Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Thrifting Dilarang, Komisi VII DPR Minta Pedagang UMKM Diberi Solusi

    Thrifting Dilarang, Komisi VII DPR Minta Pedagang UMKM Diberi Solusi

    Jakarta –

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penjualan barang thrifting atau bekas terutama pakaian yang dilarang oleh pemerintah. Saleh mengatakan perlu ada alternatif bagi pedagang yang terdampak di samping kebijakan pelarangan itu.

    “Kalau tiba-tiba dilarang, pasti ada yang tidak puas. Ada tuntutan agar penghasilan dan kebutuhan keluarga mereka tidak terganggu. Kalau dalam jumlah yang banyak, tentu tidak mudah menyelesaikannya,” kata Saleh kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).

    Saleh mengatakan langkah presiden melakukan rapat terbatas dengan menko dan kementerian terkait dinilai sudah tepat. Diharapkan, ada pemikiran dan langkah strategis yang bisa dilahirkan, bahkan jika perlu pemerintah mendukung permodalan bagi pedagang yang terdampak.

    “Ini kan yang diajak Kementerian UMKM. Di situ ada KUR dan akses pada permodalan. Jika memang para pedagang itu mau beralih ke produksi dalam negeri, mungkin butuh tambahan modal. Pada titik ini, kementerian UMKM bisa langsung mendampingi dan memberikan jaminan agar mereka mendapatkan akses dari bank-bank penyalur,” ujar Waketum PAN ini.

    Ia mengatakan jika tak didampingi, masyarakat akan kesulitan. Ia berharap proses administrasi hingga persyaratan dari pemberian modal itu dipermudah.

    Menurutnya pendampingan dan bimbingan bagian dari afirmasi kepada para pedagang thrifting. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, katanya, para pedagang akan ikhlas untuk beralih ke penjualan produk UMKM.

    Kendati demikian, Saleh menyarankan agar peralihan yang dimaksud tetap terbuka pada bidang usaha lain. Ia menyebut jika para pedagang thrifting mau beralih ke usaha selain tekstil, pemerintah tetap harus memfasilitasi.

    “Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Negara harus memastikan bahwa hak hidup mereka dijamin. Tidak boleh ada yang ditinggalkan dalam setiap kondisi dan keadaan. Kalau selama ini ada yang dinilai melanggar, tugas negara adalah mengingatkan dan memberikan pembelajaran,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan arahan terbaru sebagai solusi dari kebijakan larangan menjual barang bekas atau thrifting. Prabowo mendorong adanya substitusi produk lokal agar pedagang tetap bisa berjualan.

    Hal ini diungkap Menteri UMKM Maman Abdurachman usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2024). Rapat ini juga melibatkan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko PMK Pratikno, hingga Mensos Saifullah Yusuf.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” ujar Maman.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” sambungnya.

    (dwr/jbr)

  • Mendag Buka Suara soal Kekhawatiran Indomaret dan Alfamart Bunuh UMKM

    Mendag Buka Suara soal Kekhawatiran Indomaret dan Alfamart Bunuh UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal pernyataan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar yang menyebut raksasa ritel seperti Indomaret, Alfamart, dan lainnya membunuh UMKM.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah sudah sejak lama membuat pola kemitraan antara ritel modern dengan toko kelontong agar keduanya dapat berjalan. Dalam hal ini, ritel memasok produk ke toko kelontong untuk dijual dengan harga yang lebih murah.

    “Jadi akhirnya toko-toko kelontong yang masuk gang-gang itu juga masih hidup terus karena untuk mendapatkan barang juga,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Selain itu, Budi menambahkan, pola kemitraan antara ritel modern dan toko kelontong juga sudah berkembang jauh lebih luas dengan mencakup pembinaan manajemen, tata kelola usaha, hingga transformasi digital.

    “Biar enggak ketinggalan juga. Artinya, dia punya toko fisiknya offline-nya tapi juga bisa jualan secara online. Kemarin kita juga ketemu dengan Meta [Indonesia], terus ya gimana. Nanti ngajarin UMKM itu cara jualan melalui layanan dia. Jadi toko tetap ada,” terangnya.

    Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengkhawatirkan keberadaan Alfamart—Indomaret Cs membunuh para pelaku UMKM.

    “Kita mengerti betul ritel-ritel raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita,” ujar Cak Imin.

    Kemenko PM pun tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.

    “Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, bukan pelarangan, tapi sedang melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” kata Leon dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

    Menurut Leon, pelaku usaha mikro seperti warung Madura dan toko kelontong kecil menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi permodalan. Imbasnya, dia menyebut UMKM berpotensi mati.

    “Kami bukan mau mematikan [Indomaret dan Alfamart], tapi kami sedang melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri,” tambahnya.

    Nantinya, rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah. 

    Leon mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan Pemerintah Kota Padang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya. Menurutnya, regulasi di tingkat pusat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar perlindungan terhadap UMKM bisa lebih kuat secara nasional.

    “Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart. Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka,” terangnya.

    Dengan regulasi tersebut, dia berharap kebijakan ini mampu memperkuat daya saing UMKM agar tetap tangguh, naik kelas, dan terus berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

  • Ada Pemutihan, Ini Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Online

    Ada Pemutihan, Ini Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Online

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan dilaksanakan dengan skema daftar ulang. Warga RI peserta BPJS Kesehatan bisa mengecek tunggakan iuran mereka secara online.

    “BPJS Kesehatan sedang memverifikasi secara lebih detail. Klasifikasi-klasifikasi mana yang bergeser menjadi penerima bantuan iuran dan mana yang harus melakukan registrasi ulang,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan skemanya ketika ditemui di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

    Untuk bisa mendapatkan program penghapusan itu, pemerintah mensyaratkan peserta yang masih memiliki tunggakan utang iuran BPJS Kesehatan untuk registrasi dan pendaftaran ulang, setelahnya akan dilakukan pengecekan untuk mendapatkan program penghapusan utangnya.

    Namun, tidak seluruh peserta otomatis memperoleh pemutihan tunggakan. Pemerintah masih melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghapusan.

    Cara Cek Tunggakan BPJS Kesehatan

    Tunggakan iuran BPJS Kesehatan dapat dicek lewat online baik menggunakan aplikasi Mobile JKN maupun WhatsApp Pandawa. Sebelum melakukan pengecekan, peserta perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor kartu peserta BPJS Kesehatan.

    1. Cara Cek di Aplikasi Mobile JKN

    Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Play Store atau App Store;
    Setelah terunduh, buka aplikasi dan login menggunakan NIK atau nomor kartu peserta BPJS Kesehatan serta password;
    Pilih “Menu Lainnya” pada halaman utama, lalu klik “Info Iuran”;
    Sistem akan menampilkan perincian dan jumlah tunggakan iuran kepesertaan.

    2. Cara Cek Melalui WhatsApp Pandawa

    Peserta BPJS Kesehatan dapat mengecek jumlah tunggakan iuran melalui layanan Pandawa yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp 0811-8-165-165. Berikut cara lengkapnya:

    Kirimkan pesan apapun ke Pandawa, seperti “Hai” atau yang lainnya;
    Pilih menu “Informasi”;
    Kemudian klik “Cek Status Pembayaran”;
    Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan;
    Lalu kirimkan pesan berupa tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal lahir (contoh: 1995-04-01);
    Selanjutnya Pandawa akan mengirimkan informasi berupa nama peserta, jumlah tagihan, dan status pembayarannya.

    Program pemutihan hanya akan diberikan kepada peserta kurang mampu yang terdaftar dalam DTSEN yang akan menerima kebijakan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Artinya, untuk menjadi penerima manfaat pemutihan, peserta BPJS Kesehatan harus terdaftar di DTSEN terlebih dahulu.

    Cara Daftar DTSEN Online Lewat Aplikasi Cek Bansos

    Cara mendaftar DTSEN sendiri ada dua, yaitu secara online di aplikasi Cek Bansos dan secara langsung dengan mendatangi kantor desa/lurah. Untuk lebih jelasnya, berikuttiap-tiap panduan lengkapnya:

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store atau App Store;
    Setelah berhasil diunduh, buka aplikasi;
    Pilih “Buat Akun Baru” jika belum memiliki akun;
    Lengkapi data yang diminta berupa NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat sesuai KTP, RT/RW, nomor HP aktif, dan email;
    Kemudian unggah foto e‑KTP dan swafoto dengan memegang e‑KTP untuk verifikasi identitas;
    Verifikasi akun via email kemudian login;
    Pilih menu “Daftar Usulan” atau “Tambah Usulan”;
    Masukkan data lengkap keluarga, kondisi rumah, dan pilih jenis bantuan yang diajukan (PKH, BPNT, dsb);
    Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi serta validasi data oleh Kemensos.

    Cara Daftar DTSEN Offline di Kantor Desa/Kelurahan

    Datang ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK;
    Isi formulir pendaftaran DTSEN yang diberikan petugas dengan benar dan lengkap;
    Selanjutnya, permohonan akan diproses melalui musyawarah untuk menilai kelayakan penerima;
    Jika disetujui, data akan diteruskan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan dilaporkan kepada bupati/wali kota hingga diteruskan kepada Menteri Sosial.

    Syarat Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

    Tidak semua peserta BPJS Kesehatan dapat menikmati program penghapusan tunggakan tersebut. Program ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaat. Berikut syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemutihan tunggakan iuran BPJS:

    1. Peserta yang Beralih ke PBI

    Peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya merupakan peserta mandiri dan kini telah masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) berhak mendapatkan pemutihan. Iuran mereka kini ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

    2. Peserta dari Kalangan Tidak Mampu

    Program pemutihan ini hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu berdasarkan data resmi yang dikelola pemerintah. Artinya, hanya masyarakat miskin yang tercatat secara valid yang dapat menikmati penghapusan tunggakan ini.

    3. Peserta dengan Status PBPU dan BP yang Diverifikasi Pemda

    Peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) juga bisa menikmati program penghapusan tunggakan iuran. Syaratnya yaitu data yang dimiliki harus sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

    4. Terdaftar dalam DTSEN

    Peserta wajib tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data akan dilakukan agar bantuan pemutihan benar-benar tepat sasaran.

    5. Pemutihan Berlaku untuk Maksimal 2 Tahun Tunggakan

    BPJS Kesehatan hanya akan menghapus tunggakan iuran selama maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Jika tunggakan peserta lebih dari 24 bulan, maka sisa kewajiban di luar batas tersebut tetap harus dibayar oleh peserta.

    6. Pendanaan dari APBN

    Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana sekitar Rp 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung program ini. Dana tersebut digunakan untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi syarat pemutihan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahan MBG Wajib Pakai Produk Lokal, Cak Imin: BGN Tak Boleh Impor

    Bahan MBG Wajib Pakai Produk Lokal, Cak Imin: BGN Tak Boleh Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyampaikan instruksi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sepenuhnya menggunakan barang dan bahan lokal.

    Hal ini disampaikannya usai mengunjungi dan berdialog di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Kamis (6/11/2025).

    “Sebagai pengawas BGN, saya minta BGN memastikan tidak ada satu barang pun yang impor, baik bahan pangan maupun peralatan dapur MBG. Semua harus mengandalkan produksi dalam negeri,” katanya lewat rilisnya, Jumat (7/11/2025)

    Cak imin pun menyatakan bahwa langkahnya telah selaras dengan keinginan presiden agar MBG mampu mendorong laju perekonomian masyarakat, selain menjadi gerakan pemenuhan gizi nasional.

    Penggunaan bahan dan alat hasil produksi dalam negeri, kata pria yang karib disapa Gus Imin ini, akan menciptakan ekosistem perekonomian yang memberdayakan masyarakat.

    “Jadi supaya ekosistem ekonomi tumbuh, tahap kedua nanti, kalau sudah mulai stabil, jangan lagi menggunakan barang-barang di luar UMKM dan koperasi. Ini harapan saya,” ujarnya.

    Cak Imin mencontohkan sejumlah Koperasi seperti di Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq yang telah mampu menjadi agregator petani dan UMKM produsen pangan lokal ke ekosistem MBG.

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Al-Ittifaq juga mampu menjadi bukti bahwa program MBG bisa membentuk ekosistem rantai pasok yang memperkuat ekonomi lokal.

    Selain itu, menurut Menko Muhaimin, Al-Ittifaq menjadi bukti transformasi pesantren yang tak hanya menjadi lembaga pendidikan tetapi turut menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

    “Menjadi pelajaran bahwa kalau ekosistemnya benar maka akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang baik. Karena itu saya sangat bahagia dan mendukung penuh. Makanya Al-Ittifaq saya tetapkan sebagai duta pemberdayaan masyarakat yang juga sebagai inspirator dan pusat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

    Sepanjang setahun pelaksanaan MBG, tercatat 1,4 miliar porsi makanan telah dimasak dan dibagikan dari 12.508 SPPG untuk 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sebanyak 625,4 ribu lapangan kerja baru pun tercipta dari dapur SPPG. Sementara, 18.895 UMKM, koperasi, dan BUMDEs telah menjadi bagian ekosistem ekonomi MBG.

    Sekadar informasi, saat ini Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menko Muhaimin sebagai Wakil Ketua II Tim Koordinasi MBG dengan salah satu tugas utama memastikan program tersebut berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat.

  • Komisi X Dukung Beasiswa Lulusan SMA Kerja ke Luar Negeri, Minta Kemendikdasmen Sesuaikan Kurikulum

    Komisi X Dukung Beasiswa Lulusan SMA Kerja ke Luar Negeri, Minta Kemendikdasmen Sesuaikan Kurikulum

    Komisi X Dukung Beasiswa Lulusan SMA Kerja ke Luar Negeri, Minta Kemendikdasmen Sesuaikan Kurikulum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menyesuaikan kurikulum untuk mendukung rencana pemerintah memberikan beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA/SMK yang ingin bekerja ke luar negeri.
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, langkah tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah yang telah menyiapkan anggaran hingga Rp 12 triliun untuk beasiswa bisa berjalan sesuai harapan.
    “Kami tentu mendukung penuh langkah pemerintah ini. Namun yang tidak kalah penting adalah kesiapan dari sisi pendidikan dasar dan menengah, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter kerja yang kuat,” ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
    Politikus PKB itu menilai, penyesuaian kurikulum dan penguatan vokasi penting agar lulusan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi di lingkungan kerja global.
    “Dengan demikian, lulusan SMA dan SMK tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan bahasa, etika kerja, dan pemahaman lintas budaya yang dibutuhkan di dunia kerja global,” ucapnya.
    Di samping itu, Lalu juga mendorong penguatan kapasitas para pendidik melalui program bimbingan teknis (bimtek) yang berkelanjutan.
    Menurut dia, peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan secara merata agar standar kualitas pembelajaran di seluruh daerah bisa sama dan setara.
    “Pelatihan ini jangan hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan menengah kita. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan juga perlu dilibatkan agar sinergi ini menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing di luar negeri,” katanya.
    Lalu mengingatkan bahwa tujuan akhir dari program beasiswa bagi lulusan SMA ini jangan sampai berhenti pada pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri.
    Dia berharap, program ini juga bermuara pada peningkatan kualitas generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.
    “Tujuan akhirnya bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk ke luar negeri, tetapi juga membangun generasi muda Indonesia yang berdaya saing, berkompeten, dan mampu membawa nama baik bangsa di dunia internasional,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyiapkan beasiswa kursus dan pelatihan bagi lulusan SMA/SMK sederajat untuk bekerja di luar negeri.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan, anggaran yang disediakan mencapai Rp 12 triliun.
    Hal ini dikatakannya pasca rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    “Salah satunya adalah para lulusan SMA dan SMK yang mau ke luar negeri dipersiapkan beasiswa khusus. Insha Allah akan disiapkan Rp 12 triliun untuk pelatihan dan peningkatan mutu bahasa para calon-calon tenaga kerja yang bekerja dengan pasar luar negeri,” kata Muhaimin, Selasa.
    Pria yang karib disapa Cak Imin ini menuturkan, beasiswa ini bakal berguna untuk siswa yang baru lulus ketika hendak bekerja di luar negeri dengan beragam profesi sebagai welder, caregiver, dan hospitality.
    Ia menyampaikan, pemberian beasiswa akan dimulai pada akhir tahun 2025.
    Namun, jumlah tersebut akan diperbesar pada tahun depan.
    “Untuk beasiswa dimulai akhir tahun ini dengan jumlah tertentu semaksimal mungkin dan akan dimulai lebih besar lagi pada bulan Januari,” ucap dia.
    Ia pun menegaskan, program ini bakal berbeda dengan program penyediaan 500.000 tenaga kerja terampil untuk bekerja di luar negeri oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
    Untuk diketahui, 500.000 tenaga terampil itu diberikan pelatihan pengelasan (welding) dan perhotelan (hospitality) demi memenuhi kebutuhan pasar
    tenaga kerja luar negeri
    .
    Dana yang disediakan mencapai Rp 8 triliun.
    “Beda (dengan program tersebut),” tandas Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung UMKM, WIKA dan WIKA Realty Proyeksikan Tamansari Laswi City Bandung Jadi “Pasar 1001 Malam”

    Dukung UMKM, WIKA dan WIKA Realty Proyeksikan Tamansari Laswi City Bandung Jadi “Pasar 1001 Malam”

    Dukung UMKM, WIKA dan WIKA Realty Proyeksikan Tamansari Laswi City Bandung Jadi “Pasar 1001 Malam”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Komitmen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) dalam mengembangkan kawasan produktif berbasis masyarakat kembali mendapat apresiasi. 
    Tamansari Laswi City yang dikelola
    WIKA
    dan
    WIKA Realty
    kini disiapkan menjadi salah satu pusat usaha mikro kecil menengah (
    UMKM
    ).
    Kawasan bersejarah tersebut direncanakan menjadi proyek percontohan program “Pasar 1.001 Malam”. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk menggerakkan kembali sektor ekonomi kreatif dan memperkuat ekosistem UMKM di perkotaan. 
    Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Abdul Muhaimin Iskandar saat melakukan kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke kawasan Tamansari Laswi City, Bandung, Rabu (5/11/2025).
    Rombongan turut disambut Director of Development WIKA Realty, Realty Manager Tamansari Laswi City, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, serta jajaran kementerian. 
    Menanggapi hal tersebut, Director of Development WIKA Realty Adhi Priyanto Putro menegaskan, perusahaan berkomitmen untuk menjadikan Tamansari Laswi City sebagai model pengembangan kawasan yang inklusif dan berdaya guna bagi masyarakat. 
    “Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pelaku UMKM, tetapi juga pada komunitas kreatif dan masyarakat sekitar agar bersama-sama dapat tumbuh dalam ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (6/11/2025).
    Dia menambahkan, Tamansari Laswi City dikelola sebagai ruang di mana sejarah, kreativitas, dan kehidupan sosial saling menguatkan.
    Sejalan dengan komitmen tersebut, Tamansari Laswi City telah berkembang menjadi ruang hidup bagi pelaku UMKM dan komunitas kreatif di Kota Bandung.
    Melalui berbagai kegiatan seni, kuliner, dan ajang komunitas, kawasan tersebut menjadi bukti nyata bagaimana aset negara dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pelestarian sejarah sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat. 
    Sementara itu, Corporate Secretary WIKA Realty Saskia Ayu Megananda menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan.
    Melalui kegiatan seperti Tamansari Festival dan bazar UMKM rutin di Tamansari Hive, WIKA Realty terus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.
    “Tamansari Laswi City menjadi wujud nyata komitmen kami dalam menghadirkan ruang tumbuh bagi UMKM dan komunitas kreatif yang berkontribusi pada ekonomi rakyat,” terang Saskia. 
    Sebagai bagian dari WIKA Group, WIKA Realty terus memperkuat perannya dalam mengelola aset negara secara produktif melalui pengembangan kawasan tematik yang mengedepankan keberlanjutan, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat. 
    Melalui pengelolaan Tamansari Laswi City, WIKA Realty menegaskan komitmennya dalam menghadirkan ruang publik yang hidup dan inklusif.
    Tak hanya itu, WIKA Realty juga memperkuat identitas budaya lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin: Indomaret dan Alfamart Jadi Ancaman, Bawa Bahaya bagi Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Rakyat Tertekan

    Cak Imin: Indomaret dan Alfamart Jadi Ancaman, Bawa Bahaya bagi Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Rakyat Tertekan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengkritik maraknya ekspansi ritel modern yang kini mulai masuk ke wilayah pedesaan. Menurutnya, kehadiran jaringan ritel besar di tingkat kampung telah menekan ekonomi rakyat dan mematikan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM,” ujar Muhaimin di Menara Danareksa, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebut banyak kepala daerah kini mulai kewalahan menghadapi dominasi ritel besar modern raksasa. Ia bahkan secara terbuka menyinggung dua pemain utama yang paling mendominasi pasar ritel di Indonesia. seperti Indomaret dan Alfamart.

    “Terus terang raksasa ritel ini bernama Indomaret dan Alfamart yang betul betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya Usaha Kecil dan Menengah kita,” terangnya.

    Menurutnya, kekuatan modal dan sistem distribusi yang dikuasai ritel modern membuat usaha kecil sulit bersaing di wilayah mereka sendiri.

    “Bupati banyak yang sangat khawatir dan kemudian banyak bupati membangun perda-perda untuk mengantisipasi gurita yang begitu kuat, dari hilir ke hulu, produsen sampai ke distribusinya menjadi satu titik,” kata Cak Imin.

    Menurutnya, kehadiran koperasi desa dapat menjadi solusi nyata untuk memperkuat ekonomi lokal.

    “Koperasi desa membawa harapan baru agar pemerintah dan negara ini hadir membangun ekosistem ekonomi baru yang tumbuh. Sehingga desa betul-betul menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu bertahan menghadapi berbagai keadaan sesulit apa pun,” tuturnya.

  • Ini Respons Cak Imin Usai Gubernur Riau jadi Tersangka KPK

    Ini Respons Cak Imin Usai Gubernur Riau jadi Tersangka KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi penetapan tersangka salah satu kadernya yang merupakan Gubernur Riau Abdul Wahid, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Untuk diketahui, KPK menetapkan tiga orang tersangka pada kasus dugaan pemerasan terkait dengan penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan oleh UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. Salah satunya adalah Abdul Wahid.

    “Ya semua harus belajar dari pengalaman agar tidak terulang lagi,” terang pria yang akrab disapa Cak Imin itu saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). 

    Cak Imin mengaku sampai dengan saat ini belum ada permintaan dari Abdul Wahid terkait dengan bantuan hukum. Dia juga enggan merespons apabila partai sudah menentukan nasib keanggotaan Abdul Wahid di PKB. 

    “Ya pasti akan ada proses internal ya,” ujar pria yang juga menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat itu. 

    Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Senin (3/11/2025). Pada operasi senyap itu, penyelidik KPK melakukan tangkap tangan kepada 10 orang. 

    Selain Abdul Wahid, dua orang yang ditetapkan tersangka adalah M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau, serta Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. 

    Ketiga orang itu disangkakan melanggar pasal 12 e dan/atau pasal 12 f dan/atau pasal 12B Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Pemerintah Matangkan Program Sekolah Rakyat, Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Pemerintah Matangkan Program Sekolah Rakyat, Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memaparkan dua strategi utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan lewat Sekolah Rakyat.

    Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    “Hari ini kami melanjutkan rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting adalah mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantai kemiskinan melalui dua skema strategi,” ujar Cak Imin.

    Menurutnya, strategi pertama dilakukan melalui sektor pendidikan yang konkret diwujudkan lewat sekolah rakyat.

    Dia menjelaskan bahwa bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pemerintah akan mengonsolidasikan pendidikan agar menjadi bagian integral dari solusi pengangguran dan tantangan dunia kerja di masa depan.

    Cak Imin menambahkan, strategi kedua dalam memutus rantai kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

    “Yang kedua, strategi memutus mata rantai kemiskinan dengan pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

    Dua strategi besar tersebut, lanjut Cak Imin, akan diterapkan melalui berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah memperbanyak pelatihan vokasi agar lulusan SMA dan SMK lebih cepat terserap di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    “Yang pertama, akan diperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni-alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dalam dunia kerja di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

    Pemerintah juga akan melibatkan balai pelatihan kerja milik negara dan swasta agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja.

    “Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perintah khusus untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, dengan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja.

    “Yang kedua, perintah presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja,” ungkapnya.

    Cak Imin menyebut Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan pentingnya investasi negara dalam peningkatan skill vokasi serta penguasaan bahasa asing.

    “Presiden memerintahkan kita untuk tidak segan-segan melakukan investasi melalui anggaran negara di dalam meningkatkan kapasitas skill vokasi para anak didik kita dan lulusan-lulusan pendidikan formal kita. Termasuk, pak presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan,” ujarnya.

    Di akhir keterangannya, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal dalam memperkuat dimensi pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional.

    “Sekaligus, kita akan bekerja sungguh-sungguh dimensi pemberdayaan di dalam menanggulangi kemiskinan dalam berbagai program-program kita,” pungkasnya.

  • Siap-siap! Pemerintah Segera Hapus Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan

    Siap-siap! Pemerintah Segera Hapus Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Pemerintah bakal menghapus tunggakan iuran 23 juta peserta BPJS Kesehatan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan kebijakan tersebut akan segera dijalankan pemerintah melalui program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan.

    “Yang masih nunggak peserta BPJS Kesehatan itu jumlahnya 23 juta peserta. Tunggakan ini dalam waktu dekat, Insya Allah, akan diputihkan, dihapus,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

    Menurut Muhaimin, penghapusan tunggakan diutamakan pada kelompok masyarakat tidak mampu, demi kembali mendapatkan hak layanan kesehatan, yang belakangan terkendala pembayaran iuran.

    “Langkah ini adalah bentuk tanggung jawab negara sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” ujarnya.

    Peserta Diminta Registrasi Ulang

    Muhaimin menjelaskan peserta yang masih memiliki tunggakan akan diminta untuk melakukan registrasi ulang agar status kepesertaannya kembali aktif.

    Program penghapusan tunggakan ini akan difokuskan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) atau masyarakat yang bekerja di sektor informal. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mulai berjalan pada akhir 2025.

    “Caranya, seluruh peserta BPJS Kesehatan yang masih nunggak segera mendaftar ulang menjadi peserta aktif,” kata Muhaimin.

    Tingkat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan disebutnya juga dapat terus meningkat. Saat ini, program JKN telah menjangkau 279,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    Selain penghapusan tunggakan, pemerintah juga akan memperkuat penegakan aturan kepatuhan kepesertaan BPJS Kesehatan, salah satunya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    “Yang mampu membayar iuran harus tetap berkontribusi dengan semangat solidaritas. Yang belum mampu akan dibantu oleh negara. Inilah bentuk gotong royong dalam menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan,” ujar Muhaimin.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)