Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Banyak Fenomena Politik Uang, Cak Imin Sebut Prabowo Ingin Sempurnakan UU Pemilu – Page 3

    Banyak Fenomena Politik Uang, Cak Imin Sebut Prabowo Ingin Sempurnakan UU Pemilu – Page 3

    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut menemukan kurang lebih 130 dugaan pelanggaran berupa politik uang di masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

    Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, jumlah dugaan pelanggaran ini tercatat sejak Rabu, 27 November 2024. Di mana, semua ini berdasarkan adanya laporan dan juga informasi yang masuk kepada pihaknya.

    “Kajian awal ini menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan material, kemudian Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam 5 hari kalender. Kemudian dugaan pelanggaran itu juga terdiri dari atas pembagian uang atau material lainnya dan potensi pembagian atau materialnya yang dimaksud dengan potensi pembagian uang,” kata dia di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Puadi menyebut, dugaan pelanggaran berdasarkan tahapan pada masa tenang terdapat 71 dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang.

    “Sedangkan pada tahapan pemungutan suara terdapat delapan dugaan peristiwa pembagian uang dan satu dugaan peristiwa potensi pembagian uang. Dugaan pembagian uang di masa tenang terdiri dari 11 dugaan peristiwa hasil pengawasan Bawaslu dan 60 dugaan peristiwa dari laporan masyarakat kepada Bawaslu,” ungkap dia.

    “Kemudian dugaan potensi pembagian uang terdiri dari 11 dugaan potensi peristiwa dari hasil pengawasan Bawaslu dan 39 dugaan peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada Bawaslu,” sambungnya.

    Puadi menuturkan, dugaan pelanggaran politik uang pada tahapan pemungutan suara terdiri dari satu dugaan peristiwa pembagian uang yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan tujuh peristiwa merupakan laporan masyarakat.

    “Kemudian dugaan peristiwa potensi pembagian uang pada tahapan pemungutan suara. Nah terhadap laporan yang dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu akan dilakukan kajian awal terlebih dahulu jika laporan tersebut memenuhi syarat formil materi,” jelas dia.

    “Jadi saya sampaikan ada beberapa hal di masa tenang ya. Pembagian uang atau material lainnya terdapat 59 peristiwa pembagian uang, dimana 8 peristiwa merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan 51 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jajaran Bawaslu,” sambungnya.

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

     

  • Muhaimin: Presiden Prabowo Subianto Setuju Evaluasi Pemilu 2024 untuk Perbaiki Sistem Demokrasi

    Muhaimin: Presiden Prabowo Subianto Setuju Evaluasi Pemilu 2024 untuk Perbaiki Sistem Demokrasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyetujui perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini didasari oleh banyaknya laporan praktik politik uang (money politics) serta tingginya biaya penyelenggaraan pemilu.

    “Ya, memang salah satu ujian demokrasi kita di pilkada maupun pileg adalah money politics. Kita berharap sistem pemilihan ini harus dievaluasi agar tidak berbiaya tinggi,” ujar Muhaimin dalam acara pembukaan Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Menurut Muhaimin, evaluasi Pemilu 2024 secara mendalam sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Ia menyebut bahwa diskusi terkait hal ini telah dilakukan dengan Presiden Prabowo, termasuk mengenai penyempurnaan undang-undang terkait pemilu dan partai politik.

    “Saya sempat berdiskusi dengan Pak Presiden mengenai pembelajaran dari pilkada kali ini. Perbaikan perlu dituangkan dalam penyempurnaan sistem serta Undang-Undang Pemilu dan Politik agar tetap menjunjung kompetisi yang sehat,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, Presiden Prabowo mendukung upaya evaluasi Pemilu 2024 dengan pendekatan legislatif.

    “Respons beliau adalah, ‘Ayo kita sempurnakan melalui undang-undang’,” pungkasnya.

  • Cak Imin Klaim Ada yang Ingin Adu Domba PKB, tapi Gagal – Page 3

    Cak Imin Klaim Ada yang Ingin Adu Domba PKB, tapi Gagal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba partainya. Namun pada akhirnya upaya tersebut gagal karena sosok yang ada di belakang partainya.

    Hal itu disampaikan Cak Imin saat membuka acara Munas V Sayap Kanan PKB, Perempuan Bangsa.

    “Terima kasih kepada seluruh Perempuan Bangsa di seluruh Indonesia telah membantu merapatkan barisan mengokohkan kekuatan, dicoba diadu domba tidak pernah berhasil, dicoba digoyang Alhamdulillah tetap kuat dan kokoh,” kata Cak Imin di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam hari.

    Dia kemudian memamerkan prestasi PKB pada Pemilu 2024 karena keberadaan kaum perempuan.

    “Banyak kader-kader perempuan bangsa yang terpilih berapa tadi untuk DPR RI, 16 DPR RI. Tepuk tangan untuk perempuan bangsa, untuk DPRD 297,” bebernya.

    Sementara itu, Pembina DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh mengajak kepada kaum perempuan agar tidak khawatir untuk berkiprah di dunia politik.

    “Sebenarnya terkadang urusan politik ini sebagai banyak orang mengatakan bahwa jangan di politik, politik itu adalah daerah yang kotor sehingga perempuan tidak bisa di situ,” imbuh Ninik sapaan kerapnya

    “Padahal, kalau di politik, kalau saya ingin mengkaitkan dengan agama, sekali kita melakukan hal baik di politik itu jangka panjang yang akan kita lakukan. Jadi sebetulnya politik ini baik dan sesuai ajaran agama,” sambungnya.

     

  • Polemik PPN 12 Persen, Cak Imin: Bansos Belum Dibahas

    Polemik PPN 12 Persen, Cak Imin: Bansos Belum Dibahas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan pemerintah belum pernah membahas rencana pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak jika pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan menjadi 12 persen.

    “Belum pernah dibahas,” ujar Muhaimin saat menghadiri pembukaan Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Menurut Muhaimin, bansos dapat menjadi langkah antisipasi pemerintah untuk melindungi masyarakat terdampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan ketersediaan anggaran negara.

    “Kalau ada anggaran, bansos bisa dijadikan bantalan antisipasi, terutama bagi mereka yang terancam jatuh ke dalam kemiskinan,” jelasnya.

    Cak Imin tidak memerinci bentuk bantuan yang akan diberikan, apakah berupa subsidi langsung atau skema lainnya. Ia menegaskan bahwa prioritas utama penerima bansos adalah masyarakat miskin, termasuk kategori miskin ekstrem, miskin, dan miskin relatif.

    “Bansos itu untuk masyarakat miskin. Ada tiga level, miskin ekstrem, miskin, dan miskin relatif. Ini yang menjadi prioritas utama,” ujarnya.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai sejauh mana pembahasan di internal kabinet terkait wacana kenaikan PPN 12 persen dan pemberian insentif bagi masyarakat terdampak, Cak Imin mengaku tidak mengetahui detailnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Itu tanyakan langsung ke Bu Sri Mulyani, saya tidak tahu,” tutupnya.

  • Cak Imin: Kita Prihatin, Pemilihan Kepala Daerah Diwarnai Politik Uang – Page 3

    Cak Imin: Kita Prihatin, Pemilihan Kepala Daerah Diwarnai Politik Uang – Page 3

    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut menemukan kurang lebih 130 dugaan pelanggaran berupa politik uang di masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

    Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, jumlah dugaan pelanggaran ini tercatat sejak Rabu, 27 November 2024. Di mana, semua ini berdasarkan adanya laporan dan juga informasi yang masuk kepada pihaknya.

    “Kajian awal ini menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan material, kemudian Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam 5 hari kalender. Kemudian dugaan pelanggaran itu juga terdiri dari atas pembagian uang atau material lainnya dan potensi pembagian atau materialnya yang dimaksud dengan potensi pembagian uang,” kata dia di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Puadi menyebut, dugaan pelanggaran berdasarkan tahapan pada masa tenang terdapat 71 dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang.

    “Sedangkan pada tahapan pemungutan suara terdapat delapan dugaan peristiwa pembagian uang dan satu dugaan peristiwa potensi pembagian uang. Dugaan pembagian uang di masa tenang terdiri dari 11 dugaan peristiwa hasil pengawasan Bawaslu dan 60 dugaan peristiwa dari laporan masyarakat kepada Bawaslu,” ungkap dia.

    “Kemudian dugaan potensi pembagian uang terdiri dari 11 dugaan potensi peristiwa dari hasil pengawasan Bawaslu dan 39 dugaan peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada Bawaslu,” sambungnya.

    Puadi menuturkan, dugaan pelanggaran politik uang pada tahapan pemungutan suara terdiri dari satu dugaan peristiwa pembagian uang yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan tujuh peristiwa merupakan laporan masyarakat.

    “Kemudian dugaan peristiwa potensi pembagian uang pada tahapan pemungutan suara. Nah terhadap laporan yang dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu akan dilakukan kajian awal terlebih dahulu jika laporan tersebut memenuhi syarat formil materi,” jelas dia.

    “Jadi saya sampaikan ada beberapa hal di masa tenang ya. Pembagian uang atau material lainnya terdapat 59 peristiwa pembagian uang, dimana 8 peristiwa merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan 51 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jajaran Bawaslu,” sambungnya.

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

  • Women Leadership Forum, PKB Siap Cetak Pemimpin Perempuan Masa Depan – Page 3

    Women Leadership Forum, PKB Siap Cetak Pemimpin Perempuan Masa Depan – Page 3

    Menambahkan hal itu, Dewan Pembina Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin Iskandar menyampaikan ketika menjadi pemimpin maka perempuan harus kuat, produktif, inovatif.

    “Perempuan yang sudah menduduki kursi legislatif maka implementasi perjuangannya harus sesuai dan mengacu pada platform politik PKB. Perempuan harus memberi manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat dan bangsa,” pesan Rustini.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah alias Erma menjelaskan perolehan kursi pada Pemilu 2024 ini merupakan perolehan suara perempuan tertinggi dalam sejarah. PKB sendiri juga mengalami kenaikan perolehan suara dan kenaikan perolehan kursi DPR RI dari 58 kursi menjadi 68 kursi DPR RI, 15 diantaranya perempuan.

    “Women Leadership Forum memberikan pembekalan tidak hanya pengetahuan tapi juga skill dalam legislasi, penganggaran, personal branding dan lobbying,” ujar Erma.

    Sebagai informasi, Kegiatan Women Leadership Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan Bangsa. Selain WLF, Perempuan Bangsa sebelumnya juga menyelenggarakan Peringatan Hari Santri, Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas). Kegiatan lain rangkaian Munas, Diskusi Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya: Menuju Indonesia Emas 2045 dan kegiatan kampanye isu-isu startegis dan aktual dalam Car Free Day.

  • Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

    Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari. Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut besaran itu untuk tahap awal direalisasikannya program tersebut.

    “Itu proses simulasi saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan (anggarannya) hanya tersedia Rp51-70 triliun, ini tahap awal,” kata Cak Imin kepada wartawan di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Program makan bergizi gratis, kata Cak Imin, akan segera dilakukan. Dia menyebut pemerintah akan terus berupaya menggumpulkan anggaran untuk terus memperbaiki program makan bergizi gratis.

    “Anggaran kita terbatas sehingga bertahap. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran, supaya tiap tahun bertambah,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum PKB itu memastikam pelaksanaan makan bergizi gratis akan melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari organisasi masyarakat hingga lingkungan setempat.

    “Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul. Sehingga dengan harga yang bagus, kualitas yang tercapai,” imuh Cak Imin.

    Hal itu disampaikan Prabowo setelah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Prabowo mengungkapkan detail program makan bergizi juga telah disampaikan kepada pimpinan buruh dan perwakilannya.

    “Di hadapan pimpinan buruh dan perwakilan, saya juga menyampaikan program-program kami makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga. Kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,” kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/11).

    Prabowo menginginkan anggaran makan bergizi per anak dan ibu hamil Rp 15 ribu. Namun dia menyampaikan kondisi anggaran hanya memungkinkan Rp 10 ribu.

    “Kita ingin Rp 15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujarnya.

    “Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti setiap keluarga bisa menerima rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari. Ini kalau satu bulan ini bisa Rp 2,7 juta,” lanjutnya.

    (ond/azh)

  • BLT Dipakai untuk Judol, BP Taskin Bekali Literasi Warga Miskin Penerima Bantuan Pemerintah

    BLT Dipakai untuk Judol, BP Taskin Bekali Literasi Warga Miskin Penerima Bantuan Pemerintah

    TRIBUNJATENG.COM- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko prihatin dengan maraknya judi online (judol) yang menyasar berbagai elemen masyarakat, termasuk warga miskin penerima bantuan pemerintah.

    Terkait hal itu, pihaknya akan membekali masyarakat miskin literasi agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mereka terima tidak dipakai untuk judi online (judol).

    Budiman menjelaskan bahwa pihaknya ingin memastikan dana BLT digunakan secara bijak, contohnya untuk membangun bisnis, bukan malah digunakan untuk berjudi.

    “Pengentasan kemiskinan kita melakukan literasi supaya orang yang dapat BLT itu dipakai untuk pemberdayaan, bikin bisnis. Bukan untuk judol,” katanya dilansir dari Tribunnews, Sabtu (30/11/2024).

    Budiman menyebut masalah soal judi online lebih banyak dimiliki kewenangannya oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Ia memandang upaya yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Komdigi sudah bagus, karenanya ia meminta terus gencar dilakukan.

    “Komdigi sudah melakukan tindakan yang sudah bagus banget, tepat banget, untuk menutup dan menangkapi oknum-oknum. Setelah itu (urusan) hukum juga sudah diurus oleh kepolisian. Saya pikir sudah sangat tepat, tinggal dibongkar aja terus,” ujar Budiman.

    Selain itu, ia juga menyoroti soal bagaimana kemiskinan timbul dari fenomena perusahaan yang mulai menggencarkan mekanisasi, digitalisasi, dan robotisasi.

    Hal-hal tersebut, kata dia, membuat perusahaan memecat para pekerjanya.

    “Judi online itu menjadi faktor lahirnya kemiskinan baru. Memang seperti itu, selain juga fenomena mekanisasi, digitalisasi, robotisasi menyebabkan beberapa pabrik memecat buruh-buruhnya,” ujar Budiman.

    Lalu, faktor lainnya dari munculnya kemiskinan adalah perusahaan yang tidak siap bersaing, akhirnya bangkrut dan memecat karyawannya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut judi online sebagai sumber kemiskinan terbaru.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu juga menyebut bahwa judi online telah masuk ke dalam kategori bencana sosial.

    Ia mengungkapkan judi online telah menjerat sebanyak 8,8 juta masyarakat Indonesia.

    Cak Imin mengatakan sebanyak 80 persen dari 8,8 juta yang terjerat judi online diantaranya adalah masyarakat ekonomi paling bawah dan menengah. Ini berdasarkan data yang dipantau Kementerian Koordinator Politik Keamanan.

     

    Artikel ini diolah dari Tribunnews.com 

  • Harga 1 Suara Rp300 Ribu

    Harga 1 Suara Rp300 Ribu

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menyoroti fenomena politik uang dalam Pilkada Serentak 2024. 

    Dalam sambutannya di Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, ia menyebut praktik ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi yang sehat.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengungkapkan ihwal berdasarkan survei yang diterimanya, satu suara pemilih dihargai minimal Rp300 ribu. 

    “Hasil survei (mengungkap), pakai uang itu minimal Rp300 ribu baru bisa diterima. Kalau cuman Rp100 ribu enggak akan diterima oleh rakyat,” ujar Cak Imin, Sabtu (30/11/2024).

    Ia lantas menyinggung kader PKB, yakni Abdul Wahid, yang berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Riau 2024 tanpa mengeluarkan uang. 

    Menurut Cak Imin, Wahid berhasil menang hanya dengan dua modal, yakni otak dan data.

    “Karena tahu itu, Pak Wahid daripada keluar Rp300 ribu per suara lebih baik tidak usah keluar karena memang enggak ada,” katanya.

    Lebih lanjut, Cak Imin berpesan agar kader PKB lain yang gagal memenangkan kontestasi Pilkada 2024 tidak perlu khawatir. Sebab, uang bukanlah segala-galanya bagi kader PKB untuk mencapai tujuan perjuangan politik.

  • Heran dengan Isu MLB NU, Gus Yahya: Tak Ada Hujan, Tak Ada Angin…
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        30 November 2024

    Heran dengan Isu MLB NU, Gus Yahya: Tak Ada Hujan, Tak Ada Angin… Regional 30 November 2024

    Heran dengan Isu MLB NU, Gus Yahya: Tak Ada Hujan, Tak Ada Angin…
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (
    PBNU
    )
    Yahya Cholil Staquf
    (Gus Yahya) mengaku heran ada kabar akan digelarnya Musyawarah Luar Biasa (MLB) NU.
    “Saya juga heran, tidak ada hujan, tidak ada angin kok mau MLB,” katanya usia menggelar pertemuan dengan Pengurus Wilayah NU Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (30/11/2024) sore.
    Sampai saat ini dia belum tahu upaya MLB akan dilakukan oleh pihak mana, sementara di sisi lain para pengurus wilayah NU sudah berkomitmen untuk menolak segala ancaman yang mengganggu integritas organisasi.
    “MLB ini yang melakukan siapa, mengusung aspirasinya siapa, sementara para pengurus wilayah sudah berkomitmen untuk menjaga integritas organisasi,” terang Gus Yahya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Presidium Penyelamat Organisasi (PO) sekaligus Sekretaris Steering Committee Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU), Abdussalam Shohib, menyebut bahwa MLB NU tetap akan berlangsung.
    Dia menyebut, Pra-MLB akan dilaksanakan bulan Desember 2024 di Surabaya. Forum Pra-MLB direncanakan dihadiri oleh PWNU se-Indonesia atau yang mewakili.
    Para peserta disebut merasakan ada sesuatu yang salah, mismanajemen yang fatal dan prinsipil, dan pergeseran pelaksanaan norma dan landasan etis dalam mukadimah Qonun Asasi, Khittah NU dan AD-ART, serta aturan teknis organisasi.
    Dia juga menyinggung penurunan spirit, mentalitas, dan moralitas dalam berjama’ah dan berjam’iyyah yang ditampakkan oleh pimpinan dan pejabat PBNU.
    Isu MLB muncul di tengah memanasnya konflik PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.