut 01, Airin Rachmi Diany terdaftar di TPS 15 Pakulonan, Serpong Utara. Satu TPS dengan calon wakil wali kota Tangsel nomor urut 01, Pilar Saga Ichsan. 
    Lebih lanjut, Widya juga menyebut lokasi pemungutan suara calon wali kota nomor urut 1, Benyamin Davnie, yaitu di TPS 13, Lengkong Karya, Serpong Utara.
    Sementara kompetitornya, Ruhamaben, terdaftar di TPS 20, Pondok Cabe Udik, dan pasangannya, Shinta Wahyuni Chairuddin, terdata di TPS 76, Pamulang Barat, Pamulang.
    “Pilkada Tangsel ini memang menarik karena melibatkan sejumlah tokoh nasional yang memiliki hak pilih di wilayah ini,” ucap Widya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Panggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Bahas Zonasi hingga Kenaikan Gaji Guru

    Prabowo Panggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Bahas Zonasi hingga Kenaikan Gaji Guru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Tiba pukul 12.55 WIB, Abdul Mu’ti yang datang mengenakan batik dan peci hitam itu mengamini bahwa dirinya ingin membahas seputar zonasi dan kenaikan gaji guru kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

    “[Bahas zonasi] Nanti akan kami bahas dan iya gaji guru juga iya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024). 

    Selain itu, Mu’ti menuturkan bahwa dalam sela-sela pembahasan tersebut, instansinya juga bakal mengundang Kepala Negara agar dapat hadir di puncak peringatan Hari Guru yang akan digelar pada 28 November mendatang.

    “Pak Presiden juga kami minta membuka puncak peringatan Hari Guru tanggal 28 November yang akan datang. Di Velodrome Rawamangun,” tandas Mu’ti.

    Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyoroti sejumlah isu utama yang menurutnya selalu berulang tiap tahun seperti kebijakan zonasi, termasuk perlindungan guru serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

    Wapres Ke-14 RI itu menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi yang meski bermanfaat, masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata. 

    “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” pungkas Gibran di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Senin (11/11/2024).

  • P2G: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Hapus Sistem Zonasi Tanpa Kajian Akademik – Page 3

    P2G: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Hapus Sistem Zonasi Tanpa Kajian Akademik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentang penghapusan sistem zonasi terburu-buru. 

    “Jangan sampai pemerintah pusat asal menghapus saja, jangan tergesa-gesa begitu tanpa ada kajian akademik yang objektif dan tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation),” ujar Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Jumat (22/11/2024).

    Sejauh ini, kata Satriwan, pihaknya belum melihat Mendikdasmen Abdul Muti melakukan kajian dan pelibatan publik dalam diskusi yang mengundang semua unsur pemangku kepentingan pendidikan seperti: organisasi pendidikan, organisasi guru, akademisi, kampus LPTK, dan orangtua murid.

    Memang, lanjut dia, Abdul Muti sudah mengumpulkan para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional mengevaluasi kebijakan pendidikan termasuk PPDB Zonasi, tapi publik belum melihat bagaimana hasil rekomendasinya.

    Jangan sampai keputusan mendadak menghapus sistem PPDB Zonasi ini berdampak kontraproduktif kepada siswa dan sistem pendidikan secara umum, yaitu: makin tingginya angka putus sekolah, menciptakan kastaisasi sekolah kembali, biaya pendidikan di sekolah swasta makin mahal, dan anak-anak dari keluarga miskin makin tertinggal jauh di belakang.

    “Yang dibutuhkan saat ini adalah evaluasi dan kajian mendalam mengenai sistem PPDB Zonasi. Misalnya, jika dilanjutkan, perbaikannya di aspek apa saja. Jika dihapus, bagaimana sistem penggantinya bagaimana skema masuk sekolah negeri? Bagaimana dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak? Dampak terhadap sistem pendidikan nasional?,” ujarnya

    Satriwan mengatakan, Mendikdasmen hendaknya melibatkan partisipasi publik semua unsur pemangku kepentingan pendidikan. Jadi, tidak bisa asal memutuskan apalagi dilakukan tergesa-gesa.

    “P2G berharap Kemdikdasmen membuat grand design skema Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berpihak pada seluruh anak Indonesia,” kata dia.

     

     

  • Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru? – Page 3

    Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru? – Page 3

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantapkan komitmen pemerintan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kuncinya, menurut Gibran, diperlukan sumber data manusia (SDM) unggul melalui perbaikan sistem pendidikan.

    Menurut Gibran, salah satu cara mewujudkan misi tersebut adalah dengan menghapus kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

    Gibran mengaku sudah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk menghapus kebijakan peninggalan menteri terdahulu tersebut.

    “Saya sampaikan secara tegas ke pak menteri pendidikan, ‘pak ini zonasi harus dihilangkan’,” kata Gibran saat berpidato dalam acara Pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Jakarta, Jumat (21/11/2024).

    Selain itu, guna menggenjot kecerdasan pelajar Indonesia, Gibran juga meminta ada pelajaran soal coding, programming, hingga digital marketing di sekolah.

    “Penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, programming, digital marketing’,” ujar mantan Wali Kota Solo ini.

    Gibran menegaskan, misi menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah pekerjaan orang per orang. Dia mengajak, semua pihak terlibat untuk mewujudkan momentum yang hanya datang satu kali tersebut.

    “Jadi bapak ibu sekali lagi ya kita harus sama-sama kerja keras kerja fokus kerja cerdas untuk menuju Indonesia emas 2045,” ucap Gibran Rakabuming Raka menandasi.

    Guru Tidak Merata

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, meminta para Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Tanah Air untuk mengkaji ulang mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

    Hal tersebut disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dan seluruh Kepala Dinas Pendidikan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

    Gibran menyoroti persoalan ini lantaran melihat tidak meratanya keberadaan guru-guru di setiap sekolah yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Meski begitu, dia tak menampik zonasi untuk PPDB merupakan program yang baik.

    “Jadi bapak-ibu, zonasi ini program yang baik. Tapi silakan nanti bapak-ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi, tempat-tempat yang kekurangan guru,” kata Gibran.

    Menurut Gibran program PPDB jalur zonasi belum bisa diterapkan di semua wilayah. Gibran juga merujuk pada pengalamannya saat menjabat Wali Kota Solo, dimana dia kerap menerima keluhan yang sama terkait sistem zonasi.

    “Jadi intinya bapak-ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau apakah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan,” ujar dia

    Gibran menyatakan, selain jumlah guru yang belum merata, fasilitas di setiap sekolah di Tanah Air juga belum merata. Sehingga, sering ditemukan adanya peserta didik yang rela pindah domisili demi bisa mengecap pendidikan di sekolah yang diinginkan.

    “Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang BPDP. Ini perlu dikaji lagi,” kata dia.

  • Orang Tua Siswa Sebut Deep Learning Penyempurnaan dari Kurikulum Merdeka

    Orang Tua Siswa Sebut Deep Learning Penyempurnaan dari Kurikulum Merdeka

    Jakarta, Beritasatu.com – Kurikulum pendidikan baru, deep learning yang tengah diterapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menjadi penyempurnaan dari kurikulum merdeka pada era sebelumnya.

    Hal itu ditegaskan oleh salah satu anggota Komite Sekolah SD Mangunan Go Yogyakarta, Bernadin Putri kepada Beritasatu.com pada Minggu (17/11/2024).

    “Masalah kecerdasan anak itu ada tiga faktor yang memengaruhi, yakni dari lingkungan rumah, sekolah dan sistem pendidikan yang ada. Jadi ketiganya bisa sejalan beriringan bersama untuk pengembangan siswa,” katanya.

    Menurutnya, lingkungan rumah bertugas menyiapkan nutrisi pola makan dan pembiasaan belajar di rumah. Untuk lingkungan sekolah adalah pembiasaan di kelas. Sementara, sistem pendidikan sebagai konsep materi pembelajaran yang diterapkan di sekolahan.

    “Sedangkan kursus atau les di luar hanyalah sebagai stimulus tambahan untuk perkembangan belajar di sekolah saja. Dengan demikian, anak-anak kita juga tidak ketinggalan zaman,” tambah Bernadin Putri.

    Kurikulum deep learning dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam dan fokus pada keterlibatan aktif.

    Kata deep learning meliputi mindfull learning (menghargai keunikan dan keterlibatan siswa), meaningfull learning (pentingnya pembelajaran yang relevan), dan joyfull learning (menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan). Ketiga pilar ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa.

    “Maka dari itu saya setuju perubahan kurikulum merdeka ke deep learning karena setiap anak punya kompetensi dan keunikan sendiri-sendiri, sehingga bisa mengembangkan multiple intelegensi sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing anak untuk meraih masa depan,” ungkap orang tua siswa tersebut.

    Dengan perubahan kurikulum terbaru, Bernadin berharap para siswa bisa semakin terasah kecerdasan untuk mengisi generasi emas Indonesia.

    Namun, ia juga mengakui bahwa selama ini dengan perubahan kurikulum yang selalu terjadi belum efektif karena sumber daya manusia (SDM) terbilang kurang untuk guru yang mumpuni.

    “Dengan kurikulum deep learning yang baru ini, saya menyakini apabila semua berjalan lancar, para siswa bakal semakin cerdas atau pintar sesuai dengan bidangnya,” harap Bernadin.

    Ia pun menilai bahwa akan lebih mudah apabila kurikulum deep learning diterapkan, karena dunia semakin berkembang dinamis dan anak-anak tidak ketinggalan zaman.

  • Guru: Kurikulum Deep Learning Lebih Mengena dalam Pembelajaran di Sekolah

    Guru: Kurikulum Deep Learning Lebih Mengena dalam Pembelajaran di Sekolah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kurikulum pendidikan baru, yakni deep learning yang tengah diterapkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, mendapat dukungan dari guru. Hal itu dikarenakan kurikulum baru ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam dan fokus pada keterlibatan aktif.

    Guru Bahasa Indonesia SMPN 20 Kota Tangerang Tri Prasetiyawati, mengaku setuju dan menyepakati dengan perubahan kurikulum merdeka dan fokus pada deep learning.

    Kata deep learning meliputi mindfull learning (menghargai keunikan dan keterlibatan siswa), meaningfull Learning (pentingnya pembelajaran yang relevan), dan joyfull learning (menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan). Hal itu disebut dapat mengena dalam pembelajaran di sekolah asalkan guru harus selalu hadir di kelas bisa dan menguasai metode tersebut.

    “Karena pendekatan tersebut mendorong siswa untuk menerapkan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang sudah dilakukan dalam kurikulum merdeka. Deep learning mengutamakan pemahaman konsep yang mendalam dan keterampilan yang relevan, sehingga siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata,” katanya kepada Beritasatu.com, Sabtu (16/11/2024).

    Tri juga menilai kurikulum yang selalu berganti dengan menteri baru bisa efektif, asalkan adanya sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan yang konsisten.

    Menurutnya, di satu sisi perubahan kurikulum dapat membawa inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Namun, jika tidak diimbangi dengan pelatihan yang memadai untuk guru dan fasilitas yang mendukung, perubahan tersebut bisa kurang efektif. Maka perlu adanya kerja sama dari warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua.

    “Selain itu, adaptasi siswa dan guru terhadap kurikulum baru juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas,” tegasnya. 

    Tri menjelaskan, kurikulum yang baru dapat meningkatkan kecerdasan dan keterampilan siswa, asalkan diterapkan dengan baik dan kerja sama dengan warga sekolah. Dengan pendekatan yang lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, siswa memiliki peluang lebih besar untuk memahami materi secara mendalam dan pembelajaran yang menyenangkan.

    “Keberhasilan tersebut juga tergantung pada dukungan lingkungan belajar, motivasi siswa, dan keterlibatan orang tua,” papar dia.

    Terkait kurikulum 25 tahun lalu dengan sekarang, Tri memaparkan bahwa kurikulum 25 tahun lalu cenderung lebih berfokus pada penghafalan dan penilaian berbasis ujian. Guru hanya ceramah anak dan dituntut duduk, catat, dan dengar. Guru lebih aktif daripada siswa.

    Sedangkan kurikulum sekarang lebih menekankan pada pengembangan kompetensi dan pemahaman konsep. Terlebih dengan adanya P5 dengan bermacam-macam dimensi, seperti bertaqwa kepada Tuhan YME, berkebhinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif, yang dilaksanakan di sekolah satu tahun tiga kali.

    “Dalam hal kemudahan pelaksanaan, penerapan kurikulum deep leaning ini tergantung pada konteks. Beberapa guru mungkin menemukan kurikulum baru lebih menantang karena memerlukan pendekatan yang lebih aktif, inovatif, kemandirian, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan kreatif, sehingga siswa mungkin merasa lebih terlibat dan termotivasi. Dengan dukungan yang tepat, kurikulum baru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menarik,” pungkas Tri Prasetiyawati.

  • Kurikulum Merdeka Perlu Dievaluasi karena Bikin Siswa Malas dan Guru Takut Bertindak

    Kurikulum Merdeka Perlu Dievaluasi karena Bikin Siswa Malas dan Guru Takut Bertindak

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti diminta meninjau ulang kurikulum merdeka dalam sistem pendidikan nasional, karena penerapannya khususnya di daerah-daerah tidak sesuai harapan.

    “Kurikulum merdeka yang selama ini diterapkan saya pikir perlu ditinjau ulang karena pemahaman dan penerapannya di lapangan, antara konsep dan implementasinya belum sesuai khususnya di daerah-daerah, termasuk di Aceh,” kata Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Syamsulrizal kepada Beritasatu.com, Jumat (15/11/2024).

    Syamsulrizal sudah mendengar banyak keluhan dari guru-guru di daerah tentang praktik kurikulum merdeka yang membuat siswa tidak termotivasi untuk belajar. “Karena para siswa menganggap tidak belajar pun mereka bisa naik kelas, bisa lulus sekolah, betul-betul merdeka mereka itu,” ujarnya.

    Selain itu kelemahan kurikulum merdeka, menurut dia, guru merasa tidak terlindungi ketika mengajar karena jika bertindak tegas dalam mendisiplinkan siswanya, maka dengan mudah dilaporkan dan diproses hukum.

    “Sekarang sedikit dicubit siswa, gurunya langsung dilaporin ke polisi seperti yang terjadi pada guru Supriyani di Sulawesi Tenggara. Sekarang kalau guru menegur siswa, siswanya sudah berani melawan, gurunya jadi takut bertindak,” kata Syamsulrizal.

    Syamsulrizal menyarankan Mendikdasmen Abdul Mu’ti memperbaiki kelemahan sistem Pendidikan nasional dan kurikulum merdeka yang bisa membuat guru merasa terlindungi dan nyaman dalam mengajar.

    “Mudah-mudahan pak Mu’ti bisa menghasilkan sistem baru di mana guru merasa ada kenyamanan, dan terlindungi, kemudian anak-anak juga dapat menumbuhkan kesadarannya untuk belajar lebih baik,” katanya.

    Syamsulrizal mengatakan Kemendikdasmen juga menerapkan kembali standar kelulusan bagi siswa sekolah dasar dan menengah, sehingga mereka termotivasi untuk belajar. 

    “Kalau dulu ada ujian nasional, anak-anak termotivasi belajar untuk lulus. Sekarang saya rasa penting dibuat standar kelulusan walaupun bukan ujian nasional, tetapi ada target yang harus dicapai siswa untuk lulus atau naik kelas,” katanya.

    Menurutnya salah satu kelemahan sistem pendidikan nasional sekarang adalah penerapan motede belajar tuntas tanpa diiringi ujian standar kelulusan.

    Di sisi lain, Syamsulrizal juga menilai selama ini kemampuan literasi dan numerasi siswa di daerah sangat lemah. Dia meminta Kemendikdasmen untuk memperbaiki kurikulum nasional dengan menekankan pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter.

    “Pendidikan karakter jangan hanya sekadar jargon saja, tetapi harus konkret pada pembangunan adab dan akhlak,” katanya.