Tag: Abdul Muti

Kemendikdasmen Luncurkan Program Perkuat Mutu Pendidikan dengan Teknologi

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Google dan YouTube untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Indonesia dengan bantuan teknologi, termasuk bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan aman untuk semua, dan menyediakan akses pembelajaran yang luas dan berkualitas bagi para pendidik, sekaligus menegaskan komitmen terhadap keamanan anak-anak dalam ekosistem digital.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Google dan YouTube bekerja sama dengan Kemendikdasmen meluncurkan dua inisiatif pendidikan berbasis teknologi. Pertama, Gemini Academy 2025.

Program ini bertujuan membekali guru dan siswa dengan keterampilan AI Gemini dan coding, bagaimana menggunakan bantuan Gemini dan membuat prompt yang tepat untuk membuat proses belajar mengajar lebih aktif dan menyenangkan.

“Pada penerapannya dalam proses belajar mengajar, diharapkan AI di sini menjadi alat bantu memberikan ide-ide pengajaran, membuat guru lebih kreatif dan menjadikan proses belajar anak-anak lebih menyenangkan, dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Bukan AI untuk sekadar mencari jawaban,” ujar Veronica Utami, Country Director Google Indonesia di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu’ti, juga menegaskan bahwa penerapan AI melalui Gemini ini nantinya bukan untuk mempermudah siswa mencari jawaban sehingga tidak perlu belajar, melainkan untuk menopang apa yang sedang mereka pelajari sekarang.

“AI sebagai salah satu metode yang dipakai oleh guru dalam mengajarkan pelajaran. Selain untuk membantu mencari ide pengajaran yang menarik, dan bagaimana penerapan pelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa memberikan layanan yang cepat karena akselerasi akses informasi yang cepat,” ungkap Mu’ti.

Namun, dalam penerapannya, program ini tetap perlu disinkronisasi dan disesuaikan dengan konten dari buku teks di sekolah maupun konten pelajaran yang ada di sajian elektronik, seperti video di YouTube.

Selain Gemini Academy, juga ada program Gerakan Edukreator melalui Akademi Edukreator bersama Kok Bisa dan Senyawa+.

Program ini bertujuan yang memberdayakan pembuatan konten edukatif berkualitas di YouTube.

Danny Ardianto, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Tenggara mengatakan bahwa program ini untuk memberikan kiat-kiat kepada para konten kreator pendidikan agar konten yang dibuat bisa lebih menarik.

“Terlebih saat ini banyak guru, ada 89% dari yang kami survei, mengandalkan konten edukasi berkualitas dari YouTube, untuk membantu menjadi bahan ajar di sekolah dan di luar sekolah,” jelasnya.

Program Edukreator ini diselenggarakan selama 7 bulan, yang ditujukan untuk menyuburkan konten edukasi bermutu di Indonesia.

“Selama kurang lebih tiga tahun terakhir, program ini telah menjangkau lebih dari 3.200 peserta di 34 provinsi. Kami berharap karya edukatif para kreator dapat memperkaya ekosistem pembelajaran di Indonesia,” lanjut Danny.

Adapun, pendaftaran program Gemini Academy dan Edukreator telah dibuka dan akan dimulai pada 7 Juni 2025.

07/05/2025 19:28
Bupati Mojokerto : Guru Garda Terdepan Peningkatan Mutu SDM

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan bahwa para guru di Bumi Majapahit memegang peran vital dalam mencetak generasi penerus bangsa. Pernyataan itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SMPN 2 Mojosari, Jumat (2/5/2025).

Dalam amanatnya, Gus Barra (sapaan akrab, red) menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada para guru yang dianggap sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan. Peringatan Hardiknas 2025 menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali peran strategis pendidikan dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kami menitipkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk menjadi garda terdepan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia di sektor pendidikan. Harapannya, anak-anak kita ke depan menjadi generasi unggul, yang membanggakan, serta berhikmat untuk agama, nusa, dan bangsa,” ujarnya.

Sebelumnya, Gus Barra juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yakni UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan lainnya yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil setiap insan, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjadikan pendidikan sebagai alat ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sebagaimana tercantum dalam Asta Cita keempat, Presiden bertekad membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai agen perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur.

“Presiden berkomitmen memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana-prasarana, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kesejahteraan guru. Dengan cara ini, guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban,” katanya.

Upacara Hardiknas 2025 di Mojokerto diikuti para tenaga pendidik dari berbagai jenjang, Kepala Sekolah, serta jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Seluruh peserta tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah Nusantara, menambah kekhidmatan dan kekhusyukan suasana upacara. [tin/kun]

02/05/2025 18:11
Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi menyerahkan berbagai penghargaan kepada guru dan siswa di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Jumat (2/5/2025). Penyerahan penghargaan sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Penghargaan diberikan kepada GTK Dedikatif Guru SD, GTK Inovatif Guru SD, GTK Inovatif Tenaga Perpustakaan Sekolah dan guru lulusan PPG bagi guru tertentu, lomba penulisan artikel ilmiah popular majalah Idea Dwija tingkat TK, SD, SMP/MTs, SMA/SMK serta penyerahan penghargaan kepada dua siswa yang berhasil menjuarai Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMP/MTs.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara/Irup Bupati Sidoarjo Subandi membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti.

Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab-sebab Iain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

“Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara,” kata Bupati Sidoarjo Subandi dalam sambutan upacara.

Ditambahkan bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual.

Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa.

“Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan,” terang Subandi.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.

Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.

“Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumberdana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat,” ucapnya. (isa/but)

02/05/2025 18:06
Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Indonesia atas dedikasi dan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa.

Oleh karena itu, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan masalah-masalah pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas seluruh tenaga pendidik di Tanah Air.

“Terima kasih para guru seluruh Indonesia. Sungguh-sungguh para guru ini adalah memang pahlawan yang sering tanpa tanda jasa,” kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Di Indonesia, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional.

“Terima kasih para guru. Selamat berjuang, dan saya akan monitor terus masalah pendidikan ini. Saya kira kalau ditanya setiap undangan ke sekolah, setiap undangan ke kampus, setiap undangan lembaga pendidikan, setiap undangan yang berurusan dengan pendidikan itu saya prioritaskan,” kata Presiden di penghujung pidatonya.

Presiden, dalam pidato yang sama, juga menekankan pentingnya pendidikan untuk kebangkitan bangsa. Hal ini mengingat pendidikan merupakan kunci dari majunya bangsa.

Oleh karena itu, Presiden kembali menekankan pendidikan selalu mendapatkan porsi terbesar dalam APBN. Namun, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bertanya kembali apakah anggaran besar untuk pendidikan itu telah tepat sasaran.

Alasannya, Presiden melanjutkan masih banyak sekolah yang bangunannya rusak dan tidak layak. Selain itu, juga menyoroti satu bangunan sekolah yang hanya punya satu toilet.

Presiden menegaskan bahwa perbaikan sekolah-sekolah yang rusak bakal terus menjadi prioritasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepala-kepala daerah untuk ikut turun mengecek dan memperhatikan kondisi sekolah-sekolah di daerahnya yang bangunannya rusak dan tidak layak.

“Mungkin sekarang baru bisa 11.000 sekolah (diperbaiki), selanjutnya kita tambah perbaikan-perbaikan itu,” sambung Presiden.

Peringatan Hardiknas 2025 tersebut dihadiri perwakilan guru dan perwakilan murid-murid dari SDN Cimahpar 5 Bogor, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

02/05/2025 16:24
Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengizinkan pelaksanaan wisuda sekolah di wilayahnya, meskipun pemerintah pusat memperbolehkannya.

Ia menyatakan keputusan itu diambil demi kesejahteraan warganya, terutama kalangan orang tua yang kerap terbebani biaya tambahan dari kegiatan seremonial tersebut.

“Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

Menurut Dedi, dirinya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat karena kerap turun langsung ke lapangan. Ia menilai tradisi wisuda sekolah, meski bersifat simbolik, justru menimbulkan tekanan finansial bagi banyak keluarga.

“Anaknya nangis. Anaknya ngambek. Anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani pinjam Bank Emok. Pinjam bank keliling. Pinjam pinjol. Angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” paparnya.

Dedi juga menyoroti bagaimana pengeluaran rumah tangga di Jawa Barat banyak dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang tidak esensial, seperti study tour atau outing class, di samping cicilan kendaraan.
“Orang Jawa Barat itu per RT sudah ada kumpulan 10 orang. Itu pengeluaran rentenir. Dan rata-rata dipakai biaya sekolah, study tour, outing kelas, kredit motor,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia menilai wisuda sekolah tetap boleh dilakukan selama tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan bersama.

02/05/2025 15:25
Pemerintah komit wujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi sebagai bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Ribka membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Dia menekankan bahwa peringatan Hardiknas bukan semata seremonial, tetapi momentum reflektif untuk memperkuat dedikasi, komitmen, dan semangat pelayanan negara di bidang pendidikan.

“Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak atas pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara,” kata Ribka.

Ribka menambahkan negara tidak boleh membiarkan adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik karena latar belakang agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, gender, maupun lokasi geografis.

“Pendidikan merupakan hak asasi dan hak sipil setiap individu baik sebagai warga pribadi maupun warga negara,” ujarnya.

Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa.

“Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual,” terangnya.

Apalagi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional.

Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil serta makmur. Melalui pendidikan, Presiden berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan.

“Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan,” ungkap Ribka.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban.

Guru tidak hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai mentor dan konselor bagi murid. Guru adalah sosok orang tua yang senantiasa mendampingi murid dalam suka dan duka serta memandu mereka meraih cita-cita luhur.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, hingga media massa.

“Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’. Semoga Tuhan meridai,” pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

02/05/2025 14:25
Mendikdasmen Enggan Tanggapi Rencana Dedi Mulyadi Bina Siswa Nakal di Barak TNI

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan memberikan komentar terkait rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan membina siswa bermasalah atau “nakal” melalui skema pendidikan karakter di barak TNI.

“Saya no comment dulu ya. Teman-teman wartawan bisa cari pakar pendidikan lain yang lebih top dari saya,” ujar Abdul Mu’ti saat dimintai tanggapan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 April.

Ia mengatakan informasi terkait kebijakan tersebut baru diketahuinya melalui pemberitaan media massa.

“Kami juga baru tahu itu dari media, jadi belum bisa memberikan tanggapan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan kebijakan pembinaan bagi anak-anak yang berperilaku nakal dengan melibatkan institusi TNI dan Polri, yang akan dimulai pada Mei 2025.

Program ini dilatarbelakangi keprihatinan terhadap menurunnya daya saing dan disiplin anak-anak, serta kondisi di mana orang tua dan guru dinilai semakin kesulitan menangani perilaku siswa, bahkan takut bersikap tegas karena khawatir dikriminalisasi.

Melalui program ini, kata Dedi, orang tua akan diminta membuat surat pernyataan dan mengantar anaknya ke barak TNI untuk menjalani pembinaan karakter tanpa kehilangan status sebagai pelajar.

Selanjutnya di barak, anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa, namun diwajibkan menjalani pola hidup disiplin, seperti tidur pukul 20.00 WIB, bangun pukul 04.00 WIB, sarapan, olahraga, serta kegiatan pembinaan rohani seperti puasa Senin-Kamis dan mengaji bagi siswa Muslim.

Dedi menegaskan, program ini bukan pelatihan militer atau semi-militer, melainkan pembinaan karakter yang tidak mereka dapatkan di lingkungan rumah.

30/04/2025 23:02
IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

“Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,”

Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil risetnya terkait kinerja Kabinet Merah Putih, dan menghasilkan penilaian bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi masuk ke dalam 10 besar menteri terbaik Prabowo.

Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menjelaskan riset tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi enam bulan masa kerja kabinet Prabowo sejak pelantikan pada Oktober 2024.

“Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,” kata Ali Noer saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dia mengungkapkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan tiga parameter utama, yaitu efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan para menteri.

Dari riset tersebut, dia mengatakan ada 10 menteri dengan performa tertinggi. Menurut dia, 10 menteri itu dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.

“Menteri-menteri ini mendapat nilai tinggi berkat kejelasan arah kebijakan, kemampuan tata kelola yang efisien, dan gaya kepemimpinan yang dianggap responsif dan komunikatif,” kata dia.

Dia menilai bahwa performa sepuluh menteri tersebut mencerminkan kemampuan adaptif dalam menjalankan program kerja serta merespons dinamika publik secara cepat dan efektif.

Dia menjelaskan riset IndoStrategi ini dilaksanakan pada 17 Maret hingga 25 April 2025, dengan menggunakan metodologi purposive sampling.

Selain itu, riset tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), melibatkan 67 ahli yang terpilih sesuai bidang dan kepakarannya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Riset itu, menurut dia, juga diperkuat dengan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri para pakar, serta kajian media dan riset lain yang relevan.

Berikut daftar sepuluh menteri dengan skor kinerja tertinggi:

1. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), dengan skor 4,20;

2. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dengan skor 4,15;

3. Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), dengan skor 4,09;

4. Dodi Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum), dengan skor 4,08;

5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama), dengan skor 4,07;

6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dengan skor 4,03;

7. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), dengan skor 3,96;

8. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dengan skor 3,89;

9. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), dengan skor 3,88;

10. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara), dengan skor 3,69.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 19:06
Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu Nasional 29 April 2025

Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menanggapi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri
Pendidikan
Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan wisuda sekolah boleh digelar selama tidak memberatkan orang tua (ortu) siswa.
“Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan,” kata Abdul Mu’ti usai pembukaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen 2025 di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kota Depok, Jawa Barat, dilansir
ANTARA
, Selasa (29/4/2025).
Menurut Abdul Mu’ti, kegiatan wisuda dapat dilihat sebagai bagian dari ungkapan kegembiraan, sekaligus syukur atas keberhasilan para murid dalam menyelesaikan
pendidikan
mereka.
Di samping itu, kata dia, kegiatan wisuda juga dapat menjadi media yang efektif untuk menjalin keakraban dan silaturahmi di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah, meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang tua murid yang tetap tidak dapat hadir saat kegiatan wisuda.
Karena itu Mendikdasmen berpendapat pelaksanaan kegiatan wisuda sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah.
“Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan,” tutur Mu’ti.
Sebelumnya
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
pada Sabtu (26/4) berdebat dengan seorang remaja yang menyebut baru lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara. Dedi dan si remaja berdebat soal pelarangan sekolah menggelar wisuda.
Remaja tersebut mengkritik kebijakan pelarangan wisuda sebab dianggap para siswa akan kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan.
Dedi menyatakan dia tidak akan mengubah keputusannya mengenai pelarangan wisuda dan kegiatan perpisahan di luar sekolah.
“Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” kata Dedi Mulyadi.
Gubenur Jabar itu mengatakan bagi orang miskin, uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain. Ia juga menambahkan banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan penghapusan wisuda untuk anak sekolah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/04/2025 11:39
Mendikdasmen Ungkap Masih Banyak Pejabat Gunakan Bahasa Asing saat Pidato – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyoroti fenomena meningkatnya penggunaan bahasa asing secara berlebihan di berbagai media.

Dirinya mengakui masih banyak pejabat yang terbiasa menggunakan bahasa asing dalam pidato.

“Sehingga perlu ada kesadaran kolektif untuk lebih memartabatkan bahasa Indonesia dalam ranah akademik dan publik,” kata Abdul Muti.

Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Muti pada peluncuran Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta.

Abdul Muti menekankan bahwa tantangan ke depan bagi bangsa Indonesia adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan.

Bahasa Indonesia diakui tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pengembangan ilmu dan teknologi.

“Oleh karena itu, bahasa memiliki peran penting bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat politik dan diplomasi untuk menunjukkan identitas, keunggulan, dan kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurutnya, Bahasa Indonesia memegang peran strategis dalam membangun karakter bangsa.

Selain itu juga memperkuat wawasan kebangsaan, dan menciptakan keteraturan dalam ruang publik ataupun dokumen resmi.

“Kita dihormati bukan hanya karena penampilan fisik atau busana yang kita kenakan, tetapi juga karena cara kita berbicara. Bahasa yang baik dan santun mencerminkan kehormatan diri dan menjadi cerminan martabat,” pungkasnya.

Permendikdasmen ini, kata Abdul Mu’ti, untuk menjaga kedaulatan bahasa Indonesia di dalam dokumen dan di ruang publik, khususnya sebagai simbol identitas nasional dan landasan menuju pendidikan bermutu.

26/04/2025 07:27