Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Warga NU Merasa Kok Begini?

    Warga NU Merasa Kok Begini?

    Jakarta –

    Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin prihatin dengan polemik yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Cak Imin menilai warga NU merasa sedih dengan adanya polemik ini.

    “Kita prihatin ya ada peristiwa semacam ini. Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih. Warga NU merasa, kok begini?” kata Cak Imin usai menghadiri Kemah Nasional Pemuda Lintas Iman di Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (29/11/2025).

    Cak Imin menambahkan, warga NU kini tengah menanti apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Cak Imin berharap segera ada kejelasan ada penyelesaian polemik.

    “Nanti kita tunggu saja,” ujar dia.

    Di tengah polemik yang menyeruak di lingkungan PBNU sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengganti Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekjen. Jabatan yang ditinggalkan Gus Ipul kini dijabat oleh Amin Said Husni.

    Amin Said Husni, yang kini menjabat Sekjen, sebelumnya bertugas sebagai Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK). Posisi Waketum bidang OKK kini diisi Masyhuri Malik.

    “Langkah rotasi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam risalah rapat, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, kinerja organisasi, dan mengurai penyumbatan birokrasi internal, termasuk persoalan mandeknya banyak SK di meja Sekjen yang dinilai menghambat jalannya organisasi,” demikian keterangan tertulis dari PBNU.

    (rfs/rfs)

  • Menko PM: Kemah Nasional Lintas Iman jadi forum belajar antaragama

    Menko PM: Kemah Nasional Lintas Iman jadi forum belajar antaragama

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan kegiatan Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025 yang diselenggarakan pada 28–30 November dapat menjadi forum belajar antaragama.

    “Perkemahan ini menjadi forum untuk saling belajar antaragama, saling membangun cinta antaragama, belajar sejarah agama-agama, agar semua agama-agama menjadi agama yang sangat positif, berkontribusi bagi kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, dalam acara Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut ia, kegiatan tersebut menjadi penting bagi Indonesia untuk mengokohkan persatuan antarwarga negara.

    “Indonesia tidak akan kuat kebhinnekatunggalikaan-nya, terutama kalau basis keimanan kita tidak saling menguatkan dan saling mengokohkan,” katanya.

    Selain itu, warga negara yang mengikuti Perkemahan Lintas Iman setara dengan menempuh studi sarjana perbandingan agama.

    “Karena apa? Basis kita adalah rasa, basis kita adalah pengalaman, basis kita adalah cinta, basis kita adalah tanggung jawab, dan komitmen untuk bersama-sama meletakkan hakikat agama kita semua,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Cak Imin menyarankan agar kegiatan Perkemahan Lintas Iman dapat diperbanyak di tanah air.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin prihatin atas konflik PBNU

    Cak Imin prihatin atas konflik PBNU

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengaku prihatin terhadap konflik yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Kami prihatin ya ada peristiwa semacam ini. Kami prihatin,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin setelah menghadiri acara Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, konflik yang terjadi di internal PBNU tersebut membuat sejumlah warga NU sedih.

    “Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih. Warga NU merasa ‘kok begini?’,” katanya.

    Walaupun demikian, dia mengajak semua pihak untuk menunggu penyelesaian konflik tersebut.

    Adapun konflik bermula saat munculnya hasil Risalah Harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatannya dan diberikan tenggat waktu selama 3×24 jam.

    Tak lama kemudian, muncul Surat Edaran (SE) Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sebagai tindak lanjut dari risalah harian Syuriyah.

    SE tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakir.

    Dalam surat tersebut, Yahya Cholil Staquf disebut sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum terhitung tanggal 26 November 2025.

    Menanggapi hal tersebut, Yahya Cholil Staquf meminta polemik internal dalam kepengurusan organisasi itu yang mengarah pada pemberhentiannya sebagai ketua umum diselesaikan bersama dalam Muktamar NU.

    Sementara itu, Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir mengatakan Yahya Cholil Staquf bisa mengajukan keberatan atas keputusan dicopot dari jabatan Ketua Umum PBNU ke Majelis Tahkim PBNU.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PM respons peluang status bencana nasional di wilayah Sumatera

    Menko PM respons peluang status bencana nasional di wilayah Sumatera

    Kita tunggu. Nanti yang menentukan adalah kementerian/lembaga semacam BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar merespons peluang penetapan status bencana nasional untuk bencana alam yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera.

    “Kita tunggu. Nanti yang menentukan adalah kementerian/lembaga semacam BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),” ujar Menko PM di Jakarta, Sabtu.

    Lebih lanjut dia mengatakan penetapan status bencana nasional tersebut sangat memungkinkan.

    “Ya, mungkin. Mungkin saja,” katanya.

    Sebelumnya, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

    Presiden Prabowo Subianto menanggapi peristiwa tersebut, dan menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, maupun Sumbar.

    “Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (28/11).

    Pada tanggal yang sama, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma secara resmi menjadi lokasi posko penerimaan dan pengiriman bantuan untuk korban bencana di Pulau Sumatera.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Gandeng Swasta hingga Emak-emak Bangun Rumah untuk Korban Longsor di Sukabumi

    Cak Imin Gandeng Swasta hingga Emak-emak Bangun Rumah untuk Korban Longsor di Sukabumi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggandeng pemerintah daerah, pihak swasta, tokoh masyarakat dan lembaga terkait dalam membangun rumah untuk korban longsor di Sukabumi.

    “Inilah salah satu model percontohan kerja sama pemerintah dengan seluruh pihak bisnis swasta, ibu-ibu masyarakat, dan lembaga, dalam waktu singkat bisa membangun rumah untuk korban longsor,” ujar Cak Imin, Kamis (27/11/2025).

    Kunjungan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan puluhan unit rumah, dan penegasan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan bencana melalui skema perlindungan sosial adaptif. Ia menekankan bahwa kekuatan gotong royong adalah kunci mengatasi persoalan.

    “Tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi kalau kita gotong royong dan kerja sama. Terima kasih kepada semua pihak terima kasih atas bantuannya,” tambahnya.

    Cak Imin juga menjelaskan mandat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dari Presiden Prabowo mengenai Perlindungan Sosial Adaptif.

    Konsep ini bertujuan menyederhanakan birokrasi dan menjamin semua aspek penanganan korban bencana tertangani, termasuk dokumen penting.

    Saat ini, penanganan dan perlindungan sosial sudah diterapkan di berbagai tempat seperti Sibolga dan Semeru.

    “Ya betul, jadi perlindungan sosial adaptif ini semua tertangani, termasuk dalam hal perlindungan sosial, identitas kependudukan, bantuan-bantuan iuran, perlindungan sosial lainnya, tertangani dengan bersama-sama,” jelasnya.

  • Ada Apa Partai Ummat Tiba-tiba Dukung Pemerintahan Prabowo, Gibran Juga?

    Ada Apa Partai Ummat Tiba-tiba Dukung Pemerintahan Prabowo, Gibran Juga?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais membuat langkah politik yang cukup mengejutkan publik.

    Partai yang sebelumnya berada di kubu oposisi kini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dukungan serupa sebenarnya telah pernah disampaikan Partai Ummat. Tepatnya, setelah Majelis Syura dan DPP Partai Ummat menggelar pertemuan di Jakarta pada 7 Desember 2024 lalu.

    Dalam pernyataannya, mereka menegaskan siap mendukung serta mendoakan agenda kerja Presiden ke-8 Republik Indonesia.

    Keputusan ini menjadi perbincangan karena pada Pilpres 2024 lalu, Partai Ummat berdiri di barisan berseberangan dengan mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Namun kini arah politik partai besutan Amien Rais itu bergeser dengan alasan mempertimbangkan tantangan besar yang disebut sedang dihadapi Presiden Prabowo.

    Partai Ummat menganggap Prabowo tengah memikul beban berat yang disebut sebagai warisan pemerintahan sebelumnya (Jokowi), salah satunya soal utang negara.

    Dalam siaran persnya, Partai Ummat menyebut angkanya mencapai sekitar Rp8.000 triliun.

    “Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah,” bunyi siaran pers tersebut.

    Selain persoalan utang, Partai Ummat juga menyinggung persoalan sumber daya alam Indonesia yang disebut selama ini banyak bocor ke luar negeri.

    Mereka menaruh harapan agar Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya untuk menekan lahirnya regulasi, baik melalui UU maupun Keppres, yang tegas memutus aliran kekayaan tersebut.

  • Banom PKB Gelar Retret Lintas Agama, Ingin Anak Muda Berani Speak Up Isu Intoleran 

    Banom PKB Gelar Retret Lintas Agama, Ingin Anak Muda Berani Speak Up Isu Intoleran 

    JAKARTA – Badan Persaudaraan Antariman (Berani), badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan menggelar Kemah Lintas Iman pada 28–30 November 2025 di Buperta Cibubur.

    Retret dirancang sebagai ruang pertemuan bagi anak muda dari berbagai latar agama untuk mendorong keberanian melawan isu intoleransi.

    Ketua Steering Committee Kemah Lintas Iman, Carolus L. Tindra, menjelaskan kegiatan ini berangkat dari kekhawatiran meningkatnya perspektif negatif terhadap keberagaman yang dinilai dapat menghambat visi Indonesia Emas 2045.

    “Salah satu dari studi di lapangan, satu hal yang ternyata bisa menjadi penghambat adalah banyaknya perspektif negatif tentang keberagaman. Padahal sebetulnya keberagaman ini harusnya menjadi kekuatan,” kata Carolus di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa, 25 November.

    Ia menyebut Kemah Lintas Iman digelar sebagai ruang dialog yang mempertemukan anak muda dari berbagai agama, budaya, dan latar belakang keluarga maupun pendidikan. Menurut Carolus, target utama kegiatan ini adalah menghasilkan generasi muda yang tidak pasif ketika berhadapan dengan isu intoleransi.

    “Outputnya adalah kita ingin mencetak orang-orang muda yang berani speak up ketika ada isu-isu intoleran yang ada di Indonesia,” ujar dia.

    Peserta kegiatan retret ini dibatasi untuk usia 18–35 tahun sebagai kelompok yang dianggap strategis dalam upaya mendorong keberanian menyuarakan toleransi.

    “Jadi memang kita khususkan untuk pemuda-pemuda yang memang ini bisa menjadi tempat untuk kita bisa speak up ke depannya ketika melawan isu-isu intoleran,” tutur Carolus.

    Sementara itu, Ketua Umum Berani, Lorens Manuputty, menyampaikan sejumlah tokoh direncanakan hadir, ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai inisiator acara. Panitia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir.

    “Pak Prabowo pun juga demikian, kami sudah bersurat bahkan sudah berkomunikasi dengan Pak Presiden. Kami berharap beliau juga bisa hadir,” ucap Lorens.

    Sejumlah pejabat lainnya juga diundang dalam acara tersebut, di antaranya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar dan beberapa pimpinan komisi di DPR RI yang terkait dengan isu keagamaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

  • Kemenko PM usulkan skema pembiayaan mikro inklusif lewat 3 pilar utama

    Kemenko PM usulkan skema pembiayaan mikro inklusif lewat 3 pilar utama

    “Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengusulkan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif melalui tiga pilar utama.

    Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan salah satu pilar utama tersebut adalah skema pembiayaan mikro tanpa agunan yang tetap berhati-hati dengan penilaian kelayakan kredit berdasarkan arus kas bisnis yang sehat.

    Kemudian skema pembiayaan yang disertai pendampingan atau inkubasi usaha, serta pilar terakhir dalam bentuk bunga kompetitif dengan skema angsuran yang fleksibel melalui berbagai platform pembayaran.

    “Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

    Sementara itu, dia memandang saat ini diperlukan inovasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja lepas, seperti kreator konten.

    Menurut dia, solusi alternatif yang bisa ditawarkan salah satunya adalah pembiayaan berbasis rekam monetisasi konten yang tercatat oleh platform media sosial.

    Selain itu, dia mengatakan skema pembiayaan untuk mereka dapat dilakukan berbasis hak kekayaan intelektual dan royalti.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Soroti UMKM Sulit Dapat Modal hingga Terpaksa Pakai Pinjol

    Cak Imin Soroti UMKM Sulit Dapat Modal hingga Terpaksa Pakai Pinjol

    Jakarta –

    Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti UMKM yang kerap sulit mendapatkan modal. Ia mendorong adanya skema pembiayaan tanpa agunan hingga para UMKM terhindar dari pinjaman online (pinjol).

    Hal ini ia katakan dalam Talkshow Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat di Ruang Heritage, Gedung Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025). Cak Imin menekankan urgensi reformasi skema pembiayaan untuk memberdayakan UMKM.

    “Kita tidak punya waktu untuk berjalan lambat. Di luar sana ada jutaan usaha masyarakat sedang berlari mengejar kesempatan hidup yang lebih baik,” kata Cak Imin.

    Lalu, ia juga mengidentifikasi tantangan nyata yang menghambat pemberdayaan, yakni kewajiban agunan yang ketat, literasi keuangan yang terbatas, dan inovasi yang cenderung lambat dari lembaga keuangan formal. Cak Imin menyebut UMKM yang memiliki arus kas bisnis sehat namun tidak memiliki aset sering kali kesulitan mengakses pembiayaan legal di perbankan.

    Akibatnya, kata Cak Imin, layanan pinjol menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat, meskipun membawa risiko bunga yang mencekik dan potensi gagal bayar yang tinggi.

    Lebih lanjut, Cak Imin juga menekankan perlunya inovasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja lepas seperti YouTuber, podcaster, dan kreator konten. Alternatif solusi yang ditawarkan mencakup pembiayaan berbasis rekam monetisasi konten yang tercatat oleh platform media sosial, serta skema pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual dan Royalti.

    “Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif,” tegasnya.

    Acara ini juga menghadirkan sesi dialog dengan narasumber di antaranya Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Rektor Universitas Teknologi Bandung Muchammad Naseer, dan VP Stakeholder Management PT BSI Greget Kalla Buana. Mereka memaparkan praktik baik, inovasi terkini, serta model kolaborasi pembiayaan pemberdayaan masyarakat dari berbagai sudut pandang.

    (azh/azh)

  • Pemerintah Akan Bagikan Tanah kepada 1 Juta Warga, Apa Syaratnya? Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Bagikan Tanah kepada 1 Juta Warga, Apa Syaratnya? Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Bagikan Tanah kepada 1 Juta Warga, Apa Syaratnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan syarat bagi warga yang berhak menerima tanah dari program Reforma Agraria.
    Nusron mengatakan, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat agar program ini bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem, terutama bagi mereka yang masuk dalam desil 1 dan desil 2.
    “Kalau kita mengacu pada Perpres 62 tahun 2023 tentang gugus tugas
    Reforma Agraria
    , selama ini memang subyek penerima Reforma Agraria itu kriterianya baru satu, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar obyek tanah tersebut,” kata Nusron, di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
    Nusron menyampaikan, ada dua syarat bagi masyarakat yang berhak menerima tanah dari pemerintah untuk nantinya dijadikan usaha perkebunan.
    “Kita lengkapi dengan dua lagi syarat. Syarat pertama, yang bersangkutan harus masuk dalam DTSEN desil 1 dan desil 2,” tutur Nusron.
    “Syarat kedua adalah mereka yang penghidupannya sangat bergantung pada tanah. Berarti adalah petani dan buruh tani,” sambung dia.
    Kemudian, jika lokasi Reforma Agraria tidak ada masyarakat yang memenuhi syarat tersebut, maka akan dilakukan migrasi.
    “Mana kala di lokasi tersebut kriteria 1 dan 2 tadi tidak ada, maka bisa dilakukan migrasi dari daerah sekitar untuk bisa mendapatkan akses tersebut, tetapi tetap mengutamakan masyarakat sekitar tanah tersebut,” ucap dia.
    Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan bahwa sebanyak satu juta
    masyarakat miskin ekstrem
    akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam
    Tanah Objek Reforma Agraria
    (TORA) di sejumlah daerah.
    Muhaimin menyebut, program ini melibatkan masyarakat desil I dan II yang akan diutamakan untuk mendapatkan tanah.
    “Kami membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama,” kata dia.
    Program ini dilaksanakan untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026, sesuai Inpres 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    “Program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrem ini adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutur Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.