Pemerintah Dimita Petakan Guru dan Siswa Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komiis X DPR Habib Syarief Muhammad mendorong pemerintah segera memetakan guru dan siswa yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Pemetaan tersebut perlu dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berlangsung cepat, tepat, dan berpihak kepada keduanya.
“Kondisi guru dan siswa harus dipetakan terlebih dahulu. Kita harus memastikan mereka selamat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setelah itu, barulah kita fokus pada kondisi gedung sekolah,” ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).
Ia mengutip laporan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (
Kemendikdasmen
), yang menyebut ada 1.009 sekolah mengalami kerusakan akibat bencana di Sumatera.
Banyak sekolah yang kemungkinan mengalami kerusakan ringan hingga berat, sehingga pembersihan dan renovasi harus dilakukan segera.
Di samping itu, pemerintah juga dapat terlebih dahulum mendirikan tenda darurat yang diubah sementara menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajat-mengajar.
“Anak-anak tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Jika ruang sekolah belum bisa dipakai, tenda darurat harus didirikan secepatnya,” ujar Syarief.
Komisi X, kata Syarief, akan terus mengawal penanganan dan percepatan pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan dana tanggap darurat tahap awal sekitar Rp 4 miliar untuk mendukung kegiatan belajar pasca-bencana di Sumatera maupun di Jawa.
Berdasarkan informasi Kemendikdasmen pada Minggu (30/11/2025), terdapat 1.009 satuan pendidikan mulai PAUD sampai SLB (Sekolah Luar Biasa) terdampak bencana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah melakukan mitigasi dan pemetaan.
“Kami sudah melakukan mitigasi dan melakukan pemetaan, tidak hanya Aceh dan Sumatra Utara, tetapi juga di beberapa tempat di Jawa Timur, dan Jawa Tengah,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dilansir dari rilis Kemendikdasmen (1/12/2025).
Rinciannya, Provinsi Aceh berjumlah 310, di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 385, dan Provinsi Sumatera Barat berjumlah 314. Adapun rinciannya sebagai berikut:
KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Pengungsi di Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (30/11/2025)
Kemendikdasmen sendiri telah mendirikan tenda-tenda darurat di beberapa tempat yang terdampak. Di samping itu pihaknya juga merespons cepat kejadian ini dengan menggalang dana bantuan.
Mitigasi dan pemetaan juga sudah dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar bagi para murid di daerah yang terdampak banjir dapat tetap dapat berjalan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Muti
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5427401/original/022538100_1764385812-8f40ca6c-c111-4d2f-9480-2fc42533379b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BPJS Kesehatan Raih Anugerah Bakti Nusantara, Inovasi Layanan JKN Diapresiasi Nusantara TV
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Program JKN tidak dapat dilepaskan dari peran media yang konsisten mendukung edukasi, sosialisasi, serta mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Media, termasuk Nusantara TV, memiliki peran luar biasa dalam memastikan informasi terkait Program JKN tersampaikan dengan benar, luas, dan mudah dipahami. Media juga menjadi mitra penting dalam mengawasi kebijakan agar tetap pro-rakyat. Dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya,” tambah Ghufron.
Senada dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam sambutannya menegaskan bahwa media massa, termasuk televisi, memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu dari empat pusat pendidikan: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.
“Kehadiran media massa dan media sosial saat ini turut membentuk peradaban bangsa. Karena itu, kesalehan digital di tengah masyarakat harus dijaga. Generasi muda Indonesia perlu mendapatkan pencerahan dari media massa, khususnya televisi, agar sejalan dengan Asta Cita Presiden dan visi pendidikan dasar dan menengah yang menempatkan mutu pendidikan sebagai hak bagi seluruh masyarakat,” ujar Mendikdasmen.
Selaras dengan semangat tersebut, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai inovasi, termasuk menghadirkan Program Duta Muda BPJS Kesehatan sebagai wadah bagi generasi muda yang tengah menempuh pendidikan menengah untuk memahami, menyebarkan nilai gotong royong, serta memperkuat literasi kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di lingkup sekolah dan komunitas.
Program Duta Muda BPJS Kesehatan sejalan dengan Fokus Pembangunan SDM Unggul yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Di samping itu, program ini juga merupakan wujud dukungan terhadap Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebab Duta Muda BPJS Kesehatan dapat menjadi amplifier informasi terkait pentingnya mendeteksi penyakit sejak dini, gizi seimbang, pola hidup sehat, serta peran JKN dalam menjamin akses layanan kesehatan. Diharapkan program ini dapat mendukung agenda Astacita, di mana generasi muda sehat dan sadar jaminan sosial kesehatan menjadi ujung tombak bangsa.
Selain itu, dalam mendukung ekosistem komunikasi digital, BPJS Kesehatan juga menghadirkan inovasi BPJS on Air, sebuah program edukasi interaktif yang disiarkan secara langsung melalui platform TikTok.
”Program ini memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi JKN secara real-time, mengajukan pertanyaan secara langsung, serta menikmati pendekatan edukasi yang lebih ringan, kreatif, dan dekat dengan karakteristik generasi muda,” ucap Ghufron.
-

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Buka Kuota 150.000 Beasiswa bagi Guru untuk Studi S1, Target Rp3 Juta per Semester
FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidik atau guru di Indonesia semakin meningkat. Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan.
Guru yang misalnya belum memiliki gelar sarjana, akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Manengah (Mendikdasmen), Prof Dr Abdul Mu’ti bahkan membuka kuota 150.000 beasiswa bagi guru untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.
Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2025 dengan 12.500 kuota beasiswa.
“Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagu guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 12.500 guru. Tahun 2026 menjadi 150.000 kuota,” kata Abdul Mu’ti seusai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Surabaya, Selasa (25/11).Pihaknya juga berencana menaikkan insentif atau tunjangan bagi guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 ribu.
“Guru honorer yang tahun lalu mendapatkan tunjangan atau bantuan insentif dari kami Rp300.000. Mulai tahun depan kita usahakan untuk dapat dinaikkan menjadi Rp400.000 per bulan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan program pelatihan bagi guru-guru pada tahun 2026 yang sebelumnya sudah berjalan.
“Ada pelatihan untuk guru-guru yang selama ini sudah ikut pelatihan coding, pembelajaran mendalam, kepekaan dan sebagainya. Kami lanjutkan lagi di masa depan,” jelasnya.
Sementara itu, sebagai upaya untuk melindungi guru dari masalah pendidikan, pihaknya juga telah melakukan tanda tangan kerja sama dengan Polri melalui mekanisme restorative justice (RJ), bukan jalur hukum pidana.
-

Mendikdasmen ajak Muhammadiyah tingkatkan kontribusi untuk bangsa
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak Muhammadiyah yang tahun ini merayakan Milad ke-113 untuk meningkatkan kontribusi bagi Bangsa Indonesia.
“Dengan semangat Milad, kita terus berkhidmat bersama pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” katanya saat menjadi pembicara pada Milad ke-113 Muhammadiyah di Jakarta, Ahad.
Mu’ti mengatakan, usia 113 tahun bukan hanya momentum perayaan, tetapi pengingat tentang kerja nyata persyarikatan.
Dia mencontohkan aspek pertumbuhan organisasi, termasuk 31 Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di berbagai negara. Adapun PCIM termuda berada di Timor Leste.
Di Australia, Sekolah Muhammadiyah di Melbourne terus berkembang dan kini tengah dirintis Australia College di New South Wales.
Sedangkan di dalam negeri, program perbaikan sekolah dan perluasan bantuan pendidikan pemerintah juga dirasakan lembaga pendidikan Muhammadiyah.
Tahun ini, tercatat sebanyak 16.140 sekolah diperbaiki, termasuk 16 persen sekolah swasta yang sebagian merupakan sekolah Muhammadiyah. “Muhammadiyah tidak boleh berhenti berinovasi dan tidak boleh terjebak nostalgia,” ujar Mu’ti.
Perayaan Milad Muhammadiyah tahun ini berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kramat Raya, Jakarta Pusat, yang dipadati peserta yang bahkan hingga menempati area trotoar.
Karena itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta mempertimbangkan untuk mengadakan Milad Muhammadiyah pada tahun depan di Gelora Bung Karno (GBK).
“Jam 6 pagi sudah banyak yang datang. Kursi yang disiapkan dua ribu tidak mencukupi. Melihat jumlah yang hadir, GBK bisa menjadi pilihan untuk milad berikutnya,” kata Ketua Panitia Milad PWM DKI Jakarta, Prof Bunyamin.
Ketua PWM DKI Jakarta, Akhmad Abubakar membuka kemungkinan kolaborasi dengan PWM wilayah sekitar agar pelaksanaan di GBK dapat terwujud.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Mendikdasmen Saksikan Penganugerahan Jatim Berkinerja Pendidikan Terbaik, Khofifah: Barometer Pendidikan Nasional
Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan kategori Daerah dengan Kinerja Pendidikan Terbaik Nasional dari Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia 2025.
Penganugerahan penghargaan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti pada Rakernas V Dewan Pendidikan dan Seminar Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Kamis (20/11/2025).
Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia Prof. Junaidi kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Sekda Prov. Jatim Adhy Karyono.
Selain diikuti Para Kepala Balai Kementerian, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Rakernas V Dewan Pendidikan Indonesia tersebut juga turut dihadiri anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. Rasiyo, Ketua MKKS SMA, SMK, SLB negeri dan swasta, Ketua PGRI Jawa Timur dan IGI Jawa Timur.
Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengakuan nasional atas upaya berkelanjutan Pemprov Jatim dalam menjaga mutu dan pemerataan pendidikan di bumi Majapahit.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama seluruh ekosistem pendidikan Jawa Timur yang terus berkomitmen memperkuat layanan pendidikan dari kota hingga pelosok. Inilah yang menjadikan Jatim konsisten menjadi barometer pendidikan nasional,” kata Khofifah.
Komitmen Jatim dibidang pendidikan lanjut Khofifah, dibuktikan dengan anggaran pendidikan yang jauh melampaui aturan nasional yakni mencapai 32% atau lebih besar 12% dari mandatory spending.
“Mandatory spending nasional mewajibkan alokasi 20 persen untuk pendidikan, tetapi di Jawa Timur kita aokasikan 32 persen dari APBD. Ini adalah bentuk komitmen kami bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama. Karena hanya dengan penguatan kualitas layanan pendidikan, kita bisa memastikan tidak ada satu pun anak Jatim yang tertinggal,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ekosistem pendidikan Jatim terus menunjukkan penguatan dari tahun ke tahun. Setiap program pendidikan berdampak pada mutu dan kualitas siswa maupun guru. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang diterima di universitas negeri melalui jalur prestasi.
Data SNBP 2025 menunjukan, sebanyak 27.994 siswa Jatim dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Bahkan Jatim menempati peringkat pertama secara nasional dengan persentase 26,35 persen dari total siswa yang diterima masuk PTN.
Di sisi lain, Jatim juga mencatat jumlah inovasi pendidikan terbanyak di Indonesia, termasuk pada tahun 2025 yang mencapai 27.464 inovasi dari para insan pendidikan.
Tak hanya itu, Jatim juga memperluas kerja sama internasional termasuk kolaborasi dengan National Institute of Education (NIE)-NTU dan ITE College West Singapura, yang memperkuat kapasitas pendidikan guru maupun institusi sekolah.
“Kemitraan internasional ini menjadi penguat ekosistem pendidikan kita agar semakin berdaya saing global,” ujarnya.
Untuk jenjang SMA, Pemprov Jatim juga menjalankan program Double Track yang memberikan keterampilan tambahan bagi siswa. Hingga kini, program tersebut telah melahirkan ribuan pelaku usaha muda, lebih dari 1.200 produk entrepreneurship, serta omzet penjualan siswa yang mencapai miliaran rupiah.
“Double Track membuktikan bahwa siswa SMA juga bisa menjadi pelaku usaha muda yang kreatif dan mandiri,” katanya
Sementara untuk jenjang SMK, Jatim memperkuat transformasi pendidikan melalui penerapan teaching factory, pengembangan BLUD SMK, sertifikasi global, serta perluasan kemitraan industri baik di dalam maupun luar negeri. Upaya tersebut bertujuan menjadikan SMK di Jatim berstandar kelas dunia.
Pemprov Jatim juga terus meningkatkan kapasitas guru melalui program PROTEG yang dikembangkan bersama ITS. Program ini mempersiapkan guru menghadapi era ekonomi digital, pemasaran modern, hingga inovasi pembelajaran.
Selain itu, Jatim mengedepankan prinsip pendidikan inklusif melalui perluasan sekolah inklusi, penguatan SLB, dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta optimalisasi pendataan anak tidak sekolah secara real-time.
Program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) juga digerakkan untuk memperkuat pembelajaran berbasis hidroponik, aquaponik, urban farming, hingga wirausaha pangan di sekolah.
Khofifah menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut berpijak pada komitmen utama bahwa tidak boleh ada satu pun anak di Jawa Timur yang tertinggal.
“Segala ikhtiar ini adalah bagian dari perjalanan panjang menyiapkan generasi muda Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Penghargaan ini menjadi penguat komitmen kita untuk terus bergerak lebih baik, menuju gerbang baru Nusantara,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti menyampaikan, penghargaan yang diberikan oleh Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia kepada Jatim sangat tepat.
Secara kinerja, Jatim dinilainya terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan TKA di mana Jatim menjadi yang terbaik secara nasional.
Lebih lanjut disampaikannya, program-program pendidikan Jatim sangat berdampak terhadap kualitas dan mutu pendidikan sehingga banyak prestasi yang diraih Jatim baik dari sekolah, guru dan siswa. Hal ini konsisten di setiap tahunnya meraih peringkat terbaik nasional.
“Apa yang dilakukan Jawa Timur ini bukan hanya memenuhi standar nasional, tetapi melampauinya. Data, inovasi, dan capaian siswa semuanya menunjukkan bahwa Jatim adalah benchmark pendidikan nasional saat ini. Karena itu apresiasi dari Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia ini sangat layak diberikan,” katanya. [tok/beq]
-

LBH-AP Muhammadiyah Jadi Kuasa Hukum Roy Suryo? Ferry Koto Minta Abdul Mu’ti Klarifikasi
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat Media Sosial yang juga dikenal sebagai aktivis gerakan koperasi, Ferry Koto meminta Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mukti klarifikasi. Terkait LBH AP PP Muhammadiyah yang disebut jadi kuasa hukum Roy Suryo Cs.
“Apakah betul ini tadz Prof @Abe_Mukti, Sekum @muhammadiyah bahwa LBH Muhammadiyah mengajukan diri jadi kuasa hukum tersangka pencemaran nama baik, Roy Suryo cs,” kata Ferry dikutip dari unggahannya di X, Jumat (14/11/2025).
Hal itu, kata Ferry, atas arahan dari Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nasir.
“Atas arahan @muhammadiyah, cq Ketua PP Muhammadiyah,” ujarnya.
Sumber yang didapatkan Ferry, menyebut bukan Roy Suryo yang menawarkan diri. Tapi dari pihak PP Muhammadiyah langsung yang mengarahkan.
“Bukan atas permiintaan tersangka, tapi arahan PP Muhammadiyah. Konfirmasi ya tadz,” terangnya.
Lebih lanjut, pengarahan itu disebut karena Ketua PP Muhammadiyah yakin ijazah Jokowi palsu.
“Ngeri juga… ternyata dapat arahan dari Ketua PP @muhammadiyah dengan keyakinan ijazah Presiden ke-7 @jokowi adalah palsu,” pungkasnya.
“Apa bisa sekalian masuk ini kalau ternyata asli,” tambahnya.
Diketahui, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dokter Tifa diperiksa pada Kamis (13/11/2025) oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.
Mereka diperiksa selama 9 jam 20 menit. Mulai dari pukul 10.30 RIB hingga 18.30 WIB.
Saat diperiksa, Roy Suryo didampingi LBH PP Muhammadiyah. Perwakilan LBH PP Muhammadiah mengatakan pihaknya telah jadi kuasa hukum Roy Suryo Cs.
-
/data/photo/2025/10/22/68f8da650a1ad.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Abdul Mu”ti Sebut Kasus Ledakan di SMA 72 Alarm Bagi Kemendikdasmen
Abdul Muti Sebut Kasus Ledakan di SMA 72 Alarm Bagi Kemendikdasmen
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti menyatakan kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta menjadi alarm bagi kementeriannya untuk melakukan pembenahan dan penguatan sehingga persoalan serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari.
“Pengalaman ini menjadi alarm bagi kami di kementerian untuk memperkuat tiga hal yang sebelum kejadian ini sudah kami usahakan perubahannya,” kata dia di Jakarta, Minggu (9/11/2025), melansir
Antara
.
Saat ini, pihaknya tengah merancang Peraturan Menteri Pendidikan Daerah dan Menengah tentang sekolah yang aman, termasuk menciptakan suasana belajar yang aman dari segala macam bentuk kekerasan dan berbagai macam tindakan seperti yang sekarang terjadi.
Pihaknya mencoba untuk mengubah paradigmanya ke arah yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif.
“Jadi, pendekatannya melibatkan semuanya, termasuk ada rencana dalam pendekatan partisipatif ini juga melibatkan duta anti kekerasan yang kami rekrut dan berikan pelatihan secara komprehensif,” kata dia.
Kemudian, melakukan penguatan peran guru di dalam bidang Bimbingan Konseling (BK). Menurut dia, hal itu sudah ada Peraturan Menteri yang menuntut seluruh guru, baik guru BK maupun non guru BK, harus melaksanakan tugas pembimbingan konseling.
“Ini bukan menambah beban guru, karena guru memang sesuai undang-undang tugasnya itu ada lima. Satu tugasnya adalah pembimbing,” kata dia.
Ia menjelaskan guru pembimbing ini dihitung dengan jam mengajar sehingga guru tidak harus mengajar selama 24 jam dalam satu minggu.
“Jam mengajar mereka akan dikonversi sebagai guru wali murid yang mendampingi siswa,” kata dia.
Mereka akan mendampingi murid, tidak hanya menangani masalah-masalah akademik tapi juga masalah-masalah yang bersifat psikologis, masalah yang bersifat spiritual dan sosial.
Selain itu, guru juga akan menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua.
Ia mengatakan banyak terjadi kasus perundungan yang disebabkan persoalan kehidupan keluarga serta komunikasi yang kurang baik antara sekolah dengan orang tua. Menurut dia, jika ini bisa diperbaiki maka komunikasi dapat ditingkatkan dan mudah-mudahan persoalan perundungan dapat diselesaikan.
Ia mengaku saat ini jumlah kasus perundungan di sekolah memang cukup tinggi, baik murid sebagai pelaku maupun sebagai korban.
“Inilah yang coba kita tangani dengan sekali lagi, pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/30/692bb4f2670ce.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


