Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun

    Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun

    Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berharap, anggaran pemerintah pada sektor pemberdayaan masyarkat dapat naik mencapai Rp 1.000 triliun pada tahun 2026.
    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa anggaran sebesar itu bisa diperoleh dengan efisiensi program-program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
    “Dengan keterbatasan anggaran, kita terus memutus mata rantai kemiskinan yang ada. Hari ini Rp 508 triliun (untuk perlindungan sosial),” kata Cak Imin di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
    “Idealnya dengan efisiensi dan dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, kita bisa yakin tahun kedua ini Rp 1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat,” ujar dia.
    Cak Imin menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya negara secara maksimal bagi rakyat miskin.
    Menurut dia, langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi, di mana kekuasaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
    Cak Imin juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar anggaran yang ada benar-benar efektif dalam mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.
    “Setahun ini hambatan-hambatan bisa kita urai dan paradigma pemberdayaan telah menjadi cara kerja baru,” ujar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.
    Cak Imin menyebutkan, selama satu tahun terakhir.pemerintah telah memberikan perlindungan sosial langsung kepada 8,4 juta keluarga miskin dan rentan miskin.
    Pemerintah juga menyalurkan BLT Dana Desa kepada 1,3 juta keluarga, serta menjamin 96 juta masyarakat mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis.
    “Bahkan sudah tidak ada lagi alasan orang miskin tidak boleh berobat. Orang miskin tidak boleh sakit. Hari ini semua boleh berobat dan boleh sehat, karena 96 juta sudah ditanggung oleh negara. Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti) sudah dapat tambahan Rp 20 triliun untuk itu,” kata dia .
    Selain itu, sebanyak 3,7 juta pedagang kecil dan pelaku usaha rintisan telah mendapatkan pembiayaan dan pembinaan.
    Sementara, 15.000 anak putus sekolah kini kembali memperoleh kesempatan belajar melalui Sekolah Rakyat.
    Cak Imin juga mengeklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka 625.000 lapangan kerja baru, sekaligus menciptakan peluang usaha bagi masyarakat.
    “Kita ingin ekosistem menjadi bagian utama dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan saja menyerap tenaga kerja, tetapi juga melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang tangguh,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhaimin: 100.000 WNI yang Bekerja di Kamboja Ilegal

    Muhaimin: 100.000 WNI yang Bekerja di Kamboja Ilegal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan, lebih dari 100.000 warga negara Indonesia (WNI) saat ini bekerja di Kamboja, baik sektor formal maupun informal.

    “Di sana itu terakhir sekitar 100.000 orang. Mereka bekerja pada sektor tertentu maupun yang men-support makanan dan konsumsi harian,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Menurut Muhaimin, banyak warga Indonesia yang bekerja pada sektor kuliner di Kamboja. Tak heran, berbagai makanan khas Indonesia kini mudah dijumpai di negara tersebut. “Makanya di sana ada soto Lamongan, ada rujak cingur, pecel Madiun. Banyak di sana,” tambahnya.

    Namun, Muhaimin menegaskan Kamboja bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia (PMI). Hingga kini, belum ada kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja yang menjamin keselamatan serta hak-hak pekerja migran asal Indonesia.

    Menko Muhaimin juga menyoroti meningkatnya potensi eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran yang berangkat melalui jalur tidak resmi.

    Pemerintah, kata dia, terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh untuk memastikan tidak ada lagi WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. “Kita terus mengampanyekan dan menyosialisasikan Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita,” tegas Muhaimin.

    Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri, terutama yang tidak terdaftar secara resmi melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

  • Kemenko PM Akan Paparkan Capaian Setahun Kinerja dari Lintas Kementerian

    Kemenko PM Akan Paparkan Capaian Setahun Kinerja dari Lintas Kementerian

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menggelar ‘Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa’ sebagai momentum refleksi capaian lintas kementerian dan penegasan arah baru kebijakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

    “Acara ini akan diselenggarakan pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Menara Danareksa, Jakarta, dengan lebih dari 400 peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, pekerja migran, media, serta organisasi masyarakat,” tulis Kemenko PM dalam siaran pers, Senin (27/10/2025).

    Selama satu tahun terakhir, agenda pemberdayaan masyarakat menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional.

    Di bawah koordinasi Kemenko PM, enam kementerian teknis: Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian P2MI telah menjalankan berbagai program kolaboratif untuk memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

    Forum ini menjadi wadah untuk memaparkan capaian lintas kementerian dan praktik baik pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah.

    Kemenko PM mengungkapkan pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial, tetapi melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

    Arah strategi pemberdayaan masyarakat ke depan difokuskan pada tiga hal utama: pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan di tingkat lokal.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dijadwalkan menyampaikan paparan utama mengenai strategi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat, yang mencakup capaian dan sinergi lintas kementerian

    (prf/ega)

  • Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat

    Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat

    Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat arah baru transformasi pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
    Hal itu menjadi fokus utama dalam gelaran “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” yang digelar pada Selasa (28/10/2025) di Menara Danareksa, Jakarta.
    Acara refleksi ini menjadi momentum penting untuk meninjau capaian lintas kementerian sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat secara nasional.
    Lebih dari 400 peserta hadir, terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, pekerja migran, media, serta organisasi masyarakat.
    Selama satu tahun terakhir, agenda pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional.
    Di bawah koordinasi Kemenko PM, enam kementerian teknis, yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), telah menjalankan berbagai program kolaboratif untuk memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
    Forum ini juga menjadi wadah pemaparan capaian lintas kementerian serta praktik baik pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.
    Kemenko PM menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi harus dilakukan melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.
    Kemenko PM juga menekankan pentingnya kerja sama multisektor agar target penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai.
    Sebagai koordinator pelaksana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, Kemenko PM bertanggung jawab mengawal sinergi kebijakan lintas kementerian agar program tepat sasaran.
    Arah strategi pemberdayaan masyarakat ke depan difokuskan pada tiga hal utama: pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan di tingkat lokal.
    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dijadwalkan menyampaikan paparan utama mengenai strategi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.
    Paparan tersebut mencakup capaian dan sinergi lintas kementerian selama satu tahun terakhir.
    Selain paparan kebijakan, forum ini juga menghadirkan kisah inspiratif dari pelaku usaha mikro, kepala desa, pekerja migran, dan penerima manfaat yang telah bertransformasi melalui berbagai program pemberdayaan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PPPA: Hambatan Terbesar UMKM Perempuan karena Status KTP Ibu Rumah Tangga

    Menteri PPPA: Hambatan Terbesar UMKM Perempuan karena Status KTP Ibu Rumah Tangga

    Menteri PPPA: Hambatan Terbesar UMKM Perempuan karena Status KTP Ibu Rumah Tangga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyoroti kendala yang sering dihadapi para pelaku usaha mikro perempuan, terutama ibu rumah tangga, dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan.
    Menurut Arifah, hambatan terbesar bagi pelaku UMKM perempuan adalah status pekerjaan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai ibu rumah tangga, sehingga dianggap tidak memiliki penghasilan tetap.
    “Hambatan terbesar untuk UMKM perempuan adalah karena di kartu identitas KTP perempuan itu sebagai ibu rumah tangga,” ujar Arifah di kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (27/10/2025).
    “Jadi ketika dia mengajukan untuk peminjaman modal itu terkendala karena dia dianggap tidak punya penghasilan,” lanjutnya.
    Arifah mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta beberapa kementerian lain untuk mencari solusi agar status identitas di KTP tidak menjadi penghalang akses permodalan bagi perempuan.
    “Ini sedang kita coba koordinasikan dengan Kemendagri dan beberapa kementerian bagaimana supaya identitas itu bukan sebagai ibu rumah tangga, sehingga akses untuk peminjaman modal ke bank dan sebagainya bisa diberi kesempatan,” jelasnya.
    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
    Salah satunya melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).
    Menurutnya, fokus utama pemberdayaan perempuan saat ini adalah pada aspek ekonomi, terutama melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
    “Pemberdayaan ekonomi perempuan ini menyangkut aspek pemberdayaan UMKM, di mana UMKM memiliki peran sangat strategis karena berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB,” jelasnya.
    Cak Imin menekankan, dari total pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 60 persen merupakan perempuan, sehingga peningkatan kapasitas ekonomi perempuan akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Beberapa hal yang kita lakukan antara lain mensupport jenis usaha, produk-produk yang tumbuh di masyarakat, termasuk melalui PNM (Permodalan Nasional Madani) yang memiliki berbagai program dasar untuk pemberdayaan perempuan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jauh sebelum dia koar-koar di akun YouTubenya.

    “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu. Namun dia tidak menyebut siapa yang dia maksud itu.

    “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud MD.

    Siap dipanggil KPK

    Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika KPK memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi itu.

    Kendati, Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.

    “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegasnya. 

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

    Pun, Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.

    Orang pertama yang ungkap dugaan mark up Whoosh

    Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan menjadi perbincangan seusai keduanya membongkar dugaan adanya mark up dalam proyek whoosh itu.

    Kedua tokoh tersebut juga disebut Eks Menkopolhukam Mahfud MD menjadi sosok pertama yang harus diperiksa oleh KPK dalam dugaan mark up proyek Whoosh.

    Sosok Agus Pambagio, dikenal sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus pakar transportasi. Dia kerap memberikan pandangan tajam mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sektor infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik.

    Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. 

    Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984. Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN.

    Dalam pengakuannya, Agus Pambagio mengaku pernah menolak usulan dari Jokowi mengenai proyek Whoosh.

    Agus Pambagio menyinggung bahwa Jokowi yakin proyek Whoosh tidak akan merugi, namun menurutnya, proyek ini tak layak dilanjutkan dan berpeluang merugi.

    Selain Agus Pambagio, sosok yang menjadi perbincangan adalah Anthony Budiawan. Dia menyinggung dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

    Anthony Budiawan adalah magister bidang ekonomi bisnis di Universitas Erasmus di Belanda.  Anthony memiliki keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, keuangan, rantai pasokan, analisis sistem, dan pendidikan.

    Pria ini memulai karier akademik awalnya di Insitut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1989 hingga 1990. Jabatan terakhirnya adalah asisten direktur urusan akademik.

    Ia juga merupakan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hingga tahun 2015.  Adapun pada Pilpres 2024 Anthony menjadi salah satu dari tujuh ahli yang dihadirkan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa pilpres.

    Dalam sidang sengketa, Anthony menyebut perpanjangan pemberian bansos yang dilakukan oleh Jokowi telah melanggar konstitusi.

    Kaki Agus Pambagio diinjak Wantimpres

    Analis Senior Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut mantan Presiden Jokowi sangat ngotot menjalankan megaproyek Kereta Whoosh yang belakangan bikin gaduh lantaran meninggalkan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahwa ada 2019, Agus menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kala itu, Agus memaparkan bahwa proyek KCJB tidak feasible. Mendengar itu, Jokowi buru-buru membantah paparan Agus.

    “Pak Presiden (Jokowi) waktu itu memberikan penjelasan, proyek ini (KCJB) tidak akan rugi. Pasti memberikan kebaikan buat bangsa. Karena teknologinya tinggi, dan seterusnya,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

    Masih menurut Agus, Jokowi bahkan cukup yakin bahwa operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi di kemudian hari. Meski studi kelayakan dari proyek yang digarap dan diutangi China itu, menyebut tidak feasible.

    Mendengar pernyataan proyek KCJB tak feasible, kata Agus, respons Jokowi hanya tersenyum. Namun tetap keukeuh agar proyek tersebut jalan terus. 

    “Tipikal beliau (Jokowi) kan gitu, senyum. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Pokoknya harus jalan,” kata Agus.

    Saat Agus ingin mengejar Jokowi dengan sejumlah pertanyaan yang terkait proyek KCJB, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan kode lewat injakan kaki. Intinya tak mau Agus bertanya lebih dalam kepada Jokowi.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya,” jelasnya.

    Sayangnya Agus tak menyebut nama Wantimpres yang mencoleknya agar tak terlalu banyak bertanya soal Kereta Whoosh.  Dalam pertemuan itu, Agus mengungkap, Jokowi mengaku bahwa proyek KCJB yang semula bakal digarap Jepang, kemudian bergeser ke China, merupakan idenya.

    Artinya, sejak awal, Jokowi memang ingin menggandeng China (Tiongkok), meski belum ada feasibility study-nya.  Sementara Jepang lebih dulu mengajukan proposal penawaran dan telah menyerahkan feasibility study (FS). “Tadinya Jepang merangkul UI dan UGM melakukan FS itu.  

    Bisa jadi karena Jokowi lebih nyaman bekerja sama dengan China yang loyal menyokong pemerintahannya. Selama 2 periode Jokowi, dikenal dekat dengan China.

    Utang Whoosh

    Asal tahu saja, keputusan Jokowi menunjuk China untuk menggarap KCJB justru menimbulkan masalah baru. Karena harganya menjadi lebih tinggi. Termasuk bunga utang yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.

    Untuk proyek KCJB itu, China menetapkan biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (asumsi kurs Rp16.500/US$). Angka itu tersebut pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).

    Masalahnya, biaya pembangunan KCJB berasal dari duit utangan dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Akan beda cerita jika Jepang yang menggarap proyek tersebut. Karena biayanya lebih murah. Memang duitnya dari utang, tapi bunganya lebih ringan. 

    Untuk melunasi utang proyek KCJB warisan Jokowi ini, pemerintah harus setor Rp2 triliun. Alhasil, keuangan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII harus menanggung kerugian setiap tahunnya.

  • Menko PM sebut video AI soal narasi negatif tak mempan untuk pesantren

    Menko PM sebut video AI soal narasi negatif tak mempan untuk pesantren

    Kok ada ya yang menyerang pesantren sampai membuat video AI seolah-olah itu kebenaran? Memang ada oknum pesantren ‘palsu’ yang bisa dijadikan amunisi untuk menyerang pesantren, tetapi tidak lah benar kalau itu dijadikan generalisasi seolah semua pesa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan video akal imitasi (AI) mengenai narasi negatif tidak akan mempan atau berpengaruh terhadap pondok pesantren di tanah air.

    “Fitnah kalian tidak akan mempan buat pesantren yang sudah punya sejarah panjang, apalagi pesantren legendaris yang ikut mendirikan negara ini,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, kata Cak Imin, video AI soal narasi negatif tidak berpengaruh karena pesantren dan santri sudah terbukti tangguh menghadapi berbagai macam bentuk ujian dan cobaan sejak masa penjajahan hingga era digital seperti saat ini.

    Walaupun demikian, dia mengatakan semua pihak harus tetap waspada karena serangan digital seperti video AI dapat mengaburkan kebenaran di mata publik.

    “Teknologi AI itu bisa dipakai untuk kebaikan, tetapi juga bisa jadi alat fitnah kalau tidak dikendalikan. Oleh karena itu, perlu penegakan hukum yang tegas sekaligus edukasi kepada masyarakat agar tidak gampang termakan konten palsu,” ujarnya.

    Sementara itu, dia menyayangkan dan mempertanyakan banyaknya video AI yang berisi narasi negatif hingga menyudutkan pesantren maupun kalangan santri di media sosial.

    “Kok ada ya yang menyerang pesantren sampai membuat video AI seolah-olah itu kebenaran? Memang ada oknum pesantren ‘palsu’ yang bisa dijadikan amunisi untuk menyerang pesantren, tetapi tidak lah benar kalau itu dijadikan generalisasi seolah semua pesantren seperti itu,” katanya.

    Salah satu yang dia soroti adalah video AI terkait peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PM nilai transformasi pesantren semakin relevan

    Menko PM nilai transformasi pesantren semakin relevan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memandang bahwa transformasi pesantren semakin relevan pada saat ini atau di tengah perubahan yang melanda pada hampir seluruh aspek kehidupan bangsa, baik sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

    “Kebetulan beruntun, semua aspek kehidupan kita sedang menghadapi masalah krusial dan melakukan pembenahan menyeluruh. Ada disrupsi, dan itu butuh tata kelola baru,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Oleh karena itu, dia memandang bahwa saat ini merupakan momen yang tepat bagi kaum santri untuk hadir, dan menjadi bagian dari gelombang perubahan.

    “Dan pesantren harus melakukan transformasi total dalam seluruh aspeknya agar bisa mengendalikan, memimpin, dan mengubah keadaan, serta menyiapkan generasi unggul untuk menghadapi tantangan yang ada,” katanya.

    Walaupun demikian, dia mengingatkan agar pesantren tidak kehilangan jati diri keilmuan dan spiritualitas ketika beradaptasi dengan kemajuan zaman.

    “Pesantren bisa tetap ada dan konsisten hingga hari ini karena terus istiqamah terhadap ilmu. Apalagi kalau pesantren mampu tumbuh dengan sains dan teknologi, digabung ilmu dunia dan akhirat, insyaallah keunggulannya tidak akan tertandingi kapan pun dan di zaman apa pun,” katanya mengingatkan.

    Adapun dia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Forum Multaqo Santri Nasional dalam rangka peringatan 200 tahun Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu.

    Sementara itu, dia mengatakan seluruh pembahasan dalam forum tersebut, seperti teknologi hingga pendekatan komprehensif dalam pendidikan pesantren akan dikembangkan oleh pihaknya.

    “Semua isu dan tema yang diangkat dalam Multaqo Santri harus kita lanjutkan, dimatangkan secara konseptual, diuji secara ilmiah, lalu praktikkan. Itu sudah pasti benar. Inilah yang disebut transformasi pesantren,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Muhaimin Dorong Program SMK Go Global, Siapkan 500 Ribu PMI ke Luar Negeri – Page 3

    Menko Muhaimin Dorong Program SMK Go Global, Siapkan 500 Ribu PMI ke Luar Negeri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan, komitmen pemerintah menyiapkan tenaga terampil Indonesia melalui program SMK Go Global.

    Dia menjelaskan, program terkait digagas bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing global.

    “Hari ini, Saya bersama Pak Menteri KP2MI membahas khusus tentang paket program yang namanya SMK Go Global,” ujar Menko PM Muhaimin usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko PM, seperti dikutip Sabtu (25/10/2025).

    Pria karib disapa Cak Imin itu mengatakan, peluang kerja di luar negeri saat ini sangat terbuka, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi seperti pengelasan bawah laut dan hospitality.

    “Peluang pasar kerja di luar negeri begitu terbuka. Masih terbuka di bidang welder, terutama las bawah laut. Kita siapkan agar ada 500 ribu PMI lulusan SMK yang bisa kerja di luar negeri,” jelasnya.

     

  • Usulan Ditjen Pesantren, DPR Minta Susunan Tupoksi Harus Relevan dengan Kebutuhan Santri

    Usulan Ditjen Pesantren, DPR Minta Susunan Tupoksi Harus Relevan dengan Kebutuhan Santri

    JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama. Maman pun mengusulkan agar perumusan atau susunan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Ditjen Pesantren harus relevan dengan kebutuhan pesantren di Indonesia.

    “Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Ditjen Pesantren. Namun, agar efektif, perlu disusun tupoksi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan pesantren,” ujar Maman Imanulhaq kepada wartawan, Kamis, 23 Oktober.

    Menurut Maman, perumusan tupoksi menjadi panduan penting dalam menjalankan operasional Ditjen Pesantren, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, hingga evaluasi program. Tanpa perumusan yang terstruktur, ia khawatir kinerja Ditjen akan tidak efisien dan berpotensi meleset dari sasaran.

    “Kalau tupoksinya tidak jelas, operasional Ditjen bisa tidak efektif dan targetnya tidak tepat,” ungkapnya.

    Legislator PKB itu berharap keberadaan Ditjen Pesantren dapat meningkatkan perhatian negara terhadap lembaga pendidikan berbasis pesantren.

    Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2024, terdapat 42.433 pesantren dengan sekitar 4,9 juta santri. Sementara Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut, sekitar 80 persen santri di pesantren berasal dari keluarga miskin ekstrem.

    “Jika negara memberi perhatian lebih kepada pesantren, dampaknya akan terasa langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebut Maman.

    Maman juga mengingatkan agar Ditjen Pesantren bekerja maksimal sesuai amanat Presiden. “Kami ingin amanah Presiden Prabowo dijalankan sebaik-baiknya agar memberi manfaat dan keberkahan, tidak hanya bagi pesantren, tapi juga bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.