Xcloud.id

Tag: Abdul Muti

  • Mendagri dorong kepala daerah susun program dukung bahasa Indonesia

    Mendagri dorong kepala daerah susun program dukung bahasa Indonesia

    Apabila program telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), daerah wajib merealisasikannya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan mendorong kepala daerah untuk menyusun program dukungan penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya melestarikan bahasa nasional tersebut sebagai identitas sekaligus bentuk kedaulatan bangsa.

    Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyatakan kesiapannya mendukung penggunaan bahasa Indonesia secara lebih luas di berbagai daerah.

    “Kami sepakat dengan topik ini. Dan otomatis kami akan sama-sama menyosialisasikan kepada pemegang otoritas yang ada di kewilayahan (kepala daerah),” kata Tito pada Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Pencanangan Komitmen Bersama Menjaga Kedaulatan Bahasa Indonesia di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Jumat.

    Menurut Tito, saat ini masih terdapat masyarakat yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Bahkan, di sejumlah daerah tidak sedikit masyarakat yang hanya memahami bahasa daerah setempat.

    Mendagri mengatakan bahwa kondisi ini menjadi tantangan bagi kepala daerah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya akan membantu menyiapkan sistem penganggaran agar pemerintah daerah (pemda) dapat menyusun program dukungan tersebut.

    Apabila program telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Tito menegaskan bahwa daerah wajib merealisasikannya.

    Hal ini nantinya, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk menyusun petunjuk teknis dari program dukungan tersebut.

    Ia menilai upaya mendorong penggunaan bahasa Indonesia dapat berbasis pada pendekatan penghargaan. Oleh karena itu, beberapa program dukungan dapat berupa pelaksanaan berbagai lomba yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia.

    Tak hanya itu, Tito juga mengusulkan agar daerah yang berprestasi dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia diberi penghargaan.

    “Bila perlu ke Menteri Keuangan meminta insentif fiskal untuk daerah-daerah yang berprestasi untuk menjaga kelestarian dan mengintensifkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kedaulatan dan bahasa resmi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, pimpinan Komite III DPD RI Jelita Donal, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Subandi, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • ​​Mendikdasmen Respons Karut-marut Program MBG: Mudah-mudahan Disempurnakan

    ​​Mendikdasmen Respons Karut-marut Program MBG: Mudah-mudahan Disempurnakan

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, merespons karut-marut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

    Dalam keterangan terbaru, ia hanya meminta agar pelaksanaan MBG dievaluasi menyusul munculnya berbagai masalah, termasuk kasus keracunan massal di sejumlah sekolah.

    “Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi dari pihak-pihak yang terkait. Mudah-mudahan ke depan dapat tetap disempurnakan dan terlaksana sebaik-baiknya,” kata Abdul Mu’ti di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

    Mu’ti menegaskan, tanggung jawab pelaksanaan MBG ada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, kementeriannya tetap mendukung penuh karena program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis ini sebagai program prioritas Pak Presiden dan kalau ada masalah tentu itu bagian dari evaluasi kita bersama-sama,” ujarnya.

    Rentetan Masalah Program MBG

    Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan hampir empat bulan. Namun, sepanjang perjalanan itu, sejumlah masalah serius mulai bermunculan:

    1. Kasus Keracunan Massal Berulang

    Masalah paling menonjol adalah keracunan massal yang dialami para siswa penerima makanan MBG.

    Kasus pertama terjadi pada Januari 2025, hanya beberapa pekan setelah program diluncurkan. Sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program tersebut.

    Belakangan, kasus serupa terjadi lagi di Cianjur, Jawa Barat, menimpa 79 siswa dari dua sekolah, yaitu MAN I Cianjur dan SMP PGRI I Cianjur. Para korban sempat dirawat di RSUD Sayang dan RS Bhayangkara Cianjur.

    “Total 79 siswa terdiri atas siswa MAN I sebanyak 60 orang dan SMP PGRI I sebanyak 19 orang. Saat ini, seluruhnya sudah pulang ke rumah masing-masing dan tetap mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur, Frida Laila Yahya.

    Menurut Frida, pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan. Kasus di Cianjur bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

    Selain di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kasus serupa juga muncul di Bombana, Sulawesi Tenggara, di mana siswa mengalami muntah dan sakit perut diduga akibat menyantap ayam yang basi.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan semua insiden tersebut menjadi bahan evaluasi pihaknya.

    “Kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem (pelaksanaan MBG) ke depan,” katanya.

    2. Mitra Dapur Tak Dibayar, Gegas Somasi BGN

    Masalah lain muncul dari sisi mitra penyedia makanan. Salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku tidak dibayar oleh Yayasan MBG, hingga akhirnya tutup dan berhenti beroperasi.

    Kuasa hukum mitra dapur, Danna Harly, menyebut kliennya, Ira, telah mengeluarkan dana hampir Rp975 juta untuk memasak 65.025 porsi makanan pada Februari–Maret 2025, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

    “Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata,” ujar Danna.

    Ia menjelaskan bahwa dalam kontrak, harga per porsi ditetapkan Rp15.000, tapi kemudian diturunkan menjadi Rp13.000 dan masih dipotong lagi Rp2.500 per porsi. Merasa dirugikan, kliennya melapor ke polisi.

    “Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi,” katanya.

    Laporan ke Polda Metro Jaya sudah diterima dengan nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, pada Kamis, 10 April 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Bakal Umum Keputusan Sistem Penjurusan SMA Saat Hardiknas Nasional 22 April 2025

    Prabowo Bakal Umum Keputusan Sistem Penjurusan SMA Saat Hardiknas Nasional 22 April 2025

    Prabowo Bakal Umum Keputusan Sistem Penjurusan SMA Saat Hardiknas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi X DPR RI mengungkapkan bahwa keputusan soal pengembalian sistem penjurusan di SMA bakal diumumkan Presiden
    Prabowo Subianto
    pada
    Hari Pendidikan Nasional
    (Hardiknas), yakni 2 Mei 2025.
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, pihaknya mendukung penuh rencana pemerintah untuk mengembalikan penjurusan IPA, IPS, hingga Bahasa untuk para siswa SMA.
    “Kami Komisi X menyetujui penjurusan itu. Tapi, lagi-lagi itu akan resmi juga diumumkan pada tanggal 2 Mei 2025,” ujar Lalu, usai rapat tertutup dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdu Mu’ti di Gedung DPR RI, Selasa (22/4/2025).
    “Nah, kenapa ini tertutup? Karena ada kebijakan-kebijakan yang insya Allah akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo, pada 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hardiknas,” sambung dia.
    Politikus PKB itu menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan sistem penjurusan di SMA berlaku sejak masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
    Namun, Lalu menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003.
    Sementara itu, Abdul Mu’ti mengatakan, dirinya telah diminta oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk melakukan kajian mendalam soal rencana tersebut.
    Secara spesifik, lanjut Mu’ti, Teddy memintanya untuk mendiskusikan pengembalian sistem penjurusan di SMA ini dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Praktino.
    “Insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan bicara dengan Menko PMK dan hasilnya bagaimana, kami sampaikan kepada Pak Presiden,” ucap Mu’ti.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengembalikan penjurusan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diikuti dengan ujian untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah menyampaikan rencana agar SMA kembali menerapkan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa.
    Kembalinya penjurusan untuk SMA ini berkaitan dengan Tes Kemampuan Akademik atau Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).
    TKA nantinya akan dimulai pada November 2025, sehingga penjurusan kembali diterapkan pada tahun ini.
    “Dalam TKA itu nanti mulai itu ada tes yang wajib yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika itu wajib. Untuk mereka yang mengambil IPA, itu nanti dia boleh memilih tambahannya antara Fisika, Kimia, atau Biologi,” kata Abdul Mu’ti seperti yang dikutip Kompas.com, Jumat (11/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Rakyat Prabowo, Komisi X DPR Beri Dukungan!

    Sekolah Rakyat Prabowo, Komisi X DPR Beri Dukungan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Program sekolah rakyat berkonsep asrama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati.

    Namun, Esti mengusulkan agar pengelolaan sekolah rakyat berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos) seperti yang direncanakan saat ini.

    “Sebaiknya sekolah rakyat langsung dikelola oleh Kemendikdasmen sesuai tugas dan fungsinya. Kemensos cukup memberikan data masyarakat miskin ekstrem yang perlu diintervensi,” ujar Esti kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

    Menurut Esti, keberadaan sekolah rakyat sangat krusial karena mampu menjawab dua tantangan mendasar sekaligus, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menekankan bahwa sekolah rakyat dapat mencegah anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar tidak putus sekolah.

    “Sekolah rakyat juga menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan merata bagi seluruh anak bangsa,” tegasnya.

    Esti menjelaskan bahwa konsep sekolah rakyat dirancang berjenjang dari SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama. Ia menilai sistem asrama akan sangat membantu anak-anak yang kesulitan akses ke sekolah dan efektif dalam membentuk prestasi akademik serta karakter siswa.

    “Sekolah rakyat sangat bermanfaat, khususnya bagi anak-anak miskin ekstrem, dengan fasilitas lengkap termasuk asrama dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” ujar Esti.

    Pemerintah saat ini tengah mematangkan rekrutmen guru dan peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem.

    Esti menjelaskan bahwa gagasan sekolah rakyat sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya telah ada bentuk serupa seperti sekolah darurat, sekolah alternatif, dan program kejar paket. Namun, kali ini konsep sekolah rakyat lebih terstruktur melalui Inpres dan rekrutmen guru formal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    Oleh karena itu, Esti kembali menekankan pentingnya sekolah rakyat berada di bawah Kemendikdasmen. Terlebih, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah memastikan guru-guru akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.

    “Langkah merekrut lulusan PPG sangat strategis. Namun, perlu dipastikan mereka tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga punya kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di wilayah dengan karakteristik kompleks. Insentif dan jaminan kesejahteraan juga harus diperhatikan,” jelasnya.

    Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, terdapat lebih dari 80 ribu desa dengan akses pendidikan dasar yang masih minim. Tanpa dukungan anggaran dan lintas sektor yang kuat, sekolah rakyat akan menghadapi tantangan besar secara operasional.

    “Sekolah rakyat tidak boleh menjadi tempat buangan, melainkan ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” tandas Esti.

    Komisi X DPR menilai, perlu adanya mekanisme pengawasan, evaluasi, serta pembiayaan berkelanjutan agar program ini tidak berhenti di tengah jalan atau kehilangan esensinya akibat pergantian pemerintahan. Esti juga menyarankan agar sekolah rakyat dapat memanfaatkan infrastruktur pendidikan yang sudah ada.

    “Banyak sekolah di daerah yang minim murid. Sebaiknya lokasi-lokasi tersebut digunakan untuk sekolah rakyat agar efisien secara anggaran,” pungkasnya terkait program sekolah rakyat gagasan Presiden Prabowo.

  • Komisi X DPR Minta Pemerintah Hati-Hati Soal Penerapan Penjurusan Sekolah

    Komisi X DPR Minta Pemerintah Hati-Hati Soal Penerapan Penjurusan Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi X DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam sebelum pemberlakuan kembali jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan menyarankan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan evaluasi berbasis data dan menyampaikan kajian akademik serta efektivitas penjurusan sejak kelas 10.

    “Salah satu perhatian utama adalah pada aspek perkembangan peserta didik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (15/4/2025).

    Legislator PKB ini khawatir bila penjurusan dilakukan sejak dini bisa membatasi ruang belajar mereka dan terpaksa memilih pilihan yang belum tentu sesuai dengan potensi jangka panjang. 

    Dia berpandangan seperti itu lantaran di usia SMA, khususnya kelas 10, masih berada dalam masa eksplorasi minat dan bakat.

    Lalu juga menyoroti soal Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan saat ini menghapus penjurusan di SMA. Namun, karena sekarang ada rencana penjurusan lagi Lalu menyoroti soal konsistensi arah kebijakan pendidikan nasional yang seharusnya diperhatikan.

    “Karena perubahan yang terlalu cepat tanpa jeda transisi yang memadai akan membingungkan Satuan Pendidikan dan melemahkan proses implementasi di lapangan,” ujarnya.

    Lebih jauh, Lalu juga menuturkan perlu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, terutama guru, kepala sekolah, orang tua, hingga siswa dalam menyikapi rencana kebijakan pemerintah ini.

    “Pemerintah perlu membuka ruang diskusi, ruang partisipasi publik untuk menghimpun aspirasi dari berbagai daerah agar kebijakan yang diambil tidak bersifat top-down dan telah mencerminkan atau lebih mencerminkan keutuhannya tadi lapangan secara kebutuhan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA.

    Menurut Mu’ti, hal ini dilakukan guna menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kehadiran TKA sebagai salah satu pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru di tingkat perguruan tinggi akan mulai diuji coba pada murid jenjang kelas 12 atau kelas 3 SMA pada November tahun ini. 

    Dia menyebut, TKA itu nanti berbasis mata pelajaran untuk membantu murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

    “Nah, karena tesnya berbasis mata pelajaran sehingga ke depan ini jurusan akan kami hidupkan lagi. Jadi, nanti akan ada lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa,” kata Abdul seperti dikutip dari Antara, Sabtu (12/4/2025).

  • Komisi X DPR Usul Sekolah Rakyat di Bawah Kemendikdasmen

    Komisi X DPR Usul Sekolah Rakyat di Bawah Kemendikdasmen

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyarankan agar Sekolah Rakyat berada langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Terlebih, katanya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu.

    “Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” katanya dalam keterengan tertulis yang dikutip pada Selasa (15/4/2025).

    Adapun, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini berpendapat bahwa sebenarnya gagasan Sekolah Rakyat bukanlah hal baru, karena pernah diterapkan dalam berbagai bentuk seperti sekolah darurat, sekolah alternatif, hingga program kejar paket.

    Namun, tambahnya, yang membedakan adalah konsep Sekolah Rakyat berada di bawah komando Kemensos dengan pendekatan lebih terstruktur melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan rekrutemen guru formal dari PPG.

    Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa dalam membangun Sekolah Rakyat dibutuhkan komitemen anggaran dan dukungan lintas sektor yang baik. Jika tidak ada itu, maka Sekolah Rakyat dinilai akan mendapat tantangan operasional.

    “Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat ‘buangan’ pendidikan, melainkan harus menjadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” pesan Esti.

    Sebagai informasi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan untuk pengadaan Sekolah Rakyat, tahun ini ditargetkan sebanyak 200 unit. Sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 dan sisanya 147 unit ditargetkan selesai akhir tahun.

    “Kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah. Tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini, hanya perbaikan-perbaikan karena memanfaatkan bangunan eksisting. Selanjutnya sisanya 147 sekolah kita harus membangun dari baru,” ujarnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pembangunan satu sekolah rakyat bakal menelan anggaran sebesar Rp100 miliar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). 

    “[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).

  • Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos Nasional 15 April 2025

    Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos Nasional 15 April 2025

    Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyarankan agar program
    Sekolah Rakyat
    berada langsung di bawah naungan
    Kementerian Pendidikan
    Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
    Terlebih, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyatakan guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.
    Adapun saat ini, Sekolah Rakyat berada di bawah komando Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” jelas Esti dalam siaran pers, Selasa (15/4/2025).
    Esti juga mengingatkan, insentif dan jenjang karier guru perlu dipertimbangkan.
    Diketahui, guru
    sekolah rakyat
    direkrut dari guru formal lulusan Pendidikan Profesi Guru.
    Ia menilai rekrutmen guru dari lulusan PPG memang menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar.
    “Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks,” ucapnya.
    Ia tak ingin Sekolah Rakyat justru menjadi sekolah buangan ketika terdapat lebih dari 80.000 desa yang masih minim akses pendidikan dasar berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023.
    Oleh karenanya, tanpa komitmen anggaran dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat bisa saja menghadapi tantangan operasional.
     
    “Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat ‘buangan’ pendidikan, melainkan harus menjadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” pesan Esti.
    Di sisi lain, ia menilai perlu adanya mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan maupun kehilangan esensinya karena pergantian pemerintahan.
    Esti pun menyarankan agar bangunan Sekolah Rakyat memanfaatkan bangunan sekolah-sekolah yang ada.
    “Banyak sekolah yang sudah ada, minim jumlah muridnya, juga di daerah-daerah kepulauan sebaiknya menggunakan lokasi tersebut agar bisa lebih efisien dalam pembiayaan,” imbau legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
    Seperti diketahui, pemerintah tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan dimulai tahun ajaran 2025/2026.
    Program ini menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai payung kebijakan.
    Sekolah Rakyat berkonsep asrama dengan jenjang SD, SMP, dan SMA.
    Sistem asrama ini dinilai akan banyak membantu anak-anak yang kesulitan akses menuju sekolah dan lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik maupun karakter siswa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bye Kurikulum Merdeka, SMA Kembali Penjurusan IPA dan IPS Mulai 2025!

    Bye Kurikulum Merdeka, SMA Kembali Penjurusan IPA dan IPS Mulai 2025!

    Jakarta, Beritasatu.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) resmi mengumumkan kebijakan untuk kembali memberlakukan sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada 2025 mendatang. Kebijakan ini sekaligus menandai akan digantikannya Kurikulum Merdeka yang sebelumnya memberikan kebebasan siswa memilih mata pelajaran lintas disiplin.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk menyesuaikan sistem pendidikan menengah dengan rencana penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu indikator seleksi masuk perguruan tinggi.

    “TKA itu nanti berbasis mata pelajaran untuk membantu para pihak, terutama murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena tesnya berbasis mata pelajaran, maka ke depan penjurusan akan kami hidupkan lagi,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Jumat (11/4/2025) lalu.

    TKA dirancang sebagai alat ukur yang lebih spesifik terhadap kemampuan akademik siswa berdasarkan rumpun keilmuan. Dalam pelaksanaannya, siswa dari semua jurusan tetap mengikuti tes Bahasa Indonesia dan Matematika sebagai mata pelajaran wajib, lalu memilih mata pelajaran sesuai jurusan masing-masing.

       Siswa IPA dapat memilih tambahan tes seperti Fisika, Kimia, atau Biologi.   Siswa IPS dapat memilih Ekonomi, Geografi, Sejarah, dan sejenisnya.   Jurusan Bahasa bisa memilih ujian Bahasa Asing, Sastra, dan mata pelajaran terkait.

    Kebijakan penjurusan akan mulai diuji coba pada murid kelas 12 (kelas 3 SMA) mulai November 2025.

    Menggantikan Kurikulum Merdeka

    Sistem penjurusan yang kembali diaktifkan secara resmi akan menggantikan Kurikulum Merdeka, yang sebelumnya memungkinkan siswa menyusun mata pelajaran berdasarkan minat dan bakat tanpa terikat jurusan. Kurikulum Merdeka dinilai memberikan keleluasaan, namun dalam konteks seleksi masuk perguruan tinggi, dibutuhkan pendekatan yang lebih terstandar.

    “Dengan cara seperti itu, kemampuan akademik seseorang akan menjadi landasan ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di jurusan tertentu. Jadi, bisa dilihat dari nilai kemampuan akademiknya,” ujar Mu’ti.

    Alat Tes yang Terstandar dan Valid

    TKA juga diharapkan menjadi alat seleksi individu yang valid dan terstandar bagi perguruan tinggi dalam menyaring calon mahasiswa baru. Diharapkan, nilai TKA dapat merefleksikan potensi akademik calon mahasiswa secara lebih akurat sesuai bidang studi yang mereka pilih. Penjurusan SMA yang lebih spesifik pada 2025 diharapkan dapat membantu siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tersebut.

  • Bye Kurikulum Merdeka, SMA Kembali Penjurusan IPA dan IPS Mulai 2025!

    Pertama di RI, SMK Muhammadiyah 1 Sumedang Buka Prodi Energi Terbarukan

    Sumedang, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen)  Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan kerja ke SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, Jawa Barat, pada Sabtu (12/4/2025). Kunjungan ini bertujuan meresmikan sejumlah gedung baru serta meninjau inovasi teknologi karya siswa.

    Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati M Fajar Aldila. Mereka meninjau langsung berbagai teknologi energi terbarukan yang dikembangkan siswa, seperti panel surya, becak listrik, dan reaktor biodiesel yang mampu mengolah tanaman menjadi bahan bakar nabati.

    Salah satu agenda utama kunjungan ini adalah peluncuran program keahlian baru di sekolah tersebut, yaitu Teknik Energi Terbarukan, yang disebut sebagai program pertama di Indonesia untuk tingkat SMK.

    “Program studi baru Teknik Energi Terbarukan ini adalah sebuah terobosan yang sangat bagus. Ini adalah program pertama di Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang.

    Ia juga menginstruksikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mengkaji penerapan program serupa di SMK lain di seluruh Indonesia, sebagai langkah konkret menghadapi tantangan energi dan lingkungan di masa depan.

    “Ini bisa menjadi solusi atas berbagai krisis yang sedang dihadapi Indonesia saat ini,” tambahnya.

    Setelah meninjau teknologi terbarukan di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, Abdul Mu’ti melanjutkan kunjungan ke Gedung Negara Sumedang untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait pengembangan program pendidikan dasar dan menengah. 

  • 53 Sekolah Rakyat Rampung 3 Bulan, Mendikdasmen Siapkan Kurikulum Khusus

    53 Sekolah Rakyat Rampung 3 Bulan, Mendikdasmen Siapkan Kurikulum Khusus

    Sumedang, Beritasatu.com – Menjelang peresmian 53 sekolah rakyat yang ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan kurikulum khusus untuk mendukung program pendidikan bagi masyarakat miskin.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dalam kunjungan kerjanya ke SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, Jawa Barat, pada Sabtu (12/4/2025).

    Menurut Abdul Mu’ti, Kemendikdasmen fokus pada dua aspek utama dalam program sekolah rakyat, yaitu penyusunan kurikulum khusus dan rekrutmen tenaga pengajar. Sementara untuk penentuan lokasi dan jumlah sekolah, menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.

    “Targetnya ada 53 sekolah rakyat yang akan diresmikan dalam waktu tiga bulan. Kami fokus pada kurikulum dan perekrutan guru. Lokasi dan jumlah pastinya merupakan kewenangan Kementerian Sosial,” ujarnya.

    Salah satu inovasi utama dalam sekolah rakyat adalah penerapan sistem pembelajaran multientry multiexit, siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Selain itu, kenaikan tingkat siswa didasarkan pada capaian pembelajaran, bukan sistem kelas konvensional.

    “Dengan sistem ini, siswa belajar sesuai kemampuan masing-masing. Mereka naik tingkat berdasarkan capaian belajar, bukan waktu atau usia,” tambah Abdul Mu’ti.

    Program sekolah rakyat ini diharapkan dapat memberikan solusi pendidikan yang fleksibel dan inklusif, terutama bagi masyarakat yang selama ini kurang terjangkau layanan pendidikan formal.