Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Cegah Perdagangan Orang, Menteri Karding Bakal Tertibkan LPK

    Cegah Perdagangan Orang, Menteri Karding Bakal Tertibkan LPK

    Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding akan menertibkan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang nakal. Penertiban itu untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).  

    “Kami akan mendorong menertibkan LPK-LPK nakal ini. Jadi ada beberapa LPK nakal itu yang sebenarnya punya tugas melatih, tetapi sebagian jadi semacam ‘oknum calo’, nah, inilah yang biasanya perdagangan orang ilegal di sini banyak, sehingga coba kita rapikan pelan-pelan,” ujar Abdul dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar dikutip dari Antara, Rabu, 6 November 2024.

    Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeringkatan LPK. Kemudian, memangkas para oknum LPK yang mengancam keamanan para pekerja migran.

    “Ada pemeringkatan mana LPK yang bagus, mana yang pelat kuning, dan mana yang memang harus kita gunting karena tidak sehat bagi kemanusiaan dan para pekerja migran,” ucapnya.  
     

    Selain menertibkan LPK, ia menyatakan pihaknya memberikan bantuan pelatihan dan mencarikan skema bagi para PMI yang kembali ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan supaya mereka bisa berusaha sendiri.  

    “Ke depan kita berharap sebenarnya ini kan PMI yang bekerja di luar rata-rata uangnya habis dikirim ke keluarganya. Oleh karena itu ke depan kita ingin mencari format bagaimana caranya mereka bisa aman untuk rumah dan modal kerja, dan untuk hidup mereka di negara bekerja sekarang, juga untuk dikirim ke keluarganya, kalau itu bisa kita bungkus dengan bagus, maka masalah pelindungan dan pemberdayaan ini bisa selesai,” paparnya.

    Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengemukakan, para purna PMI ketika kembali ke Indonesia harus terhubung dengan unit-unit kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, baik itu koperasi maupun ekonomi kreatif.

    “Purna PMI itu harus terkoneksi dengan unit-unit kegiatan ekonomi di negeri kita, baik itu UMKM, koperasi, maupun ekonomi kreatif dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Tugas kita di sini untuk bersinergi, termasuk agar para purna PMI ini juga mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja dengan pengalaman yang didapatkan di dalam negeri,” tuturnya.

    Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding akan menertibkan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang nakal. Penertiban itu untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).  
     
    “Kami akan mendorong menertibkan LPK-LPK nakal ini. Jadi ada beberapa LPK nakal itu yang sebenarnya punya tugas melatih, tetapi sebagian jadi semacam ‘oknum calo’, nah, inilah yang biasanya perdagangan orang ilegal di sini banyak, sehingga coba kita rapikan pelan-pelan,” ujar Abdul dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar dikutip dari Antara, Rabu, 6 November 2024.
     
    Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeringkatan LPK. Kemudian, memangkas para oknum LPK yang mengancam keamanan para pekerja migran.
    “Ada pemeringkatan mana LPK yang bagus, mana yang pelat kuning, dan mana yang memang harus kita gunting karena tidak sehat bagi kemanusiaan dan para pekerja migran,” ucapnya.  
     

    Selain menertibkan LPK, ia menyatakan pihaknya memberikan bantuan pelatihan dan mencarikan skema bagi para PMI yang kembali ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan supaya mereka bisa berusaha sendiri.  
     
    “Ke depan kita berharap sebenarnya ini kan PMI yang bekerja di luar rata-rata uangnya habis dikirim ke keluarganya. Oleh karena itu ke depan kita ingin mencari format bagaimana caranya mereka bisa aman untuk rumah dan modal kerja, dan untuk hidup mereka di negara bekerja sekarang, juga untuk dikirim ke keluarganya, kalau itu bisa kita bungkus dengan bagus, maka masalah pelindungan dan pemberdayaan ini bisa selesai,” paparnya.
     
    Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengemukakan, para purna PMI ketika kembali ke Indonesia harus terhubung dengan unit-unit kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, baik itu koperasi maupun ekonomi kreatif.
     
    “Purna PMI itu harus terkoneksi dengan unit-unit kegiatan ekonomi di negeri kita, baik itu UMKM, koperasi, maupun ekonomi kreatif dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Tugas kita di sini untuk bersinergi, termasuk agar para purna PMI ini juga mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja dengan pengalaman yang didapatkan di dalam negeri,” tuturnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Cak Imin Nilai UU Koperasi Sudah Kuno, Bakal Dorong untuk Segera Direvisi

    Cak Imin Nilai UU Koperasi Sudah Kuno, Bakal Dorong untuk Segera Direvisi

    Jakarta –

    Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong agar RUU Perkoperasian segera disahkan. Cak Imin menilai dengan RUU Perkoperasian yang baru dapat memudahkan proses legalisasi badan usaha koperasi.

    Hal itu disampaikan Cak Imin usai rapat bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Cak Imin mengatakan UU Koperasi yang ada saat ini telah kuno.

    “Koperasi ini selain badan hukum dia adalah badan usaha. Undang-undang yang mengatur koperasi padahal koperasi secara konstitusi itu adalah soko guru ekonomi nasional itu terakhir undang-undang tahun 92 (UU Nomor 5 Tahun 1992). Amat sangat kuno,” kata Cak Imin.

    Cak Imin menilai perlu adanya revisi UU Perkoperasian. Dia menilai dengan revisi UU Perkoperasian akan lebih mudah mengatur koperasi bermasalah.

    “Kita bikin undang-undang koperasi yang komprehensif, yang lebih utuh sehingga semua badan usaha yang berbasis soko guru kerja sama, yang berbasis badan hukum, kalau perlu badan hukum-badan hukum yang sebetulnya sulit dalam proses legalisasi bisa melalui badan hukum koperasi,” ujarnya.

    “Jadi perlu dicatat badan hukum itu bisa menjadi salah satu solusinya melalui kooperasi badan usaha solusinya adalah ini dan ini akan kita atur dalam undang-undang yang baru,” sambungnya.

    “Undang-undang baru akan kita percepat insyaallah akan kita dorong dalam waktu secepat-cepatnya,” tuturnya.

    (amw/ygs)

  • Basuki Hadimuljono Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

    Basuki Hadimuljono Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto  melantik Basuki Hadimuljono sebagai kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara Jakarta pada Selasa (5/11/2024) sekitar pukul 11.00 WIB.

    Pelantikan Basuki dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 151 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN. Basuki menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.

    “Mengangkat Mochamad Basuki Hadimuljono sebagai kepala OIKN, kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” tulis keppres tersebut.

    Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain itu, turut hadir Kapolri Jendera Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

  • Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    GELORA.CO  – Nicke Widyawati telah dicopot jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.

    Hal ini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, pergantian direksi BUMN pasti bermuatan politis karena mitra kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang isinya merupakan politikus.

    “Seorang CEO BUMN itu harus bisa diterima kalangan politik, dan Presiden Prabowo mungkin sudah tidak cocok dengan Nicke. Bukan berarti kinerjanya jelek tapi bisa jadi tidak searah dengan kebijakan pemerintah sekarang saja,” kata Komaidi saat dihubungi Tribun, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, BUMN strategis seperti Pertamina posisi direksi maupun komisaris ditentukan melalui Tim Penila Akhir (TPA) yang diketuai Presiden.

    Menurutnya, Prabowo memilih Simon karena merasa sudah dekat, terlebih pernah membantunya dalam konstestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Kalau sudah kenal kan nyaman bekerjanya,” ucap Komaidi.

    Dikutip dari gerindra.id, Simon masuk dalam jajaran pengurus Gerindra periode 2020-2025.

    Di bidang politik, Simon tercatat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Gerindra dari total 48 anggota.

    Pada saat kontestasi Pilpres 2024, Simon juga memegang jabatan strategis di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Jabatan yang ia emban adalah sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran.

    Baru Diajak Rapat di Istana

    Pada Rabu (30/11/2024), Presiden Prabowo mengumpulkan para Menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka yang telah tiba di Istana diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan bahwa rapat digelar untuk membahas program subsidi. Kementeriannya memiliki program subsidi BLT melalui dana desa

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsisdi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin di koordinasikan isinya apa nanti saya mau ikut dulu,” pungkasnya.

    Profil Nicke Widyawati

    Nicke Widyawati lahir di Tasikmalaya, pada 25 Desember 1967.

    Ia merupakan lulusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung dan  lulusan S2 Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran.

    Semasa menjadi mahasiswa di ITB, Nicke Widyawati sudah bekerja di Bank Duta Cabang Bandung.

    Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Dikutip dari situs Pertamina, Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

    Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dipercaya sebagai Direktur SDM Pertamina.

    Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero).

    Nicke Widyawati juga pernah bekerja di bidang konstruksi yaitu di PT Rekayasa Industri (Rekin).

    Dirinya mulai bekerja di PT Rekayasa Industri sejak 1991.

    Di PT Rekayasa Industri (Rekind), Nicke Widyawati pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind) Persero dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU). 

    Bahkan, ia mendapatkan kepercayaan untuk memegang posisi sebagai Dirut PT Mega Eltra, perusahaan BUMN di bidang kelistrikan dan peralatan teknik.

    Selain itu, Nicke Widyawati juga dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN tahun 2014-2017, dilansir TribunnewsWiki.com.

    Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam konferensi pers, di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023) (Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami)

    Kemudian, Nicke pernah ditugaskan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas ini sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) pada akhir 2017.

    Nicke Widyawati pun sempat menjabat sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina.

    Penugasan Nicke tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.

    Setelah itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno resmi menunjuk Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Selama berkarier, ia pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia 2013 dari Kementerian BUMN.

    Pada tahun yang sama, Nicke Widyawati juga meraih penghargaan Women’s Work of Female Grace 2013 dari Indonesia Asia Institute.

    Dirut Pertamina Dua Periode

    Pada tahun 2022 lalu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah mengukuhkan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina untuk periode kedua.

    Penetapan tersebut, tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-199/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang ditandatangani Senin, 19 September 2022 lalu.

    Nicke Widyawati dinilai oleh Pemegang Saham mampu mengantarkan Pertamina menjalankan transformasi perusahaan sekaligus meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya yakni April 2018 hingga September 2022.

    Hingga Nicke Widyawati kembali terpilih di perusahaan pelat merah itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin (3/10/2022) lalu.

    Harta Kekayaan

    Berikut ini data harta kekayaan Nicke Widyawati yang dikutip Tribunnews.com dari situs resmi eLKHPN, berdasarkan Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan Tahun: 29 Maret 2022/Periodik – 2021: 

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 32.845.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 5.000.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    4. Tanah Seluas 629 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    6. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    7. Tanah Seluas 714 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 7.500.000.000

    9. Tanah Seluas 563 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    10. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 15.250.000.000

    11. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

    12. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA

    2021JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    13. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 100.000.000

    14. Tanah Seluas 368 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    15. Tanah Seluas 818 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.925.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD STANDARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 850.000.000

    2. MOBIL, MERCEDES BENZ GLE400 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.= 775.000.000

    3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 212.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.064.952.698

    F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000.000.000

    Sub Total Rp 75.046.952.698

    Utang –

  • Sri Mulyani-Cak Imin Kumpul di Kantor Bahlil Bahas BBM, Ini Hasilnya!

    Sri Mulyani-Cak Imin Kumpul di Kantor Bahlil Bahas BBM, Ini Hasilnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba-tiba kumpul di kantor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Kedatangan mereka untuk membahas mengenai kebijakan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sri Mulyani hadir didampingi Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu.

    Berdasarkan informasi yang beredar, rapat itu telah digelar sejak pagi tadi, dan rencananya akan digelar konferensi pers bersama para menteri pada pukul 11.00 WIB. 

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin, Menperin Agus Gumiwang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen BUM Kartika Wirjoatmojo atau Tiko dan lainnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan tenggat waktu dua pekan kepada jajaran menterinya untuk untuk menyelesaikan skema baru pemberian subsidi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, ada beberapa opsi diantaranya perubahan subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu juga ada skema blending subsidi yang langsung ke barang atau produk BBM-nya. “Akan diputuskan nanti di hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers, Senin (4/11/2024).

    Bahlil menyatakan, andaikan terjadi subsidi BLT, kelak, kendaraan umum yang memakai plat kuning masih dipertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya.

    “Ini kan harusnya ada yang tepat sasaran ada yang tidak. yang tidak ini akan kita bentuk yang lain. Jadi subsidi tetap ada tapi berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” jelas Bahlil.

    Pemerintah juga terus melanjutkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 mengenai BBM. Kelak, dalam revisi beleid itu akan diatur mengenai siapa yang berhak mengisi BBM subsidi.

    Bahlil menambahkan, revisi Perpres itu sedang berjalan. Untuk keputusannya, pihaknya masih mempertimbangkan mengenai inflasi dan pemerataan nilai ekonomi masyarakat.

    “Jadi harus betul hati-hati. Setelah ada aturan formulasi akan kita putuskan. Baik terima kasih,” jelas Bahlil.

    Sementara Liquefied Petroleum Gas (LPG), kata Bahlil tidak akan ada perubahan. “Kami sudah putuskan untuk LPG kami usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Apa artinya? Untuk LPG masih berlaku untuk sampai saat ini. Itu yang akan kami usulkan karena ini terkait dengan UMKM, konsumsi rumah tangga,” jelas Bahlil.

    (mij/mij)

  • Zulhas Tegaskan Tak Ada Impor Beras Lagi

    Zulhas Tegaskan Tak Ada Impor Beras Lagi

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan tidak ada penambahan impor baru untuk beras tahun ini. Dia menjelaskan kuota impor yang tengah diselesaikan pemerintah 3,6 juta ton.

    Dari jumlah itu, tersisa 1 juta ton yang masih akan masuk. Zulhas mengatakan, Bulog baru menyelesaikan 150 ribu ton dari sisa 1 juta ton, artinya tersisa 850 ribu ton.

    “Tentu akan dikejar tahun ini selesai. Kalau sudah masuk semua stok kita akan lebih banyak. Jadi lebih siap, saya kira di bawah Pak Dirut ini stok yang terbaik,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

    Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk memiliki stok pada akhir tahun sebesar 2 juta ton. Untuk itu, dia mendorong agar sisa impor 850 ribu ton harus masuk tahun ini.

    “(Sisa impor) 1 juta (ton), 150 ribu (ton) sudah masuk, tinggal 850 ribu (ton). Kemarin biar cepat mau G to G dengan India. Tetapi nggak bisa, India maunya B to B. Itu dari 3,6 juta ton, kurang 1 juta, yang 150 ribu sudah masuk, tinggal 850 ribu,” terangnya.

    Untuk stok CBP saat ini di Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton. Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus mencapai 2 juta ton.

    “Sekurang-kurangnya stok kita akhir tahun 2 juta. Di sini (Gudang Banten-Jakarta) 140 ribu ton sedangkan Bulog punya 1.508 gudang, dengan kapasitas 4 juta. Jadi stok beras aman dan cukup. Masyarakat tidak usah khawatir, beras cukup. Apa lagi program sawah baru intensifikasi,” pungkasnya.

    Lihat Video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

    (ada/ara)

  • Zulhas Cek Beras di Gudang Bulog, Sebut Cadangan Harus 2 Juta Ton

    Zulhas Cek Beras di Gudang Bulog, Sebut Cadangan Harus 2 Juta Ton

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengecek stok beras di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk mengecek stok cadangan beras pemerintah (CBP).

    Berdasarkan pantauan detikcom, Senin (4/11/2024), Zulhas hadir di lokasi sekitar pukul 11.12 WIB. Pengecekan stok beras ini, Zulhas didampingi oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq.

    Kemudian Zulhas langsung mengecek stok beras di gudang pertama. Lalu, dilanjutkan untuk mengecek teknologi rice to rice milik Perum Bulog.

    Hasil pengecekan itu, Zulhas mengatakan stok beras dalam negeri aman. Untuk pasokan di Perum Bulog saat ini 1,6 juta ton. Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) harus mencapai 2 juta ton.

    “Sekurang-kurangnya stok kita akhir tahun 2 juta (ton). Di sini (stok Jakarta-Banten) 140 ribu ton sedangkan Bulog punya 1.508 gudang, dengan kapasitas 4 juta. Jadi stok beras aman dan cukup. Masyarakat tidak usah khawatir, beras cukup. Apa lagi program sawah baru intensifikasi,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

    Zulhas mengatakan sisa impor dari kuota tahun ini sebesar 850 ribu ton. Adapun kuota impor tahun ini mencapai 3,6 juta ton.

    “(Sisa impor) 1 juta , 150 ribu sudah masuk. Tinggal 850 ribu, kemarin biar cepat mau G to G dengan India. Tetapi nggak bisa, India maunya B to B. Itu dari 3,6 juta ton, kurang 1 juta, yang 150 ribh sudah masuk, tinggal 850 ribu,” terangnya.

    Zulhas menegaskan tidak ada penambahan impor beras baru. Jadi soal impor 1 juta ton merupakan sisa dari kuota impor tahun ini.

    “Nggak ada (impor lagi). Jadi ini bukan impor beras baru. Ini sudah diputuskan, realisasinya dari 3,6 juta ton yang belum selesai,” tegasnya.

    Lihat Video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

    (ada/ara)

  • Dewan Oligarki Sang Presiden

    Dewan Oligarki Sang Presiden

    GELORA.CO – PRESIDEN Prabowo Subianto adalah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ada 17 partai politik yang bergabung dalam koalisi ini. Ada yang bergabung sejak proses pencalonan, dan ada pula yang bergabung setelah Presiden 08 menang.

    Partai koalisi Prabowo terdiri dari partai parlemen dan nonparlemen. Yang parlemen meliputi 7 partai, antara lain Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan nonparlemen meliputi 10 partai, yaitu PPP, PSI, Perindo, PBB, Gelora, Garuda, Buruh, Berkarya, Prima, dan PA.

    Prabowo adalah pimpinan eksekutif yang menguasai 470 kursi dari 580 anggota parlemen di Senayan. Dia presiden powerfull yang memegang 81 persen lebih kekuatan politik saat ini.

    Apa saja bisa dilakukan oleh Prabowo sebagai episentrum kekuatan politik lima tahun ke depan. Namun begitu, ia merasa masih perlu menjaga hubungan baik dan memelihara hubungan dengan partai-partai pendukung. 

    Pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pada Jumat, 1 November 2024, di Istana Negara, harus dibaca dalam relasi kuasa.

    Apalagi Prabowo yang menginginkan pertemuan rutin antara para pimpinan partai setiap habis salat Jumat, sekadar makan siang dan bertukar pikiran. Di sinilah sebenarnya kendali negara berada di tangan pimpinan partai parlemen.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Abdul Muhaimin Iskandar, Ahmad Syaikhu, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Prabowo sendiri. Orang-orang tersebutlah yang sesungguhnya dewan oligarki politik Indonesia kontemporer.

    Para anggota Kabinet Merah Putih dan anggota DPR RI adalah wayang yang menjalankan arah keputusan partai dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Mereka tak cukup nyali melawan arah keputusan ketua umum, bila tidak, malah jabatannya menjadi taruhan.

    Pada dekade terakhir, sulit menjumpai anggota dewan yang berani melawan keputusan partai, semacam tokoh Sri Bintang Pamungkas, atau Matori Abdul Jalil, atau Effendy Choirie, Fahri Hamzah dan lain sebagainya.

    Dengan sistem suara terbanyak dan kewenangan partai yang kuat, anggota dewan itu rerata memilih berdamai dengan pimpinan partai, walau terkadang bertentangan dengan common sense dan kepentingan publik. Mereka pasti ditertibkan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara, para politisi yang terpilih menjadi anggota dewan, mayoritas pengusaha yang lazim berhitung untung rugi. Arus pragmatis telah menjadi arus utama yang melumpuhkan idealisme di lembaga perwakilan sekarang.

    Kondisi ini yang telah mendorong segelintir orang memegang kendali kekuasaan. Mereka adalah pimpinan partai yang punya agenda Jumatan dengan presiden. Mereka pulah yang menentukan hitam putihnya negeri ini.

    Taklah salah, bila perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi dikritik semakin oligarkis. Memang faktanya, kata Jimly Asshiddiqie, partai kian membiru dan dinasti politik kian berkuasa.

    Prabowo pasti tak terlalu merisaukan perkembangan demokrasi oligarki. Asal seseorang yang berkuasa atas izin rakyat melalui pemilu yang demokratis. Ia tak mempermasalahkan. Bahkan, ia tak mau cawe-cawe terhadap hasil Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.

    Sebagai presiden yang punya relasi kuasa dengan 7 presiden sebelumnya, Prabowo mengerti betul hakikat kekuasaan itu. Dan ia telah membuktikan di depan mahkamah sejarah memperoleh kekuasaan dengan halal.

    Jadi, adanya dewan oligarki memang dibutuhkan. Dalam istilah Pak Surya, dewan itu semacam forum konsultasi presiden dengan pimpinan partai koalisi. Ini bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan kekuatan politik yang ada dalam orkestrasi kepemimpinan demi mewujudkan simfoni kebangsaan.

    Kendati forum itu tak dilembagakan secara formal, sesungguhnya kekuasaannya mirip dengan konsep ahlul halli wal’aqdi dalam khazanah politik Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Atau serupa dewan Walisongo dalam pembentukan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Ataupun sejenis dengan konsep wilayatul faqih dalam Republik Islam Iran, dan seterusnya.

    Mereka para tokoh setengah dewa yang punya otoritas moral politik untuk menentukan pemimpin. Mereka adalah para tokoh nasional yang sangat dihormati oleh sang khalifah atau sultan atau presiden yang berkuasa.

    Barangtentu, bangsa ini menaruh harapan besar terhadap kearifan dan kebijakan para pemimpin partai di atas. Dan dari 7 pimpinan partai koalisi, Pak Suryalah yang paling tak punya beban politis dan psikologis sebagai tokoh yang bukan anak buah presiden dalam kabinet.

    Publik boleh berharap pada Ketum Nasdem ini untuk bicara terbuka dan apa adanya mengenai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Meski publik juga tetap harus mengkonsolidasi kekuatan masyarakat sipil dari ormas yang telah dilumpuhkan melalui konsesi tambang oleh pemerintah. Semoga!

  • Rosan: Tidak ada lagi TKN, TPN, Timnas, tapi GSN

    Rosan: Tidak ada lagi TKN, TPN, Timnas, tapi GSN

    Marilah kita bergandengan tangan bersama-sama, melangkah bersama untuk kepentingan yang lebih besarJakarta (ANTARA) – Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Rosan Roeslani mengatakan tidak ada lagi tim sukses Pemilu 2024, seperti Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN).

    “Akan tetapi, yang ada adalah Gerakan Solidaritas Nasional. Marilah kita bergandengan tangan bersama-sama, melangkah bersama untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” kata Rosan saat deklarasi GSN di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    Mantan Ketua TKN Prabowo-Gibran itu menjelaskan bahwa kehadiran GSN adalah untuk membantu memerangi perang terhadap kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, kesenjangan, hingga ketidakpedulian di dalam negeri, sehingga terwujud bangsa Indonesia yang sejahtera, mandiri, maju, dan berkesinambungan.

    “Kami ingin hadir di semua lapisan masyarakat, daerah, golongan, dan kami ingin mendengar aspirasi, harapan, dari seluruh rakyat Indonesia yang kami kemudian bungkus menjadi suatu gagasan, program, dan kami tidak berhenti di situ,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya dapat mewujudkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah program karena terdapat banyak pemangku kepentingan atau pengambil keputusan dalam organisasi GSN.

    “Saya ingat ada quote (kutipan) dari Bung Hatta yang pada saat itu menyatakan kekhawatirannya. Beliau menyampaikan, pada saat zaman besar itu datang, bangsa Indonesia tidak siap dan bisa menjadi bangsa yang kerdil,” katanya.

    “Tetapi, dengan keberadaan kita bersama, dengan keberadaan GSN, insya Allah kekhawatiran Bung Hatta itu bisa kita hilangkan karena kita yakin pada saat zaman yang besar itu datang, Indonesia sudah siap menyongsong menjadi bangsa yang kuat, kokoh, dan mandiri,” lanjutnya.

    Baca juga: Gerakan Solidaritas Nasional resmi dideklarasikan
    Baca juga: Istana: Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional atas perintah Prabowo
    Baca juga: Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Curhat Anies Gagal Bertemu Tom Lembong: Saya di Jogja, Tom di Tahanan

    Curhat Anies Gagal Bertemu Tom Lembong: Saya di Jogja, Tom di Tahanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menceritakan bahwa dirinya gagal bertemu mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang ditahan Kejaksaan Agung usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. 

    Anies menyebut bahwa dia semestinya bertemu Tom, yang menjadi bagian dari tim pemenangannya pada Pilpres 2024 lalu, dalam suatu forum akademik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogja pada hari ini. Cerita itu dibagikannya melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya.

    “Saya ke Jogja hari ini untuk hadiri reuni FEB UGM, dan Tom Lembong terjadwal sebagai pembicara hari ini di fakultas yang sama, pada acara Seminar Forum Studi Diskusi dan Ekonomi FEB UGM,” tulisnya melalui akun @aniesbaswedan, Sabtu (2/11/2024).

    Andai Tom tak ditahan, Anies berencana menghadiri sesi ceramah yang diisi oleh rekannya itu.

    Keesokan harinya atau pada Minggu (3/11/2024), Anies berencana berkegiatan bersama Tom Lembong sekaligus menunjukkan tempat-tempat favoritnya di bumi Jogja.

    “Kini, rencana itu tak dapat terlaksana. Hari ini saya di Jogja, dan Tom berada dalam tahanan,” tutur pasangan cawapres Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 ini.

    Pada akhir takarir fotonya, Anies pun menyisipkan harapan agar Tom diberi kekuatan sebagaimana yang dilakukannya selama ini.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung menahan dan menetapkan Tom Lembong sebagai salah satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom selaku Mendag diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).