Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Cak Imin Ungkap Pesan Presiden Prabowo Terkait Judi Online

    Cak Imin Ungkap Pesan Presiden Prabowo Terkait Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai masalah judi online.

    Cak Imin menyebutkan, Presiden Prabowo sangat prihatin terhadap maraknya judi online di Indonesia yang menyebabkan uang dari masyarakat kecil mengalir ke luar negeri.

    “Pak Presiden Prabowo menegaskan, semua pihak harus sigap dan segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi judi online ini. Karena, setiap tahunnya, uang yang beredar mencapai Rp 900 triliun dan sebagian besar mengalir ke luar negeri. Uang yang berasal dari rakyat kecil ini tidak boleh dibiarkan begitu saja,” tutur Cak Imin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pada Jumat (15/11/2024).

    Cak Imin menyadari, judi online adalah masalah yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi. Namun, ia menekankan pentingnya upaya bersama untuk menangani permasalahan ini dengan serius.

    Selain itu, Cak Imin juga menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami oleh para korban judi online yang sering kali mengalami kerusakan dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka.

    “Para pecandu judi online ini mengalami dampak yang sangat buruk. Kehidupan mereka hancur, perilaku mereka berubah, dan negara harus hadir dengan memberikan langkah-langkah pertolongan, termasuk rehabilitasi bagi mereka yang terdampak,” ungkapnya.

    Untuk menangani permasalahan judi online, Cak Imin menegaskan seluruh pihak harus terlibat, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

    Ia bahkan menyebut permasalahan ini sebagai “bencana sosial” yang memerlukan penanganan serius dan terpadu.

    “Presiden Prabowo telah meminta kepada seluruh kabinet untuk bekerja sama bahu-membahu dalam mengatasi masalah judi online. Ini adalah tugas bersama yang harus segera dituntaskan,” tandasnya.
     

  • Judi Online Dinyatakan sebagai Bencana Nasional, Sebanyak 8,8 Juta Orang Jadi Korban

    Judi Online Dinyatakan sebagai Bencana Nasional, Sebanyak 8,8 Juta Orang Jadi Korban

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Judi online kini sudah masuk kategori bencana sosial. Sebab, sebanyak 8,8 juta warga Indonesia telah menjadi korban praktik haram tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    “Saya sampai pada kesimpulan hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini,” ujar Cak Imin.

    Rinciannya, sebanyak 80 persen warga terkategori ekonomi bawah dan menengah. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.

    Ketua Umum PKB ini mengingatkan agar semua pihak harus terlibat pemberantasan judi online. Dia akan mengajak semua kementerian untuk bahu-membahu mengatasi judi online ini.

    “Saya mengajak seluruh pihak ayo kita bahu-membahu mengatasi ini dan Presiden Pak Prabowo mengamanatkan kepada saya dan seluruh anggota kabinet untuk bahu-membahu mengatasi persoalan judi online ini,” pungkasnya. (bs-sam/fajar)

  • Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Menko PM Dukung Penuh – Espos.id

    Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Menko PM Dukung Penuh – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pengendara motor melintas keluar dari halaman Pondok Pesantren Darusy Syahadah, Lembah Gunung Madu, Simo, Boyolali, Sabtu (17/8/2024). (Solopos/Ni’matul Faizah)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyatakan komitmennya untuk segera membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Kementerian Agama segera membentuk suatu Direktorat Jenderal khusus yang akan mengurus sekaligus mengayomi pondok pesantren,” kata Nasaruddin, Kamis (14/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    BRI Cetak Laba Bersih Rp45,36 Triliun di Triwulan III 2024

    Sebagai informasi, saat ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis).

    Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung penuh pembentukan Ditjen Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Saya tentu mendukung penuh kebijakan itu (membentuk Ditjen Pondok Pesantren). Pesantren mulai tahun 2019 sudah punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pesantren. Jadi sudah seyogyanya dikelola khusus oleh Ditjen,” katanya, Jumat (15/11/2024).

    Muhaimin menekankan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah bentuk rekognisi negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka.

    “Karena itu sudah sepatutnya pesantren-pesantren kita ini diayomi dengan lebih serius oleh negara,” ujarnya.

    Tak hanya rekognisi, Gus Imin menambahkan UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.

    Menurutnya, begitu besar kontribusi pesantren bagi tumbuh kembang generasi muda yang unggul dan berakhlak.

    “Jadi bukan cuma karena jumlahnya yang banyak, sampai 28.000 lebih, tapi faktanya pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang bagus, kontribusinya juga luar biasa mencetak generasi-generasi unggul dan berakhlak,” ujarnya.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pencandu Judi Online Dapat Rehabilitasi dan Bansos

    Pencandu Judi Online Dapat Rehabilitasi dan Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan, pemerintah akan memberikan dukungan bagi rehabilitasi pencandu judi online.

    Dukungan tersebut mencakup bantuan biaya perawatan rehabilitasi di rumah sakit melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, serta bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.

    “Pasti (memberikan dukungan), karena ini bagian dari korban sosial. Selain BPJS Kesehatan, kemudian kita juga ada berbagai bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos),” kata Cak Imin seusai mengunjungi pasien rehabilitasi kecanduan judi online di RSCM Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Tidak hanya bantuan finansial, Cak Imin mengatakan pihaknya akan memberikan pelatihan keterampilan kepada para korban judi online agar dapat kembali bekerja setelah mereka pulih.

    “Pasti (pelatihan korban), akar masalahnya adalah dua. Pertama, kemiskinan dan pengangguran. Kedua, psikologis, ya kecanduan dan berbagai aspek-aspek nonekonomi,” kata Cak Imin.

    Kepala Departemen Psikiatri FKUI RSCM Kristiana Siste Kurniasanti menambahkan, perawatan rehabilitasi bagi pecandu judi online dibiayai oleh BPJS Kesehatan, baik rawat inap maupun rawat jalan.

    Selama 2024, Siste mengatakan ada 46 pasien rawat inap yang menjalani rehabilitasi akibat kecanduan judi online, naik tiga kali lipat dibandingkan 2023. Untuk pasien rawat jalan pada 2024 sebanyak 126 orang, naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

  • Cak Imin Dukung Kemenag Bentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren – Page 3

    Cak Imin Dukung Kemenag Bentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Imin, mendukung penuh Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Saya tentu mendukung penuh kebijakan itu (membentuk Dirjen Pondok Pesantren). Pesantren mulai tahun 2019 yang lalu sudah punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pesantren. Jadi sudah seyogyanya dikelola khusus oleh Dirjen,” kata Gus Imin di Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers Jumat (15/11/2024).

    Menko Pemberdayaan Masyarakat tersebut menyatakan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah bentuk rekognisi Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka.

    “Karena itu sudah sepatutnya pesantren-pesantren kita ini diayomi dengan lebih serius oleh negara,” ujar Gus Imin.

    Tidak hanya rekognisi, Gus Imin menambahkan, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Sebab, begitu besar kontribusi pesantren bagi tumbuh kembang generasi muda yang unggul dan berakhlak.

    “Jadi bukan cuma karena jumlahnya yang banyak, sampai 28 ribu lebih, tapi faktanya Pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang bagus, kontribusinya juga luar biasa mencetak generasi-generasi unggul dan berakhlak,” jelas dia.

     

    Cara Pesantren Manfaatkan Multimedia Saat Pandemi Covid-19

  • Rehabilitasi Pecandu Judi Online akan Dibantu Pemerintah – Espos.id

    Rehabilitasi Pecandu Judi Online akan Dibantu Pemerintah – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (freepik)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebutkan, rehabilitasi pecandu judi online akan mendapat bantuan dari pemerintah.
     
    Beberapa di antaranya seperti bantuan biaya perawatan rehabilitasi di rumah sakit melalui skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
     
    “Pasti, karena ini bagian dari korban sosial. Dan tentu, selain BPJS, kemudian kita juga ada berbagai bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial,” katanya seusai mengunjungi pasien rehabilitasi kecanduan judi online di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Jumat (15/11/2024). 
     
    Tak hanya sekadar bantuan, Cak Imin juga menegaskan pihaknya akan memberikan berbagai modal pelatihan kepada korban agar dapat mencari nafkah, setelah korban kembali pulih.
     
    “Pasti (pelatihan korban), akar masalahnya adalah dua. Yang pertama tentu kemiskinan dan pengangguran, akar yang kedua adalah ya psikologis, ya kecanduan dan berbagai aspek-aspek non-ekonomi,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Promosi
    Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI)-RSCM dr Kristiana Siste Kurniasanti mengonfirmasi bahwa para pasien rehabilitasi kecanduan judi online mendapatkan perawatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
     
    “Ter-cover oleh BPJS, (baik) rawat inap dan rawat jalan,” ungkapnya sebagaimana diansir Antara. 
     
    Sepanjang 2024, Siste mengungkapkan terdapat sebanyak 46 pasien rawat inap yang menjalani rehabilitasi kecanduan judi online. Angka tersebut meningkat sebesar tiga kali lipat dibandingkan dengan 2023.
     
    Adapun pasien rawat jalan, kata dia, terdapat sebanyak 126 orang pasien sepanjang 2024 ini, meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan 2023.
     
    “Yang datang kemari itu kebanyakan adalah memang dari Jabodetabek, tapi ada rujukan juga dari luar kota misalnya dari Kalimantan, Sumatera, kemudian juga dari Jawa Tengah itu ada yang datang kemari, ada juga dari Sulawesi,” ucap Kristiana Siste Kurniasanti.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024

    Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini dilakukan tak ada kaitannya dengan kontestasi Pilkada 2024.

    Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Suharini Eliawati menyebut, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dalam setiap pemberian bansos.

    “Pemprov DKI Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial khusus melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar dijelaskan bahwa bansos disalurkan dalam tiga program.

    Pertama, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diperuntukkan bagi warga berusia di atas 60 tahun.

    Kemudian, Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang diperuntukkan bagi anak berusia 0 sampai 6 tahun.

    Terakhir, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang diperuntukkan untuk warga penyandang disabilitas.

    Adapun penyaluran bansos tahap 4 untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember tahun berjalan akan dilaksanakan di minggu kedua Desember 2024.

    “Hal ini lantaran perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap para penerima bansos tahap 3 yang akan menerima bansos tahap 4,” ujarnya.

    Eli pun membantah bila ada penyaluran bansos lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

    Sebab sesuai aturan, bansos tersebut hanya bisa disalurkan oleh Dinas Sosial lewat ketiga program yang diatur dalam Pergub Nomor 44 Tahun 2022 itu.

    Adapun program sinergi yang telah dilakukan BUMD berupa program Sembako Murah dimana masyarakat dapat membeli berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    Artinya, masyarakat tak diberi sembako secara cuma-cuma, mereka tetap harus membayar meski harga yang dipatok sangat terjangkau.

    “Dalam program Sembako Murah yang hadir di berbagai kelurahan di Jakarta, masyarakat dapat membeli paket sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran,” tuturnya.

    “Ini sebagai upaya perekonomian dapat terus berjalan,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi ini menambahkan.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta diminta mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagi) Tito Karnavian yang menghentikan sementara pendistribusian bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilkada 2024.

    Masyarakat pun diminta mengawasi kegiatan bansos yang dikhawatirkan dapat menguntungkan salah satu paslon yang maju dalam ajang kontestasi politik tingkat daerah tersebut.

    Hal ini diungkapkan oleh Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo yang meminta masyarakat langsung melapor bila mengetahui adanya pendistribusian bansos.

    “Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program bansos ini, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pencegahan korupsi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Budi pun mengaku mengapresiasi kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang menghentikan sementara penyaluran bansos, kecuali untuk dari yang membutuhkan, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

    Menurutnya, langkah ini perlu diambil guna menghindari adanya konflik kepentingan kepada salah satu pasangan calon.

    “Penghentian bansos ini bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta saat masih dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono sempat jadi sorotan.

    Pasalnya, Heru menggencarkan program sembako murah beberapa bulan jelang Pilpres 2024 lalu.

    Kecurigaan muncul setelah Heru menggunakan kantong ramah lingkungan berwarna biru muda dalam program sembako murah ini.

    Warna ini identik dengan yang digunakan paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini pun mendapat kecamanan dari kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Kecurigaan ini pun sempat disampaikan kedua kubu saat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Menko PM Cak Imin: Judi Online Bencana Sosial – Espos.id

    Menko PM Cak Imin: Judi Online Bencana Sosial – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (freepik)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyatakan judi online merupakan bencana sosial yang menggerus dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

    Promosi
    Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!

    “Judi online ini bencana sosial, penyakit yang merusak siklus kesejahteraan masyarakat,” katanya usai mengunjungi pasien rehabilitasi kecanduan judi online di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Jumat (15/11/2024). 
     
    Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, menekankan mitigasi, rehabilitasi, dan reintegrasi korban sebagai kunci yang akan dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

    Mitigasi, kata dia, berarti upaya penguatan kembali ekonomi korban, rehabilitasi dilakukan melalui layanan konsultasi psikososial, dan reintegrasi berarti upaya penguatan kembali nilai-nilai sosial.
     
    Diketahui, sebanyak lebih dari 100 orang dirawat di RSCM akibat kecanduan judi online sepanjang 2024.
     
    “Pasien-pasien ini sudah sampai melakukan aksi kriminal karena kecanduan judi. Mereka tidak bisa mengontrol diri sehingga perlu intervensi medis melalui rehabilitasi,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 
     
    Pemerintah, kata Menko Muhaimin, memiliki target agar angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen. Salah satu upaya merealisasikan hal tersebut adalah dengan menekan keikutsertaan masyarakat pada judi online.
     
    Dengan demikian, ia menilai berbagai bantuan atau pendapatan masyarakat bisa digunakan pada hal-hal yang lebih produktif.
     
    Muhaimin menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menekan dan menyelesaikan persoalan judi online melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

    “Semua pihak harus terlibat. Saya melalui Kemenko PM akan berusaha mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memastikan mitigasi serta rehabilitasi dan reintegrasi korban,” tutur Muhaimin Iskandar.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • 9 Cak Imin Diomeli Istri: Apa Gunanya Jadi Menteri kalau Enggak Bisa Atasi Judol! Megapolitan

    9 Cak Imin Diomeli Istri: Apa Gunanya Jadi Menteri kalau Enggak Bisa Atasi Judol! Megapolitan

    Cak Imin Diomeli Istri: Apa Gunanya Jadi Menteri kalau Enggak Bisa Atasi Judol!
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar mengaku sering kena omel sang istri atas maraknya judi
    online
    di Indonesia.
    Hal itu ia sampaikan usai mengunjungi pasien korban judi
    online
    yang dirawat di unit psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).
    “Saya sendiri kalau pulang kerja, istri saya marah-marah terus. Kata dia, ‘Apa gunanya kamu jadi menteri kalau judi
    online
    enggak bisa diatasi’,” ujar Muhaimin, sebagaimana dikutip
    Kompas TV
    .
    Pria yang akrab disapa Cak Imin ini melihat dampak dari judi
    online
    sangat merusak sendi kehidupan seseorang. 
    Selain itu, judi
    online
    juga menghambat seseorang meningkatkan taraf kesejahteraannya.
    “Orang yang sudah terlibat dan menjadi korban judi
    online
    hancur seluruh sendi kehidupannya, baik sendi ekonomi, sosial, psikologis, maupun keluarganya,” lanjut dia.
    Belum lagi kaitan yang erat antara judi
    online
    terhadap tingginya angka kriminalitas. Menurut Cak Imin, situasi seperti ini tidak bisa ditanggapi dengan biasa-biasa saja.
    “Ini yang membuat saya terus berpikir dan mencari jalan keluar,” lanjut Cak Imin.
    Ia pun berpendapat, fenomena judi
    online
    di Indonesia layak mendapat label bencana sosial. Sebab, telah menempatkan setidaknya 8,8 juta warga negara sebagai korban, di mana berdasarkan catatan intelijen 80 persen di antaranya adalah masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. 
    “Semua pihak saya harapkan untuk memulai kesadaran, kita sedang mengalami ancaman bencana sosial nasional, sehingga saya mengajak seluruh pihak. Ayo kita bahu-membahu,” ujar dia.
    Dalam kunjungannya ke RSCM, Cak Imin mengunjungi unit rawat inap khusus psikiatri.
    Didampingi beberapa pejabat kementeriannya serta Direktur Utama
    RSCM
    Supriyanto, ia membesuk pasien dengan gangguan psikologis yang merupakan korban dari judi
    online
    .
    Cak Imin juga mendapatkan penjelasan mengenai aspek medis para pasien dari dokter Kristiana Siste Kurniati, Kepala Departemen Psikiatri RSC.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Direktur BRI Dukung Cak Imin soal Tambahan Anggaran Bansos Rp100 Triliun

    Direktur BRI Dukung Cak Imin soal Tambahan Anggaran Bansos Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Supari mendukung upaya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar agar anggaran bansos ditambah hingga Rp100 triliun pada 2025. 

    Supari menjelaskan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat sejak tahun lalu. Menurutnya, penurunan daya beli tersebut terjadi usai pemerintah menyetop bansos pandemi Covid-19.

    Dia berpendapat, selama 2020—2022 daya beli masyarakat cenderung terjaga karena dibantu penyaluran bansos pandemi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Supari mendukung apabila anggaran bansos bertambah.

    “Mungkin bansosnya perlu ditambah Rp100 triliun. Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Menteri [Menko PMK] Muhaimin itu penting, Rp100 triliun, supaya daya beli masyarakat itu nanti tumbuh, naik, dan saya yakin impact-nya akan kembali ke perekonomian nasional,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Supari mengaku sudah berkeliling Indonesia, mulai dari Makassar, Sulawesi Selatan hingga ke Padang, Sumatra Barat. Hasilnya, pelaku UMKM selalu mengeluh bahwa belakangan pendapatan mereka turun drastis.

    Dia berpendapat, penurunan daya beli masyarakat menjadi penyebab berkurangnya omzet pelaku UMKM. 

    “Seluruh pasar yang saya hampirin, mereka omzetnya turun 40%—60% sekarang. Suka tidak suka ini harus kita lihat dengan apa adanya. Begitu mereka [pelaku UMKM] sekarang kondisinya,” ujar Supari.

    Kendati demikian, Supari meyakini bahwa berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menggenjot kembali perekonomian nasional. Dia mencontohkan program makan bergizi gratis yang akan turun melibatkan UMKM sehingga akan meningkatkan omzet mereka. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap anggaran bansos dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025. 

    Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran kementerian/lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

    “Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun,” katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).