Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Pemerintah Umumkan soal Keputusan Libur Ramadan 2025, Senin Besok – Halaman all

    Pemerintah Umumkan soal Keputusan Libur Ramadan 2025, Senin Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah bakal mengumumkan keputusan mengenai libur Ramadan 2025 paling lambat pada Senin (20/1/2025).

    Kabar ini disampaikan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, pada Sabtu (18/1/2025).

    “Besok, paling lambat Senin, kita akan umumkan,” ujar Nasaruddin, Sabtu, dilansir Kompas.com.

    Pernyataan keputusan libur Ramadan 2025 ini juga didukung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.

    Keputusan soal pembelajaran anak sekolah selama bulan Ramadan, kata Abdul Mu’ti, akan diputuskan pekan depan. 

    Selanjutnya, keputusan ini akan ditandai bersama oleh tiga kementerian, yakni Mendikdasmen, Menag, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    Sementara dalam proses penyusunan keputusan ini, Mendikdasmen berkoordinasi dengan lima kementerian lainnya, di antaranya Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenag, dan Kantor Staf Presiden (KSP). 

    Diketahui, wacana untuk meliburkan sekolah selama bulan Ramadan kembali diperbincangkan.

    Wacana ini sejatinya pernah dilakukan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada akhir 1999 hingga awal 2000.

    Terkait hal itu, pemerintah masih melakukan kajian mendalam.

    Sejauh ini, pemerintah menyodorkan tiga skenario libur sekolah selama Ramadan 2025.

    Pertama, sekolah libur satu bulan penuh selama bulan puasa, namun kegiatan belajar-mengajar nantinya diisi kegiatan keagamaan.

    Kedua, sekolah libur beberapa hari selama bulan puasa.

    Ketiga, tidak ada libur sekolah selama Ramadan.

    Bukan Libur Ramadan, tapi Pembelajaran Ramadan 2025

    Abdul Mu’ti meluruskan perihal penyebutan wacana libur satu bulan selama Ramadan 2025.

    Ia menegaskan, wacana tersebut bisa disebut dengan istilah pembelajaran Ramadan 2025, bukan libur Ramadan 2025.

    “Jadi libur Ramadan itu, bahasanya bukan libur Ramadan ya, karena ada yang nulis libur Ramadan.”

    “Kata kuncinya bukan libur Ramadan, tapi pembelajaran di bulan Ramadan. Gitu ya,” jelas Abdul Mu’ti, Jumat.

    Abdul Mu’ti menegaskan, pemerintah tidak pernah merencanakan kebijakan libur kegiatan belajar-mengajar di sekolah selama Ramadan. 

    “Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan,” tegas Abdul Mu’ti.

    Lebih lanjut, Abdul Mu’ti meminta masyarakat bersabar untuk menunggu terbitnya Surat Edaran Menteri Bersama.

    Pro-Kontra

    Sebelumnya, wacana ini sempat menimbulkan pro dan kontra di lingkungan pemerintah.

    Pondok pesantren di bawah naungan Kemenag juga sudah mengizinkan.

    Namun, libur sebulan pada Ramadan untuk sekolah selain madrasah dan pesantren, masih diwacanakan.

    “Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di Pondok Pesantren itu libur”

     “Tetapi, sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan,” ujar Nasaruddin Umar, Senin (30/12/2024).

    Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir, mengatakan akan mendukung segala keputusan pemerintah.

    “Setuju, setuju. Tapi, poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan dijadikan arena untuk mendidik akhlak, mendidik budi pekerti, mendidik karakter,” ucap Haedar.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menolak jika kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan selama Ramadan.

    Menurut Cak Imin, sapaannya, kebijakan itu tidak perlu dilakukan karena belum jelas konsepnya.

    Muhaimin berpendapat agar puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

    “Tidak perlu (libur), tetap saja jalan, puasa tidak menghentikan semua (kegiatan),” ujar Muhaimin, Sabtu (11/1/2025).

    Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meminta libur sekolah sebulan penuh selama Ramadan dipertimbangkan matang dengan memperhatikan nasib anak-anak non-muslim.

    “Kami setuju saja, asal ada konstruksi yang jelas mengenai anak-anak sekolah ini kemudian diarahkan untuk berkegiatan apa?.”

    “Termasuk anak-anak yang non-muslim. Anak sekolah tidak semuanya muslim. Dan non-muslim juga diliburkan. Lalu disuruh apa? Nah itu yang penting dibahas di situnya itu,” kata Yahya.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Hasanudin Aco/Abdul Qodir)(Kompas.com)

  • Menko Pemberdayaan Masyarakat RI Apresiasi Peran BRI Memperkuat Pembangunan Desa melalui Program Desa BRILiaN

    Menko Pemberdayaan Masyarakat RI Apresiasi Peran BRI Memperkuat Pembangunan Desa melalui Program Desa BRILiaN

    Mojokerto: BRI terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan economic dan social value kepada masyarakat melalui program pemberdayaan Desa BRILiaN. Program yang dimulai sejak tahun 2020 ini tercatat telah memberdayakan 4.327 desa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
     
    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama BRI Sunarso saat mengunjungi langsung Desa BRILiaN Ketapanrame di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 16 Januari 2025, dalam rangka kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.
     
    Dalam kunjungannya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa sinergi dan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga BUMN dan swasta adalah kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk naik kelas dalam ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan.

    “Desa BRILiaN Ketapanrame yang dibina oleh BRI adalah salah satu contoh program bahwa inkubasi desa bisa direplikasi oleh desa dan kolaborator lain. Bukan hanya soal kolaborator, kunci pemberdayaan adalah keterlibatan aktif dari masyarakat berupa ketekunan mengikuti pelatihan dan pendampingan. Maka dari itu, saya amat mengapresiasi masyarakat yang semangat mengikuti setiap bentuk program,” kata Muhaimin.
     
    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa Desa BRILiaN merupakan wujud komitmen BRI sebagai agent of development yang terus mendukung upaya pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Program menjadi salah satu bagian dari integrasi aktivitas pemberdayaan seperti hyperlocal ecosystem yang akan membentuk suatu ekosistem konsolidasi mikro.
     
    “Desa BRILiaN mengembangkan empat aspek yang terdapat dalam sebuah desa. Pertama, BUMDes sebagai motor ekonomi desa. Kedua, digitalisasi yang merupakan implementasi produk dan aktivitas digital di desa. Ketiga, sustainability yang mencerminkan desa tangguh serta secara berkesinambungan melakukan pembangunan. Keempat, innovation yaitu kreatif dalam menciptakan inovasi,” ungkapnya. 
     
     

     
    Dalam program ini, dilakukan pula penguatan ekosistem ekonomi desa yang didukung dengan program penguatan kelompok-kelompok (Klaster) usaha mikro dengan nama Klasterkuhidupku. Dalam program ini, BRI melakukan pemberdayaan baik dalam bentuk pelatihan usaha maupun bantuan sarana prasarana yang diberikan secara selektif.
     
    “Pemberdayaan wilayah pedesaan menjadi isu yang perlu diperhatikan. Desa yang tergabung dalam program ini diharapkan menjadi sumber inspirasi kemajuan desa yang dapat direplikasi ke desa-desa lainnya. Harapan kami, program yang sangat bermanfaat ini bisa diikuti oleh seluruh elemen kunci pertumbuhan ekonomi yang ada di desa,” imbuhnya.
     

    Direktur Utama BRI Sunarso (kiri) bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (kanan). (Foto: Dok. BRI)
     
    Mengenal Desa BRILiaN Ketapanrame
    Desa Ketapanrame adalah salah satu contoh terbaik dari implementasi program Desa BRILiaN. Sebagai juara 2 (dua) Desa BRILiaN tahun 2021, Desa Ketapanrame telah menunjukkan inovasi luar biasa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia.
     
    Desa Ketapanrame terletak di daerah dataran tinggi berdasarkan ketinggian wilayah B00-1.000 mdpl dan merupakan wilayah pegunungan. Desa Ketapanrame melakukan beberapa inovasi untuk memajukan desa seperti pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), baik pengelolaan maupun pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat.
     
    Selain itu, di desa ini juga melakukan promosi usaha secara online, di mana Desa Ketapanrame menawarkan paket wisata dan kerja sama dengan pihak ketiga, serta pengembangan usaha ini yang meliputi investasi warga, kemitraan, dan membuka peluang usaha baru.
     
    BUM Desa Ketapanrame dibentuk untuk memaksimalkan potensi yang ada di desanya. BUM Desa Ketapanrame memiliki lima unit usaha, yaitu Unit Pengelolaan Air Minum, Usaha Jasa Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan, Pengelolaan Kios dan Stand, Usaha Pengelolaan Wisata Desa, Usaha Permodalan dan Kemitraan, serta AgenBRILink.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Cak Imin Harap Desa Ketapanrame Jadi Model Pemberdayaan Desa Produktif

    Cak Imin Harap Desa Ketapanrame Jadi Model Pemberdayaan Desa Produktif

    Mojokerto

    Menko Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap Desa Ketapanrame, Jatim menjadi model desa produktif untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Cak Imin menyebut kemajuan desa ini juga terjadi lantaran adanya kerja sama dengan pihak luar.

    “Saya ini ditugasi oleh Pak Presiden, Pak Prabowo untuk mengkoordinasi seluruh pemberdayaan. Di kota, di desa, di laut, di darat, di udara, pemberdayaan kabeh lah,” kata Cak Imin dalam sambutannya di Wisata Sawah Sumber Gempong, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (17/1/2025).

    Cak Imin berharap desa ini menjadi prototype bagi daerah yang lain. Dengan demikian tingkat pengangguran di desa tersebut menurun karena ada penyerapan tenaga dari tempat wisata.

    “Tapi juga ingin juga Desa Ketapanrame ini menjadi prototype, yang menjadi kemahiran desa-desa di seluruh Indonesia. Karena itu, ada yang studi banding,” ujar Cak Imin.

    “Jadi, nanti Ketapanrame yang punya perjalanan panjang, sampai nggak ada pengangguran, tidak ada pengangguran. Ini tepuk tangan untuk Ketapanrame bisa menjadi prototype model dan bisa menjadi contoh kita dalam pemberdayaan desa,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu Cak Imin menyampaikan apresiasi dukungan dari pihak luar seperti BRI dalam memajukan pemberdayaan masyarakat lewat pariwisata. Dia berharap Desa Ketapanrame bukan hanya membanggakan bagi masyarakat Jawa Timur, tapi seluruh wilayah Indonesia.

    “Oleh karena itu, saya sangat apresiasi, hormat, dan bangga. Dan tentu kita akan support terus agar Ketapanrame ini tumbuh dan menjadi desa yang semakin maju, semakin menjadi kebanggaan bukan saja Jawa Timur, tapi juga kebanggaan bangsa Indonesia,” imbuhnya.

    (dwr/idn)

  • Desa Ketapanrame Mojokerto Bikin Menko PM Cak Imin Kagum

    Desa Ketapanrame Mojokerto Bikin Menko PM Cak Imin Kagum

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pariwisata. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Kamis (16/1/2025).

    Cak Imin (sapaan akrab, red) diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Muhammad Al Barra, di Wisata Sumber Gempong, salah satu destinasi unggulan desa tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan kekagumannya terhadap pencapaian Desa Ketapanrame yang berhasil mengimplementasikan program Desa BRILian.

    “Program yang diinisiasi oleh BRI ini telah membawa perubahan signifikan terhadap ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Desa Ketapanrame adalah bukti nyata bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat menciptakan keajaiban. Keberhasilan ini harus dijadikan contoh untuk desa-desa lain di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

    Cak Imin berharap keberhasilan Desa Ketapanrame dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Menurutnya, program Desa BRILian tersebut harus direplikasikan ke seluruh Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

    Sementara itu, Wabup Mojokerto, Muhammad Al Barra, mengatakan keberhasilan Desa Ketapanrame tidak lepas dari peran berbagai sektor, termasuk dukungan signifikan dari BRI. “BRI memiliki kontribusi besar dalam kemajuan pembangunan pariwisata Ketapanrame. Selain pembangunan sarana dan prasarana, BRI juga membantu pembentukan lembaga keuangan desa yang mengelola uang kas desa,” katanya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menyebut, program Desa BRILian tersebut telah mendorong inovasi berkelanjutan untuk desa dan BUMDes. Terbukti, pada tahun 2021, Desa Ketapanrame menerima dana CSR sebesar Rp1 miliar dari BRI untuk mengembangkan potensi wisata dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2023, Desa Ketapanrame kembali mendapatkan bantuan sebesar Rp500 juta.

    “Bantuan tahun 2023 yang direalisasikan pada tahun 2024. Laba bersih seluruh usaha desa pada tahun 2023 mencapai Rp3 miliar, dengan kontribusi terbesar dari sektor pariwisata, yang memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp800 juta. Ini tentu merupakan prestasi yang luar biasa,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Desa Ketapanrame memiliki tiga destinasi wisata utama, yakni Air Terjun Dlundung, Taman Ghanjaran, dan Wisata Sumber Gempong. Ketiga destinasi ini telah masuk nominasi 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Kemenparekraf 2023, mengalahkan ribuan desa lain di Indonesia.

    Bukan itu saja, Desa Ketapanrame juga dinobatkan sebagai terbaik 1 Desa Wisata Nusantara 2023 kategori Desa Maju/Mandiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT). [tin/suf]

  • Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Januari 2025

    Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat? Regional 17 Januari 2025

    Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat?
    Penulis
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (
    Kemenhub
    ) mengungkap fakta mengejutkan soal pengumpulan dana untuk
    Pilpres 2019
    .
    Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (13/1/2025), terungkap bahwa para pejabat Kemenhub mengumpulkan dana untuk mendukung pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019, yang saat itu berstatus sebagai capres petahana.
    Bagaimana skema ini berlangsung, dan siapa saja yang terlibat? Berikut penjelasannya.
    Menurut kesaksian Danto Restyawan, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, dana sebesar Rp5,5 miliar dihimpun atas arahan Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides.
    Zamrides, kata Danto, mendapat instruksi langsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana dari sembilan pejabat pembuat komitmen (PPK) di DJKA.
    “Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” kata Danto saat menjadi saksi dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, sebagaimana dilansir Antara.
    Menurut Danto, dana tersebut bersumber dari kontribusi para kontraktor proyek perkeretaapian yang dikenakan fee.
    Masing-masing PPK menyetor sekitar Rp 600 juta, termasuk PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza yang jadi terdakwa dalam sidang ini.
     
    Sebagian dana juga disebut digunakan untuk keperluan lain, seperti membeli 25 ekor hewan kurban dan bahan bakar pesawat untuk kunjungan kerja Menteri Perhubungan ke Sulawesi.
    Zamrides awalnya ditugaskan untuk mengoordinasi pengumpulan dana ini.
    Namun, ketika diduga mulai terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zamrides disebutkan melarikan diri ke luar negeri.
    Danto kemudian ditunjuk untuk melanjutkan peran ini.
    Danto mengaku menerima Rp 595 juta dari Yofi Okatriza. Ia menyatakan telah mengembalikan uang tersebut melalui penyidik KPK.
    Dalam kasus korupsi ini, terdakwa Yofi Okatriza didakwa menerima suap sebesar Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor proyek perkeretaapian di wilayah Purwokerto dan sekitarnya selama kurun waktu 2017 hingga 2020.
    Selain itu, ia juga menerima barang mewah senilai Rp1,9 miliar.
    Dana suap tersebut menjadi bagian dari skema lebih besar yang terungkap dalam sidang, termasuk penggunaan fee kontraktor untuk berbagai keperluan pribadi pejabat.
    Pemilihan Presiden 2019 menjadi ajang kompetisi politik yang sangat ketat antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
    Calon presiden petahana Joko Widodo berpasangan dengan Ma’ruf Amin menghadapi Prabowo Subianto, yang saat itu menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.
    Setelah persaingan yang sengit, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.
    Pasangan ini memperoleh 55,5 persen suara atau sekitar 85 juta suara, mengalahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang meraih 44,5 persen atau sekitar 68 juta suara.
    Prabowo-Sandi, yang sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, namun ditolak. 
    Setelahnya, Prabowo yang sudah menjadi rival
    Jokowi
    sejak 2014 itu memutuskan bergabung ke gerbong pemerintahan.
    Ketua Umum Partai Gerindra itu mendapat imbalan berupa kursi Menteri Pertahanan.
    Di penghujung 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri di pilpres dengan menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 
    Prabowo-Gibran pun menang satu putaran dengan meraup 58 persen suara, mengalahkan dua paslon lain yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Berupaya Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Permodalan – Page 3

    Pemerintah Berupaya Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Permodalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, salah satunya memberikan modal bantuan melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).

    Hal itu disampaikan Muhaimin Iskandar, saat menghadiri kegiatan pemberdayaan temu inspirasi lokal melalui PNM Mekaar di GOR Seni Majapahit, Mojokerto.

    Muhaimin Iskandar mengatakan, Menko PN bersama BUMN melihat langsung dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang tergabung PNM Mekaar Mojokerto. Dukungan terhadap model pemberdayaan menjadi bagian penting untuk menyukseskan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Kita ingin pemberdayaan ekonomi yang sukses, terutama pada masyarakat prasejahtera, masyarakat ekonomi, memang tidak bisa dipungkiri bantuan sosial penerima manfaat kesejahteraan itu tetap akan ada, tetapi lambat laun kita akan mengurangi jumlahnya dan melahirkan pemberdayaan ekonomi,” ujar Muhaimin, Kamis (16/1/2025).

    Muhaimin menjelaskan, program PNM yang digulirkan melalui Bank BRI menjadi salah satu model pemberdayaan yang melibatkan 25 juta nasabah. Menurutnya, apabila pemberdayaan secara ekonomi diperbanyak hingga 150 juta orang, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Saya yakin pertumbuhan ekonomi akan cepat, saya yakin kesejahteraan akan terwujud,” jelas Muhaimin.

    Muhaimin menilai, salah satu syarat terbinanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PNM, yakni sinergi kerja sama gotong royong, terutama kelompok kecil dan pembinaan pengawasan account officer (AO).

    “Ke depan saya kira semua aparat pemerintah harus punya visi itu, visi pemberdayaan, visi mendorong wujudnya kemandirian ekonomi,” terang Muhaimin.

     

  • Bertemu Ribuan Nasabah PNM Mekaar di Mojokerto, Cak Imin Sampaikan Ini

    Bertemu Ribuan Nasabah PNM Mekaar di Mojokerto, Cak Imin Sampaikan Ini

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar menekankan pemberdayaan ekonomi berbasis usaha ultramikro merupakan upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial. Hal tersebut disampaikan di hadapan ribuan nasanah Pemberdayaan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Mojokerto.

    Kegiatan ‘Pemberdayaan Temu Inspirasi Lokal melalui PNM Mekaar’ diselenggarakan di GOR Seni Majapahit, Kota Mojokerto. Didampingi Wakil Menteri BUMN Kartiko dan pejabat terkait, Cak Imin (sapaan akrab, red) menegaskan, pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Melalui program seperti PNM Mekaar, kita ingin masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha ultramikro dapat naik kelas, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Mereka harus berdaya, produktif dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya,” ungkapnya, Kamis (16/1/2025).

    PNM Mekaar merupakan program yang telah menjangkau lebih dari 25 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimistis jika cakupan program tersebut diperluas hingga 100 juta penerima manfaat karena dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan sangat signifikan.

    “Model program ini sebagai salah satu model pemberdayaan yang efektif. Pemberdayaan harus terukur dan memiliki target. Setiap tahun, minimal 50 ribu penerima manfaat harus naik kelas menjadi mandiri. Ini sesuai arahan Presiden bahwa uang negara harus digunakan untuk pemberdayaan yang produktif,” katanya.

    Sehingga, lanjutnya, pentingnya pendampingan intensif dari Account Officer (AO) PNM dalam memastikan keberhasilan program tersebut. Cak Imin menjelaskan pada 2024, PNM Mekaar mencatat perputaran dana hampir Rp70 triliun, dengan nilai pinjaman per nasabah bervariasi antara Rp3 juta hingga Rp8 juta.

    “Sistem tanggung renteng yang diterapkan berhasil menjaga tingkat pengembalian hingga 100 persen. Dana pemberdayaan harus produktif, bukan konsumtif. Penerima manfaat didorong untuk bertanggungjawab atas pinjaman mereka, dan ini terbukti berjalan dengan baik. Pemerintah juga memastikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program ini,” ujarnya.

    Yakni melalui alokasi anggaran yang signifikan dari APBN dengan target mencapai Rp100 triliun pada akhir tahun. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat akan memperkuat dampak positif program tersebut. Dengan sinergi yang baik, pihaknya yakin program tersebut akan terus berkembang dan memberikan dampak besar bagi Indonesia.

    Kegiatan ini juga diisi dengan testimoni dari penerima manfaat yang berbagi pengalaman tentang perubahan signifikan dalam kehidupan mereka setelah bergabung dengan program PNM Mekaar. Ada sebanyak 1.250 nasabah PNM Mekaar dari Kota dan Kabupaten Mojokerto serta Kabupaten Jombang hadir dalam kegiatan tersebut. [tin/kun]

  • Pertama dalam Sejarah! Pejabat Dilantik di Pasar Tanah Abang

    Pertama dalam Sejarah! Pejabat Dilantik di Pasar Tanah Abang

    Jakarta

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman secara resmi melantik sejumlah pejabat tinggi madya alias eselon I dan pejabat tinggi pratama serta administrator di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat. Pelantikan pejabat di Pasar Tanah Abang belum pernah dilakukan di Indonesia. Ini momen pertama kali.

    Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 17/TPA/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian UMKM serta Keputusan Menteri Nomor 5/2025 dan Nomor 6/2025 tentang pengangkatan pejabat tinggi pratama dan administrator.

    “Saya sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan Administrator di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” kata Maman saat membacakan dokumen pelantikan, Rabu (15/1/2025).

    Setelah pelantikan, Maman kemudian melaksanakan acara launching logo baru Kementerian UMKM. Acara ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) adalah Abdul Kadir Karding, dan Wamen UMKM Helvi Yuni Moriza.

    Saat ditanya mengapa proses pelantikan dan launching logo baru Kementerian UMKM dilakukan di Pasar Tanah Abang, Maman mengatakan hal ini dilakukan sebagai bentuk simbolis kedekatan dengan masyarakat, khususnya UMKM.

    “Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga kita di rumah,” katanya.

    Selain itu, pelaksanaan pelantikan di Pasar Tanah Abang ini juga dilakukan sebagai amanah dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini adalah pesan simbolik kami dari Kementerian UMKM berdasarkan amanah dan perintah serta tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto kepada saya sebagai Menteri UMKM,” jelas Maman.

    “Amanah dan instruksi maupun perintah dari Presiden RI adalah beliau ingin Kementerian UMKM dekat dengan masyarakat terutama pengusaha UMKM di Indonesia,” sambungnya.

    Dia juga menambahkan bahwa keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

    “Sekali lagi apresiasi kita setinggi-tingginya untuk para pengusaha dan juga penggiat UMKM di seluruh Indonesia khususnya di Pasar Tanah Abang ini,” terangnya.

    (fdl/fdl)

  • Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    TRIBUNJAKARTA.COM –  Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan dikabarkan segera membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan pembentukan ormas itu bisa menjadi tiket untuk Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

    Selain itu, pembentukan ormas itu untuk menguji sehebat apa Anies Baswedan tanpa partai politik.

    Pasalnya, selama ini Anies Baswedan berkontestasi politik melalui parpol.  Semisal, Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2017  diusung PKS dan Gerindra.

    Kemudian, Anies Baswedan maju bersama Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 diusung NasDem,PKS, PKB dan Partai Ummat.

    Adi mengungkapan desakan publik agar Anies Baswedan segera  mendeklarasikan ormas barunya itu semakin berhembus kencang.

    “Bukan hanya muncul dari para pengikut, kalangan publik secara umum tapi misalnya ada sejumlah politisi dari NasDem misalnya yang mencoba untuk memberikan dukungan kepada Anies untuk segera mengumumkan ormas baru,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Selasa (14/1/2025).

    Pasalnya, Anies Baswedan dinilai masih punya potensi untuk berkontestasi pada Pilpres 2029.

    Ia pun melihat tiga faktor Anies Baswedan membentuk ormas.

    Faktor pertama, Adi mengungkapkan Anies Baswedan membentuk ormas untuk merawat stamina politik. 

    Apalagi, hampir seluruh rakyat cukup mengenao Anies Baswedan. Sehingga, ormas menjadi bagian investasi politik yang sudah dilakukan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

    KLIK SELENGKAPNYA: Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Dinilai Cukup Rumit. Pengamat sebut Prabowo Masih Lengket dengan Jokowi.

    “Jadi bagaimana memori publik yang ingat dan suka kepada Anies ini terus dirawat tentu dengan adanya ormas Anies  juga bisa membangun jaringan-jaringan politik yang tersebar di seluruh Indonesia di seluruh provinsi di seluruh kabupaten di seluruh kota kecamatan,” katanya.

    Adi mengingatkan pentingnya pembentukan ormas. Ia menuturkan Mantan Gubernur Jakarta itu tidak bisa hanya mengandalkan undangan seminar untuk menjaga eksistensi politik.

    Selain itu, Anies juga tidak bisa mengandalkan eksposur pemberitan media serta status di media sosial.

    “Jadi dalam konteks itulah kemudian ormas itu menjadi penting sebagai instrumen bagaimana Anies Itu membangun jejaring politik menyampaikan gagasan dan visi besarnya terkait dengan bagaimana Anies itu punya style membangun Indonesia itu semakin mantap di masa-masa yang akan datang,” kata Adi Prayitno.

    Faktor kedua, Adi mengatakan ormas menjadi uji materi kepada Anies Baswedan yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi.  Terlebih, pasangan Anies-Muhaimin menduduki peringkat kedua pada Pilpres 2024.

    “Artinya ormas ini kan secara automatically akan membentuk organ-organ politik yang kemudian dia berjejaring dan selanjutnya akan dijadikan sebagai kaki-kaki politik Anies untuk merangkul untuk meyakinkan dan mengonsolidasi pihak-pihak yang selama ini merasa memberikan dukungan politiknya kepada Anies,” ujar Adi.

    Ormas, kata Adi, juga menjadi tolok ukur bagi Anies mengenai dukungan politik serta publik. “Karena memang kehebatan Anies selama ini karena ada partai-partai politik yang menyokong di belakangnya misalnya Anies Itu bisa jadi Gubernur Jakarta tentu karena sokongan politik PKS dan Gerindra,” ujarnya.

    “Jangan-jangan ketika Anies bikin ormas baru tak lagi bersama PKS tak lama tak lagi bersama dengan Gerindra ya orang yang mau bergabung dengan Anies Baswedan di ormas barunya itu tidak ada kan. Ini kan untuk menguji sehebat apa sebenarnya Anies Itu tanpa partai politik,” imbuhnya.

    Adi menyebutkan ormas yang dibentuk Anies Baswedan bisa menjadi embrio partai politik pada Pemilu 2029. 

    Dimana, Anies tinggak mengumpulkan mesin politik untuk mendaftar partai politik ke Kementerian Hukum. Lalu, partai politik itu mendaftar ke KPU sebagai partai peserta pemilu pada Pemilu 2029.

    “Ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, AHY, Puan Maharani atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres,” kata Adi.

    Adi melihat sikap Anies Baswedan membentuk ormas sebagai pilihan rasional untuk mengukur kekuatan politik yang bisa bertransformasi sebagai kendaraan maju di Pilpres.

    “Ormas baru ini Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana dan ini tentu bisa sebagai bargaining kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai,” katanya.

    “Ormas baru ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik,” sambung Adi.

    Luncurkan Ormas

    Diketahui, Anies Baswedan bakal meluncurkan organisasi kemasyarakatan (ormas) baru dalam waktu dekat.

    Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyatakan, Ormas yang bakal diluncurkan Anies bakal bergerak dalam kegiatan sosial.

    “Organisasi yang bergerak di bidang sosial. Kegiatan sosial. Itu nanti diluncurkan Mas Anies. Mungkin insyaallah bulan ini kelihatannya,” kata Sahrin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/1/2025).

    Sahrin mengungkapkan, Ormas tersebut sebagai wadah para pendukung Anies berkumpul untuk melakukan kegiatan sosial.

    “Kalau ormas ini yang dilaunching itu memang diharapkan sebagai wadah berkumpulnya seluruh pendukung Anies baik di Pilgub 2017 maupun di Pilpres 2024,” ujarnya.

    “Nah makanya supaya bisa menampung seluruh spektrum, maka perkumpulan ini berorientasi kegiatan sosial,” lanjut dia.

    Lantas, apakah ormas tersebut bakal bertransformasi menjadi partai politik (paprol) ke depannya? Sahrin menegaskan ormas tersebut untuk kegiatan sosial.
    Namun, dia tak menampik bakal ada ormas khusus yang bergerak di bidang politik.

    “Kalau misalnya yang kegiatan sosial politiknya itu mungkin yang lain lagi,” ucapnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Cak Imin Sentil Guru Sekolah, Viral Video Anak SD Belajar di Lantai Karena Nunggak SPP

    Cak Imin Sentil Guru Sekolah, Viral Video Anak SD Belajar di Lantai Karena Nunggak SPP

    Cak Imin Sentil Guru Sekolah, Viral Video Anak SD Belajar di Lantai Karena Nunggak SPP

    TRIBUNJATENG.COM- Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tengah menyedot perhatian publik.

    Diketahui sebelumnya, viral sebuah video yang beredar di sejumlah platform media sosial menunjukkan seorang anak SD berinisial MA di Medan, Sumatera Utara belajar di lantai.

    Berbeda dengan teman-teman lainnya yang duduk di kursi dan mendapatkan meja untuk belajar di kelas, MA justru duduk di lantai selama mengikuti proses pembelajaran.

    MA sendiri merupakan siswa kelas 4 SD di sebuah sekolah swasta di Kota Medan.

    Ibunda MA yakni Amelia (38) mengungkap jika sang anak telah dihukum selama dua hari yakni pada tanggal 6 dan 7 Januari 2025.

    Diketahui jika kedua orang tua MA belum bisa membayar SPP atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan, sehingga dirinya dipaksa untuk duduk di lantai dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB.

    MA diketahui menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan yakni dengan total sebesar  Rp 180.000.

    Kamelia mengatakan jika dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun akhir 2024 belum cair, sementara dirinya belum memiliki uang untuk membayar SPP sang anak.

    Video tersebut tentu saja mendapat berbagai macam reaksi dari publik khususnya warganet dari sejumlah platform media sosial.

    Viralnya video tersebut rupanya juga diketahui oleh Cak Imin, dikutip dari Kompas.com Cak Imin tampak angkat bicara terkait kejadian tersebut.

    “Saya jamin, Presiden Prabowo sudah berkomitmen. Semua masalah yang dihadapi rakyat akan kami atasi,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (11/1/2025).

    Dalam pernyataannya tersebut, Cak Imin tampak mengatakan jika Presiden Prabowo Subianto akan mengatasi masalah tersebut.

    Diungkap oleh Cak Imin jika Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk mengatasi masalah yang dialami oleh rakyat.

    Selanjutnya, Cak Imin tampak menyinggung pihak sekolah MA, baik sekolah negeri maupun swasta untuk segera melapor ke Pemerintah jika mendapatkan masalah.

    “Kepada semua penyelenggara sekolah, swasta, negeri, please, kalau ada masalah, sampaikan kepada pemerintah,” kata dia.

    Cak Imin tampak menyentil pihak guru yang bersangkutan lantaran membuat MA belajar dengan duduk di lantai.

    “Ya, tentu guru ini harus diberi edukasi oleh kepala dinas, oleh Pak Menteri Pendidikan,” imbuhnya.

    Menurutnya, pihak guru harus mendapatkan edukasi lantaran bertindak tidak sesuai dalam dunia pendidikan.

    “Pendidikan dasar dan menengah akan menjadi konsentrasi pemerintah, sehingga kalau ada masalah, cepat-cepat sampaikan, kita bisa cari jalan keluar,” ucapnya.

    Cak Imin juga tampak mengatakan jika pihak Pemerintah terbuka untuk mencari jalan keluar terkait dnegan masalah yang muncul dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

    (*)