Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Amien Rais Bacakan 6 Pernyataan Sikap, Partai Ummat Dukung Pemerintahan Prabowo

    Amien Rais Bacakan 6 Pernyataan Sikap, Partai Ummat Dukung Pemerintahan Prabowo

    loading…

    Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Pernyataan sikap itu disampaikan langsung Ketua Majelis Syura Partai Ummat M Amien Rais. Foto/Dok Partai Ummat

    JAKARTA – Partai Ummat , partai yang didirikan tokoh Reformasi M Amien Rais , menyatakan dukungan dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Pernyataan sikap itu disampaikan langsung Ketua Majelis Syura Partai Ummat M Amien Rais.

    Saat menyampaikan pernyataan sikap itu, Amien Rais antara lain didampingi Sekretaris Majelis Syura Partai Ummat Ansufri Idrus Sambo dan Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi.

    Berikut ini pernyataan sikap Partai Ummat, yang dibacakan M Amien Rais, dikutip dari akun YouTube Amien Rais Official, Minggu (8/12/2024).

    Pertama, kata Amien Rais, Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar Rp8.000 triliun.

    Kedua, dalam buku Paradoks Indonesia yang memuat pandangan strategis Prabowo Subianto, ada dua hal yang menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Pertama, tantangan besar yang berupa kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Gara-gara kenyataan pahit ini maka hanya 1 persen orang Indonesia yang menikmati kemerdekaan. Tantangan kedua, demokrasi Indonesia dikuasai pemodal besar. Mengapa? Karena kadang pemimpin bisa dibeli, karena uang berkuasa di pemilihan. Di samping itu partai, survei, pemilih, dan media, kadang bisa dibeli dan dikuasai.

    Ketiga, Majelis Syura Partai Ummat dan DPP Partai Ummat telah mengambil kesimpulan lewat diskusi panjang bahwa Bapak Prabowo Subianto dengan kewenangannya yang sangat besar bisa mengajak DPR untuk bersama Presiden menerbitkan undang-undang guna melarang secara keras mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri yang sudah berjalan 10 tahun pada rezim yang lalu dan juga memperbaiki demokrasi di Indonesia sehingga bersih, jujur, dan adil.

    “Keempat, atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah Keppres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri,” ujar Amien Rais.

    Kelima, kata Amien, Partai Ummat percaya sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto yang kepemimpinannya dalam bidang militer telah malang melintang. “Misalnya pernah menjadi Panglima Kostrad dan Danjen Kopassus, dua pasukan elite yang paling tangguh dalam TNI AD, bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, insyaallah,” ujarnya.

    Di akhir bagian, Amien menegaskan sikap Partai Ummat. “Dengan demikian kami, Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto,” pungkas mantan Ketua MPR RI tersebut.

    Diketahui, dalam Pilpres 2024, Partai Ummat merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    (zik)

  • Partai Ummat Nyatakan Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Partai Ummat Nyatakan Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Syura dan DPP Partai Ummat menyatakan mendukung seluruh agenda pemerintahan di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Partai Ummat juga mendoakan Presiden Prabowo berhasil memimpin Indonesia.

    “Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto,” bunyi siaran pers yang didapatkan CNNIndonesia.com dari Waketum Partai Ummat Buni Yani, Sabtu (7/12).

    Partai Ummat mengambil sikap tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan yang telah disepakati oleh elite partai yang dipimpin Amien Rais tersebut.

    Salah satunya, Partai Ummat menyinggung Prabowo memiliki beban berat untuk memperbaiki Indonesia setelah ditinggal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah,” bunyi salah satu poin siaran pers.

    Selain itu, Partai Ummat yakin Presiden Prabowo mampu meneken Undang-undang melarang mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dengan menggandeng DPR.

    “Atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah Keppres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri,” ujar dia.

    Partai Ummat juga menyinggung pengalaman Prabowo yang mumpuni di bidang militer sehingga yakin akan berhasil memimpin Indonesia.

    Adapun dalam Pilpres 2024 Partai Ummat bersebrangan dengan Prabowo. Mereka mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersama PKS, PKB, dan NasDem.

    (mab/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cak Imin Jadi Saksi Pernikahan Abid Abdurrahman dan Vassa Mustikahati, Pengantin Pria Bukan Orang Sembarangan

    Cak Imin Jadi Saksi Pernikahan Abid Abdurrahman dan Vassa Mustikahati, Pengantin Pria Bukan Orang Sembarangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi saksi pernikahan Abid Abdurrahman Adonis dengan Vassa Mustikahati di Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/12/2024). Ternyata Abid, pengantin pria, bukan sembarangan orang. Abid adalah putra tokoh NU dan alumnus The University of Oxford, Inggris.

    “Saya dan kita semua bersyukur bisa hadir menyaksikan dan mendoakan pernikahan ananda Abid Abdurrahman dengan ananda Vassa Mustikahati. Adalah pernikahan yang penuh keberkahan dan insyaallah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah,” ujar Cak Imin di lokasi acara.

    Cak Imin mengungkapkan Abid yang juga putra Rois Syuriah PCNU Nganjuk, KH Roni Sya’roni beruntung bisa mempersunting Vassa. Keduanya diketahui merupakan alumnus The University of Oxford, Inggris.

    “Adik saya Abid ini sungguh beruntung mendapatkan pasangan Vassa, sama-sama pejuang di Oxford, ketemu di sana dan berjodoh. Keduanya generasi unggul, kalau sudah kuliah di Oxford itu pasti bisa dijamin unggul, amin,” ujar Gus Imin.

    “Dan ternyata saya adalah anak buah dari Kiai Sya’roni dari dahulu. Pertama kali kenal Abid saya tidak tahu kalau dia ternyata putra dari Kiai Sya’roni, pertama kenal Abid menjadi lulusan terbaik di UI yang wisuda bersama anak pertama saya,” sambung Ketum PKB itu.

    Cak Imin mendoakan keduanya bisa melahirkan putra putri yang unggul, bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

    “Insyaallah dari keduanya ini akan lahir anak turun yang unggul yang dipersembahkan untuk agama, nusa dan bangsa. Selamat kepada kedua mempelai, adik saya Abid dan adik saya Vassa,” pungkasnya.

    Abid Abdurrahman adalah mahasiswa DPhil di Oxford Internet Institute, Pembroke College, yang dibimbing oleh Prof Vili Lehdonvirta. Penelitiannya bertujuan untuk memahami kebijakan industri digital dan kedaulatan digital dalam konteks persaingan geo-ekonomi.

    Proyek penelitian DPhilnya berjudul, “Geoekonomi Kebijakan Industri Digital di AS, UE, dan Inggris: Menelaah Liberalisme di Era Persaingan Teknologi”.

    Abid adalah Bakrie Scholar Fellow dengan beasiswa DPhil dari Bakrie Centre Foundation (BCF), Indonesia. Ia sebelumnya bekerja di Oxford Information Labs (OXIL). Abid juga merupakan mantan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Oxford (PPI Oxford).

    Sebelum bergabung dengan OII, Abid menempuh pendidikan magister ganda di bidang Hubungan Internasional di Sciences Po, Paris dan London School of Economics and Political Science (LSE). Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Pengantin pria, Abid Abdurrahman, bukan sembarangan orang.

  • Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

    Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

    Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kata “brutal” menjadi favorit para elite politik untuk mengomentari jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    Mereka menggunakan kata ini sebagai simbol bahwa pemilihan umum yang digelar 2024 sangat jauh dari cita-cita demokrasi.
    Tentu, yang paling banyak memakai kata “brutal” untuk mengomentari
    Pemilu 2024
    adalah mereka yang kalah. 
    Ucapan brutalitas pemilu ini diungkapkan berbagai elite politik, baik yang telah pensiun dari jabatan publik, maupun mereka yang saat itu berada di dalam kekuasaan.
    Diksi berbeda pernah diucapkan oleh Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, meskipun maknanya tak jauh berbeda.
    Dia menyebut, Pemilu 2024 sebagai ajang pemilihan presiden, wakil presiden sekaligus parlemen yang paling buruk sepanjang sejarah sejak tahun 1955.
    “Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya oleh orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang,” katanya setelah Pemilu 2024 tiga minggu berlalu, tepatnya pada Kamis (7/3/2024).
    Dia mengatakan, Pemilu 2024 tak seharusnya mundur seperti saat ini agar proses pergantian kepemimpinan bisa semakin baik dan berkualitas.
    Selebihnya, tiga tokoh yang mengucapkan kata “brutal” untuk menggambarkan Pemilu 2024 ialah Eks Menkopolhukam Mahfud MD yang juga kontestan Pilpres 2024, dan Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo.
    Ada juga Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus cawapres nomor urut 1.
    Dari kalangan masyarakat sipil, ada pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pun mengakui perlunya perbaikan pemilu, berkaca pada
    pemilu 2024
    lalu.
    Pada sebuah acara diskusi 19 November lalu, Bima Arya menjelaskan, Presiden memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga ada amanat yang diberikan secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaikinya.
    “Yang pertama kali dia sampaikan adalah ‘tolong Kemendagri lakukan kajian tentang sistem pemiliu kita, tidak efektif, tidak efisien,’ kira-kira begitu,” ujar Bima.
    Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menangkap keresahan masyarakat terkait apa yang disebut “brutalitas” dalam Pemilu 2024, mulai dari biaya politik hingga isu yang mungkin bisa memecah belah bangsa.
    “Nah ini saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, peneliti di kampus, juga teman-teman politisi,” ucap dia.
    Hal yang menjadi sorotan dan dalil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 adalah politisasi bantuan sosial.
    Putusan MK memang tak mengubah hasil apa pun dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait pemenang Pilpres.
    Namun, pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi catatan penting penyelenggaraan Pemilu 2024.
    Wakil Ketua MK ini beranggapan bahwa dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bansos seharusnya tidak ditolak Mahkamah.
    “Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum,” ujar Saldi membacakan pendapat berbedanya (dissenting opinion) dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).
    Dia mengungkit bahwa pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali.
    Menurut Saldi, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    “Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (electoral incentive),” kata Saldi.
    Hal ini secara tak langsung juga menjadi ketakutan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. K
    Ketakutan yang membesar ini disalurkan lewat Komisi II DPR-RI sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan penyaluran bantuan sosial agar tak terjadi politisasi oleh calon kepala daerah petahana yang memiliki kewenangan terkait bansos ini.
    Selain masalah bansos, dukungan Kepala Negara kepada kontestan pemilu menjadi sorotan publik dalam konteks brutalitas pemilu.
    Meski secara aturan tak ada yang melarang, hal yang dilakukan kali pertama oleh Presiden Joko Widodo ini dilanjutkan Prabowo saat ini di masa Pilkada.
    Sedikitnya, Presiden Prabowo blak-blakan meng-endorse tiga pasangan calon kepala daerah, yakni calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, lalu cagub-cawagub Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Terakhir dukungan untuk cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
    Bentuk brutalitas lainnya yang paling terlihat di Pilkada Serentak 2024 adalah aksi borong tiket.
    Hal ini jelas terlihat pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilgub Jakarta. Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat itu memiliki elektabilitas paling tinggi tak dapat tiket karena tak ada yang mencalonkan.
    Sedangkan paslon Ridwan Kamil-Suswono melanggeng dengan memborong 15 partai.
    Beruntung putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah memberikan kesempatan PDI-Perjuangan mengusung calonnya sendiri sehingga Pilkada Jakarta berjalan dengan lebih dari dua pasangan calon.
    Namun nasib berbeda terlihat di beberapa daerah yang masih menyuguhkan kotak kosong sebagai lawan calon tunggal yang memborong tiket pilkada.
    Terbanyak berada di Provinsi Bangka Belitung dengan tiga daerah kabupaten/kota yang berkontestasi dengan kotak kosong.
    Cegah terulang dengan perbaikan hukum pemilu
    Ada harapan besar dari masyarakat agar pemilu di masa depan tak lagi sebrutal saat ini dengan jalan memperbaiki aturan main pemilihan.
    Revisi UU Pemilu
    digaungkan, baik dari kalangan elite politik, legislatif, pemerintah dan masyarakat sipil.
    Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraeni mengatakan,
    revisi UU Pemilu
    dan Pilkada yang menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas) sangat diperlukan.
    Salah satu yang paling krusial adalah pemisahan antara pemilu dan pilkada di tahun yang berbeda untuk menghindari rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
    “Ada sejumlah hal yang mendesak dievaluasi dan diperbaiki dalam UU Pilkada berkaca dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang terselenggara di tahun yang sama dengan Pemilu Serentak 2024,” ujarnya pada Jumat (29/11/2024).
    Ia juga menyoroti beban berat yang dihadapi penyelenggara akibat harus mengelola tahapan pemilu dan pilkada secara bersamaan.
    Hal penting lainnya adalah membuat ambang batas calon kontestan pemilu dan pilkada yang dilakukan secara lebih adil.
    Wamendagri Bima Arya mengatakan, ambang batas pencalonan tak hanya mengatur batas bawah suara yang harus diperoleh partai atau kumpulan partai, tetapi juga harus mengatur batas atas suara partai atau kumpulan partai dalam mencalonkan pasangan calon tertentu.
    Hal ini perlu dilakukan, agar aksi borong tiket tak lagi terjadi di masa depan.
    Terakhir dan yang mungkin paling penting di luar hal teknis lainnya adalah segera merevisi UU Pemilu setelah Pilkada Serentak 2024 dinyatakan selesai.
    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan,
    revisi UU pemilu
    harus segera dilakukan agar terbebas dari intervensi dan kepentingan politik yang kuat.
    Jika revisi UU Pemilu dan Pilkada direvisi mendekati tahun pemilihan, dia khawatir akan ada intervensi yang kuat dan titipan pasal yang bisa menguntungkan para kontestan pemilu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klarifikasi Tim Pramono-Rano soal Tuduhan Serangan Fajar Berupa Sembako di Kepulauan Seribu Megapolitan 4 Desember 2024

    Klarifikasi Tim Pramono-Rano soal Tuduhan Serangan Fajar Berupa Sembako di Kepulauan Seribu Megapolitan 4 Desember 2024

    Klarifikasi Tim Pramono-Rano soal Tuduhan Serangan Fajar Berupa Sembako di Kepulauan Seribu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru bicara tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Iwan Tarigan, menepis tuduhan “serangan fajar” berupa sembako di
    Kepulauan Seribu
    selama masa tenang
    Pilkada Jakarta
    2024.
    Iwan mengatakan timnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kecurangan selama masa tenang.
    “Biasanya, yang (diusung) satu partai itu, tidak punya kemampuan, baik secara tenaga maupun secara dana untuk melakukan kecurangan,” ujar Iwan saat konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Iwan, yang sebelumnya menjadi juru bicara tim nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menegaskan sembako tersebut merupakan program tebus murah.
    “Itu adalah, kami biasanya melakukan tebus murah yang disetujui oleh Bawaslu, itu kami melakukan tebus murah,” ucapnya.
    Iwan menjelaskan keterlambatan pengiriman sembako disebabkan masalah transportasi.
    “Karena ada masalah transportasi sehingga tidak sampai tepat waktu,” katanya.
    Sembako baru tiba sehari sebelum masa tenang dimulai. Iwan memastikan hal itu bukan bagian dari serangan fajar.
    “Sehingga sampai satu hari sebelumnya, satu hari sebelum hari tenang dan bukan untuk serangan fajar. Dan itu hanya sebanyak 15 karung,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal

    Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

    “Kami membuat satuan tugas impor barang. Mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri, terutama UMKM ini bisa diatasi,” ujar Muhaimin seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (3/12).

    Muhaimin menjelaskan bahwa lonjakan impor barang yang tidak terkendali berdampak buruk terhadap produk lokal, utamanya yang tergerus oleh barang impor, baik yang bebas dari pajak maupun yang ilegal.

    Untuk itu, Kemenko Pemmas melalui koordinasi antara berbagai kementerian di bawahnya, sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

    Satgas tersebut akan berfokus pada upaya mengusulkan perubahan regulasi kepada Presiden guna mengatasi masalah tersebut.

    “Nah kami, semua Kementerian dalam Koordinasi Kementerian PM, bersepakat membuat satuan tugas untuk mengkaji regulasi, menangani masalah-masalah impor yang berlebihan ini,” kata dia.

    Muhaimin mengatakan nantinya Satgas ini diisi oleh pejabat pada level deputi. “Soal siapa yang akan duduk di satuan tugas, ya jelas dikoordinasi oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Yang akan menangani level deputi,” katanya.

    Rapat tingkat menteri ini dihadiri oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, Wamen Koperasi Ferry Juliantono, dan Wamendes Riza Patria.

    Sumber : Antara

  • Gagal di Pilkada Jatim, Luluk Hamidah: Saya Sudah Berikan Visi yang Baik, No Money Politik

    Gagal di Pilkada Jatim, Luluk Hamidah: Saya Sudah Berikan Visi yang Baik, No Money Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, mengucapkan terima kasih dan memberikan refleksi atas hasil Pilkada Jawa Timur (Jatim) yang menurut perhitungan sementara menunjukkan dirinya gagal memenangkan kontestasi tersebut.

    Luluk menekankan bahwa meskipun tidak meraih kemenangan, ia telah memberikan warisan penting dalam demokrasi.

    “Alhamdulilah Pilgub Jatim sudah terlaksana, plus minus. Minimal saya sudah memberikan legacy dalam Pilgub ini, No money politik, memberikan visi yang baik tentang pembangunan Jatim,” ujar Luluk (4/12/2024).

    Luluk juga menyatakan konsistensinya dalam mempromosikan pendidikan politik yang benar dan membela masyarakat marginal.

    Termasuk perempuan, anak yatim, disabilitas, petani, nelayan, hingga isu-isu lingkungan hidup dan keadilan ekologis

    “Saya telah memberikan pintu masuk proses demokrasi, juga opsi-opsi pembangunan yang terbaik dan berkeadilan,” tukasnya.

    Namun saya hargai pilihan dan keputusan rakyat Jatim. Kerja-kerja politik belum selesai. Perjalanan masih panjang.

    Luluk menerima hasil Pilgub Jatim dengan lapang dada, seraya mengucapkan terima kasih kepada 1,7 juta masyarakat yang telah memberikan dukungan kepadanya.

    “Terima kasih kepada 1,7 juta (menurut perhitungan sementara) yang memilih,” ucapnya.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Gus Halim Iskandar, dan jajaran partai yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan.

    “Terimakasih kepercayaan Ketum DPP PKB Gus Muhaimin dan seluruh jajaran partai hingga ranting, termasuk Gus Halim Iskandar and all team,” sebutnya.

  • Cak Imin: Banjirnya Impor Sangat Mengkhawatirkan

    Cak Imin: Banjirnya Impor Sangat Mengkhawatirkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (PM), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berkomitmen untuk membatasi jumlah produk impor yang masuk ke Indonesia. Langkah ini menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat tingkat menteri (RTM) yang membahas strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan ekstrem, dan memperkuat kemandirian ekonomi.

    “Kesepakatan kami adalah untuk membentuk satuan tugas yang akan mengawasi dan mengusulkan perubahan regulasi kepada presiden,” ujar Cak Imin di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Menurut Cak Imin, masuknya barang impor dalam jumlah besar dapat berdampak negatif pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Untuk itu, barang impor harus dibatasi.

    “Banjirnya impor ini sangat mengkhawatirkan. Produk lokal kita terancam kalah saing karena banyak produk impor yang masuk tanpa kewajiban pajak yang jelas, atau bahkan melalui jalur ilegal,” jelasnya.

    Sebagai solusi, Cak Imin bersama Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, dan Wakil Menteri Desa sepakat untuk membentuk satuan tugas (Satgas) yang akan mengkaji dan merumuskan regulasi terkait masalah impor yang berlebihan, serta mengkoordinasikan langkah-langkah eksekusi antar pihak terkait. Satgas ini akan dipimpin oleh Kemenko PM dan melibatkan deputi dalam pengawasan dan pengelolaan kebijakan yang lebih terintegrasi.

    Terkait dengan potensi tumpang tindih dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin impor, Cak Imin menyatakan bahwa pihaknya akan meminta pengkajian ulang terhadap regulasi tersebut.

    “Kami tentu akan mengkaji regulasi yang ada dan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan mana yang menghambat. Kemudian kami akan meminta perubahan. Pokoknya kami akan berhenti impor,” kata Cak Imin.

    Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sendiri memberikan relaksasi dalam pengurusan perizinan impor barang. Cak Imin berkomitmen untuk mengurangi masalah banjir impor guna mendukung pengembangan UMKM dan memperkuat ekonomi Indonesia.

    Dalam lima tahun ke depan, Kemenko PM menargetkan berbagai sasaran strategis, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemandirian sosial-ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional. Indikator kinerja Kemenko PM meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan jumlah kelas menengah, perluasan cakupan jaminan sosial, dan pencapaian target lainnya.

  • Rapat Menteri, Menko PM Sepakati Sinergi Pelatihan Bantu Makan Bergizi Gratis

    Rapat Menteri, Menko PM Sepakati Sinergi Pelatihan Bantu Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menggelar rapat tingkat menteri. Cak Imin mengungkap seluruh kementerian di bawah Kemenko PM sepakat adakan standarisasi pelatihan bagi masyarakat.

    “Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program. Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standarisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus,” kata Cak Imin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Kemudian Cak Imin menyebut peningkatan kualitas dan mutu pelatihan diberbagai sektor ini juga memiliki kaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis.

    Ketum PKB itu berharap masyarakat dapat ikut terlibat dan menerima dampak dari program tersebut. Sebab, menurutnya program makan bergizi gratis punya dampak yang cukup luas.

    “Nah yang terakhir, kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis, MBG, ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah,” sebut Cak Imin.

    “Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat,” imbuhnya.

    (rfs/rfs)

  • Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) saat hadir dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2024). (ANTARA/HO-Kemenko Pangan)

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran Rp510 miliar untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin. Zulkifli menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran menjadi Rp 550 miliar untuk mendukung target swasembada pangan.

    “Nah tadi saya sampaikan di Badan Anggaran, kita rapat di Badan Anggaran, anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp510 miliar, maka nanti dibahas, Badan Anggaran minta waktu 2-3 bulan untuk rapat dengan pemerintah,” ujar Zulhas melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    Swasembada pangan, kata Zulkifli, merupakan salah satu program prioritas Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Target ini diharapkan bisa tercapai pada 2027.

    “Pada waktu itu (target) 2029, pada kesempatan lain (target) Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20 Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027,” kata Zulkifli.

    Ia optimistis target tersebut bisa tercapai untuk komoditas beras, jagung dan gula.

    “Ya kan tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras dan jagung, gula menuju,” ucapnya.

    Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Komplek Parlemen Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Sumber : Antara