Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Siang Ini, Bahas Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025) siang, untuk membahas program
sekolah rakyat
.
“Ya kita bahas soal sekolah rakyat,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM)
Muhaimin Iskandar
di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Diketahui, Prabowo bakal membentuk sekolah rakyat khusus anak-anak tidak mampu yang masih berada di bawah naungan orang tua.
Selain Muhaimin, menteri-menteri yang terlihat hadir, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Lalu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Sementara itu, Mensos menyampaikan, setidaknya ada sekitar 50 sekolah rakyat yang siap beroperasi pada tahun ini.
Puluhan sekolah yang sudah siap beroperasi ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo.
Sementara itu, kurikulum sekolah rakyat akan turut didesain oleh Kementerian Dikti dan Saintek.
“Kemudian untuk pengadaan guru (di) Dikdasmen, Prof (Abdul) Mu’ti. Untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU. Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan Presiden,” ucapnya.
Sebagai informasi, anak-anak tidak mampu tersebut nantinya bakal dibina secara langsung dan khusus di dalam sekolah rakyat.
Sebelumnya, pemerintah sudah melakukan uji coba di tiga titik sebelum dibangun di seluruh provinsi.
Nantinya, sekolah rakyat kemungkinan bakal ada di bawah
Kementerian Sosial
(Kemensos).
“Belum (semua daerah), baru tiga titik dulu. (Di daerah) Jabodetabek,” tutur Muhaimin, awal tahun ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Muti
-
/data/photo/2025/03/07/67ca1783951dd.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Siang Ini, Bahas Sekolah Rakyat")
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Siang Ini, Bahas Sekolah Rakyat
-
Pemersatu Laut Indonesia’ Jadi Inspirasi Perjuangan Kader Muhammadiyah
JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed turut memberikan komentar soal penayangan perdana film ”Djuanda: Pemersatu Laut Indonesia” yang resmi tayang perdana di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir Gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu, 8 Maret lalu.
Menurut . Abdul Mu’ti mengatakan bahwa perjuangan Ir. Djuanda untuk kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat penting dan tidak bisa dilupakan.
“Tanpa perjuangan itu wilayah Indonesia tidak bisa seluas sekarang. Kita tahu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau sekitar 17 ribu dan itu semua menjadi satu kesatuan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi VOI, Sabtu, 8 Maret.
Sebagai Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UMJ, Mu’ti menyatakan bahwa kedaulatan wilayah merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah kedaulatan Indonesia. Kedaulatan wilayah ini ditandai dengan Deklarasi Djuanda.
Sebelum adanya Deklarasi Djuanda, lanjut Mu’ti, perairan Indonesia masih banyak yang menjadi lautan bebas. Hal ini dikarenakan jarak satu ke pulau lainnya sangat jauh.
“Dengan adanya Deklarasi Djuanda maka wilayah Indonesia dihitung dari titik terluar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Keberadaan pulau-pulau terluar ini sangat penting untuk kedaulatan negara kita,” tuturnya Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.
Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan perjuangan Djuanda sebagai tokoh bangsa dan kader Muhammadiyah harus menjadi teladan. Ia pun berharap dengan adanya film ini bisa menjadi tempat belajar dan memahami perjuangan kader perserikatan Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan, keislaman, dan kemuhammadiyahan.
“Mudah-mudahan setelah menyaksikan film ini akan lahir Djuanda lain dari rahim kader perserikatan Muhammadiyah,” tambahnya.
”Djuanda: Pemersatu Laut Indonesia” adalah film biopik yang di produksi oleh Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LSB PP Muhammadiyah) dan Mix Production.
Film ini ditayangkan untuk pertama kalinya di Jakarta, setelah sebelumnya tayang di Yogyakarta. Film ini disaksikan lebih dari 500 warga persyarikatan Muhammadiyah yang berasal dari Jakarta, Banten, Jawa Barat hingga Sumatera.
Dalam penayangan perdana di Jakarta, turut hadir cucu pertama Ir. Djuanda Kartawidjaja yakni Ismeth Wibowo. Ismeth juga menceritakan sedikit kisah kakeknya semasa hidup dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung sehingga film ini bisa tayang.
“Sejak muda, Pak Djuanda ini telah mengabdikan diri di Muhammadiyah sebagai kepala sekolah Muhammadiyah. Padahal saat itu, Djuanda ditawari mendapatkan gaji yang tinggi dari pemerintahan Belanda,” kenangnya.
Film Djuanda ini mengisahkan perjuangan Djuanda mulai dari masa sekolah dasar di lembaga pendidikan Belanda hingga menjadi deklarator “Deklarasi Djuanda”, yang menjadi titik penting dalam penegasan wilayah kedaulatan Indonesia. Diceritakan pula Djuanda pernah menduduki 17 posisi menteri dalam kabinet kepresidenan Soekarno.
Penayangan film ini merupakan bagian rangkaian kegiatan pada hari ketiga Pengkajian Ramadan 1446 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
(buatkan judul yang menarik)
-
Pemerintah Siapkan Program Rumah untuk Guru
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Perumahan Permukiman (PKP) menyiapkan program pembangunan rumah bagi para guru.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan rencana penyediaan perumahan bagi guru merupakan langkah positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka agar semakin bersemangat dalam menjalankan tugas mengajar.
“Kami berharap dapat memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi para guru, sehingga mereka bisa lebih fokus dan nyaman dalam mengajar,” ujar Mu’ti seusai menggelar pertemuan dengan menteri PKP di Jakarta pada Sabtu (8/3/2025) dikutip dari Antara.
Senada dengan hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi tenaga pendidik.
“Presiden Prabowo menekankan bahwa bantuan ini harus tepat sasaran dan memastikan para guru mendapatkan rumah yang layak huni,” ungkap Maruarar.
Sebagai tindak lanjut, Maruarar juga menyampaikan pihaknya akan menyusun Nota Kesepahaman antara kedua kementerian dan kepala BPS. Hal ini bertujuan agar program bantuan perumahan dapat segera direalisasikan bagi para guru yang memenuhi syarat.
Mendukung inisiatif tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk memastikan data guru yang berhak menerima subsidi perumahan sudah terverifikasi dengan baik.
“Kami akan memastikan pemanfaatan data yang kami siapkan dapat digunakan secara optimal,” ujar Amalia.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rumah subsidi hingga awal Maret 2025.
“BP Tapera siap mendukung program ini untuk menyediakan rumah layak utuk para guru di Indonesia,” kata Heru.
-
Anies dan Ganjar Ceramah di UGM, Jokowi Kapan?
GELORA.CO -Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menggelar agenda rutin kajian selama bulan suci Ramadan. Kajian tematik ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi dan tokoh nasional.
Kajian yang digelar di Masjid UGM tersebut dihadiri para mahasiswa dan masyarakat umum. Sejumlah tokoh yang sudah mengisi kajian tersebut adalah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Baik Anies maupun Ganjar membagikan pengalamannya memberikan ceramah di Masjid UGM lewat akun media sosial resminya.
“Suasana seru saat acara Ramadan Public Lecture di Masjid UGM, tadi malam. Kita mengaji sambil diskusi tentang pentingnya pemerataan ekonomi. Mari berdoa dan berusaha bersama, agar bangsa ini semakin sejahtera,” tulis Ganjar, dikutip Kamis 6 Februari 2025.
“Terima kasih untuk malam penuh energi di Masjid Kampus UGM!” tulis Anies Baswedan yang mengisi kajian pada Senin kemarin, 3 Maret 2025.
Kolom komentar akun medsos dua tokoh yang pernah berkontestasi pada Pilpres 2024 ini mayoritas memberikan pujian.
Menariknya, warganet banyak yang bertanya kepada Anies dan Ganjar kapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi akan memberikan ceramah di UGM.
Netizen penasaran dengan Jokowi yang tidak pernah hadir di forum UGM. Padahal presiden dua periode itu disebut-sebut juga lulusan universitas berjuluk kampus biru tersebut.
Dalam informasi yang dihimpun redaksi dari Instagram resmi Masjid UGM, ada beberapa narasumber dari tokoh nasional yang akan mengisi agenda itu secara bergantian.
Antara lain mantan Menkopolhukam Mahfud MD; Ustaz Adi Hidayat; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; hingga Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, dan berbagai tokoh lainnya
-
/data/photo/2020/01/20/5e254e1221ee4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Turun Drastis, Alokasi DAK Fisik Kemendikdasmen Sisa Rp 2,2 T untuk Perbaiki Infrastruktur Pendidikan")
Turun Drastis, Alokasi DAK Fisik Kemendikdasmen Sisa Rp 2,2 T untuk Perbaiki Infrastruktur Pendidikan
Turun Drastis, Alokasi DAK Fisik Kemendikdasmen Sisa Rp 2,2 T untuk Perbaiki Infrastruktur Pendidikan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah (Kemendisdakmen) mengungkapkan bahwa anggaran untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2025 mengalami penurunan tajam hingga hanya menyisakan Rp 2,2 triliun.
“Jadi, untuk angka fisik ini tidak diefisiensi, tapi di 2025 memang mengalami penurunan dari total anggarannya. Di 2024, anggaran angka fisik ini di Rp 15,3 triliun. Tapi, di 2025, besarannya Rp 2,2 triliun,” ujar Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kemendikdasmen
, Vivi Andriani dalam rapat dengan Komisi X DPR, Selasa (4/3/2025).
Vivi menjelaskan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun fisik atau infrastruktur pendidikan, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kini dialokasikan menjadi anggaran belanja kementerian dan lembaga.
“(Anggaran DAK fisik turun) karena dipindahkan ke belanja K/L yang saat ini masih di Kementerian PU yang rencananya sudah kami minta pindahkan ke Kemendikdasmen,” lanjut Vivi.
Dalam paparannya, Vivi menjelaskan bahwa DAK Fisik akan digunakan untuk menuntaskan dan mempercepat program wajib belajar yang kini mencapai 13 tahun.
Selain itu, anggaran ini juga ditargetkan untuk meningkatkan kualitas lulusan, terutama mereka yang bersekolah di pendidikan vokasi.
Namun, karena adanya penurunan anggaran, target alokasi DAK Fisik di tahun 2025 akan difokuskan pada aspek pemenuhan media pembelajaran dan peralatan pendidikan.
“Dan kemudian lokus prioritas, kabupaten kota afirmasi ini menjadi sasaran DAK Fisik, kemudian juga yang kinerja pendidikan rendah, dalam hal ini (rendah) partisipasi pendidikan, dan kemiskinan ekstrem, serta daerah terkena bencana,” kata Vivi.
Padahal, dengan anggaran tahun 2024, DAK Fisik didorong untuk menjalankan program secara tuntas.
Vivi menegaskan bahwa meski anggaran turun drastis, kementerian akan betul-betul memperhatikan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, termasuk sejumlah kebutuhan di
daerah 3T
dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengaku khawatir dengan pengurangan DAK disik tersebut
Esti juga mempertanyakan anggaran Rp 17,1 triliun yang sempat disinggung Mendikdasmen Abdul Mu’ti, yang akan diperuntukkan sebagai anggaran renovasi 10.000 sekolah.
“Aduh, ibu bikin deg-degan kami loh. Lalu ke mana anggaran kita yang Rp 17,1 triliun. Di Dikdasmen tidak ada, di PU sudah dilepas, di DAK enggak ada,” kata Esti dalam rapat.
“Nah, ini rupanya Komisi X harus hati-hati ini, Dikdasmen rasanya perlu kita undang kembali untuk bicara lagi. Belum jelas ini, bu, karena ini semua di pertemuan belum jelas,” kata Esti lagi.
Politikus PDI-P ini juga mempertanyakan anggaran DAK fisik yang turun drastis, padahal uang tersebut diperlukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah 3T.
“DAK Fisik turun drastis, bagaimana kita mau bicara memperbaiki 3T tetapi anggaran DAK Fisik untuk pendidikan daerah 3T turun atau malah habis itu,” lanjut dia.
Esti menegaskan bahwa dirinya setuju jika memang perlu dilakukan efisiensi.
Namun, apa yang terjadi pada anggaran pembangunan infrastruktur, dalam hal ini DAK Fisik, itu bukan efisiensi, tetapi memang diturunkan.
“Ya, ini bagian saya mau menyampaikan, ini
anggaran pendidikan
jangan dipotong, itu saja. Kalau toh efisiensi, saya setuju, tapi jangan dipotong. Kalau kemarin, ini kan bukan efisiensi tetapi pemotongan,” kata Esti lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Ikut Taklimat Presiden, Mendikdasmen: Menyiapkan Soal Pendidikan
loading…
Mendikdasmen Abdul Muti tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti taklimat atau arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, Selasa (4/3/2025). Foto/Binti Mufarida
JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025) sore.
Dari pantauan, Mu’ti tiba sekitar pukul 15.12 WIB. Dia mengatakan akan mengikuti taklimat atau arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Namun, sebelumnya Mu’ti mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dia mengatakan hanya menyiapkan materi pendidikan yang memang menjadi domainnya.
“Menyiapkan soal pendidikan. Insyaallah, satu rangkaian. Ratas setelah itu langsung taklimat,” ujar Mu’ti kepada awak media.
Sebelumnya, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan Presiden mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Istana.
Dia menyampaikan Presiden Prabowo juga akan menyampaikan taklimat atau arahan khusus.
“Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin Rapat dan memberikan Taklimat kepada para Menteri, Kepala Badan, Wamen, pimpinan LPNK dan para pejabat lainnya,” paparnya.
(shf)
-
Menteri Abdul Mu’ti: Libur Lebaran Anak Sekolah Jadi Lebih Panjang, Dimulai Tanggal 21 Maret 2025 – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan perubahan libur sekolah jelang Idul Fitri 2025.
Lewat perubahan ini, libur sekolah jadi lebih panjang dari semula tanggal 26 Maret kini dimulai tanggal 21 Maret 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan, libur Idul Fitri bagi anak sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan dimulai pada 21 sampai 28 Maret dan 2 sampai 8 April.
Murid baru masuk sekolah pada 9 April 2025.
Keputusan ini sudah disepakati oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dan tinggal menunggu penandatanganan kebijakan ini dalam surat edaran bersama 3 menteri.
“Ini sudah kami sepakati dengan Mendagri dan Menag yang Insyaallah dalam waktu dekat surat edaran bersama akan kami tanda tangani,” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (3/3/2025).
Abdul Mu’ti mengatakan, perubahan ini juga sesuai isi pertemuannya dengan Menteri Perhubungan dan aturan Menpan RB tentang Work From Anywhere (WFA), serta imbauan dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyarankan libur dimulai H-7 Hari Raya Idul Fitri.
“Perubahan ini sesuai dengan pertemuan kami dengan Kementerian Perhubungan dan juga sesuai dengan Peraturan Menpan RB tentang WFA dan juga imbauan atau arahan dari Pak AHY supaya libur itu H-7,” terangnya.
Berikut perubahan jadwal libur sekolah di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025 yang disampaikan Kemendikdasmen:
Tanggal 27 Februari – 5 Maret 2025:
Belajar mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat.
Tanggal 6-20 Maret 2025:
Belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
Tanggal 21-28 Maret sampai 2-8 April 2025:
Libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
Tanggal 9 April 2025:
Kembali belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
-
Ada 4 Jalur Sistem Penerimaan Murid Baru, untuk SMA Jalur Domisili Kuotanya 50 Persen
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan kebijakan baru terkait penerimaan murid melalui sistem penerimaan murid baru (SPMB). Kebijakan ini merupakan hasil kajian yang telah diputuskan dalam sidang Kabinet Merah Putih sebagai penyempurnaan dari sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebelumnya.
“SPMB menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Abdul Mu’ti dalam taklimat media di kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
Abdul Mu’ti menjelaskan SPMB memastikan murid dapat bersekolah di satuan pendidikan terdekat sesuai dengan domisili mereka. Selain itu, sistem ini juga mengakomodasi kelompok masyarakat kurang mampu dan berkebutuhan khusus.
SPMB bukan hanya mengatur sistem penerimaan murid baru, tetapi juga mencakup pembinaan dan evaluasi penerimaan murid, kurasi prestasi murid, fleksibilitas daerah dalam penerimaan murid, pelibatan sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional, dan integrasi teknologi untuk transparansi data penerimaan.
“Kami menekankan istilah ‘murid’ agar lebih inklusif, mencakup peserta didik dari berbagai jalur pendidikan. Suksesnya SPMB sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah,” tegas Mu’ti.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang SPMB, terdapat empat jalur utama penerimaan murid. Pertama, jalur domisili.
Jalur ini memprioritaskan calon murid yang berdomisili dalam wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hal itu bertujuan untuk mendekatkan tempat tinggal murid dengan sekolah.
Kedua, jalur afirmasi. Jalur ini diperuntukkan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan murid penyandang disabilitas. Program bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) dan program Indonesia pintar (PIP) akan berbasis pada data pokok pendidikan (Dapodik).
Ketiga, jalur prestasi SPMB. Menurut Mendikdasmen Abdul Mu’ti, jalur ini dibuka untuk murid dengan prestasi akademik dan nonakademik, termasuk dalam bidang sains, teknologi, olahraga, seni, budaya, dan kepemimpinan (seperti ketua OSIS). Prestasi dapat diperoleh melalui kompetisi dan nonkompetisi.
Keempat, jalur mutasi. Jalur ini diperuntukkan bagi murid yang orang tuanya pindah tugas atau anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya mengajar.
Perubahan signifikan dalam SPMB juga mencakup penyesuaian kuota jalur penerimaan, terutama peningkatan jalur prestasi.
Untuk jenjang SD, jalur domisili minimal 70%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur mutasi maksimal 5%, dan jalur prestasi tidak tersedia. Jenjang SMP, jalur domisili dari minimal 50% menjadi minimal 40%, jalur afirmasi dari minimal 15% menjadi 20%, jalur mutasi maksimal 5%, dan jalur prestasi dari sisa kuota menjadi minimal 25%.
Untuk jenjang SMA, jalur domisili dari minimal 50% menjadi minimal 30%, jalur afirmasi dari minimal 15% menjadi 30%, jalur mutasi maksimal 5%, jalur prestasi dari sisa kuota menjadi minimal 30%.
Agar seleksi berjalan lebih transparan dan adil, penguncian data pokok pendidikan (Dapodik) akan dilakukan satu bulan sebelum pengumuman SPMB.
“Sekolah negeri hanya boleh menerima murid baru sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Jika tidak tertampung, pemerintah daerah akan memfasilitasi murid untuk bersekolah di sekolah swasta terakreditasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Mu’ti.
Dengan adanya SPMB sebagai pengganti PPDB, Mendikdasmen Abdul Mu’ti berharap penerimaan murid di Indonesia dapat berjalan lebih adil, transparan, dan inklusif. Perubahan dalam sistem ini tidak hanya memberikan akses pendidikan yang lebih merata, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan lebih baik untuk seluruh murid di Indonesia.
-
Ganti PPDB, Kemendikdasmen Luncurkan SPMB dengan 4 Jalur Penerimaan
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Sistem baru ini memperkenalkan empat jalur penerimaan siswa.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem penerimaan murid agar lebih adil dan inklusif.
Salah satu perubahan utama adalah penggantian jalur zonasi menjadi jalur domisili. “Aturan baru ini akan diterapkan mulai tahun ajaran 2025/2026. Keputusan ini diambil setelah evaluasi bersama pemangku kepentingan di bidang pendidikan,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
SPMB berlaku untuk penerimaan SD, SMP, dan SMA melalui empat jalur utama. Pertama, jalur domisili. Jalur ini memprioritaskan murid yang berdomisili dekat sekolah.
Kedua, jalur afirmasi dalam SPMB yang menggantikan PPDB, dikhususkan untuk murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ketiga, jalur prestasi. Dibuka untuk murid dengan prestasi akademik, olahraga, seni, dan kepemimpinan (termasuk ketua OSIS).
Keempat, jalur mutasi. Jalur ini Diperuntukkan bagi murid yang orang tuanya berpindah tugas. Perubahan signifikan pada SPMB adalah peningkatan kuota jalur prestasi, yang sebelumnya hanya mengandalkan sisa kuota dalam PPDB.
Perinciannya, untuk SMP sebanyak 25% jalur prestasi, 40% domisili, 20% afirmasi, dan 5% mutasi. SMA mencapai 30% jalur prestasi, 30% domisili, 30% afirmasi, dan 5% mutasi. Sementara itu untuk SD kuotanya tetap mengikuti sistem PPDB sebelumnya.
Peningkatan kuota ini bertujuan untuk menjaring lebih banyak siswa berprestasi serta memastikan seleksi penerimaan lebih inklusif. “Selama ini, kuota prestasi hanya berdasarkan sisa daya tampung. Sekarang, minimal 25% di SMP dan 30% di SMA,” jelas Abdul Mu’ti.
Agar seleksi berjalan adil, data sekolah dan kapasitas daya tampung harus diumumkan sebelum pelaksanaan SPMB. “Selama ini, banyak sekolah menerima murid melebihi kapasitas. Dengan aturan baru, transparansi lebih terjaga,” tegas Mu’ti.
Perubahan dari PPDB ke SPMB diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata di Indonesia. Dengan sistem baru ini, Kemendikdasmen berharap para murid memiliki akses lebih luas ke sekolah berkualitas berdasarkan domisili dan prestasi mereka.
-
/data/photo/2024/06/11/6667e66f9a1bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025")
Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025
Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa akan ada perubahan
libur sekolah
jelang
Idul Fitri 2025
.
Libur sekolah
Idul Fitri mulanya dimulai pada tanggal 26 Maret 2025, kini dipercepat menjadi mulai tanggal 21 Maret 2025.
“21-28 Maret dan 2-8 April itu libur Idul Fitri sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan,” tutur Mu’ti saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
“Kemudian, 9 April 2025 mulai belajar lagi di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan,” ujar dia.
Mu’ti mengatakan perubahan jadwal libur Lebaran untuk sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan agama ini sudah disepakati dengan Menteri Dalam Negeri dan dengan Menteri Agama.
“Tinggal menunggu tanda tangan Surat Edaran Bersama 3 Menteri,” ucapnya.
Adapun perubahan ini untuk menyesuaikan kebijakan Kementerian Perhubungan yang menetapkan
Work From Anywhere
(WFA) dimulai 24 Maret 2025.
“Perubahan ini sesuai dengan pertemuan kami dengan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan peraturan tentang WFA,” ucap Mu’ti.
Keputusan ini akan disampaikan dan berlaku secara resmi setelah surat keputusan sudah ditandatangani.
Berikut perubahan jadwal libur Ramadhan dan Idul Fitri 2025:
27 Februari – 5 Maret 2025:
Belajar mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat.
6-20 Maret 2025:
Belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
21-28 Maret hingga 2-8 April 2025:
Libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
9 April 2025:
Kembali belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.