16.500 Guru Terdampak Bencana di Sumatera Akan Dapat Tunjangan Khusus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan, sebanyak 16.500 guru terdampak bencana di Sumatera akan mendapatkan tunjangan khusus.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), kata Mu’ti, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk
tunjangan khusus guru
terdampak bencana.
Hal tersebut disampaikan Mu’ti kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Tunjangan khusus guru di daerah bencana, Rp 35 miliar untuk anggaran dari revisi. Yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian buat masing-masing menerima bantuan Rp 2 juta per guru, dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025,” ujar Mu’ti dalam sidang kabinet, Senin.
Mu’ti menyampaikan, bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengakibatkan 3.274 sekolah mengalami kerusakan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih akan melakukan pendataan terkait kategori kerusakan untuk sekolah-sekolah tersebut.
“Yang terdampak 767 PAUD, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) ada 23, Sekolah Luar Biasa 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan 86. Total yang terdampak 3.274,” kata Mu’ti.
Selain itu, sebanyak 276.249 siswa terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Selain siswa, sebanyak 25.936 guru juga terdampak banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi tersebut.
Terkait kebijakan kurikulum, Abdul Mu’ti juga menyampaikan skenario penyesuaian untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Pada fase tanggap darurat 0 sampai 3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial yang mencakup literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
“Untuk pemulihan dini 3-12 bulan, kurikulum adaptif berbasis krisis. Kemudian yang kedua, program pemulihan pembelajaran. Tiga, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. Empat, sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio, atau untuk kerja sederhana,” ujar Mu’ti.
“Kemudian, pemulihan lanjutan 1-3 tahun, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat,” sambungnya menjelaskan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Muti
-

Gubernur Sherly Tjoanda: Tak Boleh Ada Sekolah Tertinggal di Malut
Ternate, Beritasatu.com – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda menargetkan tidak ada satu pun sekolah di Maluku Utara yang tertinggal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut berkomitmen mendukung penuh transformasi pendidikan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan infrastruktur pendidikan yang memadai.
“Kami akan memastikan percepatan pembangunan, pendampingan sekolah, dan penyelarasan data sehingga tidak ada satu pun sekolah yang tertinggal,” kata Sherly Tjoanda di Ternate, dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ke SMK I N Ternate. Kunjungan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe sebagai bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan sektor pendidikan.
Sherly menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan erat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar setiap kebutuhan sekolah di Maluku Utara dapat direspons secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Kunjungan mendikdasmen ke Maluku Utara tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut program revitalisasi satuan pendidikan. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan berkualitas guna mendukung proses belajar-mengajar yang optimal.
Dalam peninjauan di SMK I N Ternate, Mendikdasmen Abdul Mu’ti bersama Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe melihat langsung progres renovasi sejumlah fasilitas sekolah. Beberapa sarana dan prasarana yang ditinjau antara lain 15 unit MCK (toilet), tiga ruang kelas di lantai satu, serta tujuh ruang kelas di lantai tiga.
Selain itu, peninjauan juga mencakup pekerjaan rehabilitasi plafon, pengecatan, instalasi listrik, partisi atap, hingga kondisi meja dan kursi siswa. Revitalisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan representatif bagi peserta didik.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan, kunjungan kerjanya ke Maluku Utara bertujuan meninjau langsung pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan serta digitalisasi pembelajaran di wilayah tersebut.
Menurutnya, program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan di Maluku Utara telah berjalan dengan baik. Seluruh program yang dilaksanakan dinilai benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan, sejalan dengan visi nasional pendidikan bermutu untuk semua.
Sebagai informasi, kunjungan mendikdasmen ke Maluku Utara juga dirangkaikan dengan kegiatan Silaturahmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Pendidik SMA/SMK/SLB se-Maluku Utara yang digelar secara hybrid dan berpusat di SMAN 4 Ternate sejak Sabtu (13/12/2025).
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud, sehingga tidak ada sekolah yang tertinggal dalam proses pembangunan pendidikan nasional.
-

Kemendagri beri penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2025
Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berprestasi sepanjang 2025 melalui ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025.
Apresiasi tersebut diberikan Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group. Penilaian terhadap pemda bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Sebanyak 57 penghargaan diberikan kepada 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 16 kota.
“Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Apresiasi Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini menjadi penyelenggaraan yang ketiga sejak pertama kali digelar. Penilaian apresiasi pada tahun ini dilakukan melalui dua jalur utama, yakni tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) .
Penilaian tata kelola mencakup berbagai indikator, seperti Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta realisasi pendapatan daerah. Data tersebut diperkuat dengan indeks dari lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), KemenPAN-RB, dan Komisi Informasi Pusat.
Sementara, penilaian akselerasi PSN didasarkan pada kategori strategis, yakni penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, perbaikan akses layanan pendidikan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi pertambangan dan olahannya, pertumbuhan ekonomi non-pertambangan, penurunan ketimbangan kesejahteraan masyarakat. Penilaian ini mengacu pada kebijakan nasional dan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Tito menambahkan metode penilaian menempatkan daerah pada kelompok yang setara berdasarkan kelompok fiskal masing-masing, yakni: rendah, sedang, dan tinggi. Tujuannya agar persaingan berlangsung adil dan proporsional.
“Daerah dengan fiskal tinggi bersaing dengan sesama daerah fiskal tinggi, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, daerah dengan fiskal rendah tetap punya peluang untuk menang,” ujarnya.
Tito menilai pendekatan ini berhasil menampilkan daerah-daerah baru dengan prestasi signifikan. Misalnya, Kota Tual, Maluku berhasil menjadi kota dengan pengendalian inflasi tahunan terbaik. Demikian juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan pertumbuhan ekonomi non-pertambangan terbaik.
“Ini kabar baik karena muncul wajah-wajah baru dalam daftar daerah berprestasi,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi nyata, Kemendagri menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun dari total anggaran Rp7,8 triliun bagi daerah berprestasi. Tito menegaskan penghargaan ini bukan seremonial semata, melainkan motivasi agar kepala daerah terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kinerja yang baik pada akhirnya akan berbuah kepercayaan publik. Jika tata kelola pemerintahan bagus, maka masyarakat akan memberi penilaian positif terhadap pemimpinnya,” tuturnya.
Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli, mengapresiasi inisiatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam memberikan penghargaan kepada pemda berprestasi. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberi apresiasi, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi daerah yang masih menghadapi tantangan.
“Saya kenal Pak Tito sejak awal 2000-an ketika saya masih menjadi wartawan. Saya tahu logika berpikir beliau dalam mengelola birokrasi. Saat datang ke Tempo, Pak Tito ingin memberikan apresiasi kepada kepala daerah, sekaligus masukan konstruktif bagi yang masih perlu berbenah,” ujar Arif.
Acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, dan para kepala daerah se-Indonesia.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5427401/original/022538100_1764385812-8f40ca6c-c111-4d2f-9480-2fc42533379b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BPJS Kesehatan Raih Anugerah Bakti Nusantara, Inovasi Layanan JKN Diapresiasi Nusantara TV
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Program JKN tidak dapat dilepaskan dari peran media yang konsisten mendukung edukasi, sosialisasi, serta mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Media, termasuk Nusantara TV, memiliki peran luar biasa dalam memastikan informasi terkait Program JKN tersampaikan dengan benar, luas, dan mudah dipahami. Media juga menjadi mitra penting dalam mengawasi kebijakan agar tetap pro-rakyat. Dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya,” tambah Ghufron.
Senada dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam sambutannya menegaskan bahwa media massa, termasuk televisi, memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu dari empat pusat pendidikan: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.
“Kehadiran media massa dan media sosial saat ini turut membentuk peradaban bangsa. Karena itu, kesalehan digital di tengah masyarakat harus dijaga. Generasi muda Indonesia perlu mendapatkan pencerahan dari media massa, khususnya televisi, agar sejalan dengan Asta Cita Presiden dan visi pendidikan dasar dan menengah yang menempatkan mutu pendidikan sebagai hak bagi seluruh masyarakat,” ujar Mendikdasmen.
Selaras dengan semangat tersebut, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai inovasi, termasuk menghadirkan Program Duta Muda BPJS Kesehatan sebagai wadah bagi generasi muda yang tengah menempuh pendidikan menengah untuk memahami, menyebarkan nilai gotong royong, serta memperkuat literasi kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di lingkup sekolah dan komunitas.
Program Duta Muda BPJS Kesehatan sejalan dengan Fokus Pembangunan SDM Unggul yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Di samping itu, program ini juga merupakan wujud dukungan terhadap Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebab Duta Muda BPJS Kesehatan dapat menjadi amplifier informasi terkait pentingnya mendeteksi penyakit sejak dini, gizi seimbang, pola hidup sehat, serta peran JKN dalam menjamin akses layanan kesehatan. Diharapkan program ini dapat mendukung agenda Astacita, di mana generasi muda sehat dan sadar jaminan sosial kesehatan menjadi ujung tombak bangsa.
Selain itu, dalam mendukung ekosistem komunikasi digital, BPJS Kesehatan juga menghadirkan inovasi BPJS on Air, sebuah program edukasi interaktif yang disiarkan secara langsung melalui platform TikTok.
”Program ini memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi JKN secara real-time, mengajukan pertanyaan secara langsung, serta menikmati pendekatan edukasi yang lebih ringan, kreatif, dan dekat dengan karakteristik generasi muda,” ucap Ghufron.
-

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Buka Kuota 150.000 Beasiswa bagi Guru untuk Studi S1, Target Rp3 Juta per Semester
FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidik atau guru di Indonesia semakin meningkat. Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan.
Guru yang misalnya belum memiliki gelar sarjana, akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Manengah (Mendikdasmen), Prof Dr Abdul Mu’ti bahkan membuka kuota 150.000 beasiswa bagi guru untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.
Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2025 dengan 12.500 kuota beasiswa.
“Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagu guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 12.500 guru. Tahun 2026 menjadi 150.000 kuota,” kata Abdul Mu’ti seusai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Surabaya, Selasa (25/11).Pihaknya juga berencana menaikkan insentif atau tunjangan bagi guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 ribu.
“Guru honorer yang tahun lalu mendapatkan tunjangan atau bantuan insentif dari kami Rp300.000. Mulai tahun depan kita usahakan untuk dapat dinaikkan menjadi Rp400.000 per bulan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan program pelatihan bagi guru-guru pada tahun 2026 yang sebelumnya sudah berjalan.
“Ada pelatihan untuk guru-guru yang selama ini sudah ikut pelatihan coding, pembelajaran mendalam, kepekaan dan sebagainya. Kami lanjutkan lagi di masa depan,” jelasnya.
Sementara itu, sebagai upaya untuk melindungi guru dari masalah pendidikan, pihaknya juga telah melakukan tanda tangan kerja sama dengan Polri melalui mekanisme restorative justice (RJ), bukan jalur hukum pidana.
-

Mendikdasmen ajak Muhammadiyah tingkatkan kontribusi untuk bangsa
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak Muhammadiyah yang tahun ini merayakan Milad ke-113 untuk meningkatkan kontribusi bagi Bangsa Indonesia.
“Dengan semangat Milad, kita terus berkhidmat bersama pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” katanya saat menjadi pembicara pada Milad ke-113 Muhammadiyah di Jakarta, Ahad.
Mu’ti mengatakan, usia 113 tahun bukan hanya momentum perayaan, tetapi pengingat tentang kerja nyata persyarikatan.
Dia mencontohkan aspek pertumbuhan organisasi, termasuk 31 Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di berbagai negara. Adapun PCIM termuda berada di Timor Leste.
Di Australia, Sekolah Muhammadiyah di Melbourne terus berkembang dan kini tengah dirintis Australia College di New South Wales.
Sedangkan di dalam negeri, program perbaikan sekolah dan perluasan bantuan pendidikan pemerintah juga dirasakan lembaga pendidikan Muhammadiyah.
Tahun ini, tercatat sebanyak 16.140 sekolah diperbaiki, termasuk 16 persen sekolah swasta yang sebagian merupakan sekolah Muhammadiyah. “Muhammadiyah tidak boleh berhenti berinovasi dan tidak boleh terjebak nostalgia,” ujar Mu’ti.
Perayaan Milad Muhammadiyah tahun ini berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kramat Raya, Jakarta Pusat, yang dipadati peserta yang bahkan hingga menempati area trotoar.
Karena itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta mempertimbangkan untuk mengadakan Milad Muhammadiyah pada tahun depan di Gelora Bung Karno (GBK).
“Jam 6 pagi sudah banyak yang datang. Kursi yang disiapkan dua ribu tidak mencukupi. Melihat jumlah yang hadir, GBK bisa menjadi pilihan untuk milad berikutnya,” kata Ketua Panitia Milad PWM DKI Jakarta, Prof Bunyamin.
Ketua PWM DKI Jakarta, Akhmad Abubakar membuka kemungkinan kolaborasi dengan PWM wilayah sekitar agar pelaksanaan di GBK dapat terwujud.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/12/16/6940ac8e4d3d4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/30/692bb4f2670ce.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


