Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tahun 2026 dibuka dengan pekerjaan besar pemerintah yang belum selesai soal pemulihan tiga provinsi di Sumatera, pasca dilanda banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 lalu.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menjadi
ujian
bagi ketangguhan negara dan bangsa di penghujung tahun.
Jalan dan jembatan memang mulai tersambung, listrik dan sekolah juga perlahan pulih. Roda ekonomi pun kembali berputar di sejumlah titik.
Namun, ribuan warga masih menunggu realisasi hunian tetap, pemulihan layanan dasar sepenuhnya, dan kepastian hidup yang lebih aman.
Pemerintah
menegaskan, libur dan pergantian tahun tidak menghentikan kerja kemanusiaan. Penanganan
bencana Sumatera
berjalan tanpa jeda.
Pemulihan akses transportasi, layanan dasar, hingga rekonstruksi jangka menengah disebut akan menjadi agenda utama pemerintah pada awal 2026 ini.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan, tidak ada kata libur dalam penanganan pemulihan bencana di tiga provinsi terdampak.
“Di hari ini, Bapak Presiden
Prabowo Subianto
juga kembali menegaskan bahwa negara hadir, negara tidak mengenal libur untuk bisa terus mendampingi saudara-saudara kita di kawasan terdampak bencana,” ujar Abdul dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/12/2025).
Abdul menjelaskan, hingga akhir Desember 2025 pemerintah telah menuntaskan target pemulihan jalan dan jembatan nasional yang sempat terputus akibat bencana.
“Artinya semua target yang dicanangkan oleh Kementerian PU khusus untuk jalan dan jembatan nasional itu sudah terpenuhi di akhir Desember,” tuturnya.
DOKUMENTASI PTPP Proses pemulihan ruas Bireuen-Takengon, Aceh pasca bencana banjir dan longsor
Memasuki 2026, fokus pemulihan bergeser ke jalan dan jembatan yang dikelola pemerintah daerah, mulai dari penghubung lintas provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.
“Nantinya aksesibilitas baik itu penghubung lintas provinsi, penghubung kabupaten/kota dalam satu provinsi, hingga jalan-jalan kecamatan dan desa bisa kita perbaiki dengan target waktu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PU,” kata Abdul.
Di tengah percepatan pemulihan fisik, pemerintah juga mengejar target pengurangan risiko bencana susulan. Normalisasi sungai dipercepat seiring masih adanya potensi hujan berintensitas sedang hingga tinggi.
“Seperti kita sampaikan bahwa meskipun operasi modifikasi cuaca terus dilakukan, tetapi masih ada potensi-potensi hujan sedang atau hujan intensitas tinggi yang biasa,” imbuh Abdul.
Pendangkalan saluran air yang memicu banjir menjadi perhatian di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara.
Normalisasi badan sungai dan pembersihan sampah di kolong jembatan desa hingga kecamatan dilakukan untuk mencegah kerusakan lanjutan ketika debit air kembali meningkat.
Penanganan bencana Sumatera
juga ditandai dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke daerah terdampak.
Sejak 1 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto tercatat beberapa kali turun langsung ke lokasi bencana di Sumatera sekaligus memimpin rapat terbatas di Jakarta untuk memantau perkembangan penanganan.
Pada pergantian tahun baru 2026, Prabowo menghabiskan malam di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Batang Toru, serta bermalam bersama pengungsi di posko Batu Hula.
Sebelumnya, Prabowo meninjau penanganan pascabencana di Sumatera Barat pada 17–18 Desember 2025, mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Agam, memantau perbaikan jalan di Lembah Anai, serta pembangunan jembatan di Padang Pariaman.
Di Aceh, Presiden mendatangi Aceh Tamiang, Bener Meriah, hingga Bireuen untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
Di Padang Pariaman, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki infrastruktur dan rumah warga terdampak.
“Jembatan sedang kita bentuk semua, insya Allah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu. Jadi, di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter, pesawat,” ujar Prabowo.
Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi para pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
Sementara di Aceh Tenggara, Presiden memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan.
“Kita akan perbanyak perbaikan sekolah. Saya kira Kutacane sudah menerima layar (
Interactive Flat Panel). Layar suda
h?” ucap Prabowo.
Meski begitu, tahun baru harus dimulai pemerintah dengan kerja kemanusiaan yang tidak berhenti pada simbol kehadiran, tetapi berlanjut hingga pemulihan benar-benar tuntas.
Pemerintah mengakui pemulihan Sumatera menuntut dukungan anggaran besar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pembangunan kembali desa-desa rusak di Aceh menggunakan APBN karena keterbatasan fiskal daerah.
“Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh,” kata Tito, Selasa (30/12/2025).
Dukungan politik juga datang dari DPR. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan pentingnya kecepatan dalam penanganan bencana. Apalagi, anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini terbilang cukup untuk penanganan pascabencana Sumatera.
“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” ujar Said.
Terkini, pemerintah telah mengarah agenda pemulihan pada 2026 untuk layanan dasar yang menopang kehidupan warga.
Untuk persoalan rumah rusak maupun hancur akibat bencana, pemerintah sudah mulai bersiap membangun hunian sementara hingga tetap bagi para korban.
Pemerintah menargetkan masyarakat korban bencana
banjir Sumatera
untuk tinggal di hunian sementara selama tiga bulan. Setelah itu, masyarakat akan dipindahkan ke hunian tetap.
Adapun penerima hunian tetap adalah masyarakat yang mengalami kerusakan rumah berkategori berat, termasuk rumah yang hilang tersapu banjir.
Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN Darmawan mengungkapkan skala kerusakan di Aceh kali ini jauh lebih besar dibanding tsunami 2004.
Dari 23 kabupaten dan kota, 15 kabupaten/kota telah pulih 100 persen dari sudut pandang desa. Pemulihan penuh ditargetkan berlanjut sepanjang 2026.
“Ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100 persen,” kata Darmawan.
Di sektor air bersih, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah menargetkan instalasi pengolahan air bersih kembali beroperasi dalam tiga hingga empat bulan ke depan.
“Kami memang sedang bekerja keras agar
water treatment plant
ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ujar Dody.
Dok Kodam I Bukit Barisan Pembangunan jembatan Bailey dilakukan di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu (27/12/2025).
Dia menambahkan, beberapa instalasi berkapasitas sekitar 20 liter per detik ditargetkan terbangun di sejumlah titik terdampak.
Di bidang pendidikan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mencatat 4.149 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 3.508 sekolah atau 85 persen telah kembali beroperasi.
Sebanyak 54 sekolah yang rusak berat masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di tenda darurat.
“Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal,” ujar Mu’ti.
Pemerintah menargetkan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapat akses pendidikan pada tahun ajaran baru yang dimulai 5 Januari 2026.
BNPB pun mengupayakan sekolah dan madrasah yang terdampak lumpur dapat kembali difungsikan pada minggu pertama Januari.
Di sektor infrastruktur darurat, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pengerahan 22 jembatan Bailey ke wilayah terdampak, ditambah 14 jembatan dari Kementerian PU serta 39 jembatan Armco di Aceh.
Dia memastikan pembangunan akan terus dilanjutkan di titik-titik jembatan yang belum tersambung.
“Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” ujar Maruli.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Abdul Muti
-

Gubernur Sherly Tjoanda: Tak Boleh Ada Sekolah Tertinggal di Malut
Ternate, Beritasatu.com – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda menargetkan tidak ada satu pun sekolah di Maluku Utara yang tertinggal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut berkomitmen mendukung penuh transformasi pendidikan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan infrastruktur pendidikan yang memadai.
“Kami akan memastikan percepatan pembangunan, pendampingan sekolah, dan penyelarasan data sehingga tidak ada satu pun sekolah yang tertinggal,” kata Sherly Tjoanda di Ternate, dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ke SMK I N Ternate. Kunjungan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe sebagai bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan sektor pendidikan.
Sherly menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan erat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar setiap kebutuhan sekolah di Maluku Utara dapat direspons secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Kunjungan mendikdasmen ke Maluku Utara tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut program revitalisasi satuan pendidikan. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan berkualitas guna mendukung proses belajar-mengajar yang optimal.
Dalam peninjauan di SMK I N Ternate, Mendikdasmen Abdul Mu’ti bersama Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe melihat langsung progres renovasi sejumlah fasilitas sekolah. Beberapa sarana dan prasarana yang ditinjau antara lain 15 unit MCK (toilet), tiga ruang kelas di lantai satu, serta tujuh ruang kelas di lantai tiga.
Selain itu, peninjauan juga mencakup pekerjaan rehabilitasi plafon, pengecatan, instalasi listrik, partisi atap, hingga kondisi meja dan kursi siswa. Revitalisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan representatif bagi peserta didik.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan, kunjungan kerjanya ke Maluku Utara bertujuan meninjau langsung pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan serta digitalisasi pembelajaran di wilayah tersebut.
Menurutnya, program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan di Maluku Utara telah berjalan dengan baik. Seluruh program yang dilaksanakan dinilai benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan, sejalan dengan visi nasional pendidikan bermutu untuk semua.
Sebagai informasi, kunjungan mendikdasmen ke Maluku Utara juga dirangkaikan dengan kegiatan Silaturahmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Pendidik SMA/SMK/SLB se-Maluku Utara yang digelar secara hybrid dan berpusat di SMAN 4 Ternate sejak Sabtu (13/12/2025).
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud, sehingga tidak ada sekolah yang tertinggal dalam proses pembangunan pendidikan nasional.
-

Kemendagri beri penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2025
Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berprestasi sepanjang 2025 melalui ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025.
Apresiasi tersebut diberikan Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group. Penilaian terhadap pemda bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Sebanyak 57 penghargaan diberikan kepada 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 16 kota.
“Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Apresiasi Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini menjadi penyelenggaraan yang ketiga sejak pertama kali digelar. Penilaian apresiasi pada tahun ini dilakukan melalui dua jalur utama, yakni tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) .
Penilaian tata kelola mencakup berbagai indikator, seperti Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta realisasi pendapatan daerah. Data tersebut diperkuat dengan indeks dari lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), KemenPAN-RB, dan Komisi Informasi Pusat.
Sementara, penilaian akselerasi PSN didasarkan pada kategori strategis, yakni penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, perbaikan akses layanan pendidikan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi pertambangan dan olahannya, pertumbuhan ekonomi non-pertambangan, penurunan ketimbangan kesejahteraan masyarakat. Penilaian ini mengacu pada kebijakan nasional dan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Tito menambahkan metode penilaian menempatkan daerah pada kelompok yang setara berdasarkan kelompok fiskal masing-masing, yakni: rendah, sedang, dan tinggi. Tujuannya agar persaingan berlangsung adil dan proporsional.
“Daerah dengan fiskal tinggi bersaing dengan sesama daerah fiskal tinggi, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, daerah dengan fiskal rendah tetap punya peluang untuk menang,” ujarnya.
Tito menilai pendekatan ini berhasil menampilkan daerah-daerah baru dengan prestasi signifikan. Misalnya, Kota Tual, Maluku berhasil menjadi kota dengan pengendalian inflasi tahunan terbaik. Demikian juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan pertumbuhan ekonomi non-pertambangan terbaik.
“Ini kabar baik karena muncul wajah-wajah baru dalam daftar daerah berprestasi,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi nyata, Kemendagri menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun dari total anggaran Rp7,8 triliun bagi daerah berprestasi. Tito menegaskan penghargaan ini bukan seremonial semata, melainkan motivasi agar kepala daerah terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kinerja yang baik pada akhirnya akan berbuah kepercayaan publik. Jika tata kelola pemerintahan bagus, maka masyarakat akan memberi penilaian positif terhadap pemimpinnya,” tuturnya.
Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli, mengapresiasi inisiatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam memberikan penghargaan kepada pemda berprestasi. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberi apresiasi, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi daerah yang masih menghadapi tantangan.
“Saya kenal Pak Tito sejak awal 2000-an ketika saya masih menjadi wartawan. Saya tahu logika berpikir beliau dalam mengelola birokrasi. Saat datang ke Tempo, Pak Tito ingin memberikan apresiasi kepada kepala daerah, sekaligus masukan konstruktif bagi yang masih perlu berbenah,” ujar Arif.
Acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, dan para kepala daerah se-Indonesia.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5427401/original/022538100_1764385812-8f40ca6c-c111-4d2f-9480-2fc42533379b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BPJS Kesehatan Raih Anugerah Bakti Nusantara, Inovasi Layanan JKN Diapresiasi Nusantara TV
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Program JKN tidak dapat dilepaskan dari peran media yang konsisten mendukung edukasi, sosialisasi, serta mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Media, termasuk Nusantara TV, memiliki peran luar biasa dalam memastikan informasi terkait Program JKN tersampaikan dengan benar, luas, dan mudah dipahami. Media juga menjadi mitra penting dalam mengawasi kebijakan agar tetap pro-rakyat. Dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya,” tambah Ghufron.
Senada dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam sambutannya menegaskan bahwa media massa, termasuk televisi, memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu dari empat pusat pendidikan: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.
“Kehadiran media massa dan media sosial saat ini turut membentuk peradaban bangsa. Karena itu, kesalehan digital di tengah masyarakat harus dijaga. Generasi muda Indonesia perlu mendapatkan pencerahan dari media massa, khususnya televisi, agar sejalan dengan Asta Cita Presiden dan visi pendidikan dasar dan menengah yang menempatkan mutu pendidikan sebagai hak bagi seluruh masyarakat,” ujar Mendikdasmen.
Selaras dengan semangat tersebut, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai inovasi, termasuk menghadirkan Program Duta Muda BPJS Kesehatan sebagai wadah bagi generasi muda yang tengah menempuh pendidikan menengah untuk memahami, menyebarkan nilai gotong royong, serta memperkuat literasi kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di lingkup sekolah dan komunitas.
Program Duta Muda BPJS Kesehatan sejalan dengan Fokus Pembangunan SDM Unggul yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Di samping itu, program ini juga merupakan wujud dukungan terhadap Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebab Duta Muda BPJS Kesehatan dapat menjadi amplifier informasi terkait pentingnya mendeteksi penyakit sejak dini, gizi seimbang, pola hidup sehat, serta peran JKN dalam menjamin akses layanan kesehatan. Diharapkan program ini dapat mendukung agenda Astacita, di mana generasi muda sehat dan sadar jaminan sosial kesehatan menjadi ujung tombak bangsa.
Selain itu, dalam mendukung ekosistem komunikasi digital, BPJS Kesehatan juga menghadirkan inovasi BPJS on Air, sebuah program edukasi interaktif yang disiarkan secara langsung melalui platform TikTok.
”Program ini memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi JKN secara real-time, mengajukan pertanyaan secara langsung, serta menikmati pendekatan edukasi yang lebih ringan, kreatif, dan dekat dengan karakteristik generasi muda,” ucap Ghufron.
-

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Buka Kuota 150.000 Beasiswa bagi Guru untuk Studi S1, Target Rp3 Juta per Semester
FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidik atau guru di Indonesia semakin meningkat. Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan.
Guru yang misalnya belum memiliki gelar sarjana, akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Manengah (Mendikdasmen), Prof Dr Abdul Mu’ti bahkan membuka kuota 150.000 beasiswa bagi guru untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.
Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2025 dengan 12.500 kuota beasiswa.
“Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagu guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 12.500 guru. Tahun 2026 menjadi 150.000 kuota,” kata Abdul Mu’ti seusai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Surabaya, Selasa (25/11).Pihaknya juga berencana menaikkan insentif atau tunjangan bagi guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 ribu.
“Guru honorer yang tahun lalu mendapatkan tunjangan atau bantuan insentif dari kami Rp300.000. Mulai tahun depan kita usahakan untuk dapat dinaikkan menjadi Rp400.000 per bulan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan program pelatihan bagi guru-guru pada tahun 2026 yang sebelumnya sudah berjalan.
“Ada pelatihan untuk guru-guru yang selama ini sudah ikut pelatihan coding, pembelajaran mendalam, kepekaan dan sebagainya. Kami lanjutkan lagi di masa depan,” jelasnya.
Sementara itu, sebagai upaya untuk melindungi guru dari masalah pendidikan, pihaknya juga telah melakukan tanda tangan kerja sama dengan Polri melalui mekanisme restorative justice (RJ), bukan jalur hukum pidana.
/data/photo/2025/12/07/693577d4cc6b7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5459022/original/099245200_1767151228-Abdul_Mu_ti.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/16/6940ac8e4d3d4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/30/692bb4f2670ce.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

