Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)
    Adi Prayitno
    menilai Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (
    Jokowi
    ) memiliki mesin politik yang cukup untuk mendirikan
    Partai Super Tbk
    .
    Hal ini menanggapi rencana dibentuknya Partai Super Tbk yang disebut-sebut oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    usai bertemu dengan Jokowi, beberapa waktu lalu.
    “Artinya apa? Partai Super Tbk ini dibaca soal kemungkinan Jokowi akan mendirikan partai politik baru. Karena harus diakui Jokowi itu sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).
    Adi menuturkan, mesin politik itu didapat Jokowi dari sejumlah pengalamannya memimpin Indonesia.
    Bagaimanapun, Jokowi merupakan Wali Kota Solo, kemudian menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Tak cukup sampai situ, ia bahkan menjadi Presiden selama dua periode.
    Menurut Adi, pengalaman atau karier politiknya pun tidak pernah kalah.
    “Punya jejaring relawan, tim sukses, dan kaki-kaki di bawah yang cukup kuat. Itu kan yang dibaca di permukaan, ya tinggal kalau serius misalnya Jokowi ingin mendirikan partai politik tinggal dideklarasikan,” ucap Adi.
    Di sisi lain, Adi tidak memungkiri pembentukan Partai Super Tbk hanya sebatas wacana.
    Menurut Adi, wacana itu mungkin disampaikan untuk mengkritik kondisi partai-partai politik di Indonesia.
    Salah satu yang bisa dikritik adalah banyaknya ketua umum yang dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada perubahan selama bertahun-tahun.
    Diketahui banyak partai politik yang menempatkan orang tertentu di kursi ketua umum dalam waktu yang lama.
    Sebut saja Megawati Soekarnoputri di kursi Ketum PDI-P, Prabowo Subianto di kursi Ketum Gerindra, hingga Muhaimin Iskandar di kursi Ketum PKB sejak sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    “Seakan-akan tidak ada orang lagi. Partai-partai yang sudah saya sebutkan tadi misalnya, ketua umumnya cukup lama. Kan regenerasinya seakan-akan tidak pernah berjalan,” tutur Adi.
    Atau bisa saja, lanjutnya, kritik disampaikan untuk praktik keputusan politik yang kebanyakan dikuasai oleh orang tertentu di level tinggi, alias bukan kader secara keseluruhan.
    Biasanya, keputusan politik hanya berkelindan di kursi ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara partai, maupun elite-elite lainnya.
    “Ketua umum partai gitu ya, sekjen partai, bendahara partai. Mungkin saja niatnya hanya untuk mengkritik itu, wacana-wacana hanya sebatas wacana untuk mengkritik bagaimana praktik partai selama ini memang hanya dipenuhi oleh elite tertentu,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Budi Arie awalnya mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.
    Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin: KH Dimyati Rois Layak Jadi Panutan

    Cak Imin: KH Dimyati Rois Layak Jadi Panutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin menghadiri peringatan 1.000 hari wafatnya Kiai Haji (KH) Dimyati Rois, pendiri Ponpes Al-Fadlu wal Fadilah Kaliwungu, Kendal, sekaligus Ketua Dewan Syura DPP PKB 2018-2022 di Kendal, pada Kamis (6/3/2025) malam.

    Menurut Cak Imin, KH Dimyati Rois layak menjadi contoh dan panutan yang telah mewarisi berbagai macam ilmu serta keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, beragama, juga bernegara.

    “Kita semua yakin dan optimis warisan warisan beliau (KH Dimyati Rois) akan terus mewarnai kehidupan kemasyarakatan kita, mewarnai kehidupan keumatan kita, menjadi suluh penerang jalan bangsa dan negara,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Ketum PKB tersebut mengungkapkan Kiai Dimyati adalah ulama yang patut menjadi rujukan bagi siapa pun, terutama bagi keluarga besar PKB dan Nahdlatul Ulama. Pasalnya, kata Cak Imin, komitmen Kiai Dimyati Rois semasa hidup tidak hanya diimplementasikan dalam laku keagamaan saja, tetapi juga dalam berbangsa dan bernegara.

    “Beliau adalah salah satu rujukan PKB dalam komitmen keagamaan sekaligus komitmen kebangsaan. Satu tarikan napas yang tidak bisa diputuskan antara kecintaan kepada agama dan kecintaan kepada tanah air,” tandas Cak Imin.

    KH Dimyati Rois atau Mbah Dim lahir di Brebes pada 5 Juli 1945. Dia mengawali pendidikan sebagai santri di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu, Kendal. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, setelah itu berlanjut ke Rembang, tepatnya di Pondok Pesantren Sarang.

    Karena dedikasinya terhadap organisasi Nahdlatul Ulama, Mbah Dim terpilih menjadi anggota Ahlul Halli wal Adi (AHWA) pada saat Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada tahun 2021.

    Tak hanya itu, Mbah Dim juga merupakan Ketua Dewan Syura DPB PKB era 2018 hingga 2022. Sehingga, dengan meninggalnya sosok panutan tersebut, membuat keluarga besar PKB yang dipimpin Cak Imin merasakan kesedihan yang mendalam.

  • Cak Imin: Kiai Dimyati Rois sosok rujukan PKB

    Cak Imin: Kiai Dimyati Rois sosok rujukan PKB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2018–2022 sekaligus pendiri Ponpes Al-Fadlu wal Fadilah Kaliwungu Kiai Haji Dimyati Rois sebagai sosok panutan yang telah mewarisi berbagai macam ilmu serta keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, beragama, juga bernegara.

    Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Cak Imin saat menghadiri peringatan 1.000 hari wafatnya Kiai Dimyati di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (6/3) malam.

    “Kita semua yakin dan optimis warisan-warisan beliau akan terus mewarnai kehidupan kemasyarakatan kita, mewarnai kehidupan keumatan kita, menjadi suluh penerang jalan bangsa dan negara,” kata Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu menyatakan Kiai Dimyati adalah ulama yang patut menjadi rujukan bagi siapa pun, terutama bagi keluarga besar PKB dan Nahdlatul Ulama, sebab komitmen Kiai Dimyati semasa hidup tidak hanya diimplementasikan dalam laku keagamaan, tetapi juga dalam berbangsa dan bernegara.

    “Beliau adalah salah satu rujukan PKB dalam komitmen keagamaan sekaligus komitmen kebangsaan. Satu tarikan nafas yang tidak bisa diputuskan antara kecintaan kepada agama dan kecintaan kepada Tanah Air,” ujarnya.

    Kiai Haji Dimyati Rois atau Mbah Dim lahir di Brebes, Jateng, pada 5 Juli 1945. Ia mengawali pendidikan sebagai santri di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu, Kendal, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, setelah itu berlanjut ke Rembang, tepatnya di Pondok Pesantren Sarang.

    Sewaktu muda, Mbah Dim menetap di Kendal dan memutuskan untuk menikah dengan anak seorang tokoh masyarakat Kaliwungu K.H. Ibadullah yang bernama Hajjah To’ah pada 1 Januari 1978.

    Setelah menikah dengan Hajjah To’ah, Mbah Dim mendirikan Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah pada tahun 1985 di Kaliwungu, Jawa Tengah. Di sana ia mengajar santri yang berasal dari berbagai pelosok Indonesia.

    Karena dedikasinya terhadap organisasi Nahdlatul Ulama, Mbah Dim terpilih menjadi anggota Ahlul Halli wal Adi (AHWA) pada saat Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada tahun 2021.

    Tak hanya itu, Mbah Dim juga merupakan Ketua Dewan Syura DPB PKB pada era 2018–2022. Sehingga dengan meninggalnya sosok panutan tersebut, membuat keluarga besar PKB merasakan kesedihan yang mendalam.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Diketahui, Lembaga survei Populi Center merilis daftar 18 tokoh paling populer di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan pada 24-25 Februari 2025.

    Hasil survei menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menempati posisi teratas dengan tingkat popularitas mencapai 98,5 persen pada 25 Februari, meningkat dari 96,5 persen sehari sebelumnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berada di posisi keempat dengan popularitas 92,3 persen, meningkat dari 88,9 persen.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, berhasil menempati posisi kelima dengan tingkat popularitas 78,2 persen, mengungguli beberapa nama besar lainnya.

    Di bawah Kaesang, terdapat Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tingkat popularitas 74,1 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (72,8 persen) dan Muhaimin Iskandar (70,7 persen), yang mengalami penurunan dari 81,7 persen pada 24 Februari.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berada di peringkat ke-9 dengan 64,7 persen sementara politisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi, melengkapi 10 besar dengan 60,8 persen.

    Nama lain yang masuk dalam daftar 18 tokoh ini antara lain Teddy Indra Wijaya (59,6 persen), Pramono Anung (43,9 persen), Emil Dardak (37,8 persen), Bima Arya (26,6 persen), serta Dito Ariotedjo (24,6 persen).

    Di posisi terbawah, ada Sugiono (19,8 persen), Sufmi Dasco Ahmad (15,8 persen), dan Budi Djiwandono (11,9 persen), yang memiliki tingkat popularitas relatif lebih rendah dibandingkan tokoh lainnya. (Muhsin/fajar)

  • Cak Imin Ingin Sempurnakan DTSEN untuk Tanggulangi Kemiskinan

    Cak Imin Ingin Sempurnakan DTSEN untuk Tanggulangi Kemiskinan

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar gelar rapat tingkat menteri (RTM) dengan 16 stakeholder untuk menindaklanjuti Inpres tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyempurnaan DTSEN dinilai menjadi kunci penanggulangan kemiskinan.

  • Muhaimin Iskandar: Kepala daerah tidak boleh main dengan kebijakan

    Muhaimin Iskandar: Kepala daerah tidak boleh main dengan kebijakan

    Magelang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengutib pernyataan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kepala daerah untuk tidak main-main dengan kebijakan.

    “Semua harus serius dan bebas korupsi,” katanya usai menghadiri penutupan retret kepala daerah dan wakilnya di kompleks Akademi Militer Magelang, Jumat.

    Hari ini seluruh peserta retret para kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota mendapatkan arahan khusus Presiden Prabowo.

    Ia menyampaikan visi dan target-target pembangunan yang sangat dalam dan serius, sehingga dibikin tertutup, banyak materi-materi strategis dan rahasia negara yang harus menjadi langkah bersama.

    Ia menyampaikan tetapi di situ yang lain ada yang mudah dilaksanakan, menjaga kebersihan seluruh wilayah.

    “Tidak lagi kota kita dipenuhi baliho dan spanduk yang sangat membosankan , kita semua diharapkan bersatu padu membersihkan kota dari sampah-sampah politik di spanduk itu,” katanya.

    Ia menyampaikan, arahan yang harus dijalankan semua pihak, menteri dan para kepala daerah dan presiden minta tahun 2026 dicek kembali apakah sudah terlaksana atau belum.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
    Penulis
    KOMPAS.com

    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ) telah memasuki tahapan uji petik atau
    ground checking
    sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

    Ground checking
    menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
    Ia menyatakan, pada tahap
     ground checking
    ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
    Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
    Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
    update
    terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
    Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy,  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
    Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
    round checking
    akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
    Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
    Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
    Pertama
    , melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
    Kedua
    , dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
    Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
    Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
    “Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
    Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rapat Tingkat Menteri Rapat Bahas DTSEN, Cak Imin: Sudah Tahap Penyempurnaan – Halaman all

    Rapat Tingkat Menteri Rapat Bahas DTSEN, Cak Imin: Sudah Tahap Penyempurnaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kementerian dan lembaga melakukan Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Adapun rapat ini membahas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah masuk pada tahap penyempurnaan.

    Menko PM, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan hal itu penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa valid dan akurat.

    “Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal, lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” jelas Cak Imin dalam jumpa pers usai rapat.

    Ia juga menekankan keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor kunci penghilangan kemiskinan ekstrem.

    Selain itu, penyempurnaan dan penguatan ekosistem DTSEN dilakukan melalui ground checking, serta pelibatan kepala daerah untuk memastikan validitas data.

    DTSEN, lanjut Cak Imin, akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa.

    Oleh karena itu, prosesnya harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

    Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Menko PM dan kementerian serta lembaga pelaksana DTSEN sepakat bahwa seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform.

    Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data, yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai DTSEN bertujuan mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian dan lembaga.

    Total 17 kementerian dan lembaga yang hadir dalam rapat yang berlangsung pada sore hari ini, yakni:

    Menko Perekonomian
    Kementerian Dalam Negeri
    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    Kementerian Komunikasi dan Digital
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian Agama
    Kementerian Sosial
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Keuangan
    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
    Badan Pusat Statistik
    Badan Siber dan Sandi Negara
    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

    (*)

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan,
    lembaga filantropi
    hingga pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat menggunakan 
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ).
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa akses itu dibuka agar lembaga-lembaga itu dapat berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan secara sinergi dengan pemerintah dan tapat sasaran,
     
    “Kita juga bersyukur
    data tunggal sosial ekonomi
    nasional ini akan mempermudah keterlibatan filantropi, lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial, dan lembaga berbasis keagamaan serta keumatan zakat, infak, sedekah, dan lembaga keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial,” kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sehingga partisipasi yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan badan-badan sosial lainnya non-pemerintah bisa bersinergi,” ujar dia.
    Menurut Cak Imin, dana sosial berbasis keagamaan  dapat dikelola lebih terukur dengan menggunakan data yang sama dengan yang dimiliki pemerintah.
    Harapannya, bantuan dari pemerintah dan badan sosial non-pemerintah bisa lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait lembaga bantuan sosial dan perlindungan sosial nonpemerintah untuk memastikan kepastian hukum dalam penyaluran bantuan.
    “Mereka merasa sudah waktunya diberi satu regulasi yang memberi kepastian. Tapi tahap awal tentu dalam koordinasi yang lebih serius,” kata dia.
    Cak Imin menegaskan bahwa semua bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, harus berbasis data tunggal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan upaya
    pengentasan kemiskinan
    bisa lebih efektif.
    “Pada akhirnya, semua harus menggunakan data tunggal agar upaya kita dalam menanggulangi kemiskinan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Cak Imin.
    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, Registrasi Sosial Ekonomi, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan akurasi data.
    Ke depan, DTSEN akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Guru Non-ASN yang Terdaftar dalam DTSEN Bakal Dapat Bansos

    Guru Non-ASN yang Terdaftar dalam DTSEN Bakal Dapat Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari negara.
    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    saat menggelar rapat tingkat menteri membahas penyempurnaan DTSEN.
    “Pemerintah akan memastikan DTSEN ini juga berdampak nyata bagi seluruh bentuk-bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan sosial kepada para guru non-ASN,” kata Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengatakan bahwa rencana ini merupakan janji Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    Namun, saat ini Kemendikdasmen masih melakukan pemadanan data terkait berapa jumlah guru yang akan menerima bansos.
    “Sekarang dalam proses pemadanan data dengan DTSEN. Jadi, saya belum bisa menyebutkan berapa angkanya dan berapa dana per gurunya, sedang dalam penggodokan,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana memberikan bantuan uang tunai (cash transfer) kepada guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
    Hal tersebut menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan guru yang tengah diprioritaskan.
    “Pemerintah sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang belum dapat sertifikasi melalui bantuan cash transfer,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
    Adapun besaran dan jumlah penerimanya akan diumumkan tahun 2025.
    Sebab, penerima harus didata terlebih dahulu oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari by nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat itu,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.