Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Menko PM Gus Imin Bicara Perluas Akses Kredit untuk UMKM

    Menko PM Gus Imin Bicara Perluas Akses Kredit untuk UMKM

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bicara soal komitmen pemerintah terkait pemodalan bagi pelaku UMKM tanah air dengan memperbanyak akses pengajuan kredit.

    “Pemerintah akan terus berupaya untuk mempromosikan, mencari channeling, penyediaan bahan baku, akses perkreditan diperbanyak. Komitmen Presiden Pak Prabowo ini sangat tinggi ya untuk. Yang penting, uang negara ini harus betul-betul digunakan secara produktif,” kata Cak Imin usai meninjau Pameran kerajinan tangan terbesar se-Asia Tenggara, The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) di Jakarta Convention Center (JCC), pada Senin, 7 Februari 2025.

    Dia mengatakan para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal dalam bentuk pinjaman harus diberikan dan tidak dipersulit. Memperluas bantuan permodalan sedang pemerintah rumuskan guna memberikan solusi keuangan buat pelaku UMKM.

    “Karena itu sedang terus dirumuskan, misalnya PNM (Permodalan Nasional Madani) diperbanyak, diperluas, koperasi diperbanyak, produk-produk finance marketing yang bisa memberikan solusi keuangan,” ucapnya.

    Dia mengingimkan agar pelaku UMKM bisa meningkatkan kualitas produk-produknya sehingga dapat bersaing internasional.

    Dalam kesempatan itu, Cak Imin sempat mengunjungi sejumlah stan di pameran tersebut. Dia pun menyempatkan untuk membeli beberapa produk kerajinan lokal seperti topi dan tas. Baginya kualitas barang yang ditawarkan sangat baik dan perlu dijaga.

    Dia membandingkan tas seharga Rp1,5 juta yang dibelinya dengan brand yang dijual seharga puluhan juta.

    “Lihat nih, kualitas. Kualitasnya sudah sangat apa, ada yang produk begini harganya Rp40 juta, Rp30 juta ini cukup Rp1,5 juta Sudah-sudah bagus kayak begini,” kata dia

    “Ini adalah kita sudah bisa menyatakan bangga produk-produk kualitas mereka. Sehingga mereka sudah banyak yang ekspor, dan menjaga kualitas itu nomor satu. Jangan sampai lengah soal standar mutu pasar,” kata Cak Imin.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Soal Pemangkasan Anggaran, Menko PM Muhaimin Iskandar Bicara Gini

    Soal Pemangkasan Anggaran, Menko PM Muhaimin Iskandar Bicara Gini

    PIKIRAN RAKYAT – Pengetatan anggaran pada Kementerian dan Lembaga (K/L) dilakukan menyusul perintah Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN/APBD 2025. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan anggaran kementeriannya yang semula Rp130 miliar akan dipangkas sekira Rp65 miliar.

    Meski begitu, Cak Imin mengaku senang walaupun ada pemangkasan anggaran. Menurutnya efisiensi telah diharapkan sejak lama.

    “Saya pribadi sangat bahagia dengan seluruh bentuk efisiensi ini. Ini memang cita-cita lama ya. Negara ini harus efisien,” kata dia usai meninjau Pameran kerajinan tangan terbesar se-Asia Tenggara, The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) di Jakarta Convention Center (JCC), pada Jumat, 7 Februari 2025.

    Kendati, Cak Imin bilang bahwa pihaknya akan tetap bekerja keras. Menurutnya dengan adanya pemangkasan anggaran maka perlu melakukan inovasi agar pekerjaan tidak terganggu.

    “Di kementerian saya dari Rp130 miliar cuma anggaran kita, dipotong Rp65 miliar. Tapi kita happy. Dengan pemotongan ini kita akan bekerja keras, supaya bekerja tidak berdasarkan anggaran saja, berdasarkan inovasi,” katanya.

    Di sisi lain, Cak Imin mengatakan bentuk efisiensi di kementeriannya salah satunya mengurangi perjalanan dinas. Perihal gaji pegawai kata Cak Imin tidak ada terkena dampak.

    “Kalau di kita nggak ada yang terdampak gaji tetap, semua memang mayoritas untuk gaji. Ya mungkin mengurangi perjalanan dinas, jumlah yang ikut perjalanan dinas,” ucap Cak Imin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi

    Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih mendapat respons positif dari masyarakat. Ini berdasarkan survei yang dilakukan The Republic Institute di seluruh Indonesia pada 18-25 Januari 2025 dengan melibatkan 1.400 responden, pengambilan sampel dengan wawancara langsung ke responden, dengan margin of error sebesar 2,6 %.

    Adapun teknik pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling berdasarkan validasi sampel menggunakan data terbaru BPS.

    Dari survey ini sejumlah menteri mendapatkan tingkat kepuasan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat.

    Salah satunya yang mendapat nilai kepuasan tertinggi untuk posisi Menteri Koordinator adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Ketua Umum Partai Demokrat ini mendapat tingkat kepuasan tertinggi, sebesar 70,8% .

    “Masyarakat menilai AHY sukses dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah,” kata Peneliti Utama The Republic Institute (TRI), Sufyanto, Kamis (6/2/2025).

    AHY, kata Sufyanto dinilai memiliki integritas dan kemampuan sesuai harapan Prabowo. “Dengan nilai tertinggi, artinya AHY memiliki kemampuan menjalankan tugas sesuai harapan Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Selanjutnya, tingkat kepuasan pada posisi kedua yaitu Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan) 70,3%. “Pak Zulhas dikenal dengan kebijakan ketahanan pangan yang kuat serta pengembangan sektor pertanian dan distribusi bahan pokok,” kata Sufiyanto

    Sedangkan Budi Gunawan (Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) berada di posisi berikutnya dengan tingkat kepuasan responden sebesar 65,2%, dan Muhaimin Iskandar (Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat) dengan tingkat kepuasan sebesar 61,9%

    Namun, secara keseluruhan, kinerja para Menteri Koordinator dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat.

    The Republic Institute dalam hasil surveynya merilis 82,2% masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sufyanto mengatakan, survey ini bertujuan untuk melihat respon masyarakat atas Program Asta Cita yang merupakan visi strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

    “Riset ini bersifat independen dan transparan guna mengukur issu-issu yang mengiringi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik pada Program Asta Cita Prabowo Gibran,” ungkapnya.

    Sufyanto mencontohkan, dari survey yang dilakukan The Republic Institute, untuk Bidang Ekonomi masyarakat merespons puas dengan nilai 81,5%, terutama atas kebijakan swasembada pangan dan penghapusan utang macet UMKM, petani, serta nelayan.

    Bidang Sosial, responden memberi nilai 87,7%, hal ini terutama karena program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    “Mereka menyatakan puas, dengan apresiasi tinggi terhadap program makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis,” jelasnya.

    Lebih jauh The Republic Institute juga merilis nilai kepuasan atas menteri-menteri di bawah Kemenko seperti Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan nilai kepuasan 76,4%, Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) 75,7%, Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) 75,5%, Nasaruddin Umar (Menteri Agama) 74,5%, dan Sugiyono (Menteri Luar Negeri) 70,1%.

    “Menteri Nasaruddin dipercaya masyarakat sebagai pemimpin yang mampu menjaga keharmonisan antarumat beragama dan menurunkan biaya haji,” pungkasnya. [tok/aje]

  • The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    Jakarta –

    Lembaga The Republic Institute merilis hasil survei kepuasan publik terkait kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjadi menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Survei dilakukan pada 18-25 Januari 2025 terhadap 1.400 responden. Metode survei dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

    Teknik pengambilan sampel dengan stratified random sampling secara proporsional pembagian sampel sesuai data BPS terbaru. Margin of error ±2,6%.

    Responden kemudian ditanya seberapa puas bapak/ibu dengan kinerja menteri. Hasilnya, tiga menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi yakni Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi dan Mendes Yandri Susanto.

    Berikut survei Menteri Kabinet Merah Putih citra dan tingkat kepuasan tertinggi:

    1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 76,4%
    2. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin 75,7%
    3. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 75,5%
    4. Menteri Agama Nasaruddin Umar 74,5%
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono 70,1%
    6. Menteri BUMN Erick Thohir 69,9%
    7. Menteri Keuangan Sri Mulyani 67,3%
    8. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid 66,7%
    9. Menteri ketenagakerjaan Yassierli 65,4%
    10. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 63,2%

    Dijabarkan juga mengapa para menteri ini dipilih responden sebagai menteri dengan kepuasan tertinggi. Abdul Mu’ti mendapatkan tingkat kepuasan dan citra positif 76,4% karena inovasi program Pendidikan dasar dasar bermutu untuk semua. Yang fokus pada Pendidikan karakter seperti program 7 Kebiasan anak Indonesia hebat dan komitmen peningkatan kesejateraan dan kopetensi guru mendapatkan respon positif dari masyarakat.

    Lalu Budi Gunadi karena rencana program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mendapatkan atensi dan respon positif yang besar dari masyarakat. Selain pembangunan rumah sakit dan peningkatan fasilitas Kesehatan di Daerah terpencil juga mendapatkan respon positif masyarakat.

    Dan, Yandri Susanto karena kepercayaan dan harapan masyarakat di wilayah pedesaan pada program aksi bangun desa, dan program swasembada pangan dari desa yang mendapatkan banyak respon yang positif dari masyarakat. Kunjungan kerja Menteri dengan menginap di rumah warga di desa juga menciptakan citra positif kedekatan pemerintah dan masyarakat di pedesaan.

    Kemudian, responden ditanya lagi terkait tingkat kepuasan Menteri yang punya kontribusi terbaik selama 100 hari kerja dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hasilnya, angka kepuasan terhadap Yandri Susanto berada di urutan tertinggi. Berikut hasil surveinya.

    3 Menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan:

    1. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 77,9%
    2. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 71,6%
    3. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (CakImin)70,5%.

    (idn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gus Imin: Jangan hanya berani pada iPhone, beranilah ke produk mobil

    Gus Imin: Jangan hanya berani pada iPhone, beranilah ke produk mobil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Indonesia juga harus berani menegakkan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ke industri otomotif, bukan hanya kepada perusahaan Apple.

    “Jangan hanya berani kepada iPhone, beranilah kepada produk-produk mobil, seperti beraninya kepada iPhone akhir-akhir ini,” ucap Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, dalam diskusi publik bertajuk “Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional” di Jakarta, Kamis.

    Gus Imin menginginkan agar impor kendaraan bermotor, khususnya mobil, harus mengikuti syarat TKDN.

    Ia berharap, dengan mematuhi syarat TKDN, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat terlibat dalam pengembangan industri otomotif dalam negeri.

    Gus Imin lantas merujuk pada perkembangan industri otomotif di China, khususnya soal bagaimana China melibatkan berbagai UMKM. Ia menyinggung tingginya ekspor kelapa Indonesia ke China dengan harga yang tinggi.

    “Kenapa (ekspor kelapa)? Di sana ekosistemnya jelas, begitu mobil elektrik hidup, (usaha) jok mobil hidup. Serabut kelapa dibutuhkan untuk jok mobil itu,” kata Gus Imin.

    Oleh karena itu, dengan menegakkan syarat TKDN kepada impor dari industri otomotif, Gus Imin meyakini ekosistem kendaraan listrik di Indonesia akan terbentuk, diiringi dengan munculnya UMKM-UMKM yang menyokong perkembangan industri otomotif dalam negeri.

    “Dengan ekosistem yang berjalan, maka industri jok mobil, industri mesin, akan tumbuh. Industri kecil yang menopang seperti di Jepang menjadi ekosistem yang baik,” ucapnya.

    Gus Imin menilai, UMKM Indonesia membutuhkan industrialisasi untuk membangun industri yang kokoh dan kuat. UMKM juga membutuhkan ekosistem ekonomi yang besar, yang mau melibatkan dan mendongkrak ekonomi kecil menengah ke bawah.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Muhaimin minta industri EV perhatikan polusi dari PLTU

    Menko Muhaimin minta industri EV perhatikan polusi dari PLTU

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta pengembangan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) juga memperhatikan polusi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    “Mobil listrik juga berkaitan dengan listrik yang diproduksi. Nanti bisa dikaji, sejauh mana listrik kita sudah ramah lingkungan,” ucap Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, dalam diskusi publik bertajuk “Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional” di Jakarta, Kamis.

    Gus Imin menyampaikan bahwa kontribusi asap kendaraan terhadap polusi karbon di Jakarta lebih kecil apabila dibandingkan dengan polusi yang disebabkan oleh PLTU.

    Polusi yang disebabkan oleh PLTU kemudian menyebabkan udara bersih di Jakarta bergantung kepada arah angin.

    “Pernah rame sedunia waktu itu, isunya angin tidak ber-KTP,” ucap Gus Imin ketika merujuk pada perdebatan yang pernah terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Gus Imin menjelaskan bahwa ramainya isu tersebut dikarenakan sumber polusi Jakarta berasal dari PLTU-PLTU yang berada di sekitar Jakarta.

    Oleh karena itu, Gus Imin meminta perumusan yang konkret dalam pengembangan industri kendaraan listrik dalam rangka menangani polusi dan produksi karbon, utamanya di kota-kota besar.

    “Desa-desa juga harus dipelihara untuk sistem menjadi sumber ketahanan lingkungan kita,” kata Gus Imin.

    Meskipun meminta pengembangan industri kendaraan listrik yang penuh kehati-hatian, Muhaimin tak menampik pentingnya pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

    Kendaraan listrik, lanjut dia, memiliki keterkaitan dengan agenda global dan agenda nasional ihwal lingkungan hidup.

    “Ini menyangkut ancaman, bukan saja ancaman krisis, tetapi bencana lingkungan hidup yang nyata di depan kita. Salah satunya adalah panas bumi menjadi isu yang sangat konkret di depan mata,” kata Gus Imin.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

    Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah kediaman Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pengggeledahan tersebut terkait kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang ditangani KPK.

    Sebelumnya, terkait kasus yang sama, penyidik KPK sudah menggeledah rumah mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus mantan pengurus ormas Pemuda Pancasila (PP) Sulawesi Tengah Ahmad Ali.

    Satu tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Ahmad Ali di Kompleks Perumahan Taman Kebon Jeruk Intercon, Jalan Taman Kebon Jeruk Utama, Blok H2 nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dari penggeledahan yang berlangsung sejak pagi ini, penyidik menyita dokumen, tas, jam tangan, hingga uang dalam mata uang rupiah dan valas.

    “Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang ada juga tas dan jam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pada hari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga menggeledah rumah pimpinan ormas Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

    Dari penggeledahan di kediaman orang nomor satu ormas Pemuda Pancasila itu, tim KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valuta asing, dokumen hingga barang bukti elektronik (BBE).

    “Hasil sita rumah JS: 11 kendaraan bermotor roda empat,” jelas Tessa.

    KPK menyatakan penggeledahan di rumah Ahmad Ali dan Japto adalah dalam rangka mencari, menyita dan memulihkan aset-aset diduga hasil gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    Dalam proses penyidikan berjalan, KPK lebih dulu menggeledah rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu.

    Said Amin pun telah diperiksa pihak KPK pada 27 Juni 2024.

    Penyidik mendalami perihal sumber dana pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya.

    KPK juga telah memeriksa dan menggeledah rumah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan, di Surabaya, Jawa Timur.

    Diberitakan, eks Bupati Kukar Rita Widyasari sejak 2017 menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur atas vonis 10 tahun penjara.

    Ia terbukti menerima gratifikasi Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

    Dalam perkembangannya, pihak KPK menemukan bukti adanya pidana korupsi lainnya yang diduga dilakukan Rita Widyasari.

    Rita Widyasari kembali diproses hukum KPK karena diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar 3,3 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5 dolar AS per metrik ton batu bara.

    Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan pasal TPPU.

    Sejumlah aset yang disinyalir bersumber dari hasil korupsi masih terus didalami. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi.

    Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018.

    Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 436 miliar. 

    Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

    Profil Japto Soerjosoemarno

    Tokoh pemuda dengan nama asli Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 16 Desember 1949 (usia 73).

    Lahir di Surakarta atau Solo, Japto adalah keturunan Belanda yang dibesarkan di tengah keluarga ningrat.

    Japto merupakan anak pasangan Mayor Jenderal (Purn) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo  Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius, serta adik dari artis Marini Soerjosoemarno.

    GRATIFIKASI HASIL TAMBANG – Presiden Joko Widodo mendapat kartu anggota luar biasa dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Musyawarah Besar (Mubes) X dan Perayaan HUT ke-60 Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019). KPK kini mengusut kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang diduga melibatkan Japto.

    Japto menikah dengan Retno Suciati, dikaruniai tiga anak yaitu Golda Nayawitri Betha Ridhuhita Kartika, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, dan Jedidiah Shenazar Kertidarpito Soerjosoemarno.

    Putranya Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Yasmine Wildblood.

    – Organisasi

    Japto muda pada usia 21 tahun sempat mendirikan geng bernama Siliwangi Boys Club alias Siliwangi Boys Communitty (SBC) di lingkungan tempat tinggalnya di Siliwangi, komplek perumahan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Jakarta Pusat.

    Selanjutnya, ia terjun ke organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila.

    Hal itu bermula dari Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur tahun 1981 menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, hingga terus memimpin Pemuda Pancasila hingga saat ini.

    Mengutip Wikipedia, pada Musyawarah Besar Pemuda Pancasila IX tahun 2014 di Batu – Malang, dirinya kembali dikukuhkan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila hingga tahun 2019.

    Japto merupakan salah satu tokoh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Ia pun disebut-sebut menjadi satu-satunya tokoh utama organisasi tersebut lantaran memimpin ormas PP sejak 1981 atau sekitar 44 tahun.

    Selain aktif di Pemuda Pancasila, dia juga aktif di organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI). Didunia politik ia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

    Di samping bergelut di dunia politik, dia juga adalah seorang tokoh penyayang dan pelestarian binatang WWF.

    Namun, ia ia juga mempunyai hobi berburu yang dapat dilihat dari trophy yang diperolehnya dari “Big Five” di Afrika dan serta koleksi binatang-binatang yang di-offset seperti hidup yang menghiasi interior rumahnya di kawasan Ciganjur, Jakarta.

    – Politik: Dirikan Partai Patriot hingga Dukung Anies di Pilpres 2024

    Japto juga terjun ke dunia politik pada 2001. Ia mendirikan Partai Patriot, sebelumnya bernama Partai Patriot Pancasila, pada 1 Oktober 2001.

    Partai Patriot lahir dibidani oleh kader-kader Pemuda Pancasila (PP).

    Partai dengan simbol burung garuda Patriot itu pun ikut menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu Legislatif 2004 dan 2009.

    Pada Pemilu Presiden 2024, Japto Soerjosoemarno bergabung dalam jajaran tim pemenangan dari capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Ia mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, yang bekerja di bawah pimpinan ketua K.H Syukron Makmun.

    Japto merupakan salah satu dari tujuh orang wakil ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN. Adapun enam orang wakil ketua lainnya adalah Letjen (Purn) Sutiyoso, Muhammad Hidayat Nur Wahid, K.H. Manarul Hidayat, Sutrisno Bachir, Michael Manufandu, Komjen Oegroseno.
     

     

  • 1,84 Juta Nasabah Naik Kelas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Apresiasi Upaya Nyata Sinergi Holding Ultra Mikro BRI

    1,84 Juta Nasabah Naik Kelas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Apresiasi Upaya Nyata Sinergi Holding Ultra Mikro BRI

    FAJAR.CO.ID, MOJOKERTO — Kehadiran Holding Ultra Mikro (UMi) antara BRI sebagai induk bersama PNM dan Pegadaian telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tercatat hingga Desember 2024, Holding UMi telah berhasil menaikkelaskan sebanyak 1,84 juta nasabah.

    Pencapaian ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja. Dalam hal ini Asta Cita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan serta Asta Cita keenam khususnya dalam hal mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Peningkatan jumlah nasabah UMi yang naik kelas ini mendapat apresiasi pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Muhaimin Iskandar selaku Menko Pemberdayaan Masyarakat mengungkapkan bahwa sinergi dan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga BUMN dan Swasta adalah kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk naik kelas dalam ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan.

    Hal tersebut disampaikan langsung di saat mengunjungi langsung nasabah Mekaar PNM yang berhasil meningkatkan ekonomi perempuan dari kelompok pra-sejahtera melalui kredit usaha ultra mikro di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Kamis (16/01/2025).

    “Kuncinya pada pembiayaan dan pendampingan yang tepat, sehingga mereka bisa berdaya dan naik kelas,” ujar Muhaimin.

    Tercatat hingga Desember 2024, Holding UMi berhasil menaikkelaskan sebanyak 1,84 juta nasabah. Dari total 1,84 juta nasabah tersebut pada awalnya terdaftar sebagai nasabah yang berhak menerima pembiayaan dari PNM dan Pegadaian, namun kini mereka dapat dilayani secara komersial oleh BRI.

  • VIDEO Pemerintah Targetkan Data Tunggal Terpadu Rampung pada Februari: Sudah Masuk Tahap Akhir – Halaman all

    VIDEO Pemerintah Targetkan Data Tunggal Terpadu Rampung pada Februari: Sudah Masuk Tahap Akhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan bahwa proses pemadanan data tunggal sosial dan ekonomi nasional telah memasuki tahap akhir.

    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul usai bertemu dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.

    Pertemuan yang membahas data tunggal terpadu tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Gus Ipul mengungkapkan pemerintah menargetkan pengumuman data tunggal sosial dan ekonomi nasional pada Februari ini.

    Saat ini, data tunggal terpadu masih dalam tahap evaluasi oleh kementerian dan lembaga terkait.

    “Saya bergembira karena semuanya berjalan sesuai yang kita rencanakan sebelumnya.”

    “Dan ini sudah mencapai titik akhir dari seluruh proses yang telah kita lalui,” ujar Gus Ipul.

    Sementara itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan akhir terkait data tersebut.

    “Bahwa data tunggal sosial ekonomi ini sudah masuk pada titik akhir yang akan kami koordinasikan dengan kementerian-kementerian terkait lainnya,” tutur Amalia.

    Amalia juga menambahkan BPS telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam rangka memperbarui dan memastikan akurasi data.

    “Kita sudah melakukan rekonsiliasi terus dengan Dukcapil. Jadi, nantinya datanya ini akan disebut sebagai data tunggal,.”

    “Jadi ini harus, namanya data tunggal ini proses rekonsiliasinya dengan seluruh data-data yang tersedia termasuk data Dukcapil,” jelasnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga mengungkapkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sudah rampung. 

    Data ini, menurut Cak Imin, akan menjadi acuan bagi Pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah semakin sempurna yang dilakukan oleh kepala BPS sudah sangat cepat langsung,” ujar Cak Imin.

    Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Kemenko PM, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).(*)

     

     

     

     

  • Tak Ada Pemutihan, BPJS Siapkan Diskon-Cicilan Buat Peserta JKN Nunggak Iuran

    Tak Ada Pemutihan, BPJS Siapkan Diskon-Cicilan Buat Peserta JKN Nunggak Iuran

    Jakarta –

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan ada sekitar 17 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih menunggak bayar cicilan. BPJS menyiapkan diskon dan skema cicilan melalui program New REHAB 2.0 atau Program Rencana Pembayaran Bertahap.

    BPJS Kesehatan memang tidak memberikan pemutihan untuk para peserta yang menunggak. Namun melalui program New REHAB 2.0 ini, BPJS Kesehatan memberikan diskon.

    Ghufron mengatakan, implementasi diskon tersebut berupa pemotongan masa tunggakan, dengan maksimal cicilan hanya untuk dua tahun. Misalnya, peserta JKN menunggak cicilan tiga tahun, maka saat dirinya mendaftar program New REHAB 2.0 mendapatkan potongan satu tahun, sehingga hanya membayar dua tahun.

    “Kalau orang harusnya bayar, tapi nggak bayar itu dianggap hutang. Jadi bukan diputihkan, tapi kami diskon lah, dikasih kemudahan,” kata Ali Ghufron di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    BPJS Kesehatan mencatat, per 31 Desember 2024 sebanyak 1,73 juta jiwa peserta telah mengikuti program REHAB dan sebanyak 910,66 ribu peserta telah kembali aktif. Dari program ini, BPJS Kesehatan telah mengumpulkan dana mencapai Rp 1,69 triliun, dengan rincian Rp 923,76 miliar telah diterima, dan Rp 767,09 miliar masih dalam proses mengangsur.

    Terkait peserta JKN yang menunggak, Ali Ghufron mengatakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan mengapa cicilan bulanan tersebut tidak terbayarkan.

    “Ada dua, pertama ability to pay, karena dia kemampuannya untuk membayar terbatas. Kedua willingness to pay, kemauannya untuk membayar memang belum,” kata Ali Ghufron.

    Ali Ghufron menjelaskan perbedaan program New REHAB 2.0 dengan versi sebelumnya adalah cicilan saat ini sudah termasuk biaya bulanan, sehingga status kepesertaan akan langsung aktif setelah cicilan terakhir lunas.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong masyarakat untuk saling gotong royong membantu satu sama lain terkait rutin membayar cicilan BPJS Kesehatan atau kembali menjadi peserta JKN aktif.

    “Kemenko Pemberdayaan Masyarakat siap mem-back up BPJS Kesehatan. Saat saya rapat dengan Presiden, beliau bilang segera adakan rapat dengan BPJS Kesehatan untuk mendorong kembali soliditas seluruh masyarakat dan bangsa kita, termasuk pemerintah,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya.

    Bagaimana Cara Mendaftar Program REHAB 2.0?

    Syarat dan ketentuan pendaftaran program REHAB 2.0 untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

    Bagi peserta yang termasuk dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan (4-24 bulan).Peserta mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN dan/atau ke kantor cabang BPJS Kesehatan.Maksimal periode tahapan pembayaran selama satu siklus program adalah 12 bulan.Status kepesertaan akan aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan lunas.

    Syarat peserta di segmen selain PBPU yang memiliki tunggakan PBPU.

    Peserta selain PBPU dan BP seperti pada Pekerja Penerima Upah (PPU), Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan yang memiliki tunggakan lebih dari dua bulan.Peserta mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN dan/atau ke kantor cabang BPJS Kesehatan.Maksimal periode tahapan pembayaran dalam satu siklus program adalah 36 bulan.

    (dpy/up)