Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Tanggapi Usul Cak Imin Larang Pendatang ke Jakarta, Rano Karno Ungkit Mimpi Masa Muda Pramono Anung

    Tanggapi Usul Cak Imin Larang Pendatang ke Jakarta, Rano Karno Ungkit Mimpi Masa Muda Pramono Anung

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menanggapi usulan dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar terkait pendatang yang tidak memiliki skill tak usah datang ke Jakarta.

    Rano Karno mengatakan, bahwa intinya Pemprov Jakarta terbuka bagi siapapun yang ingin mengadu nasib di Jakarta.

    “Bang Anung (Pramono Anung) membuka diri siapapun mau ke Jakarta silahkan. Kita tidak akan melakukan apa yang namanya dulu istilah operasi justisia, enggak. Karena kita juga tahu bahwa Jakarta menjadi satu harapan,” kata Rano ditemui di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/3/2025).

    Pria yang karib disapa Bang Doel itu kemudian mengungkit mimpi masa muda Pramono Anung tentang Jakarta.

    “Sama juga seperti Bang Anung kemarin bilang, dia dari Kediri memang bermimpi ingin ke Jakarta. Artinya apa? Silahkan masyarakat kita yang mau ke Jakarta,” ujarnya.

    Hanya saja, Rano Karno sependapat bahwa para pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta harus memiliki keterampilan agar bisa bersaing.

    “Cuman memang imbauaan kita, jangan kosong-kosong. Artinya kalau nggak punya keterampilan akan bersaing sendiri dengan masyarakat Jakarta. Artinya skill itu menjadi penting.

    Jadi marilah kita bersama-sama membangun ke Jakarta, cuman memang ya keterampilan atau skill itu menjadi prioritas utama, itu aja sebetulnya,” kata Doel.

    Adapun usulan Cak Imin agar pendatang yang tak memiliki keterampilan agar tidak datang ke Jakarta disampaikannya saat melepas para peserta mudik gratis PKB.

    “Ya seluruh masyarakat yang mau mudik selamat bertemu keluarga, salam sama semua keluarga dan tentu saja berbagilah dengan sekuat tenaga untuk semua masyarakat di kampung.

    Nah baliknya ini, Jakarta sudah penuh. Jangan bawa yang tidak memiliki skill,” ujar Cak Imin usai melepas 1.000 peserta mudik gratis di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Cak Imin: Jakarta Penuh, Jangan Ke Jakarta Jika Pekerjaan Tidak Jelas

    Cak Imin: Jakarta Penuh, Jangan Ke Jakarta Jika Pekerjaan Tidak Jelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan imbauan khusus untuk para pemudik menjelang lebaran.

    Dalam imbauannya, ia menyampaikan agar para pemudik yang balik kampung agar kiranya tidak membawa orang dari kampung saat arus balik ke DKI Jakarta.

    Imbauan ini dilontarkan oleh Cak Imin, karena melihat jumlah penduduk yang semakin padat di Jakarta dan menurutnya kapasitas penampungannya sudah di luar batas.

    “Nah baliknya ini, Jakarta sudah penuh, jangan bawa yang tidak memiliki skill” Ujar Cak Imin, dikutip Jumat, (28/3/2025).

    Lebih jelasnya, ia khawatir terhadap Jakarta yang sudah penuh, apabila ditambah penduduk maka semakin menumpuk.

    “Ya imbauan, kalau tidak punya pekerjaan yang jelas jangan ke Jakarta dulu. Karena khawatir terjadi penumpukan,” sahutnya.

    Lebih lanjut, ia menyarankan kepada pemudik untuk membelanjakan uang mereka sebanyak-banyaknya di kampung halaman demi memberdayakan UMKM disana.

    “Uang tabungannya belanjakan sebanyak-banyaknya di kampung. Kalau perlu habiskan di kampung. Yang penting untuk memberdayakan UMKM,” tutupnya.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Sejumlah pejabat yang membayar zakatnya yakni, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasaruddin Umar.

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Peringatan Presiden soal komunikasi agar menteri beri solusi

    Peringatan Presiden soal komunikasi agar menteri beri solusi

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (25/3/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Menko PM: Peringatan Presiden soal komunikasi agar menteri beri solusi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 22:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan peringatan Presiden Prabowo Subianto soal komunikasi pejabat publik bertujuan agar para menteri dapat mengomunikasikan solusi atau jalan keluar atas suatu isu dengan baik.

    “Tentu peringatan Pak Prabowo kepada kita semua agar kita betul-betul memberikan jalan keluar, bukan menambah beban baru dengan komunikasi yang buruk,” kata Muhaimin saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/3).

    Menurut Muhaimin, kemampuan komunikasi yang baik bersifat penting. Terlebih, di tengah era disrupsi media dengan derasnya arus informasi.

    “Jadi, era media teknologi informasi yang canggih ini, didukung oleh media sosial, menuntut Pemerintah dan semua saya kira masyarakat, Pemerintah, lembaga-lembaga, semua harus betul-betul memiliki kemampuan mengomunikasikan (sesuatu) dengan baik,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk memperbaiki komunikasi publik agar informasi yang sampai ke masyarakat lebih akurat dan tidak mudah dipelintir oleh opini yang menyesatkan.

    “Ya ini, membahas banyak dinamika komunikasi yang harus diperbaiki dan seterusnya lah,” demikian disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3).

    Ia mengatakan Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan efektivitas komunikasi mengenai berbagai capaian pemerintah untuk menyampaikan prestasi berdasarkan realitas.

    Sudaryono menegaskan bahwa Pemerintah tidak antikritik. Namun begitu, narasi perlu dibangun dengan baik.

    “Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi ‘kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini, orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, kemudian berasumsi negatif ‘kan nggak bagus,” katanya.

    Lebih lanjut, saat ditanya mengenai komentar pejabat publik yang cenderung kontraproduktif, Sudaryono mengakui memang perbaikan-perbaikan dalam cara berkomunikasi perlu terus dilakukan.

    “Kami perbaiki saja. Jadi, kalau saya, dari porsi saya, anda bisa lihat dari sosial media saya, kami tone-nya positif. Karena memang, kalau ada yang baik, kami sampaikan baiknya. Kalau yang enggak baik, kami perbaiki,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Salurkan zakat ke Cilincing, Menko PM: Zakat alat entaskan kemiskinan

    Salurkan zakat ke Cilincing, Menko PM: Zakat alat entaskan kemiskinan

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendistribusikan zakat fitrah kepada warga Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (27/3). Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan zakat dapat menjadi alat untuk membantu mengentaskan warga dari kemiskinan. (Sanya Dinda Susanti/Azhfar Muhammad Robbani/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

  • Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, beserta sejumlah jajaran menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Prabowo menyerahkan zakat didampingi oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad. Presiden juga terlihat membaca niat zakat pada proses penyerahan zakat tersebut.

    Pada momen tersebut, Wapres Gibran juga menyerahkan zakat. Usai Presiden dan wapres, sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih bergiliran melakukan penyerahan zakat melalui Baznas.

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya peran zakat dalam membantu masyarakat yang masih menghadapi kesulitan hidup. Presiden menilai bahwa banyak saudara sebangsa yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi kondisi yang kurang baik.

    “Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita mengulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita,” ucap Prabowo.

    Selain itu, Prabowo menyampaikan zakat juga menjadi sarana berbagi dengan sesama, menolong kaum duafa, dan meringankan beban hidup mereka.

    Zakat disebut sebagai cerminan semangat gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial, sekaligus wujud keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

    Prabowo berharap zakat yang dikeluarkan dapat menyempurnakan ibadah Ramadhan serta meningkatkan ketakwaan.

    “Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah Ramadhan kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” kata Kepala Negara.

    Lebih lanjut Presiden juga mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia masih sangat besar, mencapai Rp327 triliun, sementara realisasi penerimaan tahun ini telah mencapai Rp41 triliun.

    Menurutnya, dengan perhitungan yang ada, kemiskinan absolut dapat dihapuskan dengan dana sekitar Rp30 triliun.

    “Dalam perhitungan kita, kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar Rp30 triliun. Bayangkan kita bisa hilangkan tahun ini juga kemiskinan ekstrem. Berarti saudara-saudara peran dari Baznas sangat penting, sangat strategis,” ucap Presiden.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Baznas RI Noor Achmad mengatakan bahwa pada tahun ini potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun. Namun pihaknya hingga saat ini baru bisa mengumpulkan zakat sebesar Rp41 triliun.

    Adapun para pembayar zakat atau muzaki juga terus meningkat. Dia menyampaikan bahwa pada 2021 jumlah muzaki sebesar 10 juta orang. Namun pada 2024 jumlahnya bertambah menjadi 28,1 juta orang.

    Noor menilai hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk berbagi kepada sesama.

    “Jadi artinya masyarakat Indonesia masyarakat yang luar biasa, yang Insya Allah tidak akan menyimpan hartanya, tapi ada sebagian yang ditujukan kepada saudara yang membutuhkan,” ucapnya.

    “Alhamdulillah dari situ kami bisa melakukan banyak program untuk ekonomi, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain sebagainya,” sambung dia.

    Sejumlah menteri dan pejabat yang hadir dalam acara ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) telah merampungkan pembentukan kepengurusan periode 2025-2030.

    Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi mengatakan kepengurusan tersebut berhasil dibentuk secara musyawarah mufakat.

    “Alhamdulillah hasil rapat formatur berhasil menyusun dan menyepakati susunan Kepengurusan PB IKA PMII Periode 2025-2030, yang merepresentasikan senioritas, ketokohan, kapasitas akademi, dan kewilayahan yang ada,” ujar Fathan di Jakarta, Rabu (26/03/2025).

    Rapat formatur Munas IKA PMII ke VII pada tanggal 8 Maret 2025 dihadiri oleh tim yang terdiri dari  Imam Nahrawi (mewakili wilayah Jawa), Ahmad Zarkasih (mewakili wilayah Sumatera), Mulyadi Tawik (mewakili wilayah Kalimantan), Mulyadi Prayitno (mewakili wilayah Sulawesi) dan Mumin Refra (mewakili Indonesia Timur).

    Fathan berharap seluruh pengurus PB IKA PMII memiliki spirit kebersamaan untuk membangun IKA PMII yang lebih solid dan mampu mengayomi semua alumni PMII yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Fathan menegaskan bahwa kepengurusan PB IKA PMII berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan terus menjaga semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri organisasi.

    “Situasi kebangsaan dan kenegaraan membutuhkan kehadiran IKA PMII, tentu hal ini harus menjadi agenda besar yang lebih didahulukan. Sumbangsih pemikiran dan gerakan sosial seluruh alumni wajib dijadikan arus utama dalam gerak langkah IKA PMII ke depan. Kita ingin IKA PMII jadi problem solver dari masalah kebangsaan dan kenegaraan yang sedang melanda Indonesia,” tuturnya.

    Adapun susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) Periode 2025-2030 di antaranya yakni:

    MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

    Ketua   : Dr. Andi Jamaro Dulung

    Wakil Ketua     : Hanif Dhakiri

    Sekertaris        : Dr. KH. Cholil Nafis, M.Si

    Wakil Sekertaris   : Drs. Ida Fauziyah, M.Si

    Anggota    :
    1.      DR (HC). Drs. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si
    2.      Prof. Dr. Nazarudin Umar, M.A
    3.      Dr. Drs. M. Idrus Marham, M.sc
    4.      Dr. Burhanuddin Abdullah.
    5.      KH.Dr (HC) As’ad Said Ali
    6.      Fadhilah Suralaga
    7.      Dr.H. Umar Yahya
    8.      Dr. Kh. Malik Madany, M.A.
    9.      Prof. Dr. Ali Masykur Musa
    10.     Prof. Dr. Ahmad Mubarok, M.A
    11.     Drs. Lilis Nurul Husna
    12.     Dr. KH. Endin AJ Shofihara
    13.     Drs. KH. Masdar Farid Mas’udi, M.Si
    14.     Drs. H.A. Chozin Chumaedy
    15.     KH. Masyhuri Malik
    16.     Drs. Nukman abdul Hakim
    17.     Dr. H. Wahidudin Adam, SH. MA.
    18.     Dr. KH. Mohammad Irfan Yusuf Hasyim
    19.     Drs. Mujib Rohmat
    20.     Drs. Slamet Riyanto
    21.     Dr. H. Abdul azis, M.A.
    22.     Prof. Dr. H. Munzir Suparta, M.A.
    23.     Jauharoh Haddad
    24.     Mayjen TNI (purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si
    25.     Brigjen TNI (purn) Aziz Ahmadi, M.Sc
    26.     Drs. Syarif Muhammad Allaydarus.
    27.     Komjen Pol (purn) Dr. Ahmad Lutfi, SH, S.S.T., M.K.
    28.     Drs. Khofifah Indar Parawangsa, M.Si
    29.     Drs. Syaeful Bahri Anshori, MP
    30.     Sultonul Huda
    31.     Nasrul Halim SH.
    32.     Dr. H. Asqolani, SH. MM.
    33.     Drs. H. Ratu Dewa
    34.     Prof. Dr. H. Khairudin Wahid
    35.     Choirus Sholeh Rasyid
    36.     Abdul Mun’im D.Z

    DEWAN PAKAR

    Ketua   : Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj

    Sekertaris      : Dr. KH. Imdadun Rahmat, M.Si

    Anggota :
    1.      Prof. Dr. H. Masykuri Abdullah, M.A.
    2.      Dr. KH. Jazil Fawaid, M.SI
    3.      KH. Ulil Abshor Abdalla
    4.      Drs. Samsul Widodo, MA.
    5.      Dr. Diana Mutia
    6.      Prof. Dr. Imron Rosyadi, M.Hi
    7.      Amsar Abdul Manan, M.Si
    8.      Prof. Dr. Dzuriyyatun Thoyyibah
    9.      Dr. Kh. Robikim M Has
    10.     Dr. Mundiharno, M.Si
    11.     Saida Sakwan
    12.     Dr. Ir. H. Muhtar Thahir Syarkawi,M.T., ATU.
    13.     Dr. Addin Jauharuddin, M.Si
    14.     Dra. Hj. Badriyah Fayumi, L.c., M.A.
    15.     KH. Ahmad Baso
    16.     Dr. Abdul Ghoffar Husnan, S.Pd.I.,S.H.,M.H
    17.     Dr. Fadli Yasir M.M

    PIMPINAN HARIAN

    Ketua Umum      : Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si 

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh

    1.      Ketua   : Hasanudin Wahid
    2.      Ketua   : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si
    3.      Ketua   : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si
    4.      Ketua   : Aqib Ardiansyah
    5.      Ketua   : Syiq Samsul Huda
    6.      Ketua   : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i
    7.      Ketua   : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si
    8.      Ketua   : Rivqy Abdul Halim
    9.      Ketua   : Toriqul Haq
    10.     Ketua   : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si
    11.     Ketua   : Yunus Razak
    12.     Ketua   : Akhmad Gozali Harahap, M.Si
    13.     Ketua   : Siti Mukaromah
    14.     Ketua   : Mulyadi Prayitno
    15.     Ketua   : Heri Haryanto Azzumi
    16.     Ketua   : Mulyadi Tawik
    17.     Ketua   : Dr. Saleh, SH., MH
    18.     Ketua   : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si
    19.     Ketua   : MF. Nur Huda Yusro
    20.     Ketua   : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.
    21.     Ketua   : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi
    22.     Ketua   : Juwanda, Spdi.
    23.     Ketua   : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.
    24.     Ketua   : H. Hasan Basri Segala
    25.     Ketua   : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.
    26.     Ketua   : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal     : Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal       : Zainul Munasichin
    1.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Ulil Albab
    2.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Kaisar Abu Hanifah
    3.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Insan Purnama, M.Si
    4.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Isra D Pramulya, SIP
    5.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Yusra Alhabsyi
    6.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Cupli Risman
    7.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Samsul Rani
    8.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Saipul Adam
    9.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Syarifudin Salwani, SE.
    10.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Maryati Sholihah
    11.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abdul Rojak, SH.
    12.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Hamid Bula
    13.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Muhammad Nurcholis, S.Th
    14.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Irma Muthoharoh

    15.     Wakil Sekretaris Jenderal       : H. Faisal Amir, SE, MM.
    16.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Marwan Zaenuddin, MM.
    17.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Septi Rahmawati
    18.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Harry Saputra Gani
    19.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Rahmayanti
    20.     Wakil Sekretaris Jenderal       : M. Rifai Darus
    21.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Mohammad Syarif
    22.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Lukmanul Hakim al-Jambi
    23.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Hasan Taftanjanji
    24.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Anies Hidayah
    25.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH
    26.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Danang Sanggabuana, M.Si
    27.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Abd Basir, M.Pd.I
    28.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Mashudi
    29.     Wakil Sekretaris Jenderl        : Zainal Abidin

    Bendahara Umum  : Arif Rahman

    Bendahara       : Syaeful Amin
    Bendahara       : Dahlia Umar
    Bendahara       : Ratu Dian Hatifah
    Bendahara       : Enung Maryati
    Bendahara       : Deta Anggraeni
    Bendahara       : Farried Akhmad Yani SE
    Bendahara       : Ali Suro
    Bendahara       : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME
    Bendahara       : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.
    Bendahara       : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.
    Bendahara       : Ervan Satriya, S.T
    Bendahara       : Wijayanti, M.Ap.

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
    1.      Departemen Luar Negeri : Dr. H. Syaifuddin Latif M
    2.      Departemen Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Desa : DR. H. Salni Fajar, Jauhari
    3.      Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana : Drs. H. Rusdi Hasir, Mohammad Saifulloh
    4.      Departemen Perindustrian dan Perdagangan : Dwi Saputro Nugroho, SH.
    5.      Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia : H. Tamrin
    6.      Departemen Pendidikan dan SDM Unggul : Ahmad Syahri Kurniawan, SH
    7.      Departemen Energi dan Sumberdaya Alam : H. Rudiyanto, SH.
    8.      Departemen Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi : Wahyudin AB. Kessa, SE
    9.      Departemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Moch. Fachrur Roziq
    10.     Departemen Pangan dan Pertanian : H Ahmad Mujtabah SE Sthi
    11.     Departemen Kelautan dan Perikanan: Yudistira SE.MM
    12.     Departemen Pemberdayaan Perempuan : Novi Kusumaningsih, M.Ak, Dessy Ulfa
    13.     Departemen Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran : Firman Syah Ali, S.h. M.h, Catur Susilo Rahardi

    LEMBAGA-LEMBAGA
    1.      Lembaga Kajian Strategis : Aam Waro Panotogomo, S.Sos, M.Sos.
    2.      Lembaga Bantuan Hukum : Soleh, Radit, Nina Batu Atas
    3.      Lembaga Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi : Ferio Pristiawan Ekananda
    4.      Lembaga Penguatan Ekonomi : Ali Zaziroh Hidayat
    5.      Lembaga Penelitian dan Pengembangan : Meilina Ulfa
    6.      Lembaga Ketahanan dan Distribusi Kader : Mohamad Tulus

  • Jakarta Penuh, Jangan Bawa yang Tak Punya Skill

    Jakarta Penuh, Jangan Bawa yang Tak Punya Skill

    Video Cak Imin ke Pemudik: Jakarta Penuh, Jangan Bawa yang Tak Punya Skill

    208 Views | Rabu, 26 Mar 2025 17:45 WIB

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melepas mudik gratis PKB 2025, Rabu (26/3). Ia berpesan agar para pemudik tidak membawa kerabat yang tidak memiliki keahlian, mencari kerja ke Jakarta.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Lepas 1.000 Pemudik Gratis dari PKB, Cak Imin: Jangan bawa yang Gak Punya Skill

    Lepas 1.000 Pemudik Gratis dari PKB, Cak Imin: Jangan bawa yang Gak Punya Skill

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imim memberikan imbauan bagi para pemudik tahun 2025 untuk tidak mengajak sanak saudaranya bila tak memiliki kemampuan atau skill tertentu.

    Menurutnya, Daerah Khusus Jakarta (DKJ) kini populasinya sudah penuh. Sebab itu, dia memberikan imbauan tersebut untuk para pemudik.

    “Baliknya ini, Jakarta susah penuh. Jangan bawa yang tidak memiliki skill,” katanya di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) ini menegaskan pernyataan itu hanya sebatas imbauan, bukan merujuk pada larangan.

    “Ya imbauan kalau tidak punya pekerjaan yang jelas jgn ke Jakarta dulu, karena khawatir terjadi penumpukan, imbauan [saja],” ucap Cak Imin.

    Lebih jauh, dia pun berharap kepada para pemudik tahun ini untuk bisa saling berbagi dengan para masyarakat yang berada di kampung halaman.

    “Ya seluruh masyarakat yang mau mudik selamat bertemh keluarga, salam sama semua keluarga dan tentu saja berbagilah dengan sekuat tenaga untuk semua masyarakat di kampung,” tuturnya.

    Di lain sisi, pada hari ini PKB memberangkatkan sekitar 1.000 pemudik melalui program mudik gratis dari PKB ke daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Sebanyak 20 bus sudah dilepas pada pukul 15:30 WIB.

    Cak Imin berharap dengan adanya program ini dapat meringankan dan menumbuhkan semangat pemudik tahun ini. Dia juga menuturkan semoga semua pemudik dapat bertemu dengan keluarga dalam keadaan yang sehat.

    “Uang tabungannya belanjakan sebanyak-banyaknya di kampung. Kalau perlu habiskan di kampung. Yang penting untuk memberdayakan UMKM,” tutupnya.

  • Cak Imin Akan Bahas Usulan Penghapusan SKCK

    Cak Imin Akan Bahas Usulan Penghapusan SKCK

    Cak Imin Akan Bahas Usulan Penghapusan SKCK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) mengaku akan membahas mengenai usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (
    SKCK
    ).
    “Ya nanti kita diskusikan lagi,” ujar Cak Imin, saat ditemui di kantor PKB, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
    Menurut Cak Imin, SKCK sebenarnya mempermudah kontrol bagi semua pihak.
    Apalagi, kata dia, SKCK diperlukan ketika pihak tersebut sedang melakukan seleksi.
    “Karena SKCK juga mempermudah kontrol semua pihak yang membutuhkan seleksi,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan agar Polri menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.
    Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM
    Kementerian HAM
    Nicholay Aprilindo menyatakan, usul tersebut disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai lewat surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay, Jumat (21/3/2025), dikutip dari Antara.
    Nicholay menjelaskan, usul ini muncul setelah Kementerian HAM menemui narapidana residivis saat berkunjung ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah.
    Ia menyebutkan, para
    mantan narapidana
    itu kembali mendekam di penjara karena sulit mencari pekerjaan setelah bebas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.
    Menurut Nicholay, mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.
    Sebab, SKCK itu memuat keterangan bahwa mereka pernah dipidana, yang membuat perusahaan atau penyedia pekerjaan sulit menerima mantan narapidana.
    “Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup,” kata Nicholay.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.