Xcloud.id

Tag: Abdul Muhaimin Iskandar

  • Cak Imin kenang Suryadharma Ali sebagai pahlawan pejuang bangsa

    Cak Imin kenang Suryadharma Ali sebagai pahlawan pejuang bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengenang almarhum Suryadharma Ali sebagai sosok pahlawan pejuang bangsa, umat, dan negara sejak masa muda hingga akhir hayat.

    “Beliau ini pahlawan kita. Dari zaman mahasiswa, aktivis, kemudian menjadi pengusaha, politisi, hingga menjabat sebagai menteri. Semua dilalui dengan semangat perjuangan dan pengabdian,” kata Cak Imin di rumah duka di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 30, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis.

    Menurut dia, jasa-jasa Suryadharma Ali atau yang akrab disapa Bang Surya sangat besar dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik nasional.

    Dia menilai, jika pun ada kekurangan atau kesalahpahaman, hal itu tidak sebanding dengan pengabdiannya selama ini.

    “Saya menjadi saksi yang memiliki rasa hormat dan terima kasih atas segala pengabdiannya,” ujar Cak Imin.

    Dia mengaku memiliki kedekatan dengan Suryadharma Ali sejak masa mahasiswa. Dia menyebut pernah mendapatkan bimbingan dan ilmu dari almarhum karena berada di generasi yang lebih muda.

    “Politik bagi Bang Surya adalah bagian dari pilar pengabdian keagamaan. Saya termasuk yang mendapat sentuhan langsung dari beliau,” kenangnya.

    Cak Imin yang terakhir bertemu dengan Suryadharma Ali sekitar enam bulan lalu dalam sebuah acara pernikahan seorang teman mengaku terkejut dan sangat berduka atas kepergian tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

    “Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT dan dosa-dosanya diampuni,” ucap Cak Imin.

    Saat ditanya soal lokasi pemakaman, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu mendengar informasi bahwa almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, namun belum mendapat kepastian.

    Atas nama pemerintah, Cak Imin juga menyampaikan duka cita mendalam. “Kami amat sangat berduka. Jasa-jasa beliau dalam pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif, sangat besar,” ujarnya.

    Menteri Agama RI periode 2009-2014 Suryadharma Ali meninggal dunia pada Kamis sekitar pukul 04.18 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Respons Mulai Pengamat, Parpol hingga Mnedari Terkait Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Pro Kontra – Page 3

    7 Respons Mulai Pengamat, Parpol hingga Mnedari Terkait Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Pro Kontra – Page 3

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menegaskan bahwa keterlibatan rakyat tetap harus menjadi unsur penting dalam setiap proses demokrasi, termasuk jika skema pilkada melalui DPRD akan dipertimbangkan.

    “Kami tertarik untuk membahas pilkada melalui DPRD tapi dengan keterlibatan masyarakat,” ujar Sarmuji.

    “Sekurang-kurangnya rakyat bisa mendengar secara langsung visi dan misi kandidat melalui kampanye dan debat terbuka. Kalau ada hal lain yang bisa dilakukan untuk melibatkan rakyat dalam pilkada melalui DPRD, kami akan rumuskan dengan baik,” sambung dia.

    Menurut Sarmuji, pemilihan langsung selama ini diakui memiliki keunggulan utama berupa partisipasi publik yang tinggi. Rakyat merasa memiliki akses langsung untuk memilih pemimpinnya.

    Namun, ia juga mencatat bahwa sistem ini tidak lepas dari persoalan serius, seperti maraknya politik uang (money politics) dan terjadinya fragmentasi sosial akibat polarisasi politik yang berkepanjangan.

    Sebaliknya, mekanisme pemilihan melalui DPRD, meskipun lebih efisien dari sisi anggaran dan potensi konflik, kerap dikritik karena dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

    “Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

    Karena itu, menurutnya, perlu dirancang sebuah mekanisme baru yang menggabungkan efisiensi pemilihan melalui DPRD dengan tetap membuka ruang partisipasi rakyat secara bermakna.

    Salah satu bentuknya adalah dengan menghadirkan kampanye dan debat terbuka sebagai bagian dari proses penyaringan calon kepala daerah, sebelum akhirnya DPRD melakukan pemilihan.

    “Jika ada usulan keterlibatan masyarakat yang lebih intens dalam pemilukada melalui DPRD, kami siap merumuskan,” tambahnya.

    Sarmuji menekankan pentingnya mencari titik temu antara efisiensi dan partisipasi. Menurutnya, jika pilkada melalui DPRD dianggap sebagai opsi yang lebih stabil dan hemat biaya, maka harus diimbangi dengan mekanisme partisipatif yang menjamin rakyat tetap dapat menilai dan memberi masukan terhadap calon pemimpinnya.

    “Partisipasi rakyat tidak harus semata-mata melalui pencoblosan. Rakyat bisa dilibatkan dalam forum kampanye, debat terbuka, atau uji publik yang bisa disiarkan secara luas. Dengan begitu, proses seleksi oleh DPRD tetap transparan dan akuntabel,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut.

    Partai Golkar, katanya, akan mengkaji berbagai alternatif format yang memungkinkan adanya keterlibatan publik dalam skema pilkada melalui DPRD.

    “Demokrasi kita harus terus berkembang dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan zaman. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi kita bisa merancang sistem yang lebih bijak, efisien, dan tetap melibatkan rakyat secara nyata,” tandas Sarmuji.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, partainya yang lebih dahulu mengusulkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dibandingkan dengan PKB.

    Bahlil mengatakan, Golkar sudah menyuarakan ide itu saat perayaan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar pada Desember 2024.

    “Bukan ide saya yang sama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, (tapi) Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama karena memang rasionalitas berpikirnya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, (28/7/2025).

    Bahlil mengatakan, penataan sistem demokrasi perlu dilakukan melalui perubahan undang-undang paket politik. Penataan sistem demokrasi harus dilakukan terhadap sistem politik nasional secara menyeluruh, termasuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah.

    Salah satu opsi penataan yang ditawarkan Golkar adalah pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

    Kata Bahlil, pemilihan langsung menyebabkan biaya politik yang besar. Pilkada langsung juga sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

    “Yang menang saja sakit hati, apalagi yang kalah. Setiap pilkada, tetangga jadi musuh, saudara tidak saling sapa, bahkan ada yang bercerai gara-gara beda pilihan,” kata dia.

    Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menilai, lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mekeng menyebut, mekanisme ini baik seperti di zaman Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    “Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD. Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juli 2025.

     

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Jabatan Publik Harus Dipilih Langsung Masyarakat – Page 3

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Jabatan Publik Harus Dipilih Langsung Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai-partai koalisi pemerintah memunculkan wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Semula, ini pertama kali digaungkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat acara puncak hari ulang tahun (harlah) PKB ke-27, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu malam 23 Juli 2025.

    Belakangan, mayoritas fraksi partai politik di DPR, terutama anggota koalisi Prabowo mulai melakukan simulasi model Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD. Informasi ini dibocorkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

    Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyatakan, kepala daerah adalah jabatan publik sehingga harus dipilih juga oleh publik.

    “Kepala daerah itu jabatan publik dan mengurusi isu publik, harusnya publik punya hak untuk memilih siapa yang punya kompetisi mengurusnya, seperti presiden yang mengurusi urusan publik, nah begitu juga kepala daerah,” ujar Arya saat dihubungi, Kamis (31/7/2025).

    Dia menegaskan, dengan memilih langsung kepala daerah, maka masyarakat bisa menentukan mana calon yang sesuai dengan keperluan publik.

    “Dengan publik memilih kepala daerah secara langsung publik dapat menentukan sesuai keperluan publik. Dari sisi kepala daerah, maka mereka menyampaikan program yang sesuai dengan masyarat,” terang Arya.

    Arya menegaskan, meski DPRD adalah perwakilan masyarakat, namun, memilih kepala rakyat adalah hak dan tidak bisa diwakilkan.

    “DPRD itu kan badan perwakilan, tapi kesempatan masyarakat memilih kepala darrah tidak dapat diwakilkan badan perwakilan. Anggota legilstaif saja dipilih langsung masyarakat. Pemilihan langsung jalan terbaik untuk memilih pemimpinnya,” papar dia.

    Menurut Arya, berbagai masalah yang muncul dari Pemilu kepala daerah bisa diatasi bila hulunya yakni Parpol berbenah.

    “Hulunya itu di parpol, bila Parpol bisa memperbaiki calon misal dengan memilih calon berkualitas. Apalagi syarat pencalonan sudah diturunkan ambangnya,” kata dia.

    “Biaya (Pilkada) besar tergantung parpol. Misal parpol tidak menarget biaya pencalonan, misal tidak ada mahar politik,” sambung Arya.

     

    Parkir liar masih jadi persoalan di Jakarta, selain mengurangi pendapatan asli daerah, kehadiran juru parkir juga kerap meresahkan masyarakat. Pemprov Jakarta diminta segera membentuk BUMD Parkir.

  • Batal di Bekasi, Mantan Menag Suryadharma Ali Bakal Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata – Page 3

    Batal di Bekasi, Mantan Menag Suryadharma Ali Bakal Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Menteri Agama RI Suryadharma Ali akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel).

    Sebagai mantan menteri dua periode periode di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), almarhum Suryadharma Ali memiliki memenuhi syarat untuk dapat dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

    Pihak keluarga mengatakan, awalnya almarhum Suryadharma Ali akan dibawa ke peristirahatan di Bekasi, tepatnya di Pondok Pesantren Miftahul’Ulum selepas ibadah salat zuhur. Namun informasi terbaru mengatakan, almarhum akan dikuburkan di Kalibata.

    “Insya Allah Almarhum akan dikebumikan di Kalibata sekitar setengah 2 siang, dan nanti malam tahlil tahmid dan akan ada tausyiah sampai malam ke-7 dan malam pertama akan yang akan bertausyiah pak Muhaimin Iskandar dari PKB,” ujar perwakilan keluarga kepada para pelayat yang hadir di rumah duka, Cipinang Cempedak Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025).

    Sebagai informasi Suryadharma Ali meninggal dunia pada hari ini, Kamis (31/7/2025) pukul 04.18 WIB di RS. Mayapada Jakarta. Dia disebut tutup usia hari ini, Kamis (31/7/2025) pukul 04.18 WIB.

    Akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan kabar duka tersebut.

    “Meninggal pada hari Kamis, 31 Juli 2025, pukul 04.18 WIB di RS. Mayapada Jakarta,” tulis akun @bimasislam, dikutip Liputan6.com, Kamis pagi.

    Akun yang sama mendoakan agar Suryadharma Ali mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan.

    Suryadharma Ali lahir pada 19 September 1956 di Jakarta. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Dia menikah dengan Wardatul Asriah dan memiliki empat anak: Kartika Yudistira Suryadharma, Sherlita Nabila Suryadharma, Abdurrahman Sagara Prakasa, dan Nadia Jesica Nurul Wardani.

     

    KPK membenarkan Suryadharma Ali, terpidana kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. karena sakit.

  • Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDIP menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Selama ini, gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung rakyat melalui Pilkada. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jangan membuat aturan yang mengambil hak dan kedaulatan rakyat.

    “Sikap kita jelas. Jangan ambil kedaulatan rakyat, dibagi dengan elite DPRD. Itu enggak benar,” kata Deddy saat dijumpai di sela-sela Bimtek di Bali, Rabu 30 Juli 2025.

    Menurut Deddy, Pilkada lewat DPRD langkah mundur dalam peradaban demokrasi. “Karena tidak ada partisipasi publik, rakyat dalam pemimpin daerahnya,” tutur dia.

    Deddy meyakini, usulan itu akan ditentang oleh banyak masyarakat. Di mana bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang merupakan hasil dari Reformasi.

    Ketua DPP PDIP Ini juga memandang banyak risiko dan ruginya jika itu diterapkan. Misalnya soal potensi terjadinya jual beli suara di DPRD, intervensi kekuasaan, hilangnya legitimasi dan hubungan psikologis kepala daerah dengan masyarakat.

    “Kepala daerah akan cenderung ngurusi elite yang memilihnya, uji publik terhadap rekam jejak dan kapabilitas calon rendah, partisipasi politik rakyat melemah,” ungkap Deddy.

    Deddy menilai, lebih banyak mudaratnya jika Pilkada melalui DPRD. 

    “Apalagi ketika instrumen hukum dan kekuasaan bersifat abusif dan mengintervensi politik,” kata dia lagi.

    Seperti diketahui, wacana Pilkada lewat DPRD kembali dihembuskan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dia menilai, Pilkada langsung yang dilakukan saat ini terlalu memakan banyak anggaran negara.

    Parpol-parpol di parlemen pun bereaksi. NasDem dan Golkar yang tegas mendukung. Sisanya, merasa wacana tersebut masih harus dikaji.

    Sementara itu, Ketua Bidang Politik PDIP Puan Maharani mengatakan, usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD bisa ditindaklanjuti oleh partai-partai politik. 

    “Apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut,” ujar Puan di kompleks parlemen, Kamis, (24/7/2025).

    Ketua DPR itu mengatakan, pembahasan tentang penghapusan pilkada langsung harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Namun dia belum memerinci apa yang dimaksud dengan mekanisme tersebut.

  • Dukung pilkada tak langsung, Imin: Kami ingin demokrasi lebih murah

    Dukung pilkada tak langsung, Imin: Kami ingin demokrasi lebih murah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan partainya mendukung perubahan metode pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung dipilih rakyat menjadi tidak langsung karena ingin ongkos pesta demokrasi menjadi lebih murah.

    “PKB mendukung itu karena banyak pilkada yang high cost (mahal), banyak pilkada yang menyisakan beban politik. Kita ingin demokrasi kita lebih murah,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Mengenai formula pilkada tidak langsung itu, Cak Imin menyerahkannya kepada DPR.

    “Kita serahkan DPR, diskusi; dan sekarang ini sedang inventarisasi masalah, supaya seluruh paket undang-undang politik betul-betul menjamin percepatan pembangunan,” tuturnya.

    Cak Imin pun menepis anggapan bahwa usulan pilkada tidak langsung itu hanya untuk menyenangkan pihak tertentu, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, PKB sudah sejak lama mengusulkan ide tersebut.

    “PKB ini sudah lama, kan, ngusulin. Hanya saya mengulang saja. Dulu keputusan PBNU, Muktamar NU memutuskan evaluasi total pemilihan kepala daerah langsung. Itu kira-kira enam tahun yang lalu, ya. Terus disusul berbagai musyawarah alim ulama, kemudian kita pengalaman lapangan yang begitu tidak kondusif,” katanya.

    “Pak Prabowo malah enggak setuju kalau pemilihannya tidak melalui demokrasi, DPRD minimal, tapi, ya, kita lihat nanti,” sambung dia.

    Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD.

    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam acara Harlah Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

    Cak Imin mengusulkan hal tersebut sebagai salah satu langkah dari penyempurnaan tata kelola politik nasional.

    Dia juga menjelaskan usulan tersebut didasarkan pada pengalaman sejumlah kepala daerah yang mengatakan harus mengalami konsolidasi yang cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin lari pagi bareng aktivis, ajak pemuda aktif olahraga

    Cak Imin lari pagi bareng aktivis, ajak pemuda aktif olahraga

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin lari pagi bersama aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus sekaligus mengajak para pemuda Indonesia untuk aktif berolahraga.

    “Kita bersyukur semangat olahraga anak muda mulai semakin tinggi dibanding generasi saya dan satu-satunya cara agar kita tidak terbebani biaya kesehatan kita adalah olahraga,” kata Cak Imin saat ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu.

    Seraya berseloroh, Cak Imin mengaku terlambat menyadari pentingnya olahraga. Kendati begitu, dia meyakini tidak ada kata terlambat untuk semangat berolahraga.

    “Makanya semangat olahraga di para aktivis ini harus didorong karena zaman saya jadi aktivis, malasnya olahraga minta ampun. Nah, sekarang baru sadar, sadar terlambat, tapi insyaallah masih tidak ada kata terlambat,” ujarnya.

    Sejumlah aktivis yang ikut pada lari pagi tersebut, yaitu para ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GKMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

    “Ini mereka aktivis-aktivis yang hari ini terus melakukan kerja-kerja pengkaderan di bawah, seluruh mahasiswa, yang bagi saya mereka ini adalah teman-teman yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan masa depan,” kata Cak Imin.

    Bagi Cak Imin, lari pagi bersama aktivis seperti bernostalgia ke masa-masa menjadi mahasiswa. Cak Imin muda juga merupakan Ketua Umum PMII ketika berkuliah di Yogyakarta.

    Di sisi lain, Cak Imin merasa bersemangat karena mengingat pentingnya peran pemuda dalam menghadapi tantangan global yang semakin sulit.

    Menurut dia, pemuda perlu merapatkan barisan untuk mencapai kemandirian dan keberdayaan.

    “Jadi, kita berharap kita terus bersinergi untuk seluruh mahasiswa agar lulus S-1 itu menjadi orang yang berdaya, yang mandiri. Mandiri itu bisa kualitas skill-nya, mandiri itu bisa juga kemampuan entrepreneur-nya, dan semua itu kuncinya kepemimpinan,” katanya.

    Menurut Cak Imin, aktivis mahasiswa telah memiliki modal kepemimpinan karena bergerak di level kepemimpinan mahasiswa, sosial, umat, hingga keagamaan.

    Oleh karenanya, dia berharap mereka dapat senantiasa menjaga semangat itu. “Semua ini benar-benar kita harapkan menjaga terus seluruh estafet tantangan yang harus diatasi dengan baik,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hatta Rajasa Nilai Ide Pilkada Tak Langsung Perlu Didiskusikan Nasional 29 Juli 2025

    Hatta Rajasa Nilai Ide Pilkada Tak Langsung Perlu Didiskusikan Nasional 29 Juli 2025

    Hatta Rajasa Nilai Ide Pilkada Tak Langsung Perlu Didiskusikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (
    PAN
    )
    Hatta Rajasa
    menilai wacana penghapusan
    pilkada langsung
    dan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh
    DPRD
    yang diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias
    Cak Imin
    merupakan isu strategis yang perlu dibahas secara nasional.
    Menurut Hatta, wacana tersebut tidak bisa hanya menjadi perdebatan di lingkungan partai politik, tetapi juga perlu didiskusikan oleh seluruh komponen bangsa mengingat dampaknya yang sangat fundamental terhadap sistem demokrasi.
    “Kalau menurut saya biarkanlah itu berkembang, pandangan-pandangan itu yang menjadi diskursus bangsa, tidak hanya menjadi katakanlah diskusi pada kelompok partai, tapi ini harus didiskusikan seluruh komponen bangsa karena ini sesuatu perubahan yang mendasar juga menurut pandangan saya,” kata Hatta ditemui usai melayat Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Dia menilai opsi untuk mengubah sistem pilkada merupakan hal yang sah dalam demokrasi, namun harus melewati proses yang inklusif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang masyarakat sipil, akademisi, hingga pegiat demokrasi.
    Sebab, menurutnya, usulan seperti itu pernah mendapatkan penolakan dari pegiat demokrasi.
    “Dulu pernah ada pandangan seperti itu, masih ingat enggak, mendapatkan penolakan yang cukup dari para kawan-kawan kita aktivis dan juga pegiat-pegiat di bidang demokrasi. Dan kita tidak ingin pandangan-pandangan itu justru menimbulkan distorsi. Jadi biarkan berkembang. Jadikan itu sebagai sebuah masukan dan kemudian dicari solusi yang terbaik,” kata Hatta.
    Saat ditanya apakah PAN mendukung usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, Hatta menyebut partainya belum mengambil sikap resmi karena masih mendalami berbagai aspek.
    “Belum sampai ke situ. Karena kita sendiri juga masih mendiskusikan hal-hal seperti itu,” imbuhnya.
    Menurut Hatta, apabila memang ingin mengatasi persoalan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, masih ada cara lain tanpa harus mengubah mekanisme dasar pemilihan kepala daerah secara drastis.
    Hal ini disampaikan usai ditanya tentang pandangan bahwa biaya politik yang tinggi membuat munculnya usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
    “Kalau menurut saya itu kita masih bisa kok mencari solusi untuk menekan biaya-biaya tinggi di dalam pilkada, pemilu, atau apa pun juga, tanpa kita katakanlah mengurangi esensi dari nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Cak Imin mengusulkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung.
    Itu ia sampaikan dalam acara Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, Rabu (23/7/2025) malam.
    Menurutnya, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam pidatonya, Rabu malam.
    Dia menilai, perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional yang bertujuan untuk membuat pembangunan nasional kondusif.
    Cak Imin mengatakan, usulan PKB tersebut sudah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tetapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK panggil guru dan dua pihak swasta jadi saksi kasus pemerasan TKA

    KPK panggil guru dan dua pihak swasta jadi saksi kasus pemerasan TKA

    “Pemeriksaan atas nama SFZ selaku guru, dan GP serta BT sebagai pihak swasta,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang guru dan dua orang pihak swasta untuk menjadi saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Pemeriksaan atas nama SFZ selaku guru, dan GP serta BT sebagai pihak swasta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa pemeriksaan untuk tiga saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Senin (28/7), memanggil dua orang pihak swasta berinisial IA dan AS sebagai saksi.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ikuti Langkah Cak Imin, Bahlil Sebut Golkar Kaji Pilkada Lewat DPRD

    Ikuti Langkah Cak Imin, Bahlil Sebut Golkar Kaji Pilkada Lewat DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Partainya tengah mengkaji sejumlah opsi penataan sistem demokrasi, termasuk kemungkinan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Dia menekankan bahwa wacana tersebut bukan hal baru di tubuh Golkar.

    “Saya dari sejak HUT Golkar bulan Desember kemarin sudah menyampaikan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil.

    Menurutnya, kajian tersebut mencakup keseluruhan sistem pemilu, termasuk pemilihan legislatif, pilkada, hingga pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Salah satu opsi yang tengah dirumuskan adalah agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat.

    “Kenapa? Karena UUD 1945 tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati atau wali kota itu harus langsung, tapi dilakukan secara demokratis,” jelasnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga menyoroti dampak negatif dari pemilihan langsung, termasuk potensi konflik sosial yang menurutnya justru merusak nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.

    “Yang menang saja rasanya sakit, apalagi yang kalah? Demokrasi itu bukan tujuan negara, tapi instrumen. Kita harus cari instrumen yang sesuai dengan budaya ketimuran kita. Jangan sampai gara-gara pilkada, tetangga tak saling tegur, ada yang bercerai karena beda pilihan,” katanya.

    Saat ditanya apakah ini mencerminkan sikap resmi Fraksi Golkar di DPR, Bahlil mengungkapkan bahwa partainya tengah menyusun berbagai skema dan alternatif kebijakan.

    “Golkar sekarang lagi membuat kajian-kajian, skema-skema. Salah satu skemanya itu memang lewat DPRD. Tapi ini masih dalam tahap penyusunan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga menanggapi pernyataan bahwa sikap ini serupa dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang juga mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

    “Bukan saya yang sama dengan Cak Imin. Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Kami punya pandangan yang sama karena rasionalitas berpikirnya,” tegasnya.