Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Megawati ungkap Perayaan HUT PDIP Tahun Ini Lebih Sederhana

    Megawati ungkap Perayaan HUT PDIP Tahun Ini Lebih Sederhana

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap alasan perayaan hari ulang tahun atau HUT partai tahun ini lebih sederhana dari tahun-tahub sebelumnya. 

    Awalnya, Megawati mengaku bahwa ia ingin membuat acara perayaan partai berlogo banteng ini menjadi besar. Namun dalam karena dalam kondisi prihatin, niatan itu urung dilakukan.

    “Kenapa saya bikin acara ini, bilang sama Sekjen, kita kan lagi prihatin. Tadinya saya mau bikin besar gitu,” tuturnya di acara HUT ke 52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

    Selain mengenai peringatan HUT PDIP, Megawati juga sempat menyinggung tentang kekalahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sebelumnya. 

    “Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud bakalan menang. Ih, kok bisa kalah ya. Udah gitu, ih kok nomor tiga lagi,” jelasnya. 

    Menurut Megawati, kekalahan Ganjar-Mahfud tidak lepas dari proses politik yang tidak fair. Dia bahkan menyinggung soal rekayasa dalam pelaksanaan pemilihan Presiden tersebut. Bahkan, ia mengaku juga ingin ikut belajar. 

    “Saya kepingin juga belajar kaya gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabok,” lanjutnya. 

    Hasil Pilpres 2024

    Sebagai informasi, Pilpres 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) terpilih periode 2024-2029. 

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari membacakan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota secara nasional pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

    Hasil Pilpres 2024 itu didasarkan pada berita acara rekapitulasi penghitungan suara nasional Pilpres 2024, di mana Prabowo-Gibran berhasil meraup suara sebanyak 96.214.691 suara.

    Kemudian, di urutan kedua diikuti oleh pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Lalu, jumlah suara sah pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.

  • Cak Imin Tinjau Dapur Makan Bergizi Gratis di Depok, Harap Berdampak ke UMKM – Page 3

    Cak Imin Tinjau Dapur Makan Bergizi Gratis di Depok, Harap Berdampak ke UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melihat langsung Dapur Kebayunan yang menjadi salah satu lokasi penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Depok. Penyediaan dan program MBG tidak hanya ditujukan kepada siswa, namun disediakan untuk ibu hamil.

    “Ya kita ikut mensukseskan, sekaligus mengawasi jalannya hari pertama pemberian makanan bergizi gratis dari pemerintah,” ujar Cak Iminkepada Liputan6.com, Senin (6/1/2025).

    Cak Imin menjelaskan, program MBG merupakan upaya perbaikan dan meningkatkan gizi anak Indonesia, sehingga sesuai dengan standar. Pelaksanaan MBG melibatkan semua unsur baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan stake holder lainnya.

    “Semuanya terlibat sehingga menjadi dampak generasi yang baik, dampak ekonomi masyarakat sekitar dan dampak ekonomi pada umumnya,” jelas dia.

    Dia menilai, Dapur Kebayunan Depok menjadi salah satu dapur yang paling siap dalam segi standarnya. Begitupun dengan segi kapasitas dan sumber daya manusia, Dapur Kebayunan dapat menjadi percontohan standar pelayanan dalam menyiapkan menu makanan mendukung program MBG.

    “Ya ini termasuk dapur sebagai bagian dari contoh standar yang baik, akan dijaga supaya standar yang lain juga meneladani berupa produk-produk dari dapur umum sebenarnya,” ucap Muhaimin.

    Dari pantauan di Dapur Kebayunan, lanjut Muhaimin, penyediaan bahan baku makanan melibatkan petani sayuran dan supplier lokal. Keterlibatan muatan lokal secara langsung akan berdampak terhadap UMKM di sekitar Dapur Kebayunan sebagai lokasi penyedia MBG.

    “Kami harapkan juga berdampak pada UMKM,” terang Muhaimin.

    Penyediaan program MBG tidak hanya menyasar siswa di sekolah, namun ibu hamil turut menjadi perhatian pemberian MBG. Bahkan, program MBH dalam penyediaannya turut melibatkan Badan Gizi Nasional guna menyelaraskan nilai gizi.

    “Ya ada tim khusus yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional,” kata Muhaimin.

  • PKB Ingin Usung Kader di Pilpres Usai MK Hapus Presidential Threshold

    PKB Ingin Usung Kader di Pilpres Usai MK Hapus Presidential Threshold

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang untuk mengusung kadernya sendiri dalam Pilpres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

    “Pasti, pasti [Berpotensi memajukan kader PKB]. Semua menyambut cairnya demokrasi,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ketika ditanyai kans mengusung kader usai putusan MK itu, Istana Bogor, Jumat (3/1).

    Meski begitu, ia menyebut hal itu masih sangatlah panjang, di mana yang terdekat pemilihan presiden baru akan digelar sekitar lima tahun lagi pada 2029.

    Ia pun menyinggung rekam jejaknya yang merupakan cawapres di Pilpres 2024 lalu. Kemarin, ia maju mendampingi Anies Baswedan.

    “Kemarin juga bisa maju, kemarin juga maju. nanti maju ya belum tahu, masih panjang, trauma enggak itu? trauma kalah,” ujar dia.

    Ia pun menyatakan seluruh pihak harus tunduk terhadap putusan MK. Cak Imin menegaskan putusan MK itu bersifat final dan mengikat.

    “Problem-nya adalah ada 1 bab di situ dari putusan itu mengembalikan ke pembuat UU. Nanti ya tergantung fraksi-fraksi di DPR,” ucap Cawapres yang mendampingi Capres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 lalu.

    Sementara itu, merespons putusan MK, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya mengusulkan agar hanya partai di parlemen yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Bisa juga dibuat aturan melalui revisi UU Pemilu yang mengatur adanya pembatasan parpol yang bisa mengusung pasangan calon presiden/wakil presiden adalah parpol yang lolos ambang batas minimal parliamentary threshold 4 persen atau parpol yang bertengger di Senayan,” kata Indra dalam keterangannya, Sabtu (4/1).

    Menurut Indra, alternatif lain yang bisa digunakan agar syarat pencalonan tetap diperketat misalnya dengan syarat pendirian partai politik. Ke depan, dia ingin syarat pendirian partai lebih diperketat setelah presidential treshold dihapus.

    “Bisa juga misalkan ada konvensi internal atau antarpartai, dan pembatasan pilpres satu putaran atau dua putaran seperti di Pilkada DKJ,” katanya.

    Selain itu, pembatasan juga bisa dilakukan dengan menyaratkan agar capres atau cawapres harus merupakan kader partai dan pernah menjadi pejabat negara.

    “Syarat yang memikat parliamentary threshold 4 persen terbukti efektif membatasi parpol di Senayan. Jadi parpol non parlemen harus bersabar. Pak Anies Baswedan pun misalnya, kalau mau nyapres ya harus gabung dengan partai yang ada di Senayan,” urainya.

    Menurut Indra ada beberapa negara yang pilpresnya tanpa presidential treshold. Negara-negara itu umumnya menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brasil, Peru, Meksiko, hingga Kolombia.

    Dia pun meyakini, meski PT ditiadakan, tidak semua parpol akan mencalonkan presiden atau wakil presiden. Menurutnya, jika ada pembatasan pencalonan hanya untuk parpol yang bertengger di Senayan maka kemungkinan paling banyak hanya akan ada empat pasangan calon.

    “Saya pesimistis ada parpol yang berani mengusung paket capres-cawapres sendiri,” urainya.

    Presidential threshold yang diatur dalam UU Pemilu kini dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam putusannya.

    MK berpendapat Pasal 222 UU Pemilu tak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

    Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MK itu final dan mengikat.

    Ia menyebut pemerintah menghormati dan terkiat atas putusan MK tersebut tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

    “Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding),” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1).

    Yusril yang juga pakar hukum tata negara itu melihat ada perubahan sikap MK atas norma Pasal 222 UU Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya. Pasal ini memang salah satu pasal yang sering diajukan gugatan uji materi ke MK.

    “Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis,” ucap Yusril.

    (thr, mnf/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemerintah Bakal Evaluasi Total Data Penerima Bansos

    Pemerintah Bakal Evaluasi Total Data Penerima Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah.

    Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.

    “Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

    Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

    “Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.

    Selanjutnya, Presiden juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran. Menurut Muhaiman, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja.

    “Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.

  • Pemerintah Akan Bangun 100 Balai Latihan Kerja untuk Tingkatkan Skill Pekerja Migran – Page 3

    Pemerintah Akan Bangun 100 Balai Latihan Kerja untuk Tingkatkan Skill Pekerja Migran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan membangun 100 Balai Latihan Kerja (BLK) untuk para pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. BLK ini dibangun untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan (skill) para pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri.

    “Insya Allah akan dibangun paling tidak 100 balai latihan kerja baru untuk pemberangkatan persiapan jabatan tertentu, kualitas standar skill dan vokasi yang disiapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” jelas Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 3 Januari 2024.

    Selain itu, pemerintah berencana memberikan kredit murah kepada pekerja migran, pelaku UMKM, koperasi, hingga ekonomi kreatif. Adapun model pinjaman yang akan diberikan berupa simpan pinjam dengan bunga rendah.

    “Dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara, pemerintah,” katanya.

    “Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri,” sambung Cak Imin.

  • Menkop Budi Arie Ungkap 1.923 Koperasi Siap Kontribusi Program MBG

    Menkop Budi Arie Ungkap 1.923 Koperasi Siap Kontribusi Program MBG

    JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan ada 1.923 koperasi yang terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang segera diluncurkan.

    “Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan MBG. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya,” kata Budi Arie dilansir ANTARA, Jumat, 3 Januari.

    Dia menjelaskan, koperasi tersebut membantu menyediakan bahan baku yang menjadi menu dalam program MBG (MBG).

    Contohnya, kata Budi Arie, koperasi peternak telur akan membantu menyediakan telur dalam menu makan program MBG.

    Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) juga membantu menyiapkan program MBG di 29 provinsi.

    Menurut Budi, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar kerja sama pemenuhan bahan baku program MBG harus dijalin dengan koperasi maupun BUMDes.

    Selain agar perekonomian di desa bergerak, Presiden menginginkan bahan baku yang digunakan dalam program MBG berasal dari petani lokal, bukan berasal dari negara lain atau produk impor.

    “Arahan Presiden ini bahan bakunya harus dari Indonesia, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bahan bakunya bukan impor,” kata Budi Arie.

    Adapun pada Jumat, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya sejak dilantik menggelar rapat terbatas dengan para menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    Presiden didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat koordinasi tentang pemberdayaan masyarakat, termasuk soal program MBG. Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat tersebut, yakni Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman.

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuky Riefky Harsya, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Peluang Maju Pilpres 2029 setelah Presidential Threshold Dihapus, Cak Imin: Trauma Kalah

    Peluang Maju Pilpres 2029 setelah Presidential Threshold Dihapus, Cak Imin: Trauma Kalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menanggapi peluangnya maju pada Pilpres 2029 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

    Cak Imin enggan memastikan langkah politiknya di masa depan. Sambil bergurau, ia menyebut pengalaman kalah di Pilpres 2024 masih membekas.

    “Nanti maju (Pilpres 2029) enggak tahu, masih panjang. Trauma kalah. Belum tahu rasanya kalah sih,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Muhaimin Iskandar sebelumnya mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pasangan Anies-Cak Imin, yang diusung oleh Koalisi Perubahan (PKB, Partai Nasdem, dan PKS), harus mengakui keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju.

    Pasangan Prabowo-Gibran kemudian ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

    Terkait putusan MK, Cak Imin mengakui penghapusan presidential threshold membuka peluang bagi PKB untuk mencalonkan kadernya sendiri pada Pilpres 2029. Namun, ia juga menekankan terlalu banyak calon presiden justru tidak realistis.

    “Jalan menuju Pilpres 2029 masih panjang. Saat ini belum saatnya PKB membahas soal pencalonan,” tegas Cak Imin.

    Cak Imin menyerahkan implementasi putusan MK tersebut kepada DPR melalui revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu).

    “Kalau keputusan MK, siapa pun harus tunduk. Problemnya adalah ada satu bab dari keputusan itu yang harus dikembalikan kepada pembuat UU. Nanti ya tergantung fraksi-fraksi di DPR,” paparnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus presidential threshold sebesar 20% kursi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan final dan mengikat ini merupakan hasil sidang perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada Kamis (2/1/2025).

    Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

  • Cak Imin Ajak Laporkan Orang Kaya Penerima Bansos

    Cak Imin Ajak Laporkan Orang Kaya Penerima Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengajak masyarakat untuk melaporkan orang kaya yang masih menerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki data tunggal bansos agar penyalurannya tepat sasaran.

    Menurut Muhaimin, masyarakat dapat melaporkan kasus tersebut secara online melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan diri atau pihak lain sebagai penerima bansos yang layak, sekaligus menyanggah penyaluran bansos yang tidak tepat.

    “Kalau tahu orang sudah mampu tetapi masih menerima (bansos), silakan menyanggah. Lihat tetangga, sudah kaya kok masih dapat? Silakan laporkan,” ujar Muhaimin di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Cak Imin menegaskan setiap laporan harus disertai bukti-bukti valid yang menunjukkan pihak tertentu, seperti orang kaya, yang sejatinya tidak layak menerima bansos. Bukti ini akan menjadi dasar dalam evaluasi dan pembenahan data.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk proaktif mengusulkan golongan yang layak tetapi belum terdaftar sebagai penerima bansos agar dapat segera mendapatkan manfaat bantuan pemerintah.

    “Pokoknya tidak boleh ada orang miskin di republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang akan kami lakukan secepat mungkin,” kata Cak Imin yang menegaskan orang kaya tidak layak menerima bansos.

  • Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pemerintah
    merencanakan pelaksanaan
    program makan bergizi gratis
    dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.
    Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden
    Prabowo
    Subianto mengungkapkan, program
    makan bergizi gratis
    merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
    Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.
    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.
    “Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Memasuki awal tahun 2025,
    pemerintah
    pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.
    Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
    Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.
    “(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
    Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.
    “Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.
    Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.
    Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.
    “Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis,” kata Budi Arie.
    Dia mengungkapkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.
    “Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.
    “Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMdes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya,” katanya lagi.
    Dikkutip dari Antaranews, Budi Arie menyatakan bahwa koperasi susu di Indonesia siap memasok kebutuhan 1,3 juta liter susu sapi segar per hari untuk program makan bergizi gratis.
    “Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia,” kata Budi Arie pada 3 Januari 2024.
    Dengan kemampuan produksi harian tersebut, menurut Budi, koperasi mampu menjangkau sekitar 6,5 juta penerima program makan bergizi gratis dengan asumsi setiap orang menerima 200 ml susu.
    Kemudian, Budi Arie mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan pasokan susu dari koperasi, terutama dari wilayah Jawa Timur.
    Menurut Budi Arie, produksi susu dari koperasi di Jawa Timur sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan program tersebut di provinsi itu.
    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan sebanyak 10 dapur umum
    TNI AL
    telah siap memasok makan bergizi gratis yang serentak digelar mulai 6 Januari 2025.
    “Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi, kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik,” kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
    KSAL menjelaskan, dapur umum ini didirikan di seluruh pangkalan atau markas TNI AL.
    Dengan rincian, berada di Brigif 1 Marinir (Jakarta), Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan; Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang; Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar; Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak; Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung; dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.
    Kemudian, dapur-dapur di Pangkalan Marinir Opak Surabaya, Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, dapur umum di lingkungan Kodiklatal, dan di Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya.
    “Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan,” ujar KSAL.
    Lebih lanjut, KSAL mengatakan bahwa pihaknya juga siap mengerahkan dapur-dapur mobile atau berjalan yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.
    Namun, KSAL menyebut bahwa TNI AL sejatinya menyiapkan 96 titik dapur umum guna mendukung program pemerintah yakni makan bergizi gratis.
    “Dalam mendukung
    program Makan Bergizi Gratis
    yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia,” kata KSAL Ali.
    KSAL memerinci dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.
    Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan.
    Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, perikanan air tawar maupun air laut.
    “Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar,” ungkap KSAL.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran

    Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Pemerintah menyiapkan pendanaan simpan pinjam dengan total Rp20 triliun untuk pelaku UMKM, ekonomi kreatif, hingga pekerja migran.

    Usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Menko Muhaimin menjelaskan bahwa pendanaan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas permodalan dan memberi kemudahan finansial kepada pelaku UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, dan pekerja migran.

    “Semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh Negara atau Pemerintah. Dana pinjaman bergulir di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya,” kata Menko Muhaimin saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1).

    Muhaimin menjelaskan bahwa pendanaan ini menambah jenis permodalan yang sudah ada dari pemerintah seperti pinjaman KUR dan salah satu BUMN, yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

    Pemerintah juga akan membuat program pinjaman khusus untuk pekerja migran Indonesia, terutama bagi mereka yang membutuhkan modal untuk pelatihan, tiket keberangkatan pesawat, hingga urusan administrasi.

    “Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, cost structure, tiket keberangkatan, pelatihan, dan dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” kata Muhaimin.

    Program pendanaan simpan pinjam dengan bunga yang rendah ini, kata dia, akan ditindaklanjuti bersama Kementerian Keuangan.

    Adapun skema pendanaan ini, lanjut dia, akan menduplikasi dari sistem yang telah sukses dijalankan oleh PNM melalui PNM Mekaar, yakni permodalan untuk perempuan prasejahtera maupun UMKM.

    Sumber : Antara