Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

    DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menindaklanjuti Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Di mana DTSEN nantinya akan menggantikan data penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Cak Imin, sapaannya, menyampaikan bahwa saat ini DTSEN masuk pada tahap penyempurnaan dan rencananya akan digunakan mulai kuartal II/2025.

    “Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal. Lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” jelasnya usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, pada Kamis (27/2/2025). 

    Pada dasarnya DTSEN dibutuhkan agar akurasi jumlah masyarakat khususnya dalam posisi miskin dan miskin ekstrem yang sebagai penerima bansos dapat semakin akurat. 

    Pentingnya keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor penghilangan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai angka nol pada selambat-lambatnya pada 2026 alias tahun depan. 

    Cak Imin menegaskan bahwa DTSEN akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, prosesnya harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo melalui instruksi presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” lanjutnya. 

    Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Menko PM dan kementerian serta lembaga pelaksana DTSEN sepakat bahwa seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform. Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

    Bukan hanya itu, keberadaan DTSEN nantinya juga akan memberikan kemudahan bagi para filantropi dan lembaga sosial yang berbasis keagamaan dalam menyalurkan zakat, infak, maupun sedekah.

    Dalam Rapat Tingkat Menteri ini pula, hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah perwakilan K/L lainnya.

    Untuk diketahui, Inpres No.4/2025 tentang DTSEN telah resmi terbit pada 5 Februari 2025. Ke depan, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data ini.

    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Lebih lanjut, konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

    Adapun masyarakat dapat mengecek status penerima bansos dalam laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.

  • Tekan Kemiskinan Ekstrem, Cak Imin Dorong 100 Pekerja Rentan di Tiap Desa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan – Page 3

    Tekan Kemiskinan Ekstrem, Cak Imin Dorong 100 Pekerja Rentan di Tiap Desa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Guna menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong agar setiap desa terdapat 200 pekerja rentan yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Kita ingin pemerintahan ini memperhatikan problem paling ujung dari problem kita, yakni kemiskinan di desa,” ujarnya.

    “Kita ingin memastikan setiap pekerja memiliki jaminan sosial yang dapat melindungi dari berbagai risiko pekerjaan dan untuk itu perlu perubahan arah kebijakan yang sebelumnya mengandalkan responsif, melalui pemberian santunan, menjadi protektif yaitu berupa asuransi,” jelas Cak Imin.

    Ia pun mengungkapkan, penguatan ekosistem perlindungan sosial menjadi sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga sebagai upaya nyata dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Jaminan sosial bagi tenaga kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi kewajiban negara, kehadiran negara harus terus dirasakan oleh semua masyarakat,” ungkap Cak Imin.

    Sebagai informasi, potensi pekerja informal sebesar 61,08 pekerja atau baru 16,21 persen atau sekitar 10 juta pekerja yang telah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Jika dilihat lebih jauh, mayoritas pekerja yang belum terlindungi adalah para pekerja rentan yang jumlahnya mencapai 30,85 juta pekerja.

  • Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang

    Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang

    Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Isu
    kemiskinan ekstrem
    menjadi salah satu pembahasan saat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) mengisi materi hari kelima
    retreat kepala daerah
    di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
    Dia mengatakan, pemerintah berupaya keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan dengan cara penguatan bantuan sosial (bansos), memperluas pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi energi bagi kalangan yang membutuhkan, dan meningkatkan layanan sosial.
    Oleh karena itulah, Cak Imin mengajak para kepala daerah untuk menuntaskan isu kemiskinan tersebut dengan kolaborasi pusat dan daerah.
    “Karena itu mari para kepala daerah, kita bahu-membahu bersatu padu untuk mempercepat penanganan,” ujarnya.
    Cak Imin menuturkan, kementerian yang dia pimpin secara khusus mendapatkan tugas besar untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.
    Dia optimistis, dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, langkah tersebut dapat terealisasikan dengan baik.
    “Karena ini program nasional, saya dan Bapak/Ibu Kepala Daerah tentu harus memiliki kebersamaan agar target graduasi, menaikkan kelas dari kemiskinan menuju berdaya (dapat tercapai),” ujar Menko Muhaimin.
    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berupaya mewujudkan swasembada pangan dan menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah daerah.
    Dia menyebutkan, Kementan telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan.
    Saat sejumlah daerah di Indonesia dilanda El Nino, Kementan bekerja sama dengan jajaran TNI/Polri untuk melakukan pompanisasi ke sejumlah lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
    Dengan upaya tersebut, hasil panen para petani dapat terjaga dengan baik.
    “Kami seorang Menteri Pertanian sukses. Tidak pernah bisa berhasil tanpa kolaborasi, tanpa bupati, tanpa gubernur, tanpa wali kota,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gemuruh Ribuan Kader Demokrat Sambut Puan Maharani Saat Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat – Halaman all

    Gemuruh Ribuan Kader Demokrat Sambut Puan Maharani Saat Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri langsung acara Penutupan Kongres DPP Partai Demokrat yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta Selasa 25/2/2025 malam.

    Pantauan Tribunnews.com, Puan hadir dengan mengenakan blazer hitam dengan kerah berwarna merah khas warna PDIP dan celana panjang hitam.

    Puan didampingi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto yang mengenakan pakaian batik bernuansa merah.

    Kehadiran keduanya menyita perhatian seluruh peserta yang berada di dalam lokasi Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat.

    Bahkan sebagian besar dari kader Demokrat meneriakkan sambutan untuk Puan Maharani dan Bambang Pacul.

    Mereka bahkan secara gemuruh menepukkan balon tepuk tangan berwarna putih biru bertuliskan Demokrat.

    Hingga berita ini ditulis, segenap pejabat tinggi negara terlihat sudah hadir di dalam lokasi Penutupan Kongres VI Demokrat.

    Mereka di antaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri BUMN RI Erick Thohir, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Lestari Moedijat, hingga Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

    Tak hanya itu, terpantau turut hadir sederet Wakil Menteri yang ada di Kabinet Merah Putih termasuk Wamen P2MI Christina Aryani, Wamensos sekaligus Ketum Partai Prima Agus Jabo, hingga Wamen Perdagangan RI Roro Esti.

    Dalam acara penutupan Kongres VI Demokrat ini juga dijadwalkan akan hadir Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Hanya saja kedua kepala negara itu belum terpantau memasuki area Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

    Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memastikan pihaknya mengundang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk hadir di agenda penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat.

    Adapun agenda penutupan Kongres VI Demokrat digelar hari ini Selasa 25/2/2025 malam di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

    Meski begitu, Herzaky belum dapat memastikan siapa pihak dari PDIP yang akan hadir nantinya.

    Dipastikan Herzaky sejatinya seluruh pihak partai politik yang ada di parlemen dan di luar parlemen diundang oleh Demokrat.

    Pasalnya, menurut dia, tidak ada lagi label rivalitas antara partai politik setelah event Pemilu 2024 kemarin.

    Sehingga siapapun pimpinan Partai Politik diundang dalam agenda tersebut.

    “Yang di luar parlemen yang kemarin ikutan pemilu kita undang. Karena bagi kami pertarungan, pertempuran, kompetisi itu hanya ada di pemilu dan Pilpres,” kata dia. “Sudah selesai, sudah ada pemilihnya, sudah ada pemenangnya, ya sudah. Kita bergandeng tangan bekerja bersama. Karena Pak Prabowo sampaikan kita yang paling penting persatuan dan kesatuan,” sambungnya.

    Herzaky lantas membeberkan soal siapa saja pihak yang akan hadir dalam penutupan Kongres VI Demokrat ini.

    Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Wapres Gibran Rakabuming Raka akan turut hadir dan sederet menteri di kabinet Merah Putih.

    “Alhamdulillah hari ini selain Pak Presiden Prabowo, rencananya juga akan ada Pak Wapres, lalu juga akan ada jajaran nanti para Ketum Partai Politik Sahabat, ya. Ada Pak Bahlil, rencananya ada Pak Zulkifli Hasan, lalu juga ada Pak Muhaimin Iskandar,” kata dia.

    “Tentu juga jajaran petinggi Gerindra. Selain misalnya tadi Pak Prabowo selaku Ketua Umum, rencana akan ada Bang Sufmi Dasco, ya. Juga ada Sekjen dan tentu saja para Ketum Partai Sahabat lainnya,” tandas Herzaky.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Menko Muhaimin Ajak Kepala Daerah Entaskan Kemiskinan Ekstrem

    Menko Muhaimin Ajak Kepala Daerah Entaskan Kemiskinan Ekstrem

    Magelang, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya keras untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Ia mengajak para kepala daerah untuk menuntaskan persoalan itu. 

    Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat menjadi pembicara pada retret pembekalan kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

    “Karena itu mari para kepala daerah kita bahu-membahu bersatu padu untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

    Muhaimin menambahkan saat ini sebanyak 3,1 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin ekstrem. Untuk itu harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.

    “Kemiskinan ekstrem yang masih 3,1 juta itu harus kita atasi secepat-cepatnya. Semua tempat yang kemiskinan esktrem harus mendaparkan perhatian khusus,” ucapnya.

    Dia meyakini kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan bisa mengatasi kemiskinan ekstrem.

    “Mengingat ini program nasional, saya dan Bapak/Ibu kepala daerah tentu harus memiliki kebersamaan agar target graduasi, menaikkan kelas dari kemiskinan menuju berdaya (dapat tercapai),” ujar Menko Muhaimin.

    Muhaimin menjelaskan, sejumlah kebijakan juga terus diperkuat untuk mengatasi kemiskinan ekstrem seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), memperluas pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi energi bagi kalangan yang membutuhkan, dan meningkatkan layanan sosial.

  • 12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    loading…

    Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Foto/SindoNews

    MAGELANG – Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, di hari kelima, Selasa (25/2/2025).

    Dari informasi yang diterima, para kepala daerah mendapatkan paparan mendalam terkait berbagai isu strategis dalam pembangunan, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, hingga digitalisasi.

    Sesi pertama dimulai dengan pemaparan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno kemudian diikuti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. Selain itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala BKKBN, Wihaji, juga turut memberikan materi dalam retreat kali ini.

    Menurut informasi, pada sesi pertama itu para menteri berfokus pada Asta Cita keempat yang berkaitan dengan pembangunan SDM. Menteri PPPA salah satunya menyoroti isu-isu layanan perlindungan anak, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas. Sementara Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya penguatan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa.

    Selanjutnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Mutia Hafiz, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang menyampaikan paparan.

    Menkomdigi Mutia Hafiz memberikan fokus materi pada cetak biru transformasi digital, dengan menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan daerah.

    Sementara, Mentan Amran Sulaiman, dalam paparannya, membahas kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Dia menekankan pentingnya program ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

    Berikut 12 menteri yang hadir memberikan materi di retreat Kepala Daerah hari kelima:

    1. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
    2. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
    3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi
    4. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, Wihaji
    5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
    6. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
    7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
    8. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan
    10. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani
    11. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto
    12. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman

    (cip)

  • AHY Ungkit Lagi Masa Ditinggal Poros Perubahan, Jubir Anies: Harus Visioner

    AHY Ungkit Lagi Masa Ditinggal Poros Perubahan, Jubir Anies: Harus Visioner

    Jakarta –

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang partainya yang ditinggalkan poros perubahan pada Pilpres 2024. Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid menilai lebih baik AHY fokus melaksanakan tugas, sebab pemimpin harus visioner.

    Koalisi Perubahan adalah koalisi parpol-parpol pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Isi koalisi saat itu adalah Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat. Seiring perkembangan dinamika politik saat itu, Anies menentukan cawapresnya yang bukan AHY dari Demokrat, melainkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari PKB. Akhirnya Demokrat cabut dari koalisi pro-Anies itu.

    “Lebih baik fokus melaksanakan tugas. Beban rakyat sedang berat. Pemimpin harus visioner. Melihatnya harus jauh ke depan,” kata Sahrin kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Dia mengibaratkan kaca spion yang lebih kecil daripada kaca depan agar lebih fokus melihat ke depan. Menurutnya masa lalu cukup ditengok sesekali.

    “Itulah kenapa kaca spion sangat kecil dibanding kaca depan. Fokus pandangan tetap melihat ke depan, kaca spion ditengok cukup sekali-kali saja,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang tantangan yang harus dihadapi oleh partainya dalam beberapa tahun belakangan ini. AHY mengulas saat Demokrat ditinggalkan oleh Poros Perubahan di Pilpres 2024.

    “Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang dan pilihan politik, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi menuju pemilihan presiden 2024 yang lalu,” kata AHY dalam sambutan Kongres VI Partai Demokrat, di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

    AHY menyebut saat itu mendapat kesempatan dengan Koalisi Perubahan. Namun, dia curhat pada akhirnya ditinggalkan oleh partai yang lain, yakni PKS dan NasDem, yang saat itu mendukung mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan.

    “Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan, ketika itu hanya terbuka jalan bersama Poros Perubahan. Namun, politik adalah politik, ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi, dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian,” kata AHY.

    “Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat?” tanya AHY kepada para kader. Semua serentak menjawab, “Masih.”

    Dia menyebut hal itu menjadi kejutan bagi Demokrat, bahkan sempat menggoyahkan partai. Namun, ia mendapat hikmah dari sana dan justru kini mendapat kesempatan yang lebih baik di pemerintahan.

    “Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan,” kata AHY.

    “Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto,” tambahnya.

    (dek/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menanggapi soal usulan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    (Cak Imin) ihwal pembentukan
    Kementerian Haji
    dan Umrah.
    Singgih mengatakan, terdapat dua usulan
    Badan Penyelenggara Haji
    (BPH) diubah menjadi kementerian atau lembaga. Namun, keputusannya tetap ada di tangan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    “Nanti ada dua usulan ya. Antara dari kementerian atau lembaga. Jadi kalau ya memang nanti pilihannya ada di Pak Presiden antara kementerian atau lembaga,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
    Singgih menuturkan, pihaknya mengaku siap mengikuti keputusan Prabowo.
    “Kalau memang lembaga arahnya. Pak Presiden maunya lembaga, ya lembaga maunya kementerian. Kita siap saja,” kata Singgih.
    Namun, menurut Singgih, akan lebih tepat apabila BPH dijadikan sebagai kementerian tersendiri yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).
    “Kalau lembaga ya minimal harus perluas sampai ke kecamatan, sampai ke kabupaten. Kalau lembaga kan, (BPH) enggak punya di daerah. Itu yang membuat (saran) kita lebih baiknya sebenarnya (jadi) kementerian,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BPH) dapat diubah menjadi kementerian tersendiri.
    Usulan ini disampaikan Muhaimin dalam sambutannya pada acara diskusi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    “Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti Badan Penyelenggaraan Haji, kita usulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Muhaimin, yang akrab dipanggil Cak Imin, Rabu.
    Cak Imin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah memisahkan Badan Penyelenggara Haji dari Kementerian Agama.
    Dia berharap badan itu akan dinaikkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. “Karena itu kementerian ini salah satu revolusi penyelenggara,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Hadapan Kader, AHY Singgung Lagi Momen Ditinggal Koalisi Pengusung Anies

    Di Hadapan Kader, AHY Singgung Lagi Momen Ditinggal Koalisi Pengusung Anies

    PIKIRAN RAKYAT – Kongres VI Partai Demokrat diselenggarakan hari ini, Senin, 24 Februari 2025 dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    AHY menyampaikan pidato pembukaan kongres tersebut yang dihadiri para petinggi partai seperti Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen Partai Teuku Harsya, Kepala BPOKK Herman Khaeron.

    Pada salah satu bagian pidatonya, AHY menyinggung soal masa masa Pilpres 2024 silam. Bagi Partai Demokrat, dikatakan AHY awalnya hanya terbuka jalan bersama poros perubahan. Namun ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah politik, imbuh AHY, partainya malah ditinggalkan.

    “Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat?” tanya AHY kepada kader Partai yang hadir di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta Selatan.

    AHY mengaku kejutan itu sempat menggoyahkan partainya. Dia mengklaim adanya kejutan dinamika politik itu membuat bingung masyarakat luas. Namun, belakangan AHY mengaku bersyukur karena peristiwa itu membuka ruang dan jalan buat partainya bersama Prabowo Subianto yang ketika itu maju sebagai capres dan menjadi bagian penting perjuangan Pilpres 2024.

    “Dan kita bersyukur peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan bapak Prabowo Subianto,” kata dia.

    “Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024.

    Setelah menang Pilpres, sejumlah kader utama kader Partai Demokrat masuk kabinet merah putih pemerintahan Prabowo Subianto. Seperti Ketua Umum AHY ditunjuk sebagai salah satu menteri koordinator.

    Sebelum mendukung Prabowo, Partai Demokrat awalnya bergabung bersama Koalisi Perubahan yang ketika itu mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dinamika politik terjadi, arah dukungan berubah dengan masuknya PKB dan mengusung ketua umumnya Muhaimin Iskandar maju mendampingi Anies sebagai pasangan capres cawapres.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cak Imin: IKA PMII Harus Konsisten Jaga Kebangsaan dan Toleransi

    Cak Imin: IKA PMII Harus Konsisten Jaga Kebangsaan dan Toleransi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) harus tetap konsisten dalam menjaga kebangsaan dan toleransi di Indonesia.

    “Saya berharap IKA PMII tetap konsisten berkontribusi dalam memperkokoh kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Cak Imin saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII IKA PMII di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Cak Imin berharap Munas VII IKA PMII yang berlangsung pada 21 Februari 2025, hingga 23 Februari 2025 berjalan lancar dan sukses, terutama dalam merumuskan agenda penting bagi organisasi dan bangsa.

    Ia juga mengapresiasi sumber daya manusia (SDM) alumni PMII yang telah menyebar di berbagai sektor kehidupan dan berkontribusi dalam perjalanan bangsa.

    Salah satu agenda utama dalam Munas VII IKA PMII adalah pemilihan ketua umum PB IKA PMII periode 2025-2030. Cak Imin berharap pemilihan ini menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi semakin maju dan relevan dalam pembangunan nasional.

    “Sebagai alumni PMII, saya bangga sekaligus berharap munas ini sukses. Inilah kami wahai Indonesia,” tandasnya.

    Munas VII IKA PMII resmi dibuka oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani. Dalam sambutannya, Muzani menekankan pentingnya keterlibatan alumni PMII dalam pembangunan nasional.

    “Pak Prabowo berharap alumni PMII bisa mengisi jabatan strategis di BUMN. Jika alumni PMII sejahtera, mereka pasti akan memikirkan umat, pondok pesantren, dan rumah tahfiz,” kata Muzani.

    Menurutnya, alumni PMII telah dididik untuk mencintai masyarakat dan memiliki peran strategis dalam berbagai bidang, baik politik maupun ekonomi.

    Selain Cak Imin dan Muzani, acara pembukaan Musyarawah Nasional (Munas) VII IKA PMII ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurizal, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PPA Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BP Haji Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum IKA PMII Ahmad Muqowan dan senior-senior PMII.