Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Sebelum Nyoblos, Calon Wakil Bupati Pekalongan Sukirman Dikasih Doa dari Sesepuh

    Sebelum Nyoblos, Calon Wakil Bupati Pekalongan Sukirman Dikasih Doa dari Sesepuh

    TRIBUNJATENG.COM, KAJEN – Calon Wakil Bupati Pekalongan nomor urut 01 Sukirman menerima doa dari para sesepuhnya sebelum melakukan menggunakan hak suaranya di TPS 02 yang berada di Balai Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

    Hal itu dikatakannya saat sebelum memasuki TPS untuk mencoblos.

    “Persiapan sebelum mencoblos yaitu berdoa.”

    “Alhamdulillah, sudah komplit semuanya, insya Allah menang.”

    “Sempat dikasih doa-doa dari para sesepuh dan guru ngaji,” kata Sukirman, Rabu (27/11/2024).

    Sukirman dan keluarga jalan kaki berangkat ke TPS.

    Sukirman menggunakan batik berwarna hijau dan bergambar Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Saya pakai batik bergambar Cak Imin karena Cak Imin adalah pemimpin saya, pemimpin PKB, dan saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah perintah beliau (Cak Imin),” ucapnya.

    Selanjutnya, dia akan menunggu informasi dari tim pemenangan dan menunggu pengumuman resminya dari KPU Kabupaten Pekalongan.

    “Saya optimis, pasangan Fadia-Sukirman (Beriman) menang 70 persen di Kabupaten Pekalongan.”

    “Tinggal menunggu informasi dari tim-tim dan pengumuman resmi KPU,” imbuhnya.

    Sukirman menambahkan, pusat data dan informasi dipusatkan di Kantor DPC PKB Kabupaten Pekalongan.

    “Saya bersama Fadia Arafiq akan ke sana sambil kroscek perkembangannya,” tambahnya. (*)

  • Prabowo panggil menteri-menteri bahas bansos hingga gaji guru

    Prabowo panggil menteri-menteri bahas bansos hingga gaji guru

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu\’ti saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Prabowo panggil menteri-menteri bahas bansos hingga gaji guru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 15:27 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa siang, dalam rapat internal guna membahas berbagai isu mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga gaji guru.

    Sejumlah menteri yang terpantau sudah menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, antara lain Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    “Lapor aja. Kerjaan. Soal penyasaran bantuan sosial yang tepat,” kata Menko Muhaimin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Selain Muhaimin, Mendikdasmen Abdul Muti yang turut dipanggil Presiden Prabowo mengatakan pihaknya akan melaporkan soal peringatan Hari Guru Nasional, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi, dan isu gaji guru. Dalam keterangannya Mendikdasmen meminta Presiden Prabowo untuk membuka puncak peringatan Hari Guru Nasional pada Kamis 28 November 2024 mendatang di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur.

    “Pak Presiden diminta membuka puncak peringatan Hari Guru tanggal 28 November yang akan datang,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

    Selain soal peringatan Hari Guru Nasional, Mendikdasmen juga akan melaporkan soal gaji guru. “Gaji guru juga iya (dibahas)” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

    Sumber : Antara

  • Muhaimin Iskandar Kaji Dampak Kenaikan PPN 12 Persen terhadap Bansos

    Muhaimin Iskandar Kaji Dampak Kenaikan PPN 12 Persen terhadap Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut membuka suara terkait rencana kenaikan PPN 12 persen. Ditanya terkait dampak dari kenaikan PPN 12 persen terhadap bantuan sosial (bansos), menko yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku tengah melakukan kajian. 

    “On-going process,” singkat Muhaimin seusai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (26/11/2024). 

    Muhaimin mengatakan pemerintah tengah mewaspadai bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk kategori menengah yang rentan miskin. 

    “Ya, sampai hari ini kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan,” kata dia. 

    Sementara ini, Muhaimin menyebut terdapat 2,3 juta masyarakat yang termasuk golongan miskin ekstrem. Pemerintah pun masih melakukan perbaruan pendataan terkait jumlah golongan masyarakat miskin yang akan diberi bantuan sosial. Rencananya, data tunggal kesejahteraan sosial akan rampung pada Desember 2024. 

    “Ya, secepat-cepatnya bulan ini sampai Desember, satu sumber data penyaluran itu sudah terpenuhi. (Berlaku untuk) semua, (termasuk subsidi). Semua data kemiskinan harus satu pintu,” kata Muhaimin.

    Kendati demikian, Muhaimin mengatakan data tunggal bansos tidak akan mencakup korban judi online.  “Kita berharap korban judi online ini bisa ditangani melalui BPJS Kesehatan dan BP Jaminan Ketenagakerjaan,” ungkap Muhaimin mengomentari lebih jauh masyarakat yang terdampak kenaikan PPN 12 persen.

  • Viral Surat Prabowo Dukung RIDO, Cak Imin: Kalau Ketua Partai Boleh Dong

    Viral Surat Prabowo Dukung RIDO, Cak Imin: Kalau Ketua Partai Boleh Dong

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak mempermasalahkan beredarnya surat Presiden Prabowo Subianto yang meminta masyarakat memilih Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk Pilkada Jakarta 2024.

    Menurutnya, merupakan hal yang lumrah dan sah apabila Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra menuliskan surat tersebut untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    “Ya kan sebagai ketua umum partai ya boleh lah,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Cak Imin menegaskan bahwa surat yang dituliskan Prabowo tidak melanggar masa tenang kampanye.

    “[Langgar masa tenang] Enggak enggak,” tandas Cak Imin.

    Sekadar informasi, beredar surat yang bertandatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang berisi ajakan mencoblos Paslon Pilkada Jakarta nomor 01 Ridwan Kamil-Suswono di media sosial dan menjadi ramai, karena surat ini beredar di masa tenang.

    Selain itu, surat ini juga menimbulkan pertanyaan karena dikirimkan oleh Prabowo yang merupakan seorang presiden. 

  • Cak Imin Optimistis Cawe-Cawe Jokowi Dongkrak Suara RK-Suswono

    Cak Imin Optimistis Cawe-Cawe Jokowi Dongkrak Suara RK-Suswono

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin optimistis cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mampu mendongkrak perolehan suara pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

    Menurutnya, dukungan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan sentimen positif terhadap suara pasangan calon (paslon) nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 itu.

    “Iya nanti kita lihat aja. Tapi tentu ada pengaruhnya dan [suara RK-Suswono] ya naik dong,” katanya kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Sekadar informasi, Jokowi bertemu dengan calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Kaizen Heritage 4.0 Kemayoran, Jakpus, pada Senin (18/11) malam.

    “Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak, rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil, karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak,” tandas Jokowi.

  • Cak Imin dan Gus Ipul Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Bansos?

    Cak Imin dan Gus Ipul Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Bansos?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadap ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk memberikan laporan terkait dengan bantuan sosial (bansos), Selasa (26/11/2024).

    Menurut pantauan Bisnis, Cak Imin tiba di kompleks Istana pada pukul 13.40 WIB dan mengatakan akan membahas soal pekerjaan dengan Presiden Prabowo.

    “Lapor aja, soal kerjaan. Soal sasaran bantuan sosial yang tepat,” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, saat disinggung soal pembentukan satuan tugas (satgas) baru untuk pemberantasan judi online, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan bahwa memang upaya itu dilakukan karena judol merupakan bencana sosial.

    Kendati demikian, dia memastikan bahwa bahasan itu belum akan dibicarakan bersama dengan Kepala Negara pada hari ini.

    “Jadi judi online itu menanbah jumlah kemiskinan. Baru. Itu artinya bencana sosial. Harus diperhatikan secara serius. Tapi, ya nanti, itu nggak bahas itu kalau ini,” imbuh Cak Imin.

    Di sisi lain, sebelum kedatangan Cak Imin, selang satu jam sebelumnya juga tiba Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terpantau memasuki salah satu pintu Istana Kepresidenan. Namun, dirinya belum memberikan keterangan bagi wartawan.

  • Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 November 2024

    Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT Nasional 24 November 2024

    Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi III DPR
    RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Hasbiallah Ilyas
    tengah jadi perbincangan karena pandangannya tentang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Saat
    fit and propers test
    atau uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Hasbi menyatakan bahwa dirinya sependapat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa
    OTT KPK
    kampungan.
    Bahkan, Hasbi meminta tanggapan kepada calon Dewas KPK saat itu, Wisnu Baroto agar OTT KPK ditiadakan saja.
    “Saya minta tanggapan bapak bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri ini,” kata Hasbi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III
    DPR
    RI pada 20 November 2024.
    Sebelumnya, Hasbi menyebut bahwa OTT KPK adalah bentuk kerugian keuangan negara dan pemborosan anggaran. Sebab, korupsi sudah terjadi dan negara kembali harus dirugikan untuk membiayai upaya tangkap tangan oleh KPK.
    “Saya pernah tanya salah satu mantan pimpinan KPK, untuk mengejar OTT satu tahun berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, sudah satu tahun setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap,” ujarnya.
    Untuk menghindari kerugian negara tersebut, dia lantas menyarankan agar KPK menghubungi orang yang terindikasi korupsi tersebut. Sehingga, perbuatan korupsinya belum terjadi dan negara tidak dirugikan.
    “Kenapa kita tidak bisa kalau nanti bapak terpilih, bapak harus mengambil sikap ekstrem. Kalau sudah tahu misalnya salah satu pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi atau indikasi melakukan korupsi itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon, ‘Hai bapak jangan melakukan korupsi. Melakukan korupsi anda saya tangkap’. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” katanya.
    Memiliki pandangan yang cukup ekstrem terkait upaya pemberantasan korupsi, siapa sebenarnya sosok Hasbiallah Ilyas?
    Sebelum menjadi wakil rakyat di Senayan, pria kelahiran Jakarta, 8 Maret 1974 ini ternyata duduk sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024.
    Bahkan, Hasbiallah Ilyas dipercaya menduduki posisi Ketua Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta pada periode tersebut.
    Dikutip dari laman resmi DPRD Jakarta, Hasbi sebenarnya sudah menjadi anggota DPRD DKI membawa bendera PKB pada periode 2009-2014.
    Dia kemudian kembali maju pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019 dari daerah pemilihan (dapil) IV dan terpilih menjabat pada periode 2019-2024.
    Hasbi pun duduk di Komisi B yang mengurusi bidang perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah.
    Pria yang akrab disapa Bang Haji Hasbi ini adalah lulusan sarjana S1 dari Damaskus University. Dia pernah menjabat sebagai ketua Pelajar Indonesia ketika berada di Damaskus.
    Setelah lulus kuliah, Hasbi mulai menapaki karier politiknya bersama PKB. Dia aktif bersama partai besutan Muhaimin Iskandar tersebut di wilayah Jakarta Timur.
    Hasbi juga memegang gelar Pascasarjana Institut Ilmu Qur’an Jakarta pada 2011.
    Selain di bidang politik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jakarta ini aktif mengajar Ilmu Agama di Pesantren Al-Kenanniyah, Pulo Nangka Barat 2 yang merupakan milik orangtuanya.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 31 Maret 2024 untuk laporan periodik tahun 2023, Hasbiallah Ilyas memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 17.200.210.808.
    Dikutip dari laman
    elhkpn.kpk.go.id
    , harta tersebut terdiri dari delapan bidang tanah dan bangunan di Bekasi, dan satu bidang di Jakarta Timur. Semua tanah dan bangunan itu tercatat dari hasil warisan yang nilainya mencapai Rp 16.823.460.000.
    Kemudian, dua unit mobil yang tercatat dari hasil sendiri, yakni Honda CRV tahun 2019 senilai Rp 310.000.000; dan Hyundai Creta tahun 2022 senilai Rp 322.000.000.
    Selanjutnya, Hasbi juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 7.010.808.
    Namun, Hasbi memiliki utang sebesar Rp 262.260.000. Sehingga, jika subtotal hartanya dikurangi utang maka totalnya mencapai Rp 17.200.210.808.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan
                        Nasional

    3 Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan Nasional

    Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menceritakan saat
    Mahfud MD
    batal terpilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (
    Jokowi
    ) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.
    Menurut JK, Jokowi yang saat itu masih menjadi Presiden RI mendatanginya di kantor Wakil Presiden (Wapres) untuk berdikusi mengenai siapa sosok cawapres yang pas mendampinginya maju kembali pada
    Pilpres 2019
    .
    Setelah berbincang selama hampir dua jam, JK menyebut nama
    Mahfud
    MD sebagai calon yang cocok dengan kriteria yang dicari Jokowi untuk mendampinginya maju kedua kalinya pada pilpres.
    “(Jokowi bertanya) Jadi siapa ini. Saya bilang begini, jangan kita bicara orang, kita bicara kriteria dulu, bapak mau apa? (Dijawab Jokowi) Pertama tentu sebaiknya yang pintar. Saya kan perlu dukungan dari orang yang pnitar. Kedua sebaiknya orang NU (Nahdlatul Ulama). (Saya tanya) Apa lagi, (dijawab) baik pengalamannya dan tidak ada celah,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).
    “Saya bilang, kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat, pintar, dia orang NU.

    Kemudian, kariernya baik dan tidak ada celah,” ujarnya melanjutkan.
    JK mengungkapkan, saat itu dirinya dan Jokowi berjabat tangan sebagai tanda bahwa keputusan sudah diambil yakni Mahfud MD yang akan menjadi cawapres.
    Bahkan, JK mengatakan, dirinya dan Jokowi juga berpelukan setelah keputusan tersebut diambil.
    “Itu sejarahnya kenapa tidak jadi padahal saya yakin diputusan-12putusan terakhir itu di kantor saya, pakai jabat tangan, pakai pelukan,” kata JK.

    Namun, betapa terkejutnya Jusuf Kalla saat mendapat kabar bahwa bukan Mahfud MD yang akan diumumkan menjadi cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
    JK menceritakan, dirinya diajak untuk ikut serta saat Jokowi mengumumkan cawapres. Tetapi, dia menolak dan lebih memilih menyaksikannya melalui televisi.
    Kemudian, dia menghubungi salah seorang politikus yang dilihatnya di televisi untuk menanyakan perihal pengumuman tersebut yakni Abdul Kadir Karding.
    Saat itulah JK terkejut karena Karding menyebut bahwa cawapres yang akan mendampingi Jokowi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin.
    “Saya telelon, ‘Karding bagaimana kau sudah tahu siapa calon wapres’. (Dijawab) ‘Menurut bapak siapa?’ (Saya jawab) ‘ya Pak Mahfud’. (Kata Karding) Berubah Pak. ‘Hah kenapa berubah? Tadi kita jabat tangan dengan Pak Jokowi’,” ujar JK menirukan pembicaraannya dengan Karding saat itu.
    “Jadi, dua jam itu bicara, setuju, dan Pak Mahfud saya kira sudah dikasih singnal juga kan. Rupanya ada beberapa partai atau beberapa orang, saya tidak tahu setelah itu, saya pikir sudah selesai toh Pak Mahfud jadi wapres, ya sudah. Eh ternyata Pak Kiai (Ma’ruf Amin),” katanya melanjutkan.
    Setelah benar Ma’ruf Amin yang diumumkan sebagai cawapres, JK pun sempat berpandangan bahwa wapres dari Jokowi jika terpilih pada Pilpres 2019, bakal tidak lincah.
    “Tetap NU, pintar juga, pintar dari sisi lain, bukan pemerintahan tapi sisi agama. Tetapi saya yakin nanti tidak lincah ini wapres ini membantu. Kita kan wapres tuh membantu mendampingi, kalau perlu juga menjaga jangan kena masalah,” ujarnya.
    Usai menceritakan peristiwa itu, JK lantas menghibur hati Mahfud MD dengan mengatakan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan maju sebagai cawapres kembali.
    “Saya bilang ke Pak Mahfud, tenang lah Pak Prabowo keempat kalinya baru masuk (jadi Presiden). (Mahfud) baru dua kali dan masih muda. Ya begitu sejarahnya,” kata JK.
    Menanggapi cerita JK, Mahfud MD lantas menceritakan versinya. Menurut dia, Jokowi langsung memanggilnya untuk menghadap dan dijelaskan mengenai situasinya.
    Tak hanya itu, Mahfud mengatakan, Jokowi tetap menginginkannya membantu di pemerintahan.
    “Sesudah itu saya dipanggil Pak Jokowi. (Jokowi mengatakan) ‘bahwa Pak Mahfud tadi saya sudah memutuskan Pak Mahfud tapi menjelang keputusan itu partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai ya untuk memveto itu tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya waktu itu’, malam itu juga. Ya sudah saya anggap sudah selesai, ini politik,” kata Mahfud.
    Dia juga mengatakan, JK adalah orang pertama yang menghubunginya saat nama Ma’ruf Amin yang ternyata diumumkan menjadi cawapres.
    Sebagaimana diberitakan
    Kompas.com
    , Jokowi mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019, dalam konferensi pers pada Kamis, 9 Agustus 2018.
    Pengumuman itu dilakukan usai Jokowi bertemu ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, Kamis.
    “Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin,” ujar Jokowi.
    Menurut Jokowi, keputusan ini telah ditandatangani oleh sembilan ketua umum dari partai politik pendukungnya.
    Adapun tokoh partai politik yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
    Selain itu, ada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.
    Sedangkan sembilan sekjen yang hadir, yakni Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.
    Kemudian, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung, Sekjen PPP Asrul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sukarelawan Anies Baswedan Mantap Dukung Pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta

    Sukarelawan Anies Baswedan Mantap Dukung Pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dukungan terhadap pasangan cagun dan cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno terus mengalir beberapa hari menjelang pemungutan suara.

    Terbaru, para sukarelawan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di pilpres 2024 lalu, menyatakan mendukung pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

    Kelompok sukarelawan yang menamakan diri Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) menyatakan mendukung cagub-cawagub nomor urut tiga Pramono Anung (Pram) dan Rano Karno (Doel).

    Bakorsi mendukung Pram-Doel setelah eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyatakan secara terbuka memberikan sinyal dukungan kepada paslon yang diusung PDI Perjuangan itu.

    “Bakorsi mengikuti sinyal Anies Baswedan dengan mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024,” kata pembina Bakorsi Nasional Tatak Ujiyati saat mendeklarasikan dukungan di Jakarta, Jumat (22/11).

    Menurut Tatak, Bakorsi awalnya mengupayakan Gerakan Coblos Semua. Namun, berubah haluan setelah Anies memberi sinyal mendukung Pram-Doel. “Awalnya Bakorsi mendukung Gerakan Coblos Semua (Gercos), tetapi setelah sinyal Anies mendukung Pramono-Rano, Bakorsi berbalik haluan,” lanjutnya.

    Tatak menyatakan wajar Anies memberikan kepercayaan kepada Pram, karena keduanya telah kenal lama sebagai pribadi dan aktivis.

    Menurutnya, Anies dan Pram sama-sama menjadi aktivis ketika berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) lebih dari 30 tahun lalu. Diketahui, setelah lulus Teknik Pertambangan ITB, Pramono melanjutkan studi Magister Manajemen di UGM.

  • PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati Penguatan APBN – Espos.id

    PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati Penguatan APBN – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat menyampaikan pernyataan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), menjelang pertemuan makan siang dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Esposin, JAKARTA — Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indah Sari mengatakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 12% bukan harga mati atau jalan satu-satunya untuk menguatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
     
    PKB memahami bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan penguatan APBN saat ini. Akan tetapi, kata Dita Indah Sari, situasi ekonomi sekarang belum tepat.

    Promosi
    BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

    “Apabila kenaikan PPN terjadi, berpotensi mengganggu rantai produksi manufaktur dan padat karya yang bisa berujung PHK pekerja,” kata Dita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (21/11/2024). 
     
    Untuk menggenjot APBN, PKB fokus mendorong ide opsi-opsi jangka pendek lain untuk dikaji. Jika dilakukan, dampaknya tidak akan luas seperti PPN.

    Dita lantas mencontohkan penyesuaian royalti dan bagi hasil produk tambang serta komoditas yang sedang bagus harganya di dunia, atau cukai ekspor komoditas lain yang sedang baik harganya dan cukai impor barang mewah.
     
    Dengan pilihan-pilihan tersebut, menurut dia, negara memiliki pemasukan lain, tetapi tidak mengganggu daya beli yang sedang merosot. Apalagi, hingga Oktober 2024, PHK terlapor sudah 64.947 orang dan belum ditambah dengan data yang tidak dilaporkan.

    Selain itu, Komisi XI DPR pada hari Rabu (20/11/2024) telah menegaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12 persen tidak perlu mengubah UU HPP (Harmonisasi Peraturan Pajak) 2021. Hal ini berarti prosesnya bisa diakomodasi dalam peraturan pemerintah (PP) saja.
     
    Dalam jangka menengah, PKB berharap lebih banyak upaya efisiensi dan penegakan hukum guna mencegah kebocoran anggaran dalam pemasukan dan pengeluaran seperti yang menjadi fokus Presiden RI Prabowo Subianto.
     
    Ia mencontohkan aktivitas illegal mining, fishing, dan logging. Ditambah lagi impor ilegal yang lolos cukai dan penyelewengan BBM bersubsidi.
     
    Semua itu, kata Dita, berpotensi memusnahkan atau menghilangkan penghasilan negara sebanyak ratusan triliun rupiah.
     
    Selain efisiensi di BUMN yang wajib agar dividen meningkat, lanjut dia, penyediaan kepastian hukum dan aturan guna menarik investor dalam serta luar juga suatu keharusan. Untuk mewujudkan hal tersebut, PKB berkomitmen untuk mendukung penuh Pemerintah.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.