Tag: Abdul Muhari

  • Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Januari 2026

    Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa Nasional 1 Januari 2026

    Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tahun 2026 dibuka dengan pekerjaan besar pemerintah yang belum selesai soal pemulihan tiga provinsi di Sumatera, pasca dilanda banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 lalu.
    Bencana hidrometeorologi yang terjadi tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menjadi
    ujian
    bagi ketangguhan negara dan bangsa di penghujung tahun.
    Jalan dan jembatan memang mulai tersambung, listrik dan sekolah juga perlahan pulih. Roda ekonomi pun kembali berputar di sejumlah titik.
    Namun, ribuan warga masih menunggu realisasi hunian tetap, pemulihan layanan dasar sepenuhnya, dan kepastian hidup yang lebih aman.
    Pemerintah
    menegaskan, libur dan pergantian tahun tidak menghentikan kerja kemanusiaan. Penanganan
    bencana Sumatera
    berjalan tanpa jeda.
    Pemulihan akses transportasi, layanan dasar, hingga rekonstruksi jangka menengah disebut akan menjadi agenda utama pemerintah pada awal 2026 ini.
    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan, tidak ada kata libur dalam penanganan pemulihan bencana di tiga provinsi terdampak.
    “Di hari ini, Bapak Presiden
    Prabowo Subianto
    juga kembali menegaskan bahwa negara hadir, negara tidak mengenal libur untuk bisa terus mendampingi saudara-saudara kita di kawasan terdampak bencana,” ujar Abdul dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/12/2025).
    Abdul menjelaskan, hingga akhir Desember 2025 pemerintah telah menuntaskan target pemulihan jalan dan jembatan nasional yang sempat terputus akibat bencana.
    “Artinya semua target yang dicanangkan oleh Kementerian PU khusus untuk jalan dan jembatan nasional itu sudah terpenuhi di akhir Desember,” tuturnya.
    DOKUMENTASI PTPP Proses pemulihan ruas Bireuen-Takengon, Aceh pasca bencana banjir dan longsor
    Memasuki 2026, fokus pemulihan bergeser ke jalan dan jembatan yang dikelola pemerintah daerah, mulai dari penghubung lintas provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.
    “Nantinya aksesibilitas baik itu penghubung lintas provinsi, penghubung kabupaten/kota dalam satu provinsi, hingga jalan-jalan kecamatan dan desa bisa kita perbaiki dengan target waktu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PU,” kata Abdul.
    Di tengah percepatan pemulihan fisik, pemerintah juga mengejar target pengurangan risiko bencana susulan. Normalisasi sungai dipercepat seiring masih adanya potensi hujan berintensitas sedang hingga tinggi.
    “Seperti kita sampaikan bahwa meskipun operasi modifikasi cuaca terus dilakukan, tetapi masih ada potensi-potensi hujan sedang atau hujan intensitas tinggi yang biasa,” imbuh Abdul.
    Pendangkalan saluran air yang memicu banjir menjadi perhatian di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara.
    Normalisasi badan sungai dan pembersihan sampah di kolong jembatan desa hingga kecamatan dilakukan untuk mencegah kerusakan lanjutan ketika debit air kembali meningkat.
    Penanganan bencana Sumatera
    juga ditandai dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke daerah terdampak.
    Sejak 1 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto tercatat beberapa kali turun langsung ke lokasi bencana di Sumatera sekaligus memimpin rapat terbatas di Jakarta untuk memantau perkembangan penanganan.
    Pada pergantian tahun baru 2026, Prabowo menghabiskan malam di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Batang Toru, serta bermalam bersama pengungsi di posko Batu Hula.
    Sebelumnya, Prabowo meninjau penanganan pascabencana di Sumatera Barat pada 17–18 Desember 2025, mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Agam, memantau perbaikan jalan di Lembah Anai, serta pembangunan jembatan di Padang Pariaman.
    Di Aceh, Presiden mendatangi Aceh Tamiang, Bener Meriah, hingga Bireuen untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
    Di Padang Pariaman, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki infrastruktur dan rumah warga terdampak.
    “Jembatan sedang kita bentuk semua, insya Allah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu. Jadi, di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter, pesawat,” ujar Prabowo.
    Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi para pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
    Sementara di Aceh Tenggara, Presiden memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan.
    “Kita akan perbanyak perbaikan sekolah. Saya kira Kutacane sudah menerima layar (
    Interactive Flat Panel). Layar suda
    h?” ucap Prabowo.
    Meski begitu, tahun baru harus dimulai pemerintah dengan kerja kemanusiaan yang tidak berhenti pada simbol kehadiran, tetapi berlanjut hingga pemulihan benar-benar tuntas.
    Pemerintah mengakui pemulihan Sumatera menuntut dukungan anggaran besar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pembangunan kembali desa-desa rusak di Aceh menggunakan APBN karena keterbatasan fiskal daerah.
    “Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh,” kata Tito, Selasa (30/12/2025).
    Dukungan politik juga datang dari DPR. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan pentingnya kecepatan dalam penanganan bencana. Apalagi, anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini terbilang cukup untuk penanganan pascabencana Sumatera.
    “Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” ujar Said.
    Terkini, pemerintah telah mengarah agenda pemulihan pada 2026 untuk layanan dasar yang menopang kehidupan warga.
    Untuk persoalan rumah rusak maupun hancur akibat bencana, pemerintah sudah mulai bersiap membangun hunian sementara hingga tetap bagi para korban.
    Pemerintah menargetkan masyarakat korban bencana
    banjir Sumatera
    untuk tinggal di hunian sementara selama tiga bulan. Setelah itu, masyarakat akan dipindahkan ke hunian tetap.
    Adapun penerima hunian tetap adalah masyarakat yang mengalami kerusakan rumah berkategori berat, termasuk rumah yang hilang tersapu banjir.
    Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN Darmawan mengungkapkan skala kerusakan di Aceh kali ini jauh lebih besar dibanding tsunami 2004.
    Dari 23 kabupaten dan kota, 15 kabupaten/kota telah pulih 100 persen dari sudut pandang desa. Pemulihan penuh ditargetkan berlanjut sepanjang 2026.
    “Ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100 persen,” kata Darmawan.
    Di sektor air bersih, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah menargetkan instalasi pengolahan air bersih kembali beroperasi dalam tiga hingga empat bulan ke depan.
    “Kami memang sedang bekerja keras agar
    water treatment plant
    ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ujar Dody.
    Dok Kodam I Bukit Barisan Pembangunan jembatan Bailey dilakukan di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu (27/12/2025).
    Dia menambahkan, beberapa instalasi berkapasitas sekitar 20 liter per detik ditargetkan terbangun di sejumlah titik terdampak.
    Di bidang pendidikan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mencatat 4.149 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 3.508 sekolah atau 85 persen telah kembali beroperasi.
    Sebanyak 54 sekolah yang rusak berat masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di tenda darurat.
    “Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal,” ujar Mu’ti.
    Pemerintah menargetkan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapat akses pendidikan pada tahun ajaran baru yang dimulai 5 Januari 2026.
    BNPB pun mengupayakan sekolah dan madrasah yang terdampak lumpur dapat kembali difungsikan pada minggu pertama Januari.
    Di sektor infrastruktur darurat, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pengerahan 22 jembatan Bailey ke wilayah terdampak, ditambah 14 jembatan dari Kementerian PU serta 39 jembatan Armco di Aceh.
    Dia memastikan pembangunan akan terus dilanjutkan di titik-titik jembatan yang belum tersambung.
    “Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” ujar Maruli.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update BNPB: 13 Jasad Ditemukan, Korban Jiwa Bencana Sumatera Menjadi 1.154 Jiwa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Desember 2025

    Update BNPB: 13 Jasad Ditemukan, Korban Jiwa Bencana Sumatera Menjadi 1.154 Jiwa Nasional 31 Desember 2025

    Update BNPB: 13 Jasad Ditemukan, Korban Jiwa Bencana Sumatera Menjadi 1.154 Jiwa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa korban jiwa bencana banjir dan tanah longsor Sumatera bertambah sebanyak 13 jiwa.
    Abdul mengatakan, hasil pencarian hari ini dilakukan pada titik-titik atau yang sudah diidentifikasi oleh tim SAR gabungan.
    “Khususnya Aceh Tamiang, itu menambah 13 jiwa korban meninggal dunia. Sehingga total korban jiwa meninggal dunia per hari ini bertambah 13 jiwa menjadi 1.154 jiwa,” ujar Abdul dalam konferensi pers yang digelar virtual, Rabu (31/12/2025).
    Hasil pendataan korban
    by name by address
    sudah dilakukan di tiga provinsi berbasiskan pada data di setiap kecamatan.
    “Masih ada tambahan nama korban hilang dari Padang Panjang dan Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sehingga untuk korban hilang pun bertambah 2 nama sehingga total menjadi 165 jiwa,” ucapnya.
    Abdul memastikan operasi pencarian dan pertolongan akan terus dilakukan untuk bisa meminimalkan jumlah korban jiwa hilang ini sekecil mungkin.
    “Untuk warga mengungsi, per hari ini menurun 17.631 jiwa dan kita harapkan ini terus menurun seiring dengan sudah mulai dibayarkannya Dana Tunggu Hunian,” ucapnya.
    Abdul menjelaskan, pengungsi yang tidak akan tinggal di Hunian Sementara (Huntara) sejak awal pekan ini sudah mulai mendapatkan Dana Tunggu Hunian.
    “Proses verifikasi langsung mendatangi tempat-tempat pengungsian sehingga ini juga akan mengurangi total saudara-saudara kita yang saat ini masih di pengungsian dengan jumlah per hari ini 378.164 jiwa,” ucapnya.
    Untuk daerah yang menetapkan status transisi darurat bertambah satu kabupaten/kota yang mengeluarkan SK transisi darurat, sehingga total menjadi 22 kabupaten/kota.
    “Masih ada 5 kabupaten/kota lainnya yang masih dalam proses untuk penetapan SK transisi darurat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korban Banjir Sumatra akan Terima Dana Tunggu Hunian Rp600.000 per Bulan

    Korban Banjir Sumatra akan Terima Dana Tunggu Hunian Rp600.000 per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyalurkan Dana Tunggu Hunian atau DTH Rp600.000 per Kartu Keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan bagi korban terdampak banjir di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari total anggaran yang akan disalurkan sebesar Rp32,7 miliar untuk 18.198 KK yang berasal dari 40 kabupaten/kota.

    Abdul menjelaskan DTH diberikan kepada keluarga yang tidak menerima hunian sementara (Huntara) karena menurutnya tidak semua keluarga ingin tinggal di huntara.

    “Jadi mereka yang menerima DTH tidak menerima huntara, mereka yang masuk ke huntara itu tidak menerima DTH dan dari jumlah yang sudah masuk ini, kita sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 [miliar] atau 18.198 [KK],” katanya, dikutip pada Rabu (31/12/2025).

    Abdul menegaskan masyarakat tidak perlu membawa KK untuk mendapatkan DTH karena pemerintah daerah telah menerbitkan SK berisikan data masyarakat. Pemberian DTH disesuaikan melalui mekanisme by name by address.

    Pendataan DTH memasuki tahap 1 dan akan berlangsung secara bertahap. Misalnya, kata Abdul, dari 1 kabupaten yang memiliki 10 Kecamatan, DTH yang terdata baru 1 sampai 2 kecamatan. 

    Penyaluran DTH turut melibatkan Himpunan Bank Negara (Himbara). Abdul menyampaikan Himbara telah membuka rekening sebanyak 3.736.

    “Jadi, masyarakat di titik-titik pengungsian didatangi, kemudian dicek validasi sidik jari dan seterusnya, kemudian begitu sudah sesuai, buku rekening diberikan, dan masyarakat bisa mencairkan uang itu,” jelasnya.

    Dari data yang dipaparkan Abdul, Aceh mendapatkan Rp20,8 miliar untuk 111.586 KK; Sumatra Utara Rp8,1 miliar untuk 4.502 KK; dan Sumatra Barat Rp3,7 miliar untuk 2.110 KK.

  • Jelang Tahun Baru, Korban Jiwa Banjir Sumatra Tembus 1.154 Orang

    Jelang Tahun Baru, Korban Jiwa Banjir Sumatra Tembus 1.154 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan korban jiwa pascabencana hidrometeorologi di Sumatra-Aceh menjadi 1.154 jiwa. Dana Tunggu Hunian (DTH) juga mulai disalurkan.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan korban jiwa bertambah sebanyak 13 di Aceh Tamiang.

    “Khususnya di Aceh Tamiang itu menambah 13 jiwa korban meninggal dunia sehingga total korban jiwa meninggal dunia per hari ini bertambah 13 menjadi 1.154 jiwa,” katanya saat konferensi pers secara daring melalui akun YouTube @BNPB Indonesia, Rabu (31/12/2025).

    Korban hilang juga bertambah sebanyak 2 jiwa atau menjadi 165 jiwa. Pendataan ini berdasarkan sistem by name by address. Korban hilang berasal dari Padang Panjang dan Pesisir Selatan.

    Selain itu, penurunan jumlah pengungsi turun sebanyak 17.631 jiwa atau saat ini menjadi 378.164 jiwa yang masih mengungsi. Abdul menjelaskan penurunan jumlah pengungsi karena penyaluran DTH telah disalurkan ke warga terdampak per Senin, 29 Desember 2025.

    “Jadi buat saudara-saudara kita yang tidak akan tinggal di huntara sejak awal minggu ini, hari Senin sudah mulai dicairkan dana tunggu hunian. Proses verifikasi langsung mendatangi tempat-tempat pengungsian,” jelasnya.

    Sebagai informasi, DTH sebesar Rp600 ribu per bulan per Kartu Keluarga selama tiga bulan. Total anggaran yang akan disalurkan sebesar Rp32,7 miliar untuk 18.198 KK yang berasal dari 40 kabupaten/kota.

    Abdul menerangkan bahwa pencairan DTH tidak menunggu seluruh data terkumpul di mana ketika data di satu desa atau kecamatan telah terkumpul, serta mendapatkan SK dari kepala daerah daerah setempat maka penyaluran DTH dilakukan. 

    “Jadi masyarakat tidak perlu datang ke bank. Tim dari bank dan kecamatan yang masuk ke titik-titik pengungsian untuk kemudian memvalidasi dengan data biometri yang sudah terekam, sidik jari dan seterusnya sehingga kemudian masyarakat penerima manfaat pun sudah bisa mencairkan dukungan yang disalurkan pemerintah,” paparnya.

    Abdul memaparkan untuk revitalisasi jalan dan jembatan nasional sudah terpenuhi di akhir Desember 2025. Saat ini, katanya, petugas fokus mengerjakan sejumlah jembatan dan jalan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

    Pemerintah juga fokus melakukan pembersihan sampah di aliran sungai untuk mencegah dampak jika terjadinya bencana susulan.

    Sementara itu, penyaluran logistik per 29 Desember 2025 dan 30 Desember 2025 sebanyak 1.5 ton. Menurut Abdul, penyaluran logistik tetap dilakukan meski huntara dan bantuan intensif lainnya telah disalurkan.

    “Tapi dukungan logistik makanan dan non-makanan ini juga tidak berhenti dilakukan. Jadi kita benar-benar ingin menjamin kebutuhan warga terdampak ini baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan ini masih terus bisa dukung secara optimal,” terangnya.

  • BNPB Sebut Pemulihan Pascabencana Sumatra Capai 100%, Ini Update Perbaikan Infrastruktur dan Jalan

    BNPB Sebut Pemulihan Pascabencana Sumatra Capai 100%, Ini Update Perbaikan Infrastruktur dan Jalan

    Secara keseluruhan, kata Abdul, progres pemulihan infrastruktur menunjukkan capaian yang cukup tinggi dalam waktu satu bulan terakhir.

    “Badan jalan putus itu 85 persen, longsoran sebagian jalan putus itu 86 persen, longsoran tebing sudah selesai 96 persen, titik longsoran yang sebelumnya 360 titik itu dalam satu bulan sudah selesai 335, 93 persen,” jelas Abdul Muhari.

    Abdul menambahkan, dari total 38 ruas jalan terdampak, sebanyak 34 ruas telah terselesaikan. “Jumlah ruas jalan terdampak dari 38 sudah terselesaikan 34 atau 89,4 persen. Ini sebenarnya lagi yang cukup signifikan dalam proses pemulihan,” ujarnya.

    BNPB memastikan distribusi logistik terus berjalan, termasuk untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Distribusi dilakukan melalui jalur udara dan darat.

    “Logistik terus berjalan untuk di Aceh selain dari Lanud Iskandar Muda, ini juga proses distribusi dari Benar Meriah, dari Bandara Rembele,” kata Abdul Muhari.

    Selain logistik pangan, distribusi energi seperti BBM dan LPG juga menjadi perhatian utama. “Ini sebenarnya untuk distribusi tidak hanya logistik dasar pemakanan, tetapi juga energi, khususnya BBM dan LPG,” lanjutnya.

    Di sisi lain, pemulihan jaringan kelistrikan dipandang sebagai kunci percepatan pemulihan ekonomi dan layanan publik.

    “Kalau akses jalan sudah terhubung, listrik tersambung, maka BTS (Pemancar Sinyal) bisa berfungsi, PDAM bisa meristek kembali generator untuk Air PAM, ekonomi masyarakat bisa bergerak, dan kita harapkan proses pemulihan bisa lebih cepat,” pungkasnya.

     

  • 3.508 Sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar Telah Beroperasi Kembali
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Desember 2025

    3.508 Sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar Telah Beroperasi Kembali Nasional 31 Desember 2025

    3.508 Sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar Telah Beroperasi Kembali
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkap, sebanyak 4.149 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Rinciannya, di Aceh ada 2.756, Sumatera Barat 443, dan Sumatera Utara 950
    sekolah
    yang terdampak banjir serta longsor.
    Dari data tersebut, sebanyak 3.508 sekolah atau 85 persen sekolah di ketiga provinsi tersebut telah beroperasi kembali.
    “Sekolah yang sudah bisa beroperasi untuk di Aceh ada 2.226 atau 81 persen. Kemudian di Sumatera Barat 380 atau 86 persen, dan di Sumatera Utara 902 atau 95 persen. Total keseluruhan sekolah yang sudah bisa beroperasi 85 persen,” kata Mu’ti dalam konferensi pers terkait penanganan sekolah di wilayah
    bencana Sumatera
    , di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).
    Kendati demikian, masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami rusak parah sehingga belum dapat beroperasi kembali.
    Kerusakan tersebut membuat para siswa untuk sementara waktu melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di tenda darurat.
    “Masih ada 54 (sekolah) yang memang belum bisa kita gunakan karena kerusakan yang sangat serius, bahkan sebagian sekolah memang sudah rusak total,” ujar Mu’ti.
    “Mereka harus belajar di tenda dan sudah kita siapkan 54 tenda, 14 di Aceh, 21 di Sumatera Barat, dan 19 di Sumatera Utara,” sambungnya.
    Mu’ti memastikan anak-anak di wilayah terdampak bencana mendapatkan akses pendidikan pada tahun ajaran baru yang direncanakan dimulai pada 5 Januari 2026.
    “Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal,” ujar Mu’ti.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri menargetkan fasilitas pendidikan di daerah terdampak bencana Sumatera dapat memulai kegiatan belajar-mengajar pada awal Januari 2026.
    Kegiatan belajar-mengajar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat dilakukan setelah pembersihan dan pemulihan fasilitas pendidikan terus dilakukan kementerian/lembaga terkait.
    “Untuk sektor pendidikan, sekolah dan madrasah yang sebelumnya terdampak lumpur diharapkan dapat kembali difungsikan pada awal semester genap, minggu pertama Januari,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (28/12/2025).
    Di samping itu, BNPB juga menyiapkan tenda-tenda darurat untuk memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar para siswa.
    Tenda-tenda darurat tersebut digunakan khusus untuk sekolah maupun madrasah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor.
    “Nanti proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara,” ujar Abdul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dokter dan Psikiater Dikerahkan untuk Layanan Psikososial Warga Pascabencana

    Dokter dan Psikiater Dikerahkan untuk Layanan Psikososial Warga Pascabencana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tak hanya memberikan pelayanan kesehatan fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyediakan layanan psikososial dalam rangka pemulihan trauma pascabencana banjir dan longsor di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Berkaitan dengan pemulihan atau layanan psikososial, di setiap kabupaten/kota secara berkala, satu hingga dua kali seminggu, terus kita lakukan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/12).

    Aam, sapaan akrab Abdul Muhari, menjelaskan bahwa layanan tersebut tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi juga kepada para ibu dari warga terdampak. “Kita mendatangkan tenaga ahli, dokter, psikiater, serta para relawan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan psikososial,” ujarnya.

    Menurut Aam, layanan psikososial ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna membantu masyarakat pulih dari trauma akibat bencana. “Ini tetap kita programkan. Harapannya, secara bertahap dapat memulihkan trauma yang dialami saudara-saudara kita pascabencana,” jelasnya.

    Ia menambahkan, BNPB juga terus mempercepat perbaikan fasilitas umum, termasuk sekolah dan madrasah yang rusak maupun tertutup lumpur akibat banjir akhir November lalu. Ia berharap kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung pada awal semester genap, pekan pertama Januari mendatang.

    “Beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya terdampak lumpur kini sudah dapat difungsikan kembali,” ujarnya.

  • Rumah Rusak Korban Bencana Sumatera Diganti Uang hingga Huntap

    Rumah Rusak Korban Bencana Sumatera Diganti Uang hingga Huntap

    Jakarta

    Pemerintah menyiapkan bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rumahnya rusak. Bantuan itu berupa uang hingga hunian tetap (huntap).

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bantuan berupa uang untuk korban yang rumahnya rusak ringan dan sedang. Rinciannya,rumah rusak ringan akan mendapatkan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta per rumah.

    “Intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp 15 juta untuk yang ringan, yang sedang Rp 30 juta,” ujar Tito dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

    Bagi yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan rumah pengganti. Sebagai tahap awal, keluarga yang rumahnya rusak berat akan ditawarkan untuk menempati hunian sementara (huntara) sebelum mendapatkan rumah pengganti.

    “Untuk yang rusak berat itu akan dibangunkan rumah. Tahapannya disiapkan hunian sementara,” ujar Tito.

    Dari data yang dihimpun Tito, kerusakan rumah yang ringan jumlahnya mencapai 68.850 unit. Kemudian yang rusak sedang mencapai 37.520 unit, dan yang rusak berat jumlahnya mencapai 56.108.

    Bagi yang enggan tinggal di hunian sementara, pemerintah tetap menawarkan kompensasi bantuan dengan nominal Rp 600 ribu per bulan yang disebut sebagai dana tunggu hunian.

    “Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan sewa di rumah keluarganya, ada pilihannya. Setelah itu disiapkan hunian, akan dibangunkan hunian tetap,” papar Tito.

    Kapusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan masyarakat yang memilih tidak tinggal di hunian sementara akan mendapatkan kompensasi Dana Tunggu Hunian Rp 600 ribu per bulan. Pemerintah Daerah akan menyusun data siapa saja yang mau menerima kompensasi tersebut.

    Sejauh ini ada sekitar 16.264 KK yang terdaftar untuk menerima Dana Tunggu Hunian di 41 Kabupaten dan Kota di 3 provinsi bencana.

    “Ini namanya diusulkan oleh pemerintah daerah melalui SK, saat ini sudah kita terima sudah 16.264 KK nama yang sudah by name by address yang kita validasi dan verifikasi dengan data dukcapil. Masyarakat tak perlu lagi bawa KK atau KTP,” papar Ahmad dalam konferensi pers yang sama.

    Menurut Ahmad bank BUMN sudah diminta untuk mencairkan dana tersebut secara langsung. Jadi perbankan yang mencairkan akan jemput bola ke titik-titik di tengah masyarakat, yang mendapatkan bantuan tak perlu repot-repot untuk mengantre di bank.

    “Pencairan Rp 600.000 per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antri di bank Himbara yang sudah kita tunjuk,” papar Ahmad.

    Di Sumatera Barat, BNPB menugaskan BRI, BNI, dan Mandiri untuk mencairkan Dana Tunggu Hunian. Kemudian, di Sumatera Utara ada Mandiri dan BNI, sementara di Aceh ada BSI.

    “Posisi rekening sudah dibuka, pihak bank Jumat depan akan turun,” kata Ahmad.

    (hal/hns)

  • Dana Tunggu Hunian Siap Disalurkan, Bank Himbara Datangi Langsung Warga Terdampak Bencana Sumatera

    Dana Tunggu Hunian Siap Disalurkan, Bank Himbara Datangi Langsung Warga Terdampak Bencana Sumatera

    JAKARTA – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menerapkan skema “jemput bola” agar bantuan diterima masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa hambatan administratif terkait Dana Tunggu Hunian (DTH).

    Langkah ini bertujuan agar warga terdampak tidak terbebani proses birokrasi dan segera menerima haknya.

    Selain itu, skema ini memastikan penyaluran DTH menjangkau seluruh warga yang berhak guna mempercepat pemulihan kehidupan di wilayah terdampak.

    Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, dalam konferensi pers, Minggu, 28 Desember.

    Pria yang akrab disapa Aam itu menjelaskan bahwa pemerintah tengah merekapitulasi dan menyesuaikan proporsi antara Hunian Sementara (Huntara), Hunian Tetap (Huntap), dan DTH berdasarkan tingkat kerusakan rumah serta pilihan warga.

    Menurutnya, tidak semua warga yang rumahnya rusak parah atau hanyut bersedia pindah ke hunian sementara. Sebagian warga lebih memilih menerima DTH untuk menumpang atau mengontrak di sekitar lokasi lama mereka.

    Abdul Muhari menegaskan bahwa seluruh penerima DTH dan Huntara akan diverifikasi menggunakan data Dukcapil Kemendagri.

    Dengan demikian, kehilangan KTP atau KK tidak akan menjadi kendala. Proses verifikasi dilakukan bersama petugas tingkat RT, RW, hingga kecamatan untuk memudahkan administrasi.

  • Pemerintah Kirim 1.000 Genset ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

    Pemerintah Kirim 1.000 Genset ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

    Pemerintah Kirim 1.000 Genset ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah mengirimkan 1.000 genset ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat.
    Pengiriman 1.000 genset itu merupakan bagian dari upaya pemulihan
    listrik
    di daerah terdampak banjir dan longsong oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
    “Menteri ESDM mengirimkan 1.000 genset yang akan dibagi di tiga provinsi,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (28/12/2025).
    Pengiriman 1.000 genset ke wilayah terdampak bencana di Sumatera menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU) pada Sabtu (27/12/2025).
    Bantuan genset dengan kapasitas rata-rata 5 sampai 7 KVA diberikan untuk daerah-daerah yang hingga kini belum dialiri listrik di rumah hingga tenda-tenda pengungsian.
    “Ini sudah diterima di posko kita di Bener Meriah sebanyak 125 genset,” ujar Abdul.
    Dalam forum yang berbeda, pemerintah menyampaikan bahwa jaringan listrik di sebagian besar kabupaten/kota yang terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bertahap mulai pulih.
    Kendati demikian, gangguan masih terjadi di sejumlah wilayah terpencil, sehingga layanan listrik dan komunikasi sementara mengandalkan perangkat darurat.
    “Terkait pelayanan dasar, kondisi jaringan listrik di sebagian besar kabupaten kota telah berangsur pulih meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (19/12/2025).
    Selain listrik, Pratikno menyebut layanan komunikasi juga menunjukkan perbaikan, meski belum sepenuhnya normal di daerah terpencil.
    “Jaringan komunikasi juga berangsur membaik meskipun di wilayah terpencil masih mengandalkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit,” ujar Pratikno.
    Menurut Pratikno, pemulihan layanan dasar terus diintensifkan seiring dengan perbaikan infrastruktur pascabencana.
    Ia juga menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak, khususnya di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, sebagian besar telah kembali berfungsi.
    Proses pemulihan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat.
    “Berkat kerja keras seluruh komponen bangsa, telah tercapai cukup banyak kemajuan dan perkembangan yang signifikan,” kata Pratikno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.