Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Fraud Layanan JKN Capai Rp 6,8 T: Tagihan Fiktif-Dokter Bikin Pasien Bolak-balik RS

    Fraud Layanan JKN Capai Rp 6,8 T: Tagihan Fiktif-Dokter Bikin Pasien Bolak-balik RS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkap sedikitnya empat pola kecurangan (fraud) yang hingga kini masih membayangi penyelenggaraan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Temuan ini memperlihatkan potensi penyalahgunaan tidak hanya dilakukan fasilitas kesehatan, tetapi juga tenaga medis, peserta, hingga oknum internal BPJS Kesehatan.

    Menurut Cak Imin, jenis kecurangan pertama banyak ditemukan di puskesmas dan rumah sakit. Praktik yang kerap terjadi antara lain tagihan fiktif, mark up biaya, hingga manipulasi tindakan medis untuk mengamankan standar pembiayaan yang dianggap terlalu kecil atau memenuhi kebutuhan operasional faskes.

    Jenis fraud kedua terkait perilaku tenaga medis. Ia menyebut ada dokter yang sengaja memberikan diagnosis berlebihan atau membiarkan pasien dirawat lebih lama. “Itu biasanya agar biaya rawatnya menjadi tinggi,” ujarnya dalam 1st INAHAFF Conference 2025 di Yogyakarta, Rabu (10/12/2025).

    Ketiga, fraud juga terjadi di internal BPJS Kesehatan, khususnya pada proses verifikasi klaim. Ada oknum yang sengaja membiarkan ketidaksesuaian atau manipulasi data terjadi.

    Terakhir, peserta JKN pun tidak luput dari sorotan. “Peserta BPJS melakukan pemalsuan identitas dan dokumen,” tegasnya.

    Mengutip laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ia menekankan fraud di sektor jaminan kesehatan banyak negara menyebabkan kebocoran anggaran 0,5 hingga 6 persen dari total pembiayaan. “Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Setiap rupiah iuran dan anggaran negara harus kembali kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tutupnya.

    Fraud Mencapai Rp 6,8 Triliun, Pencegahan Jadi Penyumbang Terbesar

    Terpisah, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga (Dirpatuhal) BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengungkap capaian signifikan upaya anti-fraud sepanjang Januari HINGGA Oktober 2025. Total nilai potensi fraud yang berhasil dicegah, dideteksi, dan ditangani mencapai Rp 6,8 triliun di seluruh kedeputian wilayah.

    Rinciannya:

    Pencegahan fraud: Rp 5,1 triliunDeteksi dan penanganan: Rp 1,7 triliun

    Mundiharno menegaskan seluruh aspek penanganan fraud menunjukkan tren peningkatan. “Yang tercegah meningkat, yang terdeteksi meningkat, yang tertangani juga meningkat. Meningkat yang akhirnya bisa kembali terselamatkan dana kita itu,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/12).

    Ia menambahkan pencegahan menjadi komponen terbesar dari capaian tersebut. “Yang paling banyak itu di pencegahan. Tapi itu juga upaya dari anti-fraud kita. Rp 5,1 triliun itu adalah hasil dari pencegahan, deteksi, sampai penanganan.”

    Mundiharno menilai peningkatan efektivitas pengawasan menjadi salah satu kunci. Sebelumnya, indikasi fraud seringkali hanya berujung pada pembinaan atau pemberian umpan balik yang tidak memberikan efek jera.

    “Dulu hanya pembinaan, feedback-nya nggak efektif. Ini indikasi fraud, ya sudah. Masuk kanan, keluar kiri. Kalau tidak ada sanksinya, berat.”

    (naf/kna)

  • Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Menko PM Cak Imin Desak Evaluasi Menyeluruh

    Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Menko PM Cak Imin Desak Evaluasi Menyeluruh

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar merespons insiden mobil pengangkut makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menabrak siswa dan guru di lingkungan SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara hari ini.

    Cak Imin sapaan akrabnya mengucapkan rasa berbelasungkawa dan menaruh rasa dukacita terhadap kejadian naas yang terjadi di lapangan sekolah tersebut pada sekitar pukul 07.00 WIB.

    “Innalillahi wa innailaihi Raji’uun. Musibah kok tiada henti ya, tentu kita sangat bersedihlah,” ucap Cak Imin kepada Bisnis usai melakukan Groundbreaking rekonstruksi bangunan pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).

    Ketua Umum PKB ini pun mendorong kepada segenap pihak yang berkaitan untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi menyeluruh atas kejadian yang sementara ini mengakibatkan jatuhnya 19 korban luka.

    “Ya, [evaluasi] semuanya, semua. Keselamatan pengendara harus betul-betul dijaga, dan jangan sampai nyetir dalam keadaan ngantuk atau tidak fit,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, seraya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan ini. 

    “Kami juga akan bekerja sama penuh dengan kepolisian dalam proses penyelidikan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menambahkan bahwa seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung oleh BGN sebagai bentuk tanggung jawab.

    Menurutnya, insiden tersebut tidak menghambat operasional maupun pelayanan program MBG di lapangan, sehingga distribusi dan layanan kepada penerima manfaat tetap berjalan. 

    “Secara internal BGN melakukan evaluasi internal untuk mencegah terulangnya peristiwa. Peristiwa tersebut tidak menghambat operasional dan pelayanan MBG,” ujarnya.

    Adapun, BGN mencatat sedikitnya 19 orang menjadi korban kecelakaan tersebut, yang mana salah seorang di antaranya merupakan guru. Para korban langsung mendapatkan perawatan di RSUD terdekat.  

    Aparat Polda Metro Jaya juga disebut telah menangkap sopir kendaraan pengangkut makanan program MBG SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara. 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan Kapolres Jakarta Utara sudah berada di TKP untuk mengecek peristiwa tersebut. Korban tengah didata dan diberikan tindak lanjut medis.

    “Untuk sopir sudah diamankan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

  • BPJS Kesehatan kolaborasi enam negara di INAHAFF perketat anti-fraud

    BPJS Kesehatan kolaborasi enam negara di INAHAFF perketat anti-fraud

    Dengan dilibatkannya enam negara dalam kegiatan INAHAFF ini, kita bisa saling berbagi praktik terbaik dan menyatukan langkah dalam membangun ekosistem pencegahan kecurangan yang berkelanjutan

    Yogyakarta (ANTARA) – BPJS Kesehatan memperketat langkah anti-fraud JKN melalui kolaborasi dengan enam negara dalam “The First Indonesian Healthcare Anti Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2025” untuk memperkuat tata kelola, teknologi dan integritas layanan.

    “Di era digitalisasi, ketika layanan kesehatan semakin maju dan pertukaran data berlangsung lebih cepat, upaya pencegahan dan deteksi fraud terus diperkuat agar sistem JKN tetap aman dan terpercaya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti pada kegiatan INAHAFF 2025 di Sleman, Yogyakarta, Rabu.

    Menurut dia, penguatan tersebut dilakukan seiring meningkatnya jumlah kepesertaan dan pemanfaatan layanan JKN.

    “BPJS Kesehatan menegaskan komitmen menjaga kualitas layanan agar manfaat program diterima peserta secara optimal,” katanya.

    Kolaborasi internasional ini diwujudkan melalui kerja sama BPJS Kesehatan dengan ACFE Indonesian Chapter dan Steering Committee INAHAFF dalam INAHAFF 2025 yang melibatkan Mesir, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Jepang dan Yunani.

    BPJS Kesehatan juga menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan enam negara mitra untuk pertukaran pengetahuan, penguatan SDM, pengembangan TI lanjutan termasuk AI, serta penguatan manajemen sistem anti-kecurangan.

    Ghufron mengatakan, pelibatan enam negara di INAHAFF 2025 ditujukan untuk saling berbagi praktik terbaik dan menyatukan langkah memperkuat pencegahan kecurangan secara berkelanjutan.

    “Dengan dilibatkannya enam negara dalam kegiatan INAHAFF ini, kita bisa saling berbagi praktik terbaik dan menyatukan langkah dalam membangun ekosistem pencegahan kecurangan yang berkelanjutan,” katanya.

    Ia mengatakan, melalui momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk saling berdiskusi mengenai penguatan tata kelola, mekanisme pencegahan, pemanfaatan data dan teknologi, hingga harmonisasi kebijakan dan penegakan hukum.

    “BPJS Kesehatan terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta memperketat pengawasan. Transformasi digital juga diperkuat melalui pengembangan analitik berbasis big data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola anomali dan potensi kecurangan lebih dini,” katanya.

    Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan membangun kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat sistem anti kecurangan.

    Mitra tersebut antara lain Kementerian Kesehatan RI, DJSN, KPK, BPKP, OJK, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta lembaga strategis lainnya. BPJS Kesehatan juga memperkuat whistleblowing system agar pelaporan indikasi pelanggaran lebih aman, mudah, dan terlindungi.

    Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan Program JKN, sehingga layanan tetap aman dan peserta memperoleh manfaat secara optimal.

    BPJS Kesehatan terus membangun, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem anti kecurangan. Diantaranya menyusun kebijakan anti kecurangan JKN, membentuk unit khusus dalam struktur organisasi yang berfungsi mengembangkan dan mengoordinasikan langkah anti kecurangan, serta membentuk Tim Anti Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi.

    “Membentuk Tim Anti Kecurangan JKN di semua jenjang organisasi dari tingkat pusat, wilayah, dan cabang. Selain itu juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi Unit dan Duta BPJS Kesehatan,” katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar mengatakan praktik kecurangan berpotensi menghambat pembangunan sistem kesehatan nasional.

    Setiap tindakan kecurangan dalam JKN tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menghalangi upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan konstitusi.

    “Kita tidak boleh membiarkan setiap praktik kecurangan kian terjadi di tanah air. Saya tegaskan bahwa setiap iuran yang dibayarkan oleh peserta maupun pemerintah harus kembali dalam bentuk pelayanan yang berkualitas dan menjadi pondasi bagi pemberdayaan masyarakat,” katanya.

    Ia berharap forum INAHAFF dapat menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan sehingga lahir langkah-langkah nyata dalam membangun sistem anti kecurangan secara bersama-sama.

    Dalam rangkaian INAHAFF, turut diberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2025, meliputi kategori tokoh inspiratif, tim pencegahan dan penanganan kecurangan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dengan komitmen anti kecurangan terbaik.

    Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik diberikan kepada Prof. Dr. dr. Hikmat Permana, SpPD, K-EMD dan Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC.

    Kategori Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota diraih oleh Tim PK JKN Kota Medan sebagai Terbaik 1, disusul Tim PK JKN Kabupaten Kuningan (Terbaik 2) dan Tim PK JKN Kabupaten Jember (Terbaik 3).

    Kategori Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN Terbaik Tingkat Provinsi diraih oleh Tim PK JKN Provinsi Jawa Barat sebagai Terbaik 1, disusul Tim PK JKN Provinsi Bali (Terbaik 2) dan Tim PK JKN Provinsi Kalimantan Utara (Terbaik 3).

    Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik diraih oleh Pemerintah Kota Mojokerto sebagai Terbaik 1, disusul Pemerintah Kabupaten Kuningan (Terbaik 2) dan Pemerintah Kota Cirebon (Terbaik 3).

    Kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik diraih oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai Terbaik 1, disusul Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Terbaik 2) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Terbaik 3).

    Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imbas Wacana Koalisi Permanen Golkar, Parpol Mulai Nyalakan Lampu Sen

    Imbas Wacana Koalisi Permanen Golkar, Parpol Mulai Nyalakan Lampu Sen

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai gagasan koalisi permanen yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berhasil memantik respons dari PDIP dan PKS.

    Menurut Arifki, reaksi cepat dua partai itu menunjukkan bahwa ide tersebut bukan sekadar wacana seremonial, melainkan sinyal politik yang mereka anggap penting untuk dicermati.

    Arifki mengamati bahwa posisi PDIP sejauh ini masih ambigu. Partai berlambang banteng itu tidak masuk kabinet, tetapi tetap menunjukkan dukungan politik dari luar. Sementara itu, PKS memiliki hubungan yang lebih dinamis dengan Prabowo Subianto.

    “PKS sebenarnya pernah berkoalisi dengan Prabowo, sebelum relasi itu retak ketika PKS mendukung Anies pada Pilpres 2024. Bisa mengusulkan satu menteri profesional ke Presiden terpilih sudah menjadi keuntungan tersendiri bagi PKS,” ujar Arifki lewat pesan teks, Rabu (10/12/2025).

    Lebih lanjut, dia juga menyoroti pernyataan Bahlil yang sempat menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait komentarnya soal banjir di Sumatra.

    Menurut Arifki, hal itu menandakan dinamika internal di antara kekuatan politik pendukung pemerintah tidak berjalan mulus. Sebagai mantan cawapres Anies, Cak Imin dinilai masih memiliki ruang elektoral yang kuat untuk menjangkau publik oposisi.

    “Jika wacana koalisi permanen benar-benar digulirkan, partai-partai pasti mulai menyalakan lampu sen politiknya. Parpol yang semestinya berperan sebagai oposisi selama ini justru cukup nyaman dengan gaya Prabowo yang merangkul semua pihak dan membuka ruang bagi berbagai segmen kekuasaan. Keputusan untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan sangat bergantung pada tawaran dan pilihan strategis masing-masing partai,” jelasnya.

    Arifki menilai gaya politik Prabowo yang akomodatif memang memperluas lingkar dukungan, tetapi sekaligus dapat melemahkan posisi tawar partai-partai pengusung awal.

    Alhasil, dia melihat bahwa dengan masuknya lebih banyak partai ke orbit kekuasaan Prabowo membuat pengaruh partai awal harus dibagi bersama aktor politik lainnya. Efeknya, lanskap politik menuju 2029 diprediksi akan semakin dinamis.

    Dia mengatakan bahwa wacana koalisi permanen kini menjadi titik baru yang berpotensi menggeser arah konfigurasi politik nasional, seiring partai-partai mulai menghitung ulang posisi dan peluang mereka di bawah gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung merangkul sebanyak mungkin kekuatan.

    “Kalau melihat arah politik jangka panjang, kemungkinan-kemungkinan bagi Prabowo menuju 2029 sangat terbuka. Bisa tetap bersama Gibran, bisa dengan AHY, atau bergeser ke tokoh lain seperti Puan. Bersama Dedi Mulyadi bukan hal baru, karena Prabowo–Sandi dulu sesama kader Gerindra. Jika pilihan itu tidak bertemu, bukan tidak mungkin figur seperti Seskab Teddy atau Menteri Keuangan Purbaya juga dipertimbangkan,” tandas Arifki.

  • Ucapan Cak Imin ‘Kita Masih Kuat Kok’ Saat Tolak Bantuan Internasional Bikin Publik Naik Darah

    Ucapan Cak Imin ‘Kita Masih Kuat Kok’ Saat Tolak Bantuan Internasional Bikin Publik Naik Darah

    GELORA.CO – Pernyataan Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar, yang menegaskan.

    Bahwa Indonesia menolak bantuan internasional dengan alasan “kita masih kuat kok”, langsung mencuri perhatian publik.

    Ucapan itu disampaikan di tengah salah satu bencana terbesar yang menghantam Sumatra dalam dua dekade terakhir.

    “Selagi kita masih kuat, ngapain (terima bantuan internasional)? Kita masih kuat kok,”ujar Cak Imin didepan awak media Kementerian Sosial di Jakarta 8/12/2025 dilansir suara.com.

    Kontras antara nada optimistis pemerintah dan skala bencana di lapangan menjadi sorotan tajam.

    Data resmi yang dirilis berbagai lembaga menunjukkan betapa berat kondisi yang sebenarnya dihadapi masyarakat Sumatra.

    Reuters melaporkan bahwa sebanyak 950 orang tewas dan 274 lainnya masih hilang akibat rentetan banjir dan longsor.

    Kerusakan meluas dari Aceh hingga Sumatera Barat, menyapu pemukiman, merusak jalan utama, dan memutus jaringan logistik vital.

    Sementara itu, pemerintah pusat menegaskan bahwa kapasitas nasional masih memadai, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya bantuan.

    Namun laporan dari daerah memperlihatkan kenyataan berbeda.

    Sejumlah wilayah dilaporkan kehabisan bahan bakar, akses pangan terbatas, hingga minimnya suplai air bersih bagi pengungsi.

    Beberapa kabupaten bahkan disebut hampir tak tersentuh bantuan karena jalur darat terputus total.

    Pernyataan “kita masih kuat kok” akhirnya menjadi pemantik diskusi lebih luas kekuatan siapa yang dimaksud?

    Apakah kapasitas administratif negara atau ketahanan masyarakat di lapangan yang sedang berjibaku menyelamatkan keluarga mereka?

    Laporan Reuters menyebut beberapa lokasi terdampak “run low on fuel and food”, menggambarkan urgensi yang jauh dari kata aman.

    Kondisi ini diperparah oleh besarnya kebutuhan pemulihan.

    Pemerintah memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai Rp 51,8 triliun.

    Angka yang membuat publik bertanya-tanya bagaimana beban sebesar itu dapat ditanggung tanpa tambahan dukungan internasional.

    Di sisi lain, sejumlah pejabat menjelaskan bahwa penolakan bantuan asing dilakukan demi menjaga.

    Kemandirian nasional dan memastikan pengelolaan bantuan tetap terkoordinasi oleh negara.

    Namun narasi itu sulit diterima sebagian masyarakat yang melihat langsung sulitnya distribusi bantuan di wilayah bencana.

    Video warga yang berteriak meminta suplai makanan hingga antrean panjang pembagian air bersih memperkuat kekhawatiran banyak pihak

    Apakah negara benar-benar kuat, atau justru sedang berjuang keras menutupi fakta lapangan?

    Berbagai pengamat kebijakan menilai keputusan menutup pintu bantuan internasional bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut persepsi politik.

    Di tengah tekanan publik dan kerusakan yang masif, sikap pemerintah yang terlalu percaya diri dinilai berpotensi menunda penanganan yang lebih cepat dan efektif.

    Meski demikian, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi.

    Situasi bencana berkembang cepat, dan keputusan untuk membuka atau menutup akses bantuan asing bukanlah keputusan permanen.

    Banyak pihak berharap pemerintah memprioritaskan keselamatan warga ketimbang mempertahankan citra kuat di hadapan dunia.***

  • Cak Imin Minta Dapur SPPG MBG Tak Gunakan Bahan Impor

    Cak Imin Minta Dapur SPPG MBG Tak Gunakan Bahan Impor

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) tidak lagi menggunakan bahan pangan impor. Ia menegaskan pentingnya memaksimalkan bahan baku lokal demi menciptakan ekosistem ekonomi baru di masyarakat.

    Permintaan tersebut disampaikan Cak Imin pada penganugerahan “SPPG Inspiradaya 2025” di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025). Penghargaan ini diberikan kepada 20 SPPG yang dinilai berhasil mendorong produktivitas masyarakat dan membangun rantai pasok berbasis komunitas.

    “Inilah yang menjadi dorongan kita agar seluruh dapur-dapur MBG di seluruh Tanah Air, yang pertama, gunakan produktivitas komunitas di sekitar SPPG-nya. Jangan sekali-kali menggunakan produksi MBG, menggunakan bahan impor,” kata Cak Imin.

    Cak Imin mencontohkan masih banyak dapur SPPG yang menggunakan tepung tanpa mengetahui bahwa bahan tersebut berasal dari impor. Ia menyarankan agar sumber karbohidrat dapat diambil dari produk lokal.

    Ia juga menyoroti praktik baik dari beberapa daerah, seperti Papua yang memanfaatkan sagu, serta Maluku yang menggunakan singkong. Menurutnya, kebutuhan seperti susu juga bisa digantikan oleh inovasi pangan lokal yang lebih cepat dan mudah dikembangkan.

    “Inilah yang kita harapkan, sehingga SPPG itu berkah bagi orang di sekitarnya. Sehingga yang tidak pernah menanam menjadi penanam, kemudian dibeli oleh dapur SPPG,” ujarnya.

    Cak Imin meminta SPPG yang belum menerapkan penggunaan bahan pangan lokal untuk belajar dari 20 SPPG penerima penghargaan tersebut.

    “Kalau setahun ini dianggap sebagai penyesuaian, oke, teapi tolong ke depannya dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak ada satu pun bahan impor di dalam pelaksanaan produksi makanan bergizi gratis,” tutur Cak Imin.

  • Kelakar Cak Imin, Doakan Gus Ipul Jadi Menteri Pendidikan

    Kelakar Cak Imin, Doakan Gus Ipul Jadi Menteri Pendidikan

    Kelakar Cak Imin, Doakan Gus Ipul Jadi Menteri Pendidikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan candaan kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.
    Dalam sambutannya, di acara wisuda Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Aula Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kemensos, Jakarta, Senin 8/12/2025), ia mendoakan agar
    Gus Ipul
    bisa menjadi
    Menteri Pendidikan
    jika
    program pemberdayaan
    yang sedang dijalankan berjalan sukses.
    “Tepuk tangan untuk Kemensos. Jangan-jangan kalau program sekolah rakyat sukses, graduasi sukses, Pak Saifullah bisa jadi Menteri Pendidikan,” kelakar
    Cak Imin
    .
    “Kalau ditanya, ‘kok Menteri Pendidikan?’ Ya sukanya mewisuda orang,” tambahnya.
    Candaan tersebut dilontarkan spontan usai Cak Imin menilai bahwa Gus Ipul kerap kali menjalankan program-program yang menyasar pada
    kemandirian masyarakat
    , utamanya masyarakat miskin.
    Beberapa program misalnya, Sekolah Rakyat, program sekolah boarding gratis untuk masyarakat miskin.
    Program ini diharapkan mampu menciptakan generasi baru yang unggul, mampu mengubah kehidupan, dan masa depan keluarga menjadi lebih baik.
    Ada juga KPM PKH yang diharapkan mampu mengubah masyarakat yang tadinya bergantung pada bantuan pemerintah, menjadi lebih mandiri.
    Mereka diharapkan dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri, melalui upaya pendampingan usaha, dan akses modal.
    Cak Imin kemudian menegaskan bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat harus menjadi fondasi dalam sistem pendidikan nasional.
    Menurutnya, pendidikan tidak boleh menciptakan ketergantungan berkepanjangan, melainkan membangun kemandirian.
    Hal ini merujuk pada upaya pemerintah menciptakan kemandirian bagi masyarakat yang selama ini menjadi penerima bansos.
    Dia mendorong agar KPM PKH bisa mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah.
    “Ketergantungan itu keadaan sementara. Tidak ada orang yang ingin bergantung selamanya,” ujarnya.
    “Kalau kita tidak kuat dan mandiri serta berdaya, maka kita akan bergantung kepada negara lain,” tegasnya Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan

    332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan

    332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ratusan keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) resmi dinyatakan lulus dari kepesertaan bantuan sosial (graduasi) dan memasuki fase baru sebagai keluarga mandiri.
    Hal ini ditandai melalui Graduasi KPM
    PKH
    di Pusdiklatbangprof Margaguna Kemensos, Senin (8/12/2025).
    Dalam kesempatan ini, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) menilai, ‘gerakan tolak bansos’ memiliki makna bahwa KPM PKH sudah tidak bergantung lagi kepada bantuan pemerintah.
    Adapun 133 orang KPM PKH yang menggunakan toga resmi diwisuda sebagai bentuk kelulusan sebagai penerima bansos.
    Sementara sisanya adalah calon KPM PKH yang akan digraduasi pada tahun 2026.
    “332 keluarga yang hari ini dinyatakan lepas
    bansos
    dan mandiri. Slogan utamanya ‘tolak bansos’. Tolak bansos itu artinya bukan sombong, tapi kita sudah mandiri dan kuat,” kata Cak Imin, Senin.
    “Itu juga bukan bermakna penolakan, tetapi tanda bahwa keluarga penerima kini telah berdaya dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah,” tambah dia.
    Dalam sambutannya, Cak Imin menegaskan bahwa visi pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat mandiri.
    Ia menyebut, percepatan penanggulangan kemiskinan membutuhkan terobosan, mulai dari pendidikan rakyat, koperasi desa, hingga modernisasi pendekatan pemberdayaan.
    “Terobosan-terobosan itu banyak sekali. Mulai dari sekolah rakyat, koperasi desa, berbagai program bantuan langsung tunai sementara, juga perubahan-perubahan cara membangun sebuah bangsa,” ujar dia.
    “Perubahan-perubahan ini adalah bagian dari percepatan sekaligus kewajiban, arah baru, strategi baru di dalam membangun bangsa kita,” tambah dia.
    Cak Imin menyampaikan bahwa para keluarga yang lulus PKH adalah contoh nyata keberhasilan pemberdayaan.
    Ia menekankan peran besar perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.
    “Dari dulu, pejuang-pejuang ekonomi keluarga, terutama ibu-ibu rumah tangga, adalah kekuatan yang selama ini menjadi potensi bangsa, dan bangsa ini tetap kuat dalam menghadapi berbagai gelombang ekonomi, gelombang krisis, selagi ada perempuan tulang punggung keluarga yang kokoh, Indonesia tetap kokoh,” ujar Cak Imin.
    Menurut dia, graduasi ini penting untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan.
    Masih banyak keluarga miskin yang berhak belum mendapatkan bansos, sementara sebagian keluarga mampu justru masih menerima.
    Dengan membaiknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), proses perbaikan terus dilakukan agar penerima non-eligible dapat dicoret dan keluarga miskin yang belum tercatat segera masuk data.
    “Banyak orang yang tidak berhak menerima tetap mau menerima. Karena itu, kita terus bekerja keras supaya data ini tetap terus diperbarui dan diperbaiki. Dan kita semua mengeluarkan anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan,” kata dia.
    “Pemberdayaan ini menjadi bagian integral. Bukan saja dalam menanggulangi kemiskinan, tetapi pemberdayaan,” tambah dia.
    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengangkat persoalan klasik sulitnya akses modal bagi warga miskin.
    Ia mencontohkan seorang ibu pembuat kue di Sumatera Utara, yang setiap hari meminjam Rp 200.000 dari rentenir dan harus mengembalikannya Rp 400.000 di hari yang sama.
    “Rentenir tidak pakai syarat. Teriak saja cair. Sementara bank negara minta KTP, KK, sampai buku nikah,” ujar Marwan.
    Ia menilai, keluarga miskin sebenarnya mampu mandiri jika diberikan permodalan yang sederhana tetapi memadai.
    Di beberapa lokasi PKH, kata Marwan, penerima justru tidak berani bermimpi menjadi lebih sejahtera karena akses keuangan yang tertutup.
    Marwan mengingatkan bahwa anggaran bansos Kemensos mencapai Rp 73,9 triliun, terdiri dari 10 juta KPM PKH, 18,2 juta KPM bantuan pangan, hingga bantuan untuk yatim dan lansia.
    “Kalau setiap pemerintahan tetap mempertahankan angka 10 juta penerima, itu namanya memelihara kemiskinan,” kata dia.
    Ia menegaskan dukungan penuh Komisi VIII agar graduasi dilakukan besar-besaran, sekaligus memastikan pendampingan tidak putus setelah keluarga lulus dari PKH.
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa hasil graduasi tahun ini merupakan bagian dari skema besar pemberdayaan nasional.
    Dengan hampir 40.000 pendamping, Kemensos menargetkan 400.000 KPM bakal graduasi pada tahun 2026.
    “Ketergantungan itu keadaan sementara. Yang mau bergantung selamanya itu tidak ada,” ujar dia.
    Gus Ipul menegaskan bahwa setelah masuk program pemberdayaan, keluarga lulusan PKH akan diarahkan dan difasilitasi berbagai kementerian, terutama UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, BUMN, dan lembaga pembiayaan Kemenkeu.
    “Bapak Presiden bolak-balik menyampaikan saatnya kita mandiri di atas kaki sendiri. Tidak boleh bergantung kepada negara manapun karena kita memiliki semuanya. Kekayaan alam banyak, semua potensi ada,” ujar dia.
    “Tetapi kalau kita tidak kuat dan mandiri serta berdaya, maka kita akan bergantung kepada negara lain. Karena setelah penerima bansos masuk program pemberdayaan ini, nanti sepenuhnya akan diarahkan, didampingi, dan akan dikerjasamakan dengan kementerian yang lain,” lanjut dia.
    Menyambung Gus Ipul, Cak Imin mengatakan bahwa Kemenko PM merupakan kementerian koordinator baru di era Presiden Prabowo, di mana pembentukan Kemenko adalah bukti keseriusan pemerintah menggeser fokus dari bantuan jangka pendek menuju kemandirian keluarga.
    “Benahin secepatnya, berapa anggaranya yang penting cepat, dan berpenghasilan tinggi untuk kepentingan keluarganya. Saya bilang penghasilan mereka tidak masuk ke negara. Penghasilan mereka masuk ke kantong keluarga dan rumah tangga,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin dan Gus Ipul Graduasi 133 Keluarga Penerima Bansos di Jakarta

    Cak Imin dan Gus Ipul Graduasi 133 Keluarga Penerima Bansos di Jakarta

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI (Menko PM) Muhaimin Iskandar bersama Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggraduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

    Kegiatan yang turut dilakukan bersama Wamensos Agus Jabo Priyono ini digelar di Aula Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Tugas kami para Menteri ini adalah membantu Presiden untuk mengeksekusi Asta Cita Bapak Presiden. Untuk memahami gaya kebijakan Presiden inilah kira-kira sederhananya jadi yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).

    Gus Ipul hadir di lokasi pukul 13.37 WIB, disambut oleh penampilan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan. Para siswa silih bergantian menampilkan tarian nusantara, pencak silat, paduan suara, hingga pidato dalam tiga bahasa yaitu Bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin.

    Dalam acara bertajuk ‘Berani Graduasi: Siap Mewujudkan Generasi Indonesia Emas’ ini, Gus Ipul menyampaikan Presiden ingin KPM mempunyai semangat graduasi, untuk naik kelas meningkatkan kesejahteraannya dan tidak tergantung pada bantuan sosial.

    Ia mengatakan Prabowo sampai membentuk Kemenko PM, yang secara khusus bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.

    Gus Ipul menambahkan penerima bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN Merupakan basis data nasional berbasis digital yang berisi informasi sosial, ekonomi, dan demografi seluruh penduduk Indonesia yang telah diurutkan mulai dari desil 1 sampai desil 10.

    “Data itu sudah memberikan perangkingan, yang mengelola BPS, dari desil 1 sampai desil 10. Yang diberi bantuan itu adalah desil 1 sampai 4, setelah desil 4 naik jadi graduasi,” jelas Gus Ipul.

    Pada kesempatan ini, Gus Ipul secara langsung mengraduasi 133 KPM yang hadir memakai toga. Satu persatu KPM di panggil dan menuju ke atas panggung, Gus Ipul secara simbolis memindahkan tali toga dari kiri ke kanan sebagai simbol KPM telah digraduasi.

    Di tempat yang sama, Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan bahwa Prabowo telah memberikan amanat dan membuktikan berbagai terobosan dalam percepatan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui perubahan paradigma ke pemberdayaan.

    “Terobosan-terobosan itu banyak sekali, mulai dari Sekolah Rakyat, Koperasi Desa (kopdes), program-program bantuan langsung tunai sementara. Juga perubahan-perubahan cara membangun sebuah bangsa, perubahan-perubahan ini adalah bagian dari percepatan sekaligus arah baru, strategi baru di dalam membangun bangsa kita,” kata Cak Imin.

    Lebih lanjut, Cak Imin menuturkan pembangunan harus tepat sasaran sehingga berdampak. Pembangunan nasional bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan, yang wujudnya adalah kemandirian dan keberdayaan.

    “Sehingga menjadi individu-individu yang terus meningkatkan produktivitasnya menjadi warga bangsa yang kuat dan mandiri. Karena itu saya sangat senang dengan slogan ‘Bansos Sementara, Berdaya Selamanya,” kata Cak Imin.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa, Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris, serta stakeholder lainnya.

    (akn/ega)

  • Ada Perang Terbuka di Kabinet Buntut Ajakan Tobat Nasuha

    Ada Perang Terbuka di Kabinet Buntut Ajakan Tobat Nasuha

    Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno merespons ajakan tobat Nasuha Menko Pemberdayaan Muhaimin Iskandar buntut terjadinya bencana di Sumatera. Adi menilai ajakan tersebut terindikasi menimbulkan keretakan di internal kabinet Merah Putih.

    Pasalnya, sejumlah menteri yang disinggung oleh Cak Imin saling berbalas kritik dan sindiran.