Tag: Abdul Muti

  • Dibanding Libur, P2G Sarankan Sekolah Kurangi Jam Belajar saat Ramadhan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Januari 2025

    Dibanding Libur, P2G Sarankan Sekolah Kurangi Jam Belajar saat Ramadhan Nasional 17 Januari 2025

    Dibanding Libur, P2G Sarankan Sekolah Kurangi Jam Belajar saat Ramadhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Perhimpunan Pendidikan dan Guru (
    P2G
    ) menyarankan sekolah mengurangi durasi pembelajaran saat bulan Ramadhan dibandingkan meliburkan anak didik mereka satu bulan penuh.
    Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menuturkan, usulan tersebut bisa dilaksanakan mengikuti durasi pembelajaran di setiap sekolah.
    “P2G memberikan usulan ya kepada pemerintah, durasi pembelajaran di sekolah itu misalnya di jenjang SMA atau SMK normalnya 1 jam pelajaran, menjadi 45 menit,” kata Satriwan kepada
    Kompas.com
    , Jumat (17/1/2025).
    Satriwan mengatakan, pemerintah juga dapat memperpendek durasi pembelajaran di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD).
    “Bulan puasa, pemerintah bisa memperpendek ya durasi jam pelajaran, misal dari 45 menit dijadikan 30 menit,” ucap dia.
    Opsi lainnya, setiap lembaga pendidikan juga dapat memundurkan jadwal masuk dan pulang sekolah daripada biasanya.
    “Atau misalnya masuk pukul 06.30 atau 07.00 itu, agak lebih mundur menjadi 07.30. Jadi masuknya dimundurkan sedangkan pulangnya dipercepat,” kata Satriwan.
    Menurut dia, opsi tersebut lebih baik dibandingkan kebijakan libur sekolah satu bulan penuh saat Ramadhan yang dapat memengaruhi honor guru.
    Satriwan mengatakan, komponen pendapatan guru, seperti biaya transportasi, bakal dipotong jika tidak ada aktivitas belajar-mengajar di sekolah.
    “Yayasan itu tidak akan membayarkan gaji guru secara penuh karena komponen di dalam gaji itu ada yang namanya uang transport,” ujarnya.
    Dengan demikian, pendapatan guru akan turun jika sekolah libur, padahal kebutuhan mereka akan meningkat pada bulan Ramadhan.
    “Kita tahu ya masyarakat itu konsumsinya meningkat, kebutuhannya itu juga makin banyak untuk Lebaran, tetapi penghasilan guru justru menurun drastis,” kata Satriwan.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa keputusan libur sekolah saat Ramadhan sudah disepakati dan saat ini masih menunggu Surat Edaran (SE) bersama.
    Ia menyebutkan ada tiga opsi yang dipertimbangkan pemerintah.
    Pertama, libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan.
    Kedua, libur sebagian, seperti awal Ramadhan libur beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri.
    “Ketiga, sekolah tetap masuk penuh seperti biasa,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan
                        Nasional

    6 Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan Nasional

    Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan tidak ada istilah libur sekolah saat bulan Ramadhan.
    Mu’ti menyatakan, pemerintah menggunakan istilah pembelajaran di bulan Ramadhan, bukan libur Ramadhan, dalam menyusun jadwal sekolah pada bulan Ramadhan.
    “Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan. Kata kuncinya bukan libur Ramadhan tapi pembelajaran di bulan Ramadhan,” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kperesidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    Ia mengungkapkan, pembelajaran sekolah saat Ramadhan tengah digodok dan dibahas bersama sejumlah menteri.
    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
    “Kemudian saya dan KSP. Sudah kita bahas lintas kementerian. Sudah ada kesepakatan bersama,” ucapnya.
    Sementara terkait mekanisme pembelajaran saat bulan Ramadhan, ia meminta semua pihak menunggu terbitnya surat edaran (SE).
    “Tinggal tunggu saja terbit surat edaran bersama. Nanti tunggu saja, tunggu sampai SE keluar,” ungkap Mu’ti.
    Sebelumnya diberitakan, wacana libur sekolah saat Ramadhan 2025 diungkapkan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i.
    Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadhan.
    Sejauh ini, ada tiga usulan mengemuka yang dipertimbangkan pemerintah terkait libur sekolah selama bulan Ramadhan tahun ini.
    Pertama, libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan.
    Kedua, libur sebagian, seperti awal Ramadhan libur beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri.
    “Ketiga, sekolah tetap masuk penuh seperti biasa,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra – Halaman all

    Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra – Halaman all

    Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah menyepakati keputusan mengenai libur siswa sekolah saat bulan Ramadan 1446H/2025 .

    Keputusan libur ramadan tahun ini disepakati oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian tapi nanti pengumumannya,” ujar Mendikdasmen Abdul Muti di Hotel Tavia, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadan diungkapkan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i beberapa waktu lalu.

    Seperti diketahui, kebijakan meliburkan sekolah satu bulan penuh saat Ramadan, pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur.

     

    Libur Sekolah Saat Ramadan Akan Diumumkan Segera

    Abdul Muti mengatakan Pemerintah bakal mengumumkan surat edaran yang mengatur tentang libur di bulan Ramadan ini.

    “Tunggu sampai ada surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

    Surat edaran akan diumumkan ini karena pemerintah menunggu kepulangan Menteri Agama Nasaruddin Umar dari kunjungan kerja di Arab Saudi.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. (Instagram.com/abe_mukti)

    “Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu singkat karena sekarang kan Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci,” kata Abdul Mu’ti.

    Meski begitu, Abdul Muti mengatakan pengumuman mengenai libur sekolah saat bulan Ramadan bakal diumumkan dalam waktu dekat.

    “Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana? Tunggu sampai pada waktunya kita umumkan,” pungkasnya.

     

    3 Opsi Libur Ramadan

    Tentang wacana libur sekolah selama Ramadan sudah dibahas sebelumnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membahas sejumlah isu pendidikan. 

    Sejumlah anak mengikuti pengajian sore di Pondok Yatim Ad-Infinitum, Jalan Inhoftank, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/4/2023). Pengajian yang diikuti sekitar dua puluh anak yatim dan sejumlah anak yang tinggal di sekitar pondok tersebut dalam rangka mengisi waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Rapat tersebut digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut, adalah terkait libur saat Ramadan. 

    Keputusan mengenai libur Ramadan, kata Abdul Mu’ti, bakal dibahas dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. 

    “Libur Ramadan nanti keputusannya dibahas bersama dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri, karena ini kan menyangkut lintas kementerian jadi kami masih harus menunggu lagi undangan rapat berikutnya,” ujar Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Pemerintah akan melakukan sinkronisasi hari libur antara siswa sekolah dan madrasah. 

    Selama ini, kebijakan madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. 

    “Tapi intinya keputusannya supaya sama antara sekolah dengan madrasah. Jangan sampai nanti selama Ramadan masa aktif sekolah dan libur itu tidak sama antara sekolah dengan madrasah,” tutur Abdul Mu’ti. 

    Dirinya mengungkapkan ada tiga opsi mengenai libur Ramadan yang berasal dari usul masyarakat. 

    Opsi pertama, kata Abdul Mu’ti, libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. 

    “Yang kedua itu separo-separo, artinya ada sebagian biasanya kalau yang berlaku sekarang itu kan awal Ramadan itu libur jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan. Sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa,” jelas Abdul Mu’ti. 

    “Kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur biasanya bisa dua hari atau tiga hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu,” tambahnya. 

    Sementar opsi ketiga, masuk penuh selama bulan Ramadan. 

    Pemerintah, kata Abdul Mu’ti, masih mempertimbangkan masukan dari masyarakat. 

    “Kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik,” pungkasnya. 

    Pro Kontra Orangtua Murid Pilih Mana? 

    Wacana libur sekolah saat Ramadan memunculkan beragam reaksi, terutama di kalangan orangtua murid sekolah.

    Ada yang pro namun tak jarang ada yang kontra, ada pula yang manut atau manut akan keputusan pemerintah.

    Nindya, salah seorang orangtua murid di Pamulang Tangerang Selatan mengatakan dirinya lebih merasa suka jika anak-anak selama Ramadan tidak bersekolah alias libur penuh selama sebulan.

    Kondisi anak-anak yang berpuasa, terutama mereka yang di bawah 9 tahun menjadi pertimbangan.

    “Saya kok lebih sreg kalau anak-anak liburkan saja sebulan biar fokus puasanya. Kalau sekolah kan kasihan, khawatir lemas,” ucapnya. 

    Lain lagi yang diungkapkan Wida. Ia cenderung kontra dan khawatir jika anak-anak libur penuh sebulan selama Ramadan.

    Tidak adanya kegiatan di sekolah membuatnya berpikir dan ragu anaknya akan khusyu berpuasa.

    Ilustrasi anak main hp atau ponsel di dalam kelas (Wavebreakmedia)

    Godaan pemakaian gadget membuat orangtua tak setuju jika anak-anak sebulan penuh. 

    “Duh, kalau libur sebulan penuh selama Ramadan, emaknya yang bingung. Setiap hari malah main hp itu, gak fokus ibadah,” ucapnya.

    Ia memilih anak-anak tak libur penuh. Kalau pun ada libur, hanya di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri saja. 

    Mengisi kegiatan di sekolah adalah pilihan terbaik menurut orangtua.

    “Kalau di sekolah kan lumayan ada murojaah, baca tulis Al Q’uran, salat juga terjaga, bisa tepatw aktu, gak fokus maen game di ponsel,” sambung Hani, orangtua murid Madrasah tersohor  di Tangsel.

     

    Muhamadiyah Ingatkan Ramadan Momen Didik Akhlak dan Budi Pekerti Anak

    Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyerahkan keputusan mengenai libur siswa sekolah saat Ramadan kepada Pemerintah.

    Haedar mengatakan, hal yang terpenting adalah menjadikan Ramadan sebagai arena untuk mendidik akhlak, budi pekerti, dan karakter.

    Ilustrasi Siswa Madrasah mengikuti kegiatan belajar selama puasa.(dok. Kompas/Irwan Nugraha)

    “Generasi sekarang ini, jujur, itu kan lahir dari sistem android. Kemudian perubahan sosial yang luar biasa. Dan mobilitas yang melahirkan anak-anak yang sebagian malah tercerabut dari budaya,” kata Haedar usai Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    “Nah, karena itu pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan budi pokerti itu menjadi sangat penting,” tambahnya.

    Haedar meminta agar liburan selama Ramadan diisi dengan kegiatan pembinaan akhlak dan karakter kepada para siswa.

    Kegiatan itu, kata Haedar, bisa dilaksanakan di samping proses pembelajaran.

    “Sehingga jadikan libur seberapa lama pun yang ada di bulan Ramadan. Gunakan untuk fokus membina akhlak, membina akal budi. Di samping ada proses pembelajaran,” katanya.

    Selama ini, Haedar mengungkapkan sekolah di bawah naungan Muhammadiyah telah memiliki kegiatan khusus selama bulan Ramadan.

    “Untuk libur-libur tertentu kita punya paket-paket khusus. Termasuk gairahkan di bulan Ramadan ini penggunaan masjid-masjid sekolah, masjid-masjid kampus untuk pembinaan karakter, pembinaan akhlak. Problem terbesar di Indonesia dalam hal pembentukan karakter,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Fahdi Fahlevi)

     

  • Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan

    Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan

    JABAR EKSPRES – Wacana penerapan libur sekolah sebulan selama Ramadan menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, baru saja bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta.

    Dalam pertemuan tersebut salah satunya membahas soal libur sekolah pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, yang belakangan ini menjadi pembahasan di masyarakat. Di mana, terdapat wacana libur sekolah ini berlangsung selama sebulan penuh.

    Dalam hal ini, Mu’ti menegaskan keputusan akan dibahas bersama dengan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.

    BACA JUGA:Fraksi PPP Sambut Hangat Libur Sekolah Selama Ramadan, Perlu Rutinitas Produktif

    Meski belum ada keputusan resmi, tapi wacana ini mengingatkan masyarakat pada kebijakan serupa di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ketika itu siswa diizinkan libur sekolah selama bulan puasa.

    “Saya setuju dengan kebijakan itu, tapi libur bukan artinya enggak belajar. Tetap belajar hanya saja lebih ke mata pelajaran agama. Dulu saya sempat merasakan libur satu bulan di era Presiden pak Gus Dur,” ujar Risma Handayani (35), warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

    Risma mengatakan, di era kepemimpinan Gus Dur, dirinya duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Kala itu sekolahnya meliburkan seluruh siswa selama bulan Ramadan.

    Meski demikian, para siswa tak sepenuhnya libur belajar. Mereka tetap diharuskan mengisi absensi harian melalui mata pelajaran Agama yang biasa disebut Pesantren Kilat atau sekolah pesantren dalam waktu singkat.

    BACA JUGA:Tangis Haru Warnai Parenting di SMAN 3 Cimahi, Polres Cimahi Bekali Orang Tua dan Anak di Masa Libur Sekolah

    “Awal puasa udah mulai tuh pesantren kilat, cuma 10 hari. Sisanya baru libur full sampai Idul Fitri. Jadi saya setuju dengan kebijakan itu,” katanya.

    Di sisi lain, sebagian orang tua siswa memiliki pandangan berbeda. Elis (27), salah satu orang tua siswa SD Ciburuy Padalarang menilai bahwa anak-anak sebaiknya tetap bersekolah full selama Ramadhan. Namun dengan penyesuaian materi pelajaran yang lebih fokus pada agama.

  • Guru Supriyani Bahagia Dipastikan Bakal Jadi PPPK Tanpa Harus Tes Lagi: Pak Menteri Tepati Janjinya – Halaman all

    Guru Supriyani Bahagia Dipastikan Bakal Jadi PPPK Tanpa Harus Tes Lagi: Pak Menteri Tepati Janjinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KENDARI – Guru Supriyani akhirnya mendapatkan kabar gembira akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Pengabdian Supriyani menjadi guru honorer SD selama 16 tahun di Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akhirnya terjawab dengan kedatangan Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTK PG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, Senin (13/1/2025).

    Guru Supriyani dipastikan akan diangkat menjadi PPPK melalui jalur afirmasi.

    Hal tersebut sebelumnya dijanjikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti ketika kasus Guru Supriyani ramai disorot publik.
     
    Supriyani mengatakan dirinya bertemu Dirjen GTK Kemendikdasmen ditemani Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan, Camat Baito, dan Kepala Desa.

    Nunuk Suryani mengunjung dirinya untuk mengecek kondisi rumah dan keluarga setelah Supriyani dinyatakan tidak lolos tes seleksi PPPK Tahap 1 Kabupaten Konawe Selatan.

    “Tadi bersyukur sekali bisa dikunjungi sama Bu Dirjen mau tanya kabar sama mau silaturahmi dengan keluarga,” ucap Supriyani saat dikonfirmasi Senin (13/1/2025).

    Supriyani mengungkapkan dalam kesempatan itu pula, Dirjen GTK menyampaikan soal janji Mendikdasmen, Abdul Muti akan meluluskan Supriyani pada seleksi PPPK jalur afirmasi.

    “Ibu Dirjen (Nunuk Suryani) membawa kabar bahagia menyampaikan dan menepati janji dari Pak Menteri yang sudah memberikan afirmasi khusus kepada saya,” ujarnya.

    Kelulusan seleksi PPPK jalur afirmasi itu diberikan ke Supriyani saat tes tahap dua tahun 2025 yang dibuka mulai bulan ini.

    “Jadi tahap dua nanti, saya lulus tanpa tes lagi tinggal tunggu pemberkasan saja,” ungkap Supriyani.

    Kabar ini membuat Supriyani senang karena bisa lulus PPPK.

    “Alhamdulillah, walaupun saya tes kemarin tidak lulus tahap satu, tapi Pak Menteri menepati janjinya memberikan saya afirmasi seleksi tahap dua,” ujar Supriyani.

    Sempat Sedih Saat Tak Lulus Seleksi PPPK 2024

    Guru honorer di SDN 4 Baito tersebut sebelumnya dinyatakan tidak lulus seleksi PPPK 2024 setelah mengikuti tes.

    Ia saat itu hanya mendapatkan nilai 478 dari nilai batas kelulusan 670.

    Nilai yang Supriyani raih masih berada di bawah 45 orang di Konawe Selatan yang dinyatakan lulus PPPK.

    Saat itu Supriyani mengaku sedih karena tidak lulus PPPK Guru di Kabupaten Konawe Selatan.

    Hal tersebut diketahui Supriyani setelah mengecek pengumuman hasil seleksi PPPK, pada Rabu (8/1/2024) malam.

    “Sudah ada pengumuman tapi hasilnya di situ R3, itu cuman ada data guru non ASN yang terdata di BKN. Kalau lulus itu keterangannya R3/L.”

    “Tapi nama saya tidak ada tanda L, artinya tidak lulus,” ungkap Supriyani saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Kamis (9/1/2025).

    Supriyani mengatakan nama-nama untuk 45 kuota PPPK Guru di Konawe Selatan kebanyakan yang lulus honorer K2.

    Meski sedih tidak lulus seleksi PPPK 2024, tetapi dia akan tetap mengabdi sebagai guru di SDN 4 Baito.

    “Sedih juga sih sudah 16 tahun honor. Ini yang dinanti-nanti ya belum ada rezeki juga. Tapi tetap semangat mengajar dan mendidik anak-anak di sekolah,” ungkap Supriyani.

    Sementara dirinya pernah dijanjikan akan dijamin kelulusannya oleh Mendikdasmen Abdul Muti melalui jalur afirmasi.

    Supriyani menuturkan hal itu memang pernah disampaikan langsung pihak kementerian, ketika dirinya masih menjalani sidang atas tuduhan menganiaya anak polisi beberapa waktu lalu.

    “Iya memang pernah dijanji, katanya mau dikasih afirmasi kelulusan PPPK. Tapi sampai sekarang juga belum ada konfirmasi dari dinas dan BKD soal itu,” ungkapnya.

    “Jadi mungkin insyaAllah ke depannya ada rezeki ikut tes lagi,” ucap Supriyani.

    Supriyani mengikuti tes seleksi PPPK 2024 ketika dirinya saat itu harus menjalani proses hukum di pengadilan karena dituduh menganiaya anak polisi.

    Saat itu, Supriyani mengikuti ujian secara daring di rumah keluarganya di Kota Kendari, Sulawesi tenggara, Rabu (20/11/2024) atau lima hari jelang dirinya menghadapi vonis terkait kasus yang melilitnya saat itu.

    Diketahui kasus guru Supriyani menjadi perhatian karena dirinya seolah menjadi korban kriminalisasi yang dilakukan oknum polisi.

    Bahkan, kasusnya menjadi viral karena ia sempat menghuni tahanan ketika kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

    Namun, seiring dengan viralnya kasus Guru Supriyani pada 2024 silam, akhirnya guru SD tersebut pun divonis bebas oleh pengadilan dan akhirnya kembali mengajar sebagai guru honorer di SDN 4 Baito. 

    Dalam kasus guru Supriyani tersebut pun sejumlah anggota polisi dan jaksa terseret dan dimutasi.

    Bahkan eks Kapolsek Baito Iptu M Idris dinyatakan melanggar etik dan menjalani penempatan khusus.

    (Tribunnews.com/ tribunsultra.com/ laode ari)

  • Perpustakaan Diminta Fokus Tingkatkan Ilmu Pengetahuan Masyarakat

    Perpustakaan Diminta Fokus Tingkatkan Ilmu Pengetahuan Masyarakat

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E Aminudin Aziz mengumumkan visi kerja baru instansinya, yakni ‘Perpustakaan Hadir demi Martabat Bangsa’. Visi baru yang sekaligus menjadi tagline Perpusnas itu diutarakan Amin, sapaan akrab Amunudin Aziz, dalam Perpusnas Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Perpusnas Salemba, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Raker yang diselenggarakan pada awal 2025 ini dihadiri pejabat struktural, pejabat fungsional, ketua kelompok kerja, dan ketua subkelompok kerja di lingkungan Perpusnas.

    “Visi perubahan dicantumkan karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Baik internal maupun eksternal, perubahan akan mempengaruhi semua aspek. Untuk itu, mari kita berubah,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Aminudin Aziz dilantik menjadi Kepala Perpusnas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, pada Selasa (7/1/2025). Menurut Amin, visi adalah sesuatu yang jauh di depan serta menjangkau ruang dan waktu.

    Perpustakaan ke depan, jelasnya, diharapkan dapat lebih berfokus dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat untuk tetap kreatif dan meningkatkan kualitas hidup.

    “Prestise sebuah bangsa diukur oleh kesejahteraannya. Maju dan sejahteranya masyarakat sebuah bangsa diukur dari pengetahuannya. Sehingga perpustakaan harus hadir untuk merawat dan meningkatkan martabat bangsa,” jelasnya.

    Visi perubahan ini berimplikasi pada tiga hal yakni pentingnya kepemimpinan transformasional dan inspiratif, pengembangan program kerja yang memberdayakan pemangku kepentingan, serta konsep kerja yang lebih proaktif atau berinisiatif melayani.

    Lebih lanjut, dia menerangkan ciri-ciri kepemimpinan yang transformasional antara lain bekerja berdasarkan visi yang jelas dan terukur, berpikir kritis dan kreatif, mampu memberdayakan setiap sumber daya yang tersedia (sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas, serta jaringan pribadi dan institusi), serta reflektif/belajar dari hasil kerja sebelumnya.

    “Karena jelas dan terukur maka ada target yang harus dicapai. Kemudian kritis, maksudnya tidak asal tanda tangan atau menyetujui, harus direviu dulu dan kalau tidak setuju, beri catatan, selanjutnya setelah mengkritisi harus kreatif dan memberi solusi,” urainya.

     

  • Dirjen Bina Keuda Kemendagri Terima Penghargaan sebagai Pembina Samsat Nasional – Halaman all

    Dirjen Bina Keuda Kemendagri Terima Penghargaan sebagai Pembina Samsat Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menerima pin dan piagam penghargaan dari Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). 

    Penghargaan dan penyematan pin ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN Dony Oskaria dalam acara HUT ke-64 Jasa Raharja: Hadir untuk Negeri di Kantor Jasa Raharja, Kuningan, Jakarta Selatan.

    “Kami memberikan penghargaan atas pengabdian dan kinerja luar biasa sebagai Pembina Samsat Nasional,” ucap Wamen BUMN Dony, dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/1/2025).

    Selain Fatoni, penghargaan tersebut juga diberikan kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen. Pol Aan Suhanan dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono atas dedikasi mereka sebagai Tim Pembina Samsat Nasional. Dony mengapresiasi seluruh jajaran direksi Jasa Raharja atas capaiannya pada tahun 2024.

    “Apresiasi kepada seluruh jajaran direksi atas capaian 2024, kecepatan pemberian santunan, penurunan jumlah kecelakaan melalui efektivitas keselamatan transportasi, ekosistem pelayanan santunan, kenyamanan perjalanan masyarakat,” ucap Dony.

    “Saya mengajak seluruh insan Jasa Raharga mengoptimalkan jangkauan juga meningkatkan kualitas SDM. Dengan demikian diharapkan Jasa Raharja akan semakin kokoh dan merealisasikan komitmen nyata terhadap kepedulian masyarakat,” sambungnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni berterima kasih kepada Kementerian BUMN atas penghargaan yang diberikan. Selain itu, dirinya juga berterima kasih kepada Jasa Raharja atas pengabdian dan kinerja luar biasa sebagai Pembina Samsat Nasional.

    “Jasa Raharja telah memperbaiki data dan tata kelola wajib pajak kendaraan bermotor dan pemberian hibah kepada daerah dalam meningkatkan kinerja Samsat selama ini, salah satunya melalui Rakor Pembina SAMSAT, Penandatangan Program Kerja, Kegiatan Analisa dan Evaluasi Program Kerja Samsat dan Kebijakan Integrasi Data Kendaraan Bermotor,” kata Fatoni.

    Menurutnya, Jasa Raharja merupakan wujud hadirnya negara sebagai lembaga yang bergerak di bidang asuransi telah memberikan perlindungan dasar kepada semua masyarakat Indonesia yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, baik di darat, laut maupun di udara. 

    Dia juga mengapresiasi Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono yang telah membantu pemerintah dalam mendukung kelancaran, kenyamanan serta keselamatan masyarakat dengan menerapkan berbagai layanan inovatif dan fasilitas digital terpadu lainnya.

    “Melalui layanan tersebut, diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan dan penyaluran santunan kepada korban dan keluarga korban kecelakaan melalui kolaborasi yang dilakukan oleh Jasa Raharja dengan Kepolisian, Rumah Sakit, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan stakeholder lainnya,” kata Fatoni.

    Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen. Pol Aan Suhanan, Komisaris Utama PT Jasa Raharja Hendra Sugianto, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dan Plh. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Raden An’an Andri Hikmat.

  • E Aminudin Aziz Resmi Jadi Kepala Perpusnas, Pengarusutamaan Naskah Nusantara Jadi Salah Satu Prioritas

    E Aminudin Aziz Resmi Jadi Kepala Perpusnas, Pengarusutamaan Naskah Nusantara Jadi Salah Satu Prioritas

    Liputan6.com, Jakarta – E Aminudin Aziz resmi dilantik sebagai Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Selasa (7/1/2025), di Graha Utama, Gedung A Lantai 3, Kementerian Dikdasmen, Jakarta. Prosesi pelantikan dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti.

    Dalam sambutannya, Menteri Abdul Mu’ti menekankan Kementerian Dikdasmen memiliki tugas utama yaitu mencerdaskan anak bangsa.

    “Ini merupakan tugas yang sangat penting, yang menentukan harkat dan martabat bangsa di masa yang akan datang,” ujarnya.

    Menteri Abdul Mu’ti berharap inovasi dan terobosan cerdas yang tidak meninggalkan praktik-praktik baik yang telah dirintis sebelumnya. Lebih lanjut, dia menekankan kepada pemimpin yang dilantik agar menjadi pribadi yang santun.

    “Harus menjadi pemimpin yang Setia, Amanah, Nasionalis, Teladan, Unggul, dan Ngemong,” urainya.

    Sebelum dilantik, E Aminudin Aziz menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Perpusnas selama 13 bulan. Usai dilantik, pria yang akrab disapa Amin ini mengaku selama menjabat sebagai Plt, dia menemukan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk dicari jalan keluarnya.

    Amin menjelaskan, tugas dan fungsi Perpusnas yang sesuai dengan regulasi adalah mengawal program literasi. Untuk itu, pemahaman tentang perpustakaan sebagai tempat menyimpan buku dan koleksi, harus diperbarui.

    “Perpustakaan tidak dapat lagi dimaknai sebagai tempat menyimpan buku dan koleksi. Karena sejatinya sudah terjadi transformasi dari fungsi perpustakaan itu sendiri. Saat ini, fungsinya adalah sebagai wahana orang untuk berpartisipasi mengembangkan kreativitasnya melalui fasilitas yang disediakan,” jelasnya.

    Dia menekankan literasi masyarakat dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dengan didukung oleh fasilitas yang ada di perpustakaan seperti naskah, koleksi, dan jejaring.

    “Oleh karena itu, saya sebagai kepala akan mengukuhkan program yang sudah diinisiasi 13 bulan terakhir, agar lebih terstruktur dan masif,” tegasnya.

    Pada 2024, terdapat tiga program prioritas yang digagas saat menjabat sebagai Plt Kepala Perpusnas, yakni peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan akreditasi perpustakaan.

    “Saya ingin mengawal program prioritas yang sudah dibuat dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga lain yang mengusung program yang sama, sehingga literasi masyarakat Indonesia dan murid-murid di sekolah dari hari ke hari, menjadi semakin baik berkat fasilitas yang dibuat salah satunya oleh perpustakaan,” pungkasnya.

     

  • Ini Program Prioritas Kemendikdasmen yang Dapat Anggaran Rp33,5 Triliun pada 2025

    Ini Program Prioritas Kemendikdasmen yang Dapat Anggaran Rp33,5 Triliun pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebut terdapat sejumlah program prioritas pada 2025. Dengan anggaran Rp33,5 triliun, Kemendikdasmen optimistis program prioritas itu dapat dilaksanakan. 

    Menteri Pendidikan Dasar  dan Menengah, Abdul Mu’ti mengatakan bantuan pendidikan bagi 18,59 juta siswa jenjang sekolah dasar dan menengah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program prioritas. 

    “Dengan total anggaran Kemendikdasmen pada tahun 2025 sebesar Rp33,5 triliun, sejumlah program prioritas akan dilaksanakan“ ujarnya seperti dilansir laman resmi Puslapdik, Sabtu (4/1/2025). 

    Selain PIP, beberapa program prioritas Kemendikdasmen ialah:

    Pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 13 tahun, 
    Pemberian bantuan afirmasi bagi 3.879 siswa dari daerah 3T atau daerah khusus dan siswa dari Papua melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) 
    Pemberian tunjangan guru non-ASN berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 392.802 guru, Tunjangan Insentif guru bagi 57.000 guru, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi 28.892 guru
    Pendidikn Profesi Guru (PPG) bagi 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 guru Pra-Jabatan.

    Selain itu, beberapa prioritas lain pada 2025 adalah penguatan pendidikan karakter, pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 13 tahun, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Kementerian juga berfokus pada pengembangan talenta unggul dan penyediaan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh siswa di Indonesia.

    “Program prioritas lain adalah peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui magang dan sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK, serta penguatan literasi dan kebahasaan melalui distribusi buku bacaan bermutu dan pembinaan komunitas sastra,” tambah Menteri Mu’ti.

    Abdul Mu’ti menegaskan seluruh inisiatif yang telah dilaksanakan mencerminkan komitmen Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus memperjuangkan pendidikan yang bermutu bagi seluruh anak Indonesia

    “Pendidikan adalah prioritas utama dalam membangun masa depan bangsa,” imbuhnya.

  • Mendikdasmen Sebut Evaluasi Sistem Belajar di Sekolah Terbaru Mengacu Praktik Ujian Terdahulu

    Mendikdasmen Sebut Evaluasi Sistem Belajar di Sekolah Terbaru Mengacu Praktik Ujian Terdahulu

    JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan sistem evaluasi belajar nantinya telah mempertimbangkan belajar mengajar dan penyelenggaraan ujian-ujian serupa di masa lalu.

    Abdul menyampaikan hal tersebut sebagai respons dari pertanyaan awak media tentang kekhawatiran publik dalam penyelenggaraan ujian nasional, seperti memengaruhi kelulusan, akreditasi sekolah, serta kasus-kasus kecurangan.

    “Yang pertama, kami tegaskan bahwa yang menjadi penyelenggara ujian itu adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Jadi, satuan pendidikan yang tidak terakreditasi tidak bisa menjadi penyelenggara ujian nasional. Nah yang kedua, saya tadi sampaikan bahwa yang kami lakukan adalah evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar itu bentuknya bisa bermacam-macam,” kata Abdul Muti di Jakarta, Selasa 31 Desember, disitat Antara.

    Dia mencontohkan, jenis-jenis evaluasi belajar, misalnya Ujian Penghabisan, kemudian Ujian Negara yang diikuti sekolah swasta agar ijazahnya diakui. Kemudian, ada Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), yang kemudian digantikan oleh Ujian Nasional yang sekaligus menjadi penentu kelulusan murid.

    Setelah dievaluasi, katanya, Ujian Nasional tidak lagi jadi penentu kelulusan, tetapi kemudian ada Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

    “Kelulusan itu tidak ditentukan dari ujian nasional, tapi ditentukan dari ujian sekolah. Karena, menurut undang-undang yang punya kewenangan untuk menentukan lulusan tidak lulus itu adalah satuan pendidikan,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa yang menjadi penyelenggara ujian itu adalah satuan pendidikan yang terakreditasi, sehingga yang tidak terakreditasi tidak bisa menjadi penyelenggara.

    Dia mengatakan ada asesmen nasional (AN) yang berbasis komputer, dengan format sampling dan tidak menjadi penentu kelulusan.

    Abdul Mu’ti menyebutkan banyak yang menilai AN belum memadai, mengingat sifatnya yang berupa sampling, contohnya tim Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi yang butuh hasil belajar yang sifatnya individual.

    Dia juga menyoroti isu belajar mengajar, yakni soal rapor, yang dinilai sarat subyektivitas, terlihat dari banyaknya guru yang bermurah hati dalam memberikan nilai. Dia mencontohkan, yang harusnya 6 dibuat 9, demi meningkatkan pencapaian murid itu.

    “Karena itu, kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu, termasuk kekhawatiran masyarakat dan nanti pada akhirnya kami akan memiliki, ini saya buka saja ya, memiliki sistem evaluasi baru yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, tapi sistem evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa? Ya tunggu sampai kami umumkan kira-kira begitu,” tuturnya.

    Dia menyebutkan sistem evaluasi belajar tersebut siap pada 2026.