Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Ketum PKB harap Munas VII IKA PMII berlangsung lancar

    Ketum PKB harap Munas VII IKA PMII berlangsung lancar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar berharap Musyawarah Nasional (Munas) VII Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang digelar di Jakarta, Jumat ini hingga Minggu, 23 Februari 2025, berlangsung dengan lancar dan sukses.

    “Alhamdulillah, Musyawarah Nasional IKA PMII VII resmi digelar hari ini. Sebagai alumni PMII tentu saya bangga, sekaligus berharap munas kali ini berjalan lancar dan sukses,” kata Muhaimin, di Jakarta, Jumat.

    Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu menaruh harapan besar agar ke depannya seluruh alumni PMII konsisten berkontribusi dan mewarnai perjalanan bangsa.

    “Saya juga berharap IKA PMII konsisten berkontribusi dalam memperkokoh kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat. Selamat ber-Munas, inilah kami wahai Indonesia,” kata dia.

    Sementara itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani secara resmi membuka Munas IKA PMII VII yang dihadiri oleh seluruh pengurus IKA PMII semua tingkatan se-Indonesia. Ia meminta para alumni PMII untuk turut terlibat dalam proses pembangunan bangsa Indonesia.

    Salah satu agenda penting dalam Munas kali ini adalah pemilihan Ketua Umum PB IKA PMII untuk periode 2025-2030.

    Muzani berharap Munas VII IKA PMII dapat menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang konstruktif, serta memperkuat peran alumni PMII dalam pembangunan nasional dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi

    Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Indonesia akhirnya mencetak sejarah di era pemerintahan Presiden Prabowo dengan peluncuran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sebagai acuan baru bagi seluruh kementerian, lembaga maupun pemda terkait penyaluran bansos dan program pemberdayaan.

    Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Mensos Saifullah Yusuf mengaku gembira karena amanat Presiden Prabowo telah dilaksanakan secara bersama-sama melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

    “Perintah Presiden data tunggal dan memerintahkan semua kementerian dan lembaga menyerahkan data ke BPS agar divalidasi, diukur ulang, sekarang jadi data tunggal,” kata Mensos.

    Sebelum dilantik, ia mengaku telah diberi amanat oleh Presiden Prabowo Subianto agar bekerja dengan data akurat.

    Ia menuturkan saat ini arahan Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan baik. Laporan final DTSEN ini telah menjadi catatan sejarah bagi Indonesia.

    “Di era Presiden Prabowo dengan arahan yang jelas dan keterbukaan semua menteri, DTSEN bisa terwujud,” imbuhnya.

    Mensos menerangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres), Kementerian Sosial (Kemensos) ditugaskan memutakhirkan data. Pasalnya, data bersifat dinamis karena selalu ada warga yang meninggal dunia, lahir dan pindah.

    “Jadi, perlu keterbukaan dari kita untuk menampung semua aspirasi agar mereka dilibatkan dalam pemutakhiran. Dalam rangka pemutakhiran, dapat melalui jalur formal, RT/RW yang ditandatangani bupati, lalu naik ke DTSEN,” katanya.

    Mekanisme pemutakhiran data lainnya, yaitu melalui jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos. Pada aplikasi tersebut terdapat usul sanggah penerima bantuan sosial dengan melampirkan bukti.

    “Orang enggak boleh hanya ngomong tok enggak tepat sasaran. Buktikan dengan melampirkan beberapa hal, ada ketentuannya,” katanya.

    Di Kemensos, ia menerangkan DTSEN selanjutnya akan digunakan untuk data utama penyaluran bantuan sosial periode berikutnya.

    Sementara itu, Kepala BPS Amalia mengatakan proses pemadanan data milik sejumlah kementerian dan lembaga ke DTSEN sebelumnya telah dikonsultasikan ke Menko Pemas, Mensos, Menteri PPN, dan Mendagri hingga membuahkan hasil akhir.

    “Kami laporkan DTSEN per 3 Februari sudah dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena proses penunggalan DTSEN adalah kolaborasi semua, tidak hanya kerja BPS,” kata Amalia.

    Amalia menyebutkan dalam DTSEN tercatat 285 juta individu tunggal tanpa ada duplikasi, lalu ada 93 juta kepala keluarga (KK) yang sah berdasarkan data Dukcapil.

    Namun begitu, data-data ini tidak bersifat final melainkan dinamis sehingga diperlukan pemutakhiran secara berkala.

    “Karena data sosial selalu dinamis setiap hari, kami sudah berdiskusi, kami akan dapatkan data input kembali dan ground check, kami kembalikan kepada tiga menteri sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2025,” katanya.

    Sebagai informasi, DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

    Usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang DTSEN terbit, Badan Pusat Statistik (BPS) selanjutnya menyerahkan laporan pemadanan data tunggal ke sejumlah kementerian.

    Laporan final DTSEN pun ditandatangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sumber : Antara

  • PKS Tegaskan Mendiktisaintek Brian Yuliarto Bukan Kadernya, HNW: ASN Tidak Boleh di Parpol – Halaman all

    PKS Tegaskan Mendiktisaintek Brian Yuliarto Bukan Kadernya, HNW: ASN Tidak Boleh di Parpol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atau HNW menegaskan bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) yang baru, Brian Yuliarto bukanlah kader PKS. 

    HNW menepis kabar tersebut usai beredar kabar Brian merupakan representasi dari PKS.

    HNW mengatakan bahwa Brian adalah guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sudah pasti Brian berlatar belakang aparatur sipil negara (ASN).

    “Aturannya sudah jelas kalau ASN tidak boleh di partai politik,”” ujar HNW kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

    Karena itulah, HNW membantah bahwa PKS mengusulkan Brian untuk menjadi menteri di Kabinet Merah Putih.

    Namun, HNW memahami soal latar belakang Brian yang pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) di Jepang. 

    Dia mengatakan bahwa hal tersebut terjadi lantaran Brian masih belum menjadi ASN

    “Waktu beliau masih kuliah. Hal itu bisa saja terjadi kalau beliau masih seorang mahasiswa, dan kemudian beliau aktif di organisasi yang legal dan diakui negara saya kira sah-sah saja,” tandas HNW.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (19/2/2025).

    Pelantikan dimulai dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pembacaan Keppres pelantikan. Adapun pelantikan Brian dilakukan berdasarkan Keppres nomor 27 P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan kabinet merah putih periode tahun 2024-2029.

    Keppres ditetapkan 18 Februari 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Usai pembacaan Keppres, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD RI tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bhakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalan tugas dan jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut.

    Prabowo bersama sejumlah pejabat yang hadir lalu memberikan selamat kepada Prof. Brian Yuliarto.

    Adapun pejabat yang hadir diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Ketenegakerjaan Yassierli, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

     

     

  • Top 3 News: Prabowo Copot Mendiktisaintek Satryo Soemantri, Digantikan Brian Yuliarto – Page 3

    Top 3 News: Prabowo Copot Mendiktisaintek Satryo Soemantri, Digantikan Brian Yuliarto – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya. Itulah top 3 news hari ini.

    Dalam reshuffle kabinet perdana ini, posisi tersebut digantikan oleh Guru Besar ITB Brian Yuliarto. Berdasarkan data website Fakultas Teknologi Industri Institute Teknologi Bandung (ITB), Profesor Brian Yuliarto S.T., M.Eng., PH.D merupakan lulusan S1 ITB pada 1999. Pendidikannya berlanjut untuk meraih S2 dan S3 di University of Tokyo, Jepang pada 2002 dan 2005.

    Hadir dalam pelantikan reshuffle perdana ini antara lain, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perlindungan Pekerja Migra Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.

    Sementara itu, musisi Fariz RM kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini, dia ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.

    Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Andri Kurniawan, membenarkan kabar penangkapan tersebut.

    Namun, Andri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kronologi penangkapan. Saat ini, Fariz RM masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Ketua Tim Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memastikan, permohonan praperadilan kedua untu kliennya sudah diregistrasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Hal itu dilakukan, usai pihaknya melihat celah dari putusan pertama yang menolak permohonan tersebut sebab dinilai belum masuk ke dalam pokok perkara.

    Ronny Talapessy menjelaskan, permohonan dimasukkan kembali oleh timnya pada Jumat 14 Februari 2025 melalui e-court. Bedanya, kali ini yang diajukan dua perkara terpisah, dugaan suap dan perintangan penyidikan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 19 Februari 2025:

    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, diperiksa Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, di gedung Bareskrim Polri. Budi diminta keterangan seputar kasus mafia buka akses situs judi online…

  • Cak Imin Harap Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah – Page 3

    Cak Imin Harap Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar berharap Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Alasannya, agar permasalahan terkait haji dan umrah yang terus berulang.

    “Salah satu, usulan kita dari awal adalah pemisahan kementerian agama dan kementerian haji,” kata pria karib diaapa Cak Imin dalam acara diskusi publik di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, (19/2/2025).

    Cak Imin lalu menceritakan permasalaham soal haji yang dialaminya saat menjadi pengawas haji. Kala itu, dia harus menunggu hingga dua hari di bandara ketika akan kembali ke Indonesia. Selain itu, ada juga problem jemaah terkait tenda saat berada di Mina.

    “Pasti ada persoalan yang terulang ulang. Apakah di tenda, Mina. Apakah di saat Arafat, apakah transportasi yang delay, kepulangannya itu saya saja harus menunggu hampir 2×24 jam di bandara. Sebuah pengalaman yang amat sangat rumit,” kritik dia.

    Cak Imin meyakini, dengan pemisahan kementerian urusan agama dan haji maka masing-masing bisa lebih fokus dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga persoalan haji tidak lagi terjadi.

    Dia pun mengapresiasi bila saat ini baru hadir Badan Penyelenggaraan Haji. Sebab hal itu menjadi itikad baik Presiden Prabowo untuk membenahi masalah haji.

    “Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya. Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai, meskipun baru setengah revolusi. Yaitu ada badan penyelenggaraan haji, tapi belum menjadi kementerian. Kita berharap undang-undang haji yang akan kita bentuk nanti badan penyelenggara haji kita usulkan diubah menjadi kementerian haji dan umrah,” dia menandasi.

     

  • Daftar Nama-nama yang Dilantik Prabowo Hari Ini 19 Februari 2025

    Daftar Nama-nama yang Dilantik Prabowo Hari Ini 19 Februari 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Rabu, 19 Februari 2025 petang, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet. Simak artikel untuk mengetahui siapa saja yang diberhentikan dan dilantik Prabowo sore hari ini!

    Salah satu perubahan paling menarik perhatian, penggantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang digantikan oleh Prof. Brian Yuliarto, seorang guru besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Selain melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru, Presiden Prabowo juga menunjuk sejumlah pejabat negara lainnya.

    Berikut adalah daftar menteri dan pejabat yang dilantik:

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek): Brian Yuliarto Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Muhammad Yusuf Ateh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Nugrogo Sulistyo Budi Wakil Kepala BPS: Sonny Harry Budiutomo Harmadi Wakil Kepala BPKP: Agustina Arumsari Proses Pelantikan Reshuffle Kabinet Merah Putih

    Upacara pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kepala BSSN, serta sejumlah pejabat lainnya dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan menteri serta sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Setelah pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat baru yang dilantik pada sore tersebut.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang lalu diikuti oleh para pejabat tersebut.

    Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat-pejabat baru tersebut, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, sejumlah pejabat dan menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir dalam upacara pelantikan ini.

    Beberapa di antaranya adalah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Selain itu, hadir pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Saja yang Dilantik Prabowo Sore Ini? Baru 4 Bulan Menjabat Sudah Reshuffle

    Siapa Saja yang Dilantik Prabowo Sore Ini? Baru 4 Bulan Menjabat Sudah Reshuffle

     

     

     

    PIKIRAN RAKYAT – Baru empat bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah merombak isi kabinetnya. Ia mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Wakil Kepala BSSN dalam Kabinet Merah Putih.

    Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, Prabowo Subianto pun melantik tiga pengganti untuk posisi tersebut. Ketiganya adalah Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kemudian, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Pirn) Hinsa Siburian. Lalu, Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Rachmat Wibowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik tiga orang lain sebagai pejabat negara. Ada Amalia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BPKP.

    Para Pejabat yang Ikut Hadiri Pelantikan

    Pelantikan para pejabat negara itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Setelah itu, Prabowo Subianto pun membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat yang baru dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Acara pelantikan itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat negara lainnya, yakni
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Ada pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN M. Herindra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Terbitkan Inpres No.4/2025, Data Tunggal Subsidi-Bansos Cs Segera Berlaku

    Prabowo Terbitkan Inpres No.4/2025, Data Tunggal Subsidi-Bansos Cs Segera Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sudah dalam proses finalisasi.

    Data tunggal itu akan menjadi referensi untuk seluruh program pembangunan hingga bantuan pemerintah, termasuk subsidi. 

    Adapun DTSEN sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.4/2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. 

    Amalia, yang baru dilantik menjadi Kepala BPS definitif hari ini, mengatakan bahwa lembaganya ditugaskan untuk mengawal finalisasi dan pemutakhiran data tersebut. 

    “Sehingga nanti pensasaran program pembangunan menggunakan satu referensi yg sama,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Amalia mengatakan nantinya data tunggal itu akan digunakan juga di antaranya untuk referensi sasaran bantua pemerintah. Seperti diketahui, bantuan pemerintah ada yang berbentuk m subsidi hingga bantuan sosial. 

    “Tentunya nanti Data Tungga Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah dan ini nanti akan terus dimutakhirkan,” kata mantan pejabat Kementerian PPN/Bappenas itu. 

    Amalia lalu menyebut data tersebut sudah dalam tahap final dan akan segera resmi digunakan oleh pemerintah. “Sudah final. Sudah proses final,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan DTSEN akan mulai digunakan pada kuartal II/2025 atau pada April, Mei, dan Juni 2025.

    Sementara, untuk saat ini masih akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Semua itu penggunaan utamanya pada kuartal kedua nanti,” kata Muhaimin beberapa hari lalu. 

    Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyampaikan rasa syukurnya karena kini Indonesia telah berhasil memiliki data tunggal. Dia pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu proses sinkronisasi data yang ada. 

    “Semoga dengan data tunggal ini semua pensasaran nasional, bantuan sosial, program perlindungan sosial, dan sasaran-sasaran pembangunan lainnya menjadi tepat, efektif, dan akurat,” tutup Muhaimin.

  • Presiden lantik Muhammad Ateh sebagai Kepala BPKP definitif

    Presiden lantik Muhammad Ateh sebagai Kepala BPKP definitif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) definitif setelah selama beberapa waktu menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas (Plt.).

    Yusuf Ateh dilantik oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu, bersama dengan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi, kemudian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo.

    Di lokasi yang sama, bersamaan dengan rombongan kepala dan wakil kepala badan itu, Presiden juga melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kepala BPKP dan Wakil dilantik oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 27 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala BPKP dan Wakil Kepala BPKP.

    Dalam rangkaian prosesi pelantikan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti membacakan sekaligus keputusan Presiden yang menjadi dasar pelantikan Kepala BPKP dan pejabat-pejabat baru lainnya.

    Penetapan Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP definitif pun mulai berlaku pada tanggal dia dilantik oleh Presiden sore ini.

    Upacara pelantikan Kepala BPKP serta pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik sore ini.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para pejabat baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo lantik Amalia Adininggar jadi Kepala BPS, dan wakilnya Sonny

    Prabowo lantik Amalia Adininggar jadi Kepala BPS, dan wakilnya Sonny

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) definitif, serta Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala BPS di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Amalia dan Sonny Harry dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P Tahun 2025 Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat satu, Dr. Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dua, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tiga, Amelia Adininggar Widyasanti Ph.D sebagai Kepala Badan Pusat Statistik, empat, Dr. Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala Badan Pusat Statistik,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara Jakarta, Rabu

    Penetapan Amalia Adininggar sebagai Kepala BPS dan Sonny Harry sebagai Wakil Kepala BPS itu per tanggal 18 Februari 2025

    Bersamaan dengan pelantikan keduanya, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, dan Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN.

    Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian potongan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden dan diikuti para pejabat.

    Setelah itu, Amalia menandatangani berita acara yang disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Amalia diketahui telah menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik sejak Juli 2023, menggantikan pejabat sebelumnya, Margo Yuwono.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025