Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Cak Imin: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Masih Simulasi

    Cak Imin: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Masih Simulasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per hari dari sebelumnya Rp 15.000. Menurut Cak Imin, anggaran tersebut masih dalam tahap simulasi.

    “Ya tentu semua masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun (2024) sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai,” ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Cak Imin mengaku, pemerintah tidak akan gegabah dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Pemerintah, kata dia, tetap akan memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan tersebut.

    “Itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk,” tandas ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program makan bergizi gratis, terutama terkait bantuan pangan dari masyarakat.

    “Pada akhirnya melibatkan sekolah, orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu terlibat, biasanya lebih detail dan terjaga,” pungkas Cak Imin.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap perincian anggaran program makan bergizi gratis. Setiap anak dan ibu hamil akan mendapat bantuan sebesar Rp 10.000 per hari. Pemerintah ingin memberikan anggaran makan bergizi yang nilainya Rp 15.000 per hari. Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan.

    “Kalau kita perinci, program makan bergizi gratis ini nanti rata-rata minimum atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menuturkan bila dalam satu keluarga memiliki tiga anak, maka minimal mendapatkan makan bergizi gratis senilai Rp 30.000 per hari atau sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

     

  • Menko Pangan Zulhas Pastikan Indonesia Bisa Capai Target Swasembada Pangan pada 2027

    Menko Pangan Zulhas Pastikan Indonesia Bisa Capai Target Swasembada Pangan pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pemerintah akan mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027. Menurut Zulhas, target ini lebih cepat dari rencana awal Presiden Prabowo Subianto yang menyebut akan dicapai dalam empat hingga lima tahun kepemimpinannya.

    “Tentu ada pertanyaan apakah kita bisa mencapai swasembada pangan pada 2027? Saya jawab, bisa insyaallah, paling tidak beras, jagung, dan gula akan tercapai,” ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Zulhas menegaskan swasembada pangan adalah program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat pelantikan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan pada tahun 2029.

    Namun, dalam kesempatan lain, Prabowo menyatakan target tersebut dapat dimajukan menjadi tahun 2028, dan akhirnya pada pertemuan di APEC dan G20, Presiden Prabowo menyampaikan target swasembada pangan pada tahun 2027.

    Untuk mendukung percepatan pencapaian target tersebut, Zulhas meminta anggaran untuk Kemenko Pangan tahun 2025 sebesar Rp 550 miliar, sementara anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp 40 miliar.

    “Kami memerlukan tambahan sekitar Rp 505 miliar untuk mempercepat program ini,” kata Zulhas.

    Dalam rapat kerja tersebut, tujuh Menteri Koordinator (Menko) kabinet Prabowo-Gibran hadir untuk membahas rencana anggaran Kemenko pada Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Banggar, Said Abdullah, dan dihadiri oleh anggota Banggar dari berbagai fraksi.

    Selain Zulhas, hadir pula Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya, Said Abdullah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana anggaran yang disampaikan oleh para Menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di berbagai sektor.

    Said juga memaparkan anggaran masing-masing Kemenko, antara lain Kemenko Bidang Politik dan Keamanan sebesar Rp 268,28 miliar, Kemenko Perekonomian Rp 459,97 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 345,50 miliar, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 230 miliar, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp 139,73 miliar. Anggaran untuk Kemenko Pangan pada tahun 2025 sebesar Rp 44,09 miliar.

  • Kantor, Kursi, Mobil Belum Ada

    Kantor, Kursi, Mobil Belum Ada

    Jakarta

    Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 505 miliar lebih untuk tahun anggaran 2025. Usulan itu, kata Zulhas masih di bawah usulan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Hal itu diusulkan oleh Zulhas saat rapat bersama Banggar Anggaran (Banggar) DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Zulhas mengatakan saat ini kementeriannya belum memiliki kantor dan mobil dinas.

    “Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar, Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai,” kata Zulhas.

    Zulhas menjelaskan anggaran itu mencakup kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp 269.910.975. Kemudian, untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp230.000.000.

    “Ada empat deputi, kami. Ya tentu ada sarana-prasarana. Kemudian kami akan siap dashboard, Pak, mengenai anggaran di bidang kami. Ini kami akan monitor,” jelasnya.

    Zulhas lantas meminta agar Banggar DPR dapat menyetujui usulan anggaran itu. Dia mengatakan agar anggaran tersebut tidak dipotong.

    Zulhas menyampaikan pagu anggaran yang ada saat ini di kementeriannya sebesar Rp 44.069.025.000. Sedangkan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 550 miliar, sehingga usulan tambahan anggaran ialah sebesar Rp 505,9 miliar.

    Lebih lanjut, Zulhas mengatakan anggaran ketahanan pangan di 2025 sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup program dari kementerian teknis terkait yang membidangi urusan pertanian, kelautan, kehutanan, lingkungan, hingga badan gizi dan badan pangan.

    “Kalau berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang direncanakan, maka tahun depan kita tidak akan impor beras lagi. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, Pak. Program-program kementerian terkait yang saya koordinasi, kalau berjalan dengan bagus, kita tahun depan tidak akan impor beras dan mudah-mudahan juga tidak ada yang jagung tahun depan. Tidak perlu 2027. Kalau ini berjalan dengan baik,” sambung Zulhas.

    (amw/rfs)

  • Nihayatul Wafiroh pimpin Perempuan Bangsa PKB

    Nihayatul Wafiroh pimpin Perempuan Bangsa PKB

    “Munas berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Penunjukan kader untuk memimpin Perempuan Bangsa selain sebagai regenerasi kepemimpinan juga merupakan bentuk kaderisasi PKB untuk politisi perempuan PKB,”

    Jakarta (ANTARA) – Hasil Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa memilih Nihayatul Wafiroh sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Perempuan Bangsa Periode 2024-2029, sekaligus menggantikan Siti Mukaromah yang sudah habis masa jabatan.

    Mantan Ketum Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengatakan, organisasi otonom di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu telah melaksanakan proses kaderisasi dengan lancar melalui munas, sehingga regenerasi berjalan dengan lancar.

    “Munas berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Penunjukan kader untuk memimpin Perempuan Bangsa selain sebagai regenerasi kepemimpinan juga merupakan bentuk kaderisasi PKB untuk politisi perempuan PKB,” kata Siti yang memimpin organisasi itu sejak 2019-2024, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Ia membeberkan, munas yang dilakukan sejak 29 November sampai 1 Desember lalu itu dihadiri Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perempuan Bangsa seluruh Indonesia.

    Selain memilih pemimpin yang baru, munas tersebut juga menjadi wadah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan sebelumnya.

    Setelah LPJ disampaikan, lanjut Siti, pandangan umum semua peserta munas menerima dan menyampaikan apresiasi atas kinerja pengurus selama lima tahun terakhir.

    Peserta menilai, kehadiran organisasi itu telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya para perempuan untuk aktif berpolitik serta melek terhadap kondisi sosial yang terjadi di sekitar.

    Pada pembukaan munas, Sabtu (30/11), Ketua Dewan Syuro PKB KH Ma’ruf Amin mengapresiasi kinerja Siti Mukaromah dan pengurus DPP Perempuan Bangsa Periode 2019-2024.

    “Apresiasi luar biasa kepada Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah,” ujar Wakil Presiden Ke-13 Indonesia tersebut.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Ia juga juga memberikan tantangan kepada Badan Otonom PKB lainnya untuk menggerakkan organisasi dan melakukan program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

    Menurut dia, badan otonom itu adalah bagian dari kekuatan yang harus terus dioptimalkan, bukan hanya dari sisi politik saja, namun juga sisi keberpihakan dan perjuangan pada persoalan-persoalan kemanusiaan.

    Persoalan yang dimaksud, yakni terkait perempuan dan anak dalam segala aspek, aspek sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, kemasyarakatan dan aspek-aspek lainnya.

    Hal itu penting, agar ke depan Perempuan Bangsa bisa semakin berdaya dan berjaya untuk bangsa, sehingga mencapai masa emas kesuksesan pada 2045.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Baca juga: Menko Pangan: Anggaran program swasembada pangan 2025 Rp139,4 triliun

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Pada prinsipnya, dia mengatakan pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR. Namun, DPR akan mendengar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk program kerja.

    “Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” kata dia.

    Baca juga: Menko Airlangga pastikan anggaran Makan Bergizi Gratis tidak dipotong
    Baca juga: Rapat perdana Kompolnas, Menko Polkam pastikan ada pembenahan

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data

    Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data

    Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    mengungkapkan, pemerintah sedang mematangkan data masyarakat yang berhak menerima
    bantuan sosial
    (Bansos).
    Hal itu disampaikan Mensos saat ditanya mengenai wacana pemerintah menyiapkan bansos untuk masyarakat yang terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
    “Kita sedang mematangkan data-datanya. Nanti kalau sudah selesai pasti akan disampaikan kepada publik lah siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan siapa yang tidak,” ujar Saifullah kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
    Menurut Saifullah, penyaluran bansos untuk masyarakat
    kelas menengah
    tidak dapat sembarang dilakukan tanpa ada kepastian data para penerimanya.
     
    Pasalnya, tak semua masyarakat masuk turun kelas ketika kebijakan
    PPN 12 persen
    diberlakukan.
    “Ya kita lihat kan masuk atau tidak, kan nanti akan terlihat itu kan. Nanti ada kriteriannya, dan yang membuat kriteria adalah BPS,” kata Saifullah.
    “Nanti ada ukuran-ukurannya, siapa yang masuk kelas menengah dan, turun, mana yang dari bawah naik kelas. Kan ada yang turun kelas, ada yang naik kelas. Jadi dinamis sekali data itu,” ujar dia.
    Dia pun enggan berspekulasi soal memungkinkan atau tidaknya wacana bansos untuk kelas menengah tersebut bisa direalisasikan.
    Mensos hanya menegaskan bahwa hal terpenting adalah mematangkan data-data masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah.
    “Saya belum berani beranda-anda ya Tapi yang jelas kita pastikan datanya dulu, setelah itu baru kita susun intervensinya. Tidak hanya Kementerian Sosial, tapi juga bersama Kementerian dan lembaga yang lain,” kata Saifullah.
    “Jadi kita tidak bisa hanya sekedar hanya berdasarkan bayangan kita angan-angan kita. Tapi benar-benar berdasarkan data-datanya ini, sekarang sedang digodok oleh BPS Sabar dulu ya,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan rencana pemerintah untuk menggelontorkan bansos kepada masyarakat yang terdampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.
    Meski begitu, Cak Imin menyebut pemerintah masih dalam proses merumuskan teknis kebijakan itu, utamanya melihat kondisi kelas menengah dan masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan.
    “Sampai hari ini, kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya (bansos), misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan,
    on-going process
    ,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bagikan Sembako di Jaktim, Gibran Dicibir Pedas, Disebut ‘Konyol’ dan Malah Lakukan Tugas Ketua RT

    Bagikan Sembako di Jaktim, Gibran Dicibir Pedas, Disebut ‘Konyol’ dan Malah Lakukan Tugas Ketua RT

    GELORA.CO  – Pengamat politik Rocky Gerung menyindir aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blusukan sembari membagikan bingkisan bantuan untuk korban banjir di Jatinegara, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis, (28/11/2024).

    Rocky menilai pemberian bantuan itu bukanlah tugas Gibran sebagai seorang wapres. Bahkan, dia menganggap tindakan Gibran itu konyol.

    Kata mantan dosen Universitas Indonesia itu, Gibran tak perlu datang ke lokasi pengungsian guna memberikan bantuan sembako. Pasalnya, membagikan sembako adalah tugas aparat setempat.

    Rocky menyebut Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia seharusnya menangani urusan makro.

    “Tugas Gibran bukan di situ, tugas Gibran memantau pembangunan, memantau desain pelaksanaan, desain dari plan kabinet kan itu tugas wakil presiden, bukan membagi-bagikan itu. Itu kan tugas ketua RT,” kata Rocky dalam videonya yang ditayangkan di YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat (29/11/2024). 

    Menurut Rocky, aksi Gibran itu merupakan bentuk cawe-cawe dan pencitraan politik.

    “Bagian-bagian ini kita lihat cawe-cawe. Mulai lagi oleh sang anak mengikuti tradisi atau kelakuan bapaknya,” katanya.

    Gibran turut disorot karena adanya tas sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    “Jadi tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir. Terutama yang ada tulisan sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kan itu konyol,” kata Rocky.

    “Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari wapres yang namanya Gibran.”

    Rentan dipolitisasi

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, juga menyoroti tas bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    Jamiluddin menyebut tulisan tersebut sangat tak layak ditampilkan jika anggaran sembako itu bersumber dari APBN.

    “Kalau sembako itu didanai dari APBN, maka idealnya disebut Bantuan Pemerintah atau Bantuan Negara. Dengan begitu, bantuan itu tidak di persepsi orang sebagai bantuan pribadi,” kata Jamiluddin, Minggu, (1/12/2024), dikutip dari Tribun Jakarta.

    Dia mengatakan jika sembako itu diberikan sebagai bantuan pemerintah atau bantuan negara, pembagian itu lebih baik itu dilakukan oleh Kementerian Sosial.

    Dengan demikian, wapres akan menempatkan Kementerian Sosial sesuai fungsi dan tugasnya secara proporsional.

    “Sebab hal itu memang bagian tugas dari kementerian tersebut,” ujar Jamiluddin.

    Menurut dia, hal itu akan menjauhkan penafsiran di tengah masyarakat, bantuan itu terkait politik.

    “Orang juga tidak menafsirkan pemberian bantuan itu sebagai persiapan Pilpres 2029,” kata dia.

    Jamiluddin mengimbau Gibran tak lagi membagikan sembako yang dananya berasal dari APBN.

    Dia menilai tak elok jika tugas Gibran sebagai wapres hanya membagikan sembako dan kegiatan seremonial.

    “Hal itu tentu dapat mendegradasi derajat seorang wapres. Wapres harus dikembalikan sesuai fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.”

    Cak Imin mengaku tak tahu

    Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, buka suara mengenai tas sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    “Saya tidak tahu ya, saya belum tahu,” kata Cak Imin di Hotel Sultan, Senayan Jakarta Pusat, Sabtu (31/11/2024) malam, dikutip dari Tribun Depok.

    Kemudian, Cak Imin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bantuan seperti dalam bentuk goodie bag seperi itu harus juga dilihat dari sumber anggaran. 

    “Biasanya kan bantuan itu sesuai anggaran, bantuan dari kementerian, bantuan dari wapres, bantuan dari presiden. Itu mungkin karena faktor sumber anggaran,” kata Cak Imin

  • Prabowo Tetapkan Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Anak, Cak Imin: Keuangan Negara Sangat Terbatas

    Prabowo Tetapkan Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Anak, Cak Imin: Keuangan Negara Sangat Terbatas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Keputusan ini diumumkan usai rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan.

    Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Prabowo menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Awalnya, pemerintah menaksir biaya per anak mencapai Rp15 ribu per hari, namun angka tersebut direvisi.

    “Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari,” kata Prabowo.

    Ia menambahkan, kebijakan ini dirancang untuk membantu keluarga menengah ke bawah yang rata-rata memiliki tiga hingga empat anak. Dengan demikian, setiap keluarga dapat menerima bantuan senilai Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari, atau sekitar Rp2,7 juta per bulan.

    “Kalau ini semua digabungkan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh, sudah sangat maksimal,” ujar Prabowo.

    Program MBG, yang menjadi salah satu janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024, bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah berencana menyediakan makanan bergizi untuk 82,9 juta anak setiap hari, dengan estimasi anggaran mencapai Rp400 triliun per tahun.

    Sebelumnya, program ini telah diuji coba di sejumlah daerah dengan porsi awal Rp15 ribu per anak per hari. Penyesuaian indeks menjadi Rp10 ribu diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara.

  • Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10.000, Cak Imin: Ini Tahap Awal – Page 3

    Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10.000, Cak Imin: Ini Tahap Awal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi soal anggaran untuk makan bergizi gratis menjadi Rp10.000. Menurutnya keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan bagian dari simulasi.

    “Itu proses simulasi, saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan hanya tersedia Rp51-70 triliun, ini tahap awal,” kata Cak Imin di Hotal Sultan, Sabtu malam 30 November 2024.

    Menurut dia,  pemangkasan anggaran makan bergizi gratis hanya akan terjadi di awal-awal saja. Tapi pada akhirnya nanti pemerintah akan berupaya akan menambahkan anggarannya tiap tahun.

    Cak Imin membantah keputusan Prabowo yang menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 bagian dari trial and error.

    “Bukan trial ya memang harus begitu anggaran kita terbatas sehingga bertahap,” ucap ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

    “Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun ini bertambah,” tambah Cak Imin sambil menutupnya.

    Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Dia menyampaikan makan bergizi gratis per anak dan ibu hamil Rp10.000 untuk 1 hari.

    “Kalau kita rinci, program (makan) bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menuturkan bahwa pemerintah ingin anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 per anak dan ibu hamil untuk 1 hari. Namun, kata dia, anggaran negara tak memadai.

    “Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000,” ujarnya.

  • Menko Cak Imin Pastikan Anggaran Makan Bergizi Gratis Meningkat Secara Bertahap

    Menko Cak Imin Pastikan Anggaran Makan Bergizi Gratis Meningkat Secara Bertahap

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan anggaran program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan ditingkatkan secara bertahap. Saat ini, anggaran per porsi program tersebut ditetapkan Rp 10.000.

    Menurut Muhaimin, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan cakupan program ini. Meski tahap awal hanya mampu menganggarkan Rp 10.000 per porsi, anggaran tersebut diharapkan dapat bertambah seiring waktu.

    “Itu proses simulasi. Saya kira anggaran ini akan terus berkembang. Memang tahap awal hanya tersedia Rp 51 triliun hingga Rp 70 triliun,” ujar Muhaimin saat menghadiri pembukaan Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Cak Imin menambahkan pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis lebih besar setiap tahun agar program unggulan Prabowo-Gibran ini dapat berjalan optimal.

    “Kami akan terus berusaha mengumpulkan anggaran agar tiap tahun bertambah,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan angka Rp 10.000 per porsi bukan bagian dari uji coba. Hal itu menjadi langkah awal yang disesuaikan dengan keterbatasan anggaran untuk program makan bergizi gratis.

    “Bukan trial, memang harus begitu. Anggaran kita terbatas sehingga dilakukan bertahap,” tuturnya.

    Muhaimin juga mengingatkan semua pihak yang terlibat untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap nilai gizi, kebersihan, dan masa kadaluarsa makanan yang disediakan untuk program makan bergizi gratis.

    “Ibu-ibu yang terlibat, tolong jaga standar mutu. Pastikan gizinya, kualitasnya, hingga masa kadaluarsanya terkontrol. Dengan harga yang baik, kualitas harus tetap tercapai,” tegas ketua umum PKB itu terkait anggaran makan bergizi gratis.