Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • 23 Juta Orang Nunggak, Berapa Iuran BPJS Kesehatan Berlaku 1 November?

    23 Juta Orang Nunggak, Berapa Iuran BPJS Kesehatan Berlaku 1 November?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan tidak akan dilakukan. Setidaknya hingga pertengahan tahun 2026 mendatang.

    “Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Pemerintah memutuskan ini setelah menambah dana operasional sebesar Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun depan. Dengan begitu, anggaran BPJS Kesehatan naik menjadi Rp 69 triliun.

    “Mereka memperkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah. Jadi kita tambahkan Rp20 triliun, cukup untuk tahun 2026,” katanya.

    Ditemui di kantornya pada Kamis (23/10/2025), Purbaya mengatakan besaran dana adalah kebutuhan baru BPJS Kesehatan. Bukan sebagai pemutihan tunggakan tahun ini sebesar Rp 10 triliun dengan jumlah 23 juta peserta.

    “Jadi bukan (pemutihan). Itu kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026,” tegasnya.

    Sebelumnya, BPJS Kesehatan mencatat, total tunggakan iuran itu sendiri sekitar Rp 10 triliun dengan jumlah peserta yang menunggak 23 juta orang. Terdiri dari tunggakan peserta mandiri yang kini masuk kategori tidak mampu, sehingga akan dialihkan untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran alias PBI.

    Untuk melaksanakan penghapusan tunggakan masyarakat yang tidak mampu itu, BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan resmi yang rencananya akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    “Sebagai badan hukum publik yang diberi amanah mengelola Program JKN, kami siap menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator, termasuk soal penghapusan tunggakan iuran apabila regulasinya sudah ditetapkan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah kepada detikcom, Sabtu (25/10/2025).

    Tarif Iuran BPJS Kesehatan

    Batalnya rencana kenaikan itu, artinya saat ini iuran tarif BPJS Kesehatan masih menggunakan aturan lama Peraturan presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skemanya terbagi dalam beberapa aspek.

    Pertama adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan kesehatan. Iuran pada golongan ini dibayarkan oleh pemerintah.

    Berikutnya adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja di Lembaga Pemerintahan, yakni PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara dan pejabat pemerintah non pegawai. Iurannya sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, terdiri dari 4% pemberi kerja dan sisanya peserta.

    Ketiga adalah peserta PPU, yakni pegawai BUMN, BUMD, dan swasta. Besarannya 5% dari gaji atau upah bulanan, terdiri dari 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dari peserta.

    Keempat adalah keluarga tambahan PPU, yakni anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Iurannya sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan dan dibayarkan pekerja.

    Terakhir adalah kerabat lain PPU, yakni saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan iuran peserta bukan pekerja. Berikut rincian perhitungannya:

    1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

    – Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    – Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    Kemudian ada juga iuran Jaminan Kesehatan untuk veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari keduanya. Besarannya 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Ini dibayarkan oleh pemerintah.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cak Imin: Digitalisasi Ekonomi tak boleh Berhenti kepada Infrastruktur

    Cak Imin: Digitalisasi Ekonomi tak boleh Berhenti kepada Infrastruktur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, digitalisasi merupakan alat pemberdayaan kemandirian ekonomi rakyat. Ia mencontohkan penggunaan teknologi digital oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memberi dampak luas pada cara kerjanya.

    “Digitalisasi bukanlah tujuan utama, melainkan alat pemberdayaan kemandirian ekonomi rakyat kita,” kata pria yang kerap disapa Cak Imin itu pada pembukaan hari kedua Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit Expo 2025 di JICC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Ia menyebut pemberdayaan salah satunya menjadi upaya agar seluruh pembiayaan pembangunan berjalan lebih memiliki dampak luas. Maka, pemberdayaan membutuhkan ekosistem yang memadai.

    “Ekonomi dan keuangan digital adalah salah satu pilar ekosistem penting agar pemberdayaan menuju kemandirian dan kesejahteraan bangsa kita terwujud,” tukas Cak Imin.

    Dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan, cara memutus mata rantai kemiskinan adalah pendidikan dan pemberdayaan. Cak Imin mengatakan ekosistem pendidikan dan pemberdayaan terintegrasi menjadi bagian dari kebutuhan Indonesia untuk melaksanakan sistem ekonomi dan keuangan berbasis digital yang paling maju.

    Ia menguraikan transformasi ekonomi dimulai dari cara kita bertransaksi. Transformasi cara belanja masyarakat agar menjadi lebih cepat dan mudah, akan mempermudah transaksi yang akan membawa kemajuan ekonomi Indonesia.

    “Kita harus terus mendorong inovasi seperti QRIS agar bisa menjadi bagian integral dari upaya kita membangun ekosistem pemberdayaan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan,” imbuhnya.

    Dalam hal ini, Cak Imin menekankan perlunya penguatan literasi dan inklusi digital. Ia memaparkan, tanpa ada literasi keuangan yang memadai, potensi besar ekonomi digital yang bernilai US$ 360 miliar akan kehilangan makna. Sementara itu, saat ini masih ada 40% penduduk RI yang belum melek finansial secara pengetahuan, sikap, dan perilakunya.

    “Karena itu, digitalisasi ekonomi dan keuangan tidak boleh berhenti kepada infrastruktur. Transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses, dan membangun kapasitas manusia. Tujuannya jelas agar digitalisasi menjadikan bangsa kita semakin berdaya dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lainnya,” tegas Cak Imin.

    Ia menambahkan, hal itu disebut pendekatan human-centered digital economy yang berarti ekonomi digital berbasis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cak Imin Sebut Rp 5.980 Triliun Ekonomi Digital RI Bisa Menguap Tanpa Ini

    Cak Imin Sebut Rp 5.980 Triliun Ekonomi Digital RI Bisa Menguap Tanpa Ini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital Indonesia senilai US$ 360 miliar atau setara Rp 5.980 triliun (kurs Rp 16. 616). Namun, potensi ini akan hilang apabila tidak didukung dengan penguatan literasi dan inklusi digital.

    “Tanpa ada literasi keuangan yang memadai, potensi besar ekonomi digital yang bernilai US$ 360 miliar akan kehilangan makna,” ujar Cak Imin dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, Jumat (31/10/2025).

    Cak Imin menyebut sebesar 40% penduduk Indonesia belum melek finansial, baik secara pengetahuan maupun perilakunya. Untuk itu, ia menilai digitalisasi ekonomi dan keuangan tidak boleh berhenti pada infrastrukturnya saja.

    Ia menilai transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses, dan membangun kapasitas manusia. Tujuannya, agar digitalisasi menjadikan masyarakat semakin berdaya dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lainnya.

    “Inilah yang disebut pendekatan human-centered digital economy, yang berarti ekonomi digital berbasis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagi para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM, literasi keuangan digital berarti memahami cara kerja keuangan digital, memanfaatkan keuangan digital, melindungi diri dari resiko digital,” terangnya.

    Ia menekankan inklusi ekonomi digital berarti memastikan semua lapisan masyarakat dapat terlibat. Pemerintah tidak ingin ekonomi digital menjadi barang eksklusif yang justru memperdalam curang kesenjangan. Untuk itu, Cak Imin menilai ekonomi digital harus dibangun di atas tiga fondasi utama.

    Pertama, akses yang merata, infrastruktur dan konektivitas hingga ke pelosok. Kesempatan yang setara terutama bagi UMKM, perempuan dan generasi muda untuk terus tumbuh.

    “Kedua, tata kelola yang adil agar platform dan (ketiga) data dikelola untuk kepentingan publik. Hanya dengan cara itulah kita bisa memastikan bahwa sistem pengeluaran dan sistem keuangan kita pada umumnya dengan segala fitur-fitur yang canggih bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan, semua profesi, dan seluruh kalangan masyarakat,” terang Cak Imin.

    “Saya berharap seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan digital benar-benar memasukkan aspek pemberdayaan di dalam sistem dan tata kelola di hari-hari yang akan datang,” imbuhnya.

    (rea/fdl)

  • Mensesneg jelaskan beda peran Ketua Tim MBG dan Kepala BGN

    Mensesneg jelaskan beda peran Ketua Tim MBG dan Kepala BGN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan perbedaan antara jabatan Kepala Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

    Prasetyo, dalam agenda pembukaan pameran foto di Gedung Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa Kepala Tim Koordinasi MBG bukan merupakan bagian dari struktur internal BGN, melainkan berperan dalam tim koordinasi lintas sektor yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat tata kelola program tersebut.

    “Untuk membantu Badan Gizi Nasional, kemudian pemerintah, Bapak Presiden, membentuk yang namanya tim koordinasi. Kalau pertanyaannya tentang ketua harian, itu hanya ketua harian untuk di tim koordinasinya saja, bukan di BGN-nya,” ujar Prasetyo.

    Ia menyatakan bahwa pelaksana utama program MBG tetap berada di bawah tanggung jawab Kepala BGN, Dadan Hindayana.

    “Yang memegang program ini tetap Kepala BGN-nya,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025.

    Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG ini beranggotakan unsur kementerian dan lembaga lintas sektor, yang diatur dalam Pasal 6 Keppres 28/2025.

    Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Wakil Ketua I yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno Wakil Ketua II dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar. Pada jabatan Sekretaris diisi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta ritel modern lebih serius beri porsi bagi UMKM

    Komisi VII DPR minta ritel modern lebih serius beri porsi bagi UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta ritel modern lebih serius dalam memberi porsi etalase khusus bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), fasilitasi pelatihan manajemen usaha, hingga sistem distribusi terpadu yang memberi peluang setara bagi produsen kecil.

    Untuk hal itu, menurut dia, pemerintah dan dunia usaha harus lebih memperkuat model kemitraan berbasis ekosistem antara ritel modern dan UMKM lokal.

    “Kuncinya adalah kolaborasi dan keberpihakan yang cerdas. Kita tidak anti industri besar, tapi kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan sosial,” kata Chusnunia di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan banyak pelaku UMKM yang terpinggirkan akibat kuatnya dominasi jaringan ritel besar dan keterbatasan akses pasar.

    Chusnunia juga menyatakan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang menyebut keberadaan ritel modern atau toko swalayan dapat mematikan UMKM adalah kritik membangun.

    Menurut dia, harus ada evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi nasional agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha besar dan UMKM.

    “Dengan begitu, ekonomi kita bisa tumbuh secara lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa UMKM selama ini terbukti menjadi lumbung ekonomi rakyat dan penyangga ketahanan nasional, terutama saat krisis.

    Dengan adanya kritik terhadap ritel modern, menurut dia, hal ini perlu dibaca dengan semangat meritokrasi ekonomi. Siapa pun yang berinovasi, bekerja keras, dan berkontribusi nyata, menurut dia, harus mendapat ruang tumbuh yang setara.

    “Bukan sekadar siapa yang besar dan punya modal,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Tugas Tim Koordinasi MBG Bentukan Prabowo

    Ini Tugas Tim Koordinasi MBG Bentukan Prabowo

    Ini Tugas Tim Koordinasi MBG Bentukan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini tugas tim tersebut.
    Tugas dari Tim Koordinasi MBG termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
    Keppres yang ditandatangani pada 24 Oktober 2025 oleh Prabowo ini mengatur pembentukan tim untuk memastikan program andalan Presiden tersebut berjalan efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
    “Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program makan bergizi gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis,” mengutip bunyi Pasal 3 Keppres tersebut, diakses
    Kompas.com
    pada Kamis (30/10/2025).
    Untuk memperkuat pelaksanaan tugasnya, Pasal 7 ayat (1) mengatur pembentukan sekretariat Tim Koordinasi yang bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam kegiatan tim.
    Adapun fungsi Tim Koordinasi MBG sebagaimana diatur dalam Pasal 4, meliputi penyusunan kebijakan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis.
    Lalu, melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat dan daerah.
    Selain itu, fungsi Tim Koordinasi MBG juga mencakup monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program, serta merekomendasikan kebijakan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan program.
    Adapun Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Sementara itu, untuk Wakil Ketua I dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dan Wakil Ketua II dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
    Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian akan dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
    Sementara untuk Wakil Ketua Pelaksana Harian dijabat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan, Nani Hendiarti.
    Adapun Anggota Pelaksana Harian akan ditetapkan langsung oleh Menko Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan pada 2026

    Cak Imin Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat turun hingga nol persen pada 2026.

    Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin saat menghadiri acara “1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat”, di mana ia menegaskan, pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target nasional pengentasan kemiskinan.

    “Saya mohon dukungan para menteri, kementerian, lembaga yang hadir dan mendengarkan, juga pemerintah daerah. Mari berkolaborasi, 2026 harus nol persen kemiskinan ekstrem, dan 2029 maksimum lima persen kemiskinan,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

    Cak Imin menjelaskan, target tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional.

    Menurutnya, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan luar negeri.

    “Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden bahwa Indonesia harus bertumpu pada kemampuan kemandirian. Kita harus menyiapkan seluruh ekosistem agar bisa memperbaiki perekonomian masyarakat secara mandiri,” tegasnya.

    Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap target tersebut, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

    “Salah satunya Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan target 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 dan 5% maksimum kemiskinan pada 2029,” jelasnya.

    Cak Imin menegaskan, pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat.

    Acara tersebut juga dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri P2MI Mukhtarudin, dan Menteri Sosial Gus Yusuf.

    Kehadiran para menteri tersebut menunjukkan dukungan lintas sektor dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat menuju Indonesia bebas kemiskinan.

  • Menko PM ungkap strategi hadapi dominasi retail raksasa di desa

    Menko PM ungkap strategi hadapi dominasi retail raksasa di desa

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan kehadiran retail raksasa di desa-desa berpotensi membunuh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Jakarta, Selasa (28/10), Cak Imin pun mengungkap strategi agar UMKM lokal dapat tetap eksis, yakni mulai dari penguatan regulasi, program-program pemberdayaan, hingga hadirnya Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih. (Suci Nurhaliza/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Muhaimin optimistis Koperasi Merah Putih bangkitkan ekonomi desa

    Menko Muhaimin optimistis Koperasi Merah Putih bangkitkan ekonomi desa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai penopang ekonomi rakyat dan benteng kemandirian desa.

    “Koperasi Desa Merah Putih hadir membangkitkan ekonomi desa yang kini lesu. Koperasi desa membawa harapan baru agar negara dan pemerintah hadir sehingga ekonomi desa menjadi kekuatan ekonomi baru,” ujar dia di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan hal itu dalam forum bertajuk “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa”.

    Ia mengatakan keberadaan koperasi desa bukan sebagai pesaing, melainkan simbol jalur pemberdayaan yang kolektif dan berkeadilan.

    Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi kepala daerah yang telah berusaha melindungi ekonomi masyarakat melalui peraturan daerah.

    “Apresiasi untuk bupati-bupati yang membuat perda-perda untuk meredam gurita ritel raksasa,” kata dia.

    Muhaimin Iskandar menjelaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat kini menjadi paradigma baru dalam pembangunan nasional.

    Pemerintah tidak lagi menempatkan bantuan sosial sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan, melainkan mendorong perubahan melalui kolaborasi multisektor dan penguatan kapasitas masyarakat.

    “Pemberdayaan bukan proyek jangka pendek. Ini jalan panjang menuju kemandirian bangsa. Koperasi desa akan menjadi penopang ekonomi masyarakat desa” kata dia.

    Menurut dia, dengan paradigma baru pemberdayaan, di masa depan, penerima bantuan sosial hanya akan tersisa dua kelompok, yakni lansia dan difabel.

    “Dengan pemberdayaan ini diharapkan satu hari nanti yang menerima bantuan sosial hanya dua kelompok, lansia dan difabel. Sehingga masyarakat dari seluruh lapisan manapun tumbuh berkembang secara mandiri, produktif, inovatif, dan menjadi bagian dari ekonomi yang tumbuh,” kata Muhaimin Iskandar.

    Pewarta: Anita Permata Dewi
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Pamer 60,6 Persen KUR Dialokasikan ke Sektor Produksi

    Menteri UMKM Pamer 60,6 Persen KUR Dialokasikan ke Sektor Produksi

    Menteri UMKM Pamer 60,6 Persen KUR Dialokasikan ke Sektor Produksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialokasikan ke sektor produksi mencapai 60,6 persen dari target Rp 300 triliun.
    Maman menuturkan, pencapaian itu baru pertama kali terjadi dalam sejarah dan berhasil diraih dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Per hari ini ada sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah realisasi program KUR kita, yaitu per hari ini alokasi dana KUR yang Rp 300 triliun kita berhasil mengalokasikan 60,6 persen ke sektor produksi yang selama ini belum pernah berhasil tercapai,” ujar Maman di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
    Maman menuturkan, alokasi 60,6 persen KUR ke sektor produksi bakal berdampak pada perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.
    “Kenapa ini menjadi penting bagi kami? Karena pada saat alokasi KUR yang sebanyak Rp 300 triliun itu dialokasikan ke sektor produksi, dampak ekonominya jauh lebih luas dari penciptaan lapangan pekerjaan dan tumbuh kembangnya ekonomi di daerah, dibandingkan hanya sekadar ke sektor konsumtif,” ucap dia.
    Maman melanjutkan, ada peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui alokasi dana KUR kepada 3,7 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pda Oktober 2024.
    Maman menyebutkan, satu UMKM dapat menyerap tiga orang tenaga kerja.
    “Sampai bulan Oktober ini, total melalui alokasi dana KUR kita ada sekitar 3,7 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendapatkan program KUR ini, di mana satu entitas itu rata-rata penyerapan tenaga kerjanya sekitar 3 orang,” kata dia.
    Dengan demikian, kata Maman, UMKM dapat menyerap 11 juta tenaga kerja berkat 60,6 persen dana KUR dialokasikan ke sektor produksi.
    “Jadi kurang lebih plus minus dari program KUR yang didorong di Kementerian UMKM di bawah koordinasi Pak Menko, ada sekitar 11 juta tenaga kerja yang terserap melalui program KUR ini,” ucapnya.
    Politikus Partai Golkar ini mengeklaim, para pelaku UMKM kini diberdayakan secara ekonomi berkat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
     “Poinnya yang saya mau sampaikan begini, berkat arahan dan dorongan dari Pak Menko, dari perubahan paradigma kita melihat UMKM yang tadinya paradigmanya hanya sekadar mendorong tumbuh kembangnya UMKM, menjadi paradigma pemberdayaan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.