Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Daya Beli Masyarakat RI Lesu, Anggaran Bansos Diusulkan Naik

    Daya Beli Masyarakat RI Lesu, Anggaran Bansos Diusulkan Naik

    Jakarta –

    Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengusulkan agar pemerintah menambah anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) menjadi Rp 100 triliun. Hal ini sebagai upaya menjaga ketahanan daya beli masyarakat.

    Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari menilai setelah pandemi usai, daya beli masyarakat cukup bertahan hingga tahun 2022. Menurutnya, pada waktu tersebut, banyak bantuan sosial digelontorkan sehingga dapat memperkuat daya beli. Namun, situasi saat ini berbeda. Dia menyebut daya beli masyarakat sekarang mengalami pelemahan.

    “Tapi sekarang riset (daya beli)-nya turun lagi. Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan) di Kemenko (Perekonomian) bisa melihat ada apa, tapi yang jelas memang ada masalah daya beli masyarakat,” kata Supari dalam acara KUR Meets The Press, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Melihat hal itu, dia pun mengusulkan agar bantuan sosial (bansos) segera kembali dikucurkan. Bahkan dia mendorong agar ada penambahan anggaran bansos menjadi Rp 100 triliun. Usulan tersebut menyetujui pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Dia optimistis dengan adanya penambahan anggaran itu akan berdampak positif pada daya beli masyarakat. Bahkan dia mengaku percaya diri daya beli masyarakat dapat menguat kembali.

    “Mungkin bansosnya, menurut saya apa yang disampaikan Pak Menteri Muhaimin penting Rp 100 triliun, supaya daya beli masyarakat memang lebih tumbuh naik dan saya yakin impactnya akan ke daya beli,” jelas Supari.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

    “Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun,” kata Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Saksikan juga video: Mendagri Akan Buat Surat Edaran Larang Pembagian Bansos Jelang Pilkada

    (kil/kil)

  • Gelar Rapat Daring, Presiden Prabowo Subianto Bahas Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

    Gelar Rapat Daring, Presiden Prabowo Subianto Bahas Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto tetap memantau kondisi dalam negeri, terutama terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia. Rapat digelar pada Selasa (12/11/2024) sekitar pukul 10.00 waktu setempat, atau pukul 22.00 WIB.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas melalui video conference dengan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam rapat tersebut Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, beberapa menteri yang hadir melalui video conference adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Koordinator bidang  Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

    Dalam pengantarnya, Prabowo meminta para menteri dan pejabat terkait untuk memberikan laporan terkait perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update, silakan,” kata Prabowo dikutip dari keterangan resmi, Selasa.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kemudian memberikan laporan terkini. Dia menyampaikan tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI, Polri, serta pemerintah daerah telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama yang terjadi pada 3 November dini hari.

    Menurut laporan tersebut, lebih dari 13.000 warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari dampak erupsi.

    “Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin Bapak Wapres dan sejak erupsi pada 3 November dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga,” jelas Suharyanto.

    Rapat ini menjadi bukti komitmen Prabowo dalam menangani bencana secara responsif meskipun berada jauh dari Tanah Air. Prabowo juga ingin memastikan koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal dalam penanganan situasi darurat di Indonesia.

  • Presiden buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024

    Presiden buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024

    Kamis, 7 November 2024 14:59 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) menyapa Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (kiri), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan), dan Menko Polkam Budi Gunawan (kanan) saat pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis  (7/11/2024). Rakornas bertema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 itu diikuti 5.360 peserta. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nym.

    Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). Rakornas bertema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 itu diikuti 5.360 peserta. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nym.

  • Surya Paloh Sebut Prabowo Minta Ketum Parpol Gelar Pertemuan Rutin

    Surya Paloh Sebut Prabowo Minta Ketum Parpol Gelar Pertemuan Rutin

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta supaya ketua umum partai pendukungnya dapat melakukan pertemuan secara rutin. 

    Hal tersebut diungkapkan Surya Paloh saat menjawab pertanyaan mengenai pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Partai di Istana yang berlangsung pada 1 November 2024 lalu. 

    “Beliau mengajak agar pertemuan antara partai politik dilakukan secara rutin,” kata Surya Paloh, usai Apel Siaga di Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024). 

    Surya Paloh mendukung gagasan Prabowo. Menurutnya, pertemuan rutin antara pimpinan partai politik sangat positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Menurut saya baik-baik saja. Goalnya besarnya langkah kita semakin maju  di dalam berbangsa dan bernegara. Itulah harapan yang paling penting. Itulah harapan Nasdem,” terangnya. 

    Surya juga menjelaskan bahwa Nasdem telah memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk berjalan sebagaimana mestinya. Dia berharap Prabowo mengerikan succes story.

    “Dengan harapan kita juga agar succes story bisa kita mulai lagi dari apa yang kita capai,” ucapnya. 

    Sebelumnya, para pimpinan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), siang.

    Mereka adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.  

    Lalu, Sekjen PKS Habib Aboe, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

  • Partai Perubahan Dideklarasikan, Anies Baswedan Dinyatakan Tidak Terlibat

    Partai Perubahan Dideklarasikan, Anies Baswedan Dinyatakan Tidak Terlibat

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Perubahan hari ini dideklrasikan serentak di 38 provinsi. Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan tidak terlibat dalam pendirian maupun pengumpulan sumbangan untuk Partai Perubahan. 

    Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid mengklarifikasi soal ramainya aksi permintaan iuran dan sumbangan mengatasnamakan Partai Perubahan dengan mencatut nama Anies.

    “Akhir-akhir ini kita banyak mendengar atau melihat permintaan iuran atau sumbangan untuk kegiatan yang mengatasnamakan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia,” kata Sahrin melalui video singkat yang dibagikan di media sosial, Minggu (10/11/2024).

    Menurutnya kegiatan penarikan sumbangan atas nama Partai Perubahan sering menempelkan foto atau citra Anies pada flyer maupun pamfletnya.

    “Terkait dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pak Anies Baswedan tidak terlibat dengan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia ataupun partai baru apa pun baik dari proses pendirian hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, termasuk tidak terlibat juga dalam kegiatan iuran atau sumbangan dalam bentuk apa pun juga,” ujar Sahrin.

    “Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui seluruh khalayak umum.”

    Partai Perubahan memang dikaitkan dengan Anies Baswedan yang disebut akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

    Perubahan merupakan jargon Anies Baswedan saat maju Pilpres 2024 berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

  • Cak Imin Minta Anggaran Bansos Ditambah jadi Rp100 Triliun pada 2025

    Cak Imin Minta Anggaran Bansos Ditambah jadi Rp100 Triliun pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025. 

    Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

    “Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun,” katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

    Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran. 

    Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

    “Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

  • Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap tak ada lagi kebocoran anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, anggaran bantuan sosial (bansos) bisa bertambah hingga Rp100 triliun pada tahun 2025.

    “Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Cak Imin di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial. Moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” sambungnya.

    Menurut Cak Imin, bila kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup, maka otomatis jumlah anggaran bansos bisa meningkat. Serta, program-program pemberdayaan bisa dilakukan dengan jumlah yang besar.

    Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem juga bisa dikurangi dan jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif semakin banyak.

    “Karena itu insyaallah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi,” kata Cak Imin.

    Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun. Setidaknya, ia berharap ada tambahan dana bansos pada tahun 2025.

    “Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan,” kata mantan rival Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    Prabowo Akan Berantas Kemiskinan Ekstrem

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos), aneka kredit usaha, dan program pembiayaan Mekaar demi menekan angka kemiskinan ekstrem sampai 0 persen.

    Menurut Prabowo, pemberantasan kemiskinan bakal menjadi prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka

    “Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju nol persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5 persen di akhir 2029,” ucap Prabowo Subianto.

    Tekad Prabowo menihilkan angka kemiskinan ekstrem itu termuat di halaman 179 buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur.

    Buku berisikan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

    Menurut Prabowo, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan aneka bansos dan kredit usaha berhasil menekan angka kemiskinan.

    “Pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10 persen populasi Indonesia,” tulis Prabowo.

    Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang bakal diteruskan Prabowo antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

  • Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025 Nasional 7 November 2024

    Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025 Nasional 7 November 2024

    Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    berharap supaya dana
    bantuan sosial
    (Bansos) bisa mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.
    Mulanya, pria yang karib disapa Cak Imin itu menekankan arahan dari Presiden
    Prabowo Subianto
    supaya anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien.
    “Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Muhaimin dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor, Kamis (7/11/2024).
    Lantas, Cak Imin pun berdoa agar arahan Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik. Setidak-tidaknya, ia berdoa supaya dana Bansos bertambah sampai Rp 100 triliun pada tahun depan.
    “Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” kata Cak Imin.
    Muhaimin pun menyampaikan bahwa
    quality of life
    atau kualitas hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 
    Di sisi lain, Cak Imin turut menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa menyentuh angka nol persen.
    “Hari ini kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem nol persen, belum. Padahal 2029 kita upayakan itu terjadi,” kata ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
    Oleh sebab itu, Muhaimin mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk memakmurkan masyarakat.
    Ia pun memiliki tiga kunci untuk mewujudkan arahan presiden. Pertama, harus ada pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, membuat sistem perlindungan sosial yang kuat. Terakhir, melakukan pembangunan manusia. 
    “Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, kedua, produktif merubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri,” kata Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Prabowo akan memberikan arahan kepada jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut. Rapat ini nantinya akan ditutup Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka.

    Pantauan Beritasatu.com di lokasi acara, seluruh menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam rakornas bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Acara dimulai dengan laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Setelahnya, Prabowo Subianto memberikan pengarahan tertutup sekaligus membuka acara yang ditandai dengan pemukulan gong.

    Panel pertama membahas kebijakan nasional. Dalam panel ini, para peserta bakal mendapatkan pengarahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Kemanana (Polkam) Budi Gunawan dan Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. 

    Kemudian Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar akan memberikan pengarahan pada panel pertama. Diskusi dalam panel pertama dimoderatori oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud.

    Selanjutnya, diskusi panel kedua bakal membahas program unggulan pemerintah. Dalam panel ini, ada lima menteri yang memberikan pengarahan. Mereka adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Rosan Roslaeni.

  • Mahfud Anggap Wajar Kasus Tom Lembong Dianggap Kriminalisasi Politik, Ini Alasannya Nasional 6 November 2024

    Mahfud Anggap Wajar Kasus Tom Lembong Dianggap Kriminalisasi Politik, Ini Alasannya Nasional 6 November 2024

    Mahfud Anggap Wajar Kasus Tom Lembong Dianggap Kriminalisasi Politik, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, adalah bentuk kriminalisasi politik.
    Sebab, kebijakan impor gula juga dilakukan oleh Mendag sesudah Tom Lembong, bahkan lebih masif.
    “Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartiasto Lukito, ada Agus Suparmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan,” kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    “Itu kan mestinya kan mulai dari sini, dari yang terdekat. Kenapa mulai dari jauh (Mendag lama)? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja,” tambah dia.
    Akan tetapi, terang Mahfud, bisa saja anggapan masyarakat itu tidak benar bahwa ada kriminalisasi politik dalam kasus tersebut.
    Oleh sebab itu, menurut dia, akan lebih baik jika Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau dugaan masyarakat.
    “Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dong, tolong dijawab itu, itu kata masyarakat,” ucap mantan Ketua MK ini.
    Lebih lanjut, Mahfud juga menjawab apa yang menjadi anggapan publik bahwa Tom Lembong tak bisa dipidana korupsi lantaran tidak ada aliran dana terhadap mantan Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) itu.
    Namun Mahfud tak sependapat dengan anggapan tersebut.
    “Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi,” jelasnya.
    “Unsur kedua dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak, enggak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi untuk Tom Lembong itu jadi tersangka,” sambung dia.
    Sebelumnya, Kejagung menegaskan bahwa kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong bukanlah politisasi hukum.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengeklaim, kasus korupsi Tom Lembong yang diusut oleh Kejagung murni bentuk penegakan hukum.
    “Dalam penanganan perkara terkait importasi gula tahun 2015-2016, tidak ada politisasi hukum,” kata Harli di Kejagung, Rabu (30/10/2024).
    “Ini murni penegakan hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” ujar dia menambahkan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.